VISI DAN MISI JIKA SAYA TERPILIH KEMBALI JADI ANGGOTA DPD-RI (2009-2014)

Mochtar Naim
Caleg DPD-RI No. 25
Sumatera Barat

Disampaikan melalui RRI Padang, Senin, 16 Maret 2009

*
PENGALAMAN selama menjadi anggota DPD-RI periode lima tahun pertama ini, memberi keyakinan kepada saya, bahwa siapapun yang diberi amanah oleh rakyat untuk duduk di lembaga legislatif tingkat nasional yang memperjuangkan kepentingan daerah itu, mestilah orang-orang yang memiliki kualitas diri dengan kemampuan tinggi dan dedikasi yang tinggi serta pengalaman yang memadai, di samping juga akhlak yang baik dan tahan uji.
Ini sejalan dengan suruhan dan sekaligus amanah dari Rasulullah saw sendiri, “Serahkanlah urusan itu kepada ahli-nya. Dan tunggulah kehancuran jika menyerahkan urusan itu kepada yang bukan ahlinya.”
Saya lihat sendiri betapa banyaknya orang-orang para anggota di DPD-RI dan di DPR-RI sendiri yang kehadirannya adalah seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab: “Wujūdihi ka’adamihi.” Kehadirannya adalah sama seperti ketidak-hadir-annya. Atau orang Jawa bilang: “Dek e ono ning ora ono.” Dia ada tapi seperti tidak ada.
Alangkah sia-sianya kita memilih dan mengirimkan utusan daerah ke lembaga negara DPD-RI itu manakala yang dipilih atau terpilih adalah orang-orang yang kualitasnya seperti itu, yang adanya sama dengan tidak adanya.
Dan akan lebih sia-sia lagi jika kerjanya di sana hanyalah memenuhi yang 4 d itu: datang, duduk, dengar dan duit. Belum pula kalau yang kerjanya, bagaimana duit yang ratusan jutaan ataupun miliaran yang telah dia keluarkan untuk kampanye, dan menjadikan dia menjadi anggota terpilih itu, harus dia usahakan untuk kembali lagi. Dan kalau perlu kembalinya berkali lipat pula dari itu. Makanya, tidak sedikit dari anggota-anggota yang terhormat itu yang melakukan penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan menumpuk kekayaan untuk dirinya. Mereka ke DPD atau DPR itu bagaikan orang dagang, bagaimana supaya galeh balabo, sekurangnya pokok kembali. Sekarang ini, bayangkan, seku-rangnya 40 % dari anggota-anggota yang terhormat di kedua lembaga legislatif itu, datang dari kelompok pengusaha yang motif dan cara berfikirnya adalah bisnis.
Ini tentu saja tidak ada kait-mengait dengan masalah gender, atau jenis kelamin. Perempuankah dia atau laki-lakikah dia. Banyak perempuan yang cakap dan berkemampuan seba-gaimana juga banyak laki-laki yang cakap dan berkemampuan. Seperti juga sebaliknya. Banyak perempuan yang tidak berke-mampuan sebagaimana juga banyak laki-laki yang tidak ber-kemampuan.
Dan juga tidak harus ada kaitan langsung dengan umur. Mudakah dia atau tuakah dia. Tidak sedikit yang muda yang berkemampuan sebagaimana tidak sedikit yang tua yang tidak punya kemampuan.
Ukurannya adalah ukuran kemampuan itu, di samping dedikasi, disiplin diri dan prilaku yang dihiasi dengan akhlaqul karimah itu.
Bagaimana rakyat pemilih menentukan mana yang berkemampuan mana yang tidak? Tentu saja tidak dengan cara memilih kucing dalam karung. Asal contreng saja. Atau karena pujuk rayu, karena diiming-imingi dengan janji-janji, atau karena diberi hadiah-hadiah, uang segepuk, dsb. Lalu kita memilih dia.
Yang dilihat bukan hanya wajahnya, tetapi amal perbu-atannya dan tingkah-laku serta perangai-akhlaq-budipekertinya. Sudah itu, karena ini adalah lembaga legislatif yang mengha-ruskan orang harus pandai berbicara dan pandai mengeluarkan pendapat dan buah-pikiran yang bernas dan tepat, perlu diperhatikan apakah dia sudah teruji atau belum dalam penam-pilannya di tengah-tengah masyarakat selama ini.
Sekali lagi, sia-sialah rakyat dan masyarakat di Sumatera Barat ini jika kita mengirimkan orang asal-asal, apalagi yang dilatar-belakangi dengan pujuk-rayu dan janji-janji gombal itu. Sebaliknya kita cukup bangga dengan orang Minang di masa lalu yang menempati 20-25 % dari jumlah anggota seluruhnya di parlemen, walau jumlah orang Minang di Sumbar sendiri hanya 3 % dari jumlah penduduk Indonesia. Mereka perlihat-kan kebolehannya, kepandaian berpidato dan berbicara, ke-pandaian mengemukakan pendapat dan argumen-argumen yang meyakinkan, di samping dedikasi dan disiplin diri yang tinggi.
*
Sdr-sdr,

Saya dari segi umur memang tidak muda lagi. Sudah berkepala tujuh. Tetapi saya juga pendatang kesiangan di bidang politik tanah air. Saya pertama kali mencemplungkan diri ke dunia politik baru setelah saya berumur 67 tahun, ketika kebanyakan orang Indonesia seumur itu sudah pensiun, sudah uzur, dan bahkan sudah banyak yang sudah dikirim ke ‘Balik Papan,’ ke akhirat sana itu. Saya pertama kali menginjakkan kaki ke Senayan itu sebagai anggota MPR-RI ketika saya sudah berumur dua per tiga abad. Sekarang saya sudah bertambah umur dari 67 menjadi 76 tahun. Jelas sudah banyak bonus umur yang saya dapatkan.
Namun, semua Anda juga tahu, Allah pengasih-penya-yang, fisik saya, jasmani saya, badan saya, insya Allah, masih sehat dan segar-bugar. Begitu juga pikiran saya, otak saya, ingatan saya, insya Allah masih kuat. Otak dan ingatan ini, seperti orang tua-tua bilang, jika dipakai dia baru. Kain dipakai usang. Karena saya kebetulan bekerja selama ini memang dengan otak, di bidang akademik manca-negara, dan insya Allah pandai pula menulis dan berbicara, maka alhamdu lillah, dan insya Allah, belum ada yang dikuatirkan dengan itu. Saya sudah menulis lebih dari 600-an judul tulisan berupa makalah, essai, dsb, yang berarti lebih dari 6 ribu halaman, di samping sejumlah buku. Kekayaan saya tidaklah pada uang dan harta lainnya, tetapi pada ilmu. Makanya jika yang diminta kepada saya uang, maka tidak ada yang akan saya berikan. Tetapi jika ilmu, seperti yang saya perlihatkan selama ini, sampai ke manca negara sekalipun, saya berikan. Dan saya masih saja menimba ilmu sampai saat ini. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat sekalipun. Kata Nabi. Itu, insya Allah, yang saya lakukan. Batasnya hanya liang lahat.
*
Sdr-sdr, Sebelum saya memutuskan untuk kembali maju mencalonkan diri kembali ini, saya telah melakukan konsultasi dan mengajukan angket kepada seluruh anggota DPD-RI dengan pertanyaan: “Perlukah saya kembali mencalonkan diri untuk Pemilu 2009-2014 yad?” Perlu/tidak perlu. Ternyata nyaris semua anggota DPD-RI mengusulkan, dan bahkan mendesak, agar saya, yang sekali lagi terakhir ini, perlu maju lagi. Mumpung kesehatan dan kebugaran dalam berbuat dan berfikir masih prima, dan memungkinkan.
Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada kawan-kawan dekat saya di Sumbar dan di rantau. Jawabnya sama. Oke lah, kata saya, tapi ini adalah untuk yang terakhir kali. Kalau berhasil, syukur alhamdu lillah. Tidak berhasil, tidak masalah. Pokok, kita berusaha.
Bagaimanapun, saya telah melakukan tugas saya dengan sebaik yang bisa saya lakukan. Sebagaimana ketika menjadi anggota MPR sebelumnya, saya telah mempertanggung-jawabkan tugas saya kepada rakyat Sumatera Barat yang saya susun berupa kumpulan pidato dan buah pikiran yang saya sampaikan di forum MPR itu, dalam sebuah buku yang saya beri nama: “Suara Wakil Rakyat” (326 halaman), maka sekarang inipun saya sedang mengumpulkan semua pidato dan buah pikiran yang saya sampaikan di forum DPD-RI serta semua tulisan saya selama jadi anggota DPD-RI dalam sebuah buku: “Suara Wakil Daerah.” Yang saya muat dalam buku itulah yang berupa pertanggung-jawaban saya kepada rakyat Sumatera Barat, baik yang memilih maupun yang tidak memilih saya.
Sebagaimana dengan di MPR-RI sebelumnya, sekarang inipun kayaknya yang memberikan pertanggung-jawaban seca-ra tertulis seperti yang saya lakukan, hanyalah saya seorang. Pada hal ada 700an anggota MPR sebelumnya, dan ada 128 orang anggota DPD-RI sekarang ini yang sebenarnya patut melakukan hal yang sama yang saya lakukan. Tapi nyatanya tidak. Sementara tradisi ini dilakukan oleh banyak anggota Volksraad di zaman kolonial dahulu.

*
Sdr-sdr,

Alasan saya kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPD-RI ini adalah:
Satu, perjuangan DPD untuk menjadikan DPD ini menjadi lembaga Senat yang setara dengan DPR, yang karenanya mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri untuk bidang-bidang yang ditugaskan kepada DPD itu, harus gol. Sejauh ini DPD-RI belum lagi berhasil menggolkan cita-cita itu, karena untuk itu amademen terhadap pasal-pasal yang terkait dengan itu di UUD1945 harus dilakukan. Dan DPD yang sekarang belum lagi berhasil melakukannya. Tantangan untuk perubahan UUD1945 ternyata berat, karena sebagian besar dari partai-partai yang ada sekarang menen-tangnya. Sementara mereka mendominasi 2/3 lebih dari keanggotaan di MPR-RI. DPD-RI, sebaliknya, kurang dari 1/3nya.
Namun, sementara ini, syukur alhamdu lillah, berkat pendekatan yang dilakukan oleh DPD-RI, hampir semua dari para gubernur, para bupati dan walikota, dan para akademisi di berbagai universitas di Indonesia ini, menyetujui dan mendu-kung terhadap penguatan status dan wewenang dari DPD itu. Mereka setuju jika parlemen Indonesia ke depan benar-benar bikameral sifatnya, yakni bikameral yang efektif, sehingga DPD yang akan jadi Senat itu benar-benar memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengambil keputusan sendiri tanpa harus menyalurkannya melalui DPR RI seperti sekarang ini. DPD-RI yang ada sekarang ini, sesuai statusnya yang tercantum di pasal 22 D UUD1945 itu, kata kawan-kawan di Unand, Universitas Andalas, hanyalah “kacung-kacung” bela-ka, yakni kacung-kacungnya DPR itu tanpa memiliki hak untuk ikut memutus walau bersama dengan DPR itu.
Untuk menuntaskan perubahan amandemen UUD1945 itu, mau tak mau, kita memerlukan anggota-anggota yang ahli pula dan mengerti betul dengan tugas-tugas konstitusional itu. Kawan-kawan saya di DPD-RI menganggap, saya termasuk kepada anggota yang menguasai permasalahan dan tahu betul akan seluk-beluk permasalahannya. Saya selama ini bahkan yang paling getol untuk mengusulkan perubahan UUD1945 yang sifatnya komprehensif dan menempatkan DPD-RI bersebelahan dengan DPR-RI dalam sistem bikameral yang efektif, di mana MPR-RI adalah joint-session atau sidang bersama antara kedua lembaga bikameral DPD-RI dan DPR-RI itu, yang dipimpin oleh pimpinan DPD-RI dan DPR-RI.
MPR-RI, oleh karena itu, tidak lagi lembaga permanen, tetapi dianya ada ketika ada sidang bersama itu. Sekaligus, dengan itu, penghematan keuangan negara bisa pula dilakukan. Sekarang ini, anggaran tahunan untuk MPR-RI nyaris lebih besar dari anggaran untuk DPD-RI (di atas 200 miliar per tahun), sementara kerja MPR-RI hanya menunggu kalau ada presiden/wakil presiden yang mangkat atau diganti, lalu mela-kukan amandemen terhadap UUD1945. Pekerjaan yang sekali setahun saja belum tentu ada. Seperti sekarang ini, sudah empat tahun, tidak ada tugas apa-apa dari MPR-RI itu, sementara gaji pimpinan dan karyawan jalan terus, dan lain-lain pengeluaran jalan terus.
Dua, tugas DPD, pertama-tama, dan terutama, adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan di daerah. Bukankah yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah jumlah kese-luruhan dari daerah-daerah. Maju daerah, majulah Indonesia keseluruhannya. Terbelakang daerah, terbelakanglah Indonesia keseluruhannya.
Karenanya, tiga, otonomi yang seluas-luasnya harus diberikan kepada daerah. Jangan pula seperti selama ini, yang justeru terjadi sejak masa Reformasi ini. Katanya otonomi diberikan kepada daerah, tetapi semua segi dan sektor pem-bangunan masih dikendalikan dan diatur oleh pusat, melalui departemen-departemen yang bersangkutan. Ini namanya, kata orang Minang: “Unjuk yang tidak berberikan. Telunjuk lurus kelingking berkait.” Kayaknya mau diberikan, tetapi nyatanya tidak.
Ini jelas sekali terlihat dari perubahan UU No 22 th 1999 ke UU No. 32 th 2004, tentang pemerintahan daerah, yang majunya ke belakang, bukan ke depan. Artinya, dari segi otonomi kepada daerah, UU No. 22 th 1999 jauh lebih maju dari UU No. 32 th 2004. UU No. 22/1999 memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, termasuk provinsi dan desa. UU No. 32/2004 menempatkan provinsi hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah; sementara otonomi untuk pemerintahan desa ditiadakan.
Ini jelas-jelas mengekang dan membalikkan jarum jam kembali ke belakang, sehingga yang terjadi adalah kecende-rungan resentralisasi, bukan desentralisasi ataupun otonomi seluas-luasnya seperti yang diinginkan semula.
Tugas kita di DPD-RI sendirinya adalah memperjuang-kan agar otonomi itu diberikan tidak hanya kepada Kabupa-ten/Kota, tetapi juga Provinsi dan Desa. Makin banyak tugas-tugas dan wewenang yang diberikan kepada tingkat-tingkat pemerintahan di daerah, tugas pemerintah yang di atasnya tentu akan makin diringankan, sehingga tidak ada urusan yang harus menumpuk di atas itu. Dan tidak pula ada dana dan kekayaan negara yang juga menumpuk di atas, di pusat itu.
Melalui otonomi ini bukan saja daerah-daerah akan lebih bergairah membangun daerahnya masing-masing, tetapi juga akan ada kerjasama antar daerah dari wilayah pembangunan yang sama, sehingga daerah yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dengan itu diharapkan kue pembangunan itu akan terbagi secara lebih merata.
Untuk itu, seperti yang sudah mulai digarap oleh DPD sekarang ini, perlu ada perubahan UU tentang pemerintahan daerah, yang orientasinya adalah pemberian otonomi yang lebih luas, tidak hanya kepada kabupaten/kota, tetapi juga kepada provinsi dan desa.
Empat, khusus untuk Sumatera Barat, saya telah menga-jukan pemikiran-pemikiran alternatif tentang orientasi pemba-ngunan masa depan yang titik-beratnya akan lebih banyak ke laut, ke penciptaan sekolah-sekolah kejuruan seperti Akademi Perawat dan Pariwisata yang berorientasi ekspor, seperti yang dilakukan oleh Filipina, India dan Thailand. Saya juga, selaku kelompok pemikir di daerah ini, telah mengajukan konsep-konsep peletakan dasar bagi struktur dan sistem kemasyara-katan ke masa depan, dengan mengajukan konsep alternatif tentang ABS-SBK, tentang sistem pemerintahan nagari, ten-tang sistem pendidikan yang terpadu, yang tidak lagi mengenal dikotomi antara sistem pendidikan umum dan agama. Dsb. Semua itu bisa dilihat dalam buku Suara Wakil Daerah yang sedang saya persiapkan itu.
Ke depan, jika terpilih lagi, saya tentu akan mengu-sahakan perealisasian dan pengimplementasiannya setelah ditanggapi dan diwadahi oleh pihak-pihak terkait, di peme-rintahan (baik eksekutif maupun legislatif) dan dalam masya-rakat sendiri. Ke depan, bagaimanapun, pemnbangunan SDM, sumber daya manusia, benar-benar harus dinomor-satukan di bumi bertuah Sumatera Barat ini. Dan saya, insya Allah, akan senantiasa ikut serta dalam turut memikirkan dan mengon-sepkannya.
Visi dan misi saya ke depan berkisar di sekitar pokok-pokok yang saya sampaikan itu. Semoga Allah memberkati. Amin. ***

0 Responses to “VISI DAN MISI JIKA SAYA TERPILIH KEMBALI JADI ANGGOTA DPD-RI (2009-2014)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: