PORNOGRAFI DALAM BUDAYA INDONESIA

Tanggapan terhadap Artikel
Wahyu Wicaksono
3 Februari 2009 di Kompas

WAHYU WICAKSONO, seorang Psikolog Sosial, menanggapi artikel Frans H Winarta (Kompas, 23 Jan 2009), yang dimuat di Kompas 3 Feb 2009. Pada gilirannya saya menanggapi artikel Wahyu Wicaksono yang katanya bersumber dari studi Utomo (2002) yang menyoroti sikap atas seksualitas masyarakat Indonesia dari sudut sejarah dan budaya. Kata Wahyu, pendekatan sejarah dan budaya, seperti yang dilakukan oleh Utomo, perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran ‘sikap atas seksualitas pada budaya masyarakat Indonesia secara proporsional melalui pendekatan sejarah dan budaya.’
‘Pornogrfi-pornoaksi dan seksualitas,’ kata Wahyu, ‘ibarat dua sisi dari satu koin. Di satu sisi, norma dan nilai yang dilekatkan pada individu (aspek rekreasi) yang bersifat spesifik secara sejarah dan budaya. Sisi lain, sifat alamiah manusia (fungsi biologis-prokreasi).’ Lalu, dia bilang lagi, ‘Sikap masya-rakat Indonesia terbuka terhadap seksualitas yang mempunyai akar sosiokultural yang berubah dari waktu ke waktu…’
Katakanlah begitu. Namun, ini yang aneh dan sekaligus menarik: Wahyu yang Wicaksono menutup artikelnya itu dengan mengatakan … ‘Ada atau tidak ada UU Pornografi, sexual misconduct dalam bentuk apapun akan tetap dan akan terus terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, tergantung dari individu yang memberi nilai, norma, dan pengertian yang dimiliki.’ Dan dia kunci dengan mengatakan, “Serahkan mana-jemen tubuh berikut persepsinya pada kesadaran diri individu masing-masing, bukan tekanan, keharusan, dan hukuman dari luar.”
Wahyu yang tadinya menempatkan diri sebagai seorang pengamat sosial-budaya, yang melihat gejala-gejala sosial-budaya itu secara apa adanya dan sebagaimana adanya (das Sein), sekarang berbalik menjadi seorang Machiavellian yang secara implisit maupun eksplisit menolak secara das Sollen akan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan menuntun prilaku kehidupan seksual dari warga masyarakat itu.
Secara akademik, epistemologi seperti ini tentu saja tidak konsisten. Kalau kita, seperti Utomo, mengandalkannya kepada fenomena sejarah dan budaya, secara apa adanya, biarkanlah sejarah dan budaya itu yang menentukan ke mana kelok loyangnya. Jangan pula diintervensi atau bahkan disabot dengan mengatakan, seperti yang Wahyu katakan itu, ‘serahkan manajemen tubuh berikut persepsinya pada kesadaran diri individu masing-masing, bukan tekanan, keharusan, dan hukuman dari luar.’
Fenomena sosial-budaya, yang kemudian direkam oleh sejarah, justeru karena adanya dua sisi dari koin yang sama itu: individu dan masyarakat. Individu yang menurutkan naluri dan kehendak hatinya, secara biologis, masyarakat yang menuntun individu-individu itu dengan norma-norma sosial yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat itu. Melalui tuntunan norma-norma sosial itulah individu menempatkan dirinya dalam masyarakat.
Secara biologik dia tentu saja bisa melanggar norma dan ketentuan yang diacukan oleh masyarakat dengan ‘social behavioral pattern’ yang relatif baku itu. Tetapi pada waktu yang sama diapun sudah harus siap menerima sanksi, apapun bentuknya, yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat tradi-sional yang relatif tertutup, yang karenanya nilai-nilai primor-dial efektif berlaku, tinggal menyesuaikan diri, ke dalam bentuk pola prilaku normatif mana masyarakat itu mengaturnya. Masyarakat moderen, atau semi moderen, seperti di kota-kota, dan terutama kota-kota besar, memberikan kelonggaran untuk menyimpang dari pola prilaku baku itu. Masalahnya, di kota-kota nilai-nilai dan norma-norma sosial tidak lagi monolitik yang bersumber dari satu sumber budaya primordial saja, tetapi pluralistik, yang datang dari mana-mana. Namun sanksi sosial dari pola budaya yang dominan dan mengakar dalam masyarakat tetap berlaku, walau hanya dalam bentuk kerlingan sebelah mata ataupun gosip dan ocehan, apalagi kritik-kritik terbuka, apa pula sanksi hukum segala, seperti halnya UU Pornografi yang baru saja disahkan dan diberlakukan itu.
Masyarakat Indonesia kontemporer, dalam menyikapi pornografi dan pornoaksi, memang terbelah dua, sesuai dengan pola budaya yang mereka anut. Satu yang berhaluan sintetik, dan yang satu lagi yang berhaluan sinkretik. Yang berhaluan sintetik adalah masyarakat-masyarakat yang telah terislamkan secara integral, kaffah, menyeluruh, khususnya masyarakat Melayu yang dunianya lebih luas dari Indonesia ini, di mana juga termasuk Malaysia, Pattani, Brunai, Moro, dsb. Di dunia Melayu ini yang berlaku adalah asas filosofi: ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.
Kendati di masa pra-Islam, ada daerah-daerah Melayu yang sikap dan norma sosial-budayanya terhadap prilaku seksual yang tidak sejalan dengan kaidah syarak, tetapi melalui proses integrasi yang sifatnya sintetikal ke dalam Islam itu, kebiasaan pra-islamik itu ditinggalkan. Misalnya, tidak ada lagi wanita yang bertelanjang dada, dan tidak ada laki-laki kawin lebih dari empat, pada waktu yang sama, dibanding 450, dan hanya 34 yang dijadikan isteri, di kerajaan Jawa yang diceritakan Wahyu itu. Juga, laki-laki Minang yang kata Wahyu dipelihara oleh perempuannya untuk semata tujuan prokreatif. Malah oleh Wahyu secara vulgar dikatakan: “Suami tinggal di luar rumah dan sekali-sekali digunakan untuk kepentingan seks.’ Wahyu juga bilang, ‘Posisi ini lalu dianggap para suami sebagai posisi individu yang tidak memiliki harga diri dan mendorong mereka bermigrasi ke …”Indochina” [sic.] mencari pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik.’ Kelemahan pendekatan sejarah yang tidak berupaya memenggal-menggal periodisasi sejarah, cenderung untuk ‘menyapu-rantau’kan apa-pun yang terjadi walau peristiwanya sudah anakronistik.
Dunia Melayu, sejak berlakunya hukum Islam yang me-nuntun kehidupan sosial mereka, secara sosietal, tunduk kepa-da hukum syarak Islam. Ini adalah karena mereka menempat-kan syarak sebagai tolok ukur dari adat mereka. Adat yang sejalan dengan syarak dipakai, yang tak sejalan, dibuang. Sekali lagi, sifatnya sosietal, kendati penyimpangan secara individual tentu ada, walau tetap dibenci dan tak disukai oleh masyara-katnya.
Lain dengan dunia bukan-Melayu, secara kultural, walau secara etno-biologik Melayu juga, misalnya Jawa, seperti yang dikatakan Wahyu itu. Di Jawa, terutama yang berorientasi Kejawen, atau Abangan, secara kultural, mereka mentoleransi pengeksposan dada atau bagian dari dada, dan mentoleransi tari-tarian eksotik, atau bahkan erotik. Dan juga mentoleransi isteri simpanan atau selir yang jumlahnya bisa tak terbatas, di samping toleransi dari para isteri untuk membiarkan atau membolehkan suaminya ‘jajan,’ karena pertimbangan apapun.
Berbeda dengan dunia Melayu, dunia Jawa menganut budaya sinkretik, tidak sintetik. Di Jawa, ada prinsip, ‘sedaya agami sami kemawon.’ Walau pengakuan resminya adalah ‘Ketu-hanan Yang Maha Esa’ sebagai sila pertamanya, tetapi yang tri-esa, poli-esa, dan tanpa-esa sekalipun, diakui dan diterima juga. Yang pokok damai, toleran dan saling menghargai. Maka terjadilah pola budaya sinkretisme yang mentoleransi dan membolehkan apa-apa.
Bicara tentang dikotomi dan polarisasi budaya Nusantara ini tentu akan panjang pula ceritanya. Dan ini tentu akan memancing polemik budaya tersendiri.
Yang pokok saya melihat keanehan dari cara berfikir akademik dari psikolog sosial kita, Wahyu Wicaksono, yang mencampur-aduk antara pola dan cara berfikir ilmiah sosio-kultural apa adanya, dengan kehendak pribadi yang cenderung Machiavellian itu. ***

Mochtar Naim,
Sosiolog

Ciputat, 4 Feb 2009.

0 Responses to “PORNOGRAFI DALAM BUDAYA INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: