MENGUNDANG INVESTOR MEMBANGUN EKONOMI SUMATERA BARAT

Sempena Penyampaian Orasi
Pembukaan Peluang Investasi
Di Tiga Kabupaten di Sumbar,
Diadakan di Jakarta, 11 Juni 2009

I

SEGAUNG dengan ajakan yang dilakukan di tingkat nasi-onal, Sumatera Barat pun dalam era otonomi daerah yang bergulir sekarang ini juga tidak mau ketinggalan. Walau Sumbar telah membukakan peluang bagi para investor melekatkan modalnya di berbagai usaha ekonomi dan industri, yang menonjol dan berkembang sejauh ini baru di tingkat usa-ha perkebunan besar, khususnya di daerah-daerah lingkaran luar yang tadinya masih ditutupi oleh hutan ulayat dan hutan negara. Dan sekarang seperti disunglap, petanya telah berubah menjadi daerah perkebunan sawit dalam ukuran berskala besar sampai jutaan hektar oleh berbagai perusahaan yang rata-rata datang dari luar. Di daerah yang sama, tadinya bersilihan antara perkebunan karet estat dan karet rakyat. Permintaan akan karet alam di pasar dunia jauh menurun karena substitusi pengganti yang lebih murah dari bahan galian dan olahan mi-neral lainnya.
Di bidang perikanan laut kelihatannya baru melangkah, dengan dibangunnya satu-dua pelabuhan perikanan dengan satu-dua fabrik pengolahan. Yang laut pantai Barat, sebagai-mana dengan keseluruhan laut di manapun di kepulauan Nusantara ini praktis telah berada di bawah jaringan kekuasaan armada-armada perikanan luar yang dikendalikan dari negara-negara tetangga, khususnya Cina, Singapura, Malaysia, Thai-land dan Filipina. Pembangunan pelabuhan perikanan dan fabrik pengolahan di Sumbar, sejauh ini adalah bahagian dari ekstensi dan sekaligus ekspansi dari kekuatan luar yang telah menguasai perairan laut, tidak terkecualinya pantai Barat pulau Sumatera itu.
Sementara di bidang galian mineral, survei-survei telah dilakukan oleh pihak-pihak berminat, tetapi sejauh ini keli- hatannya tidak berlanjut karena keterbatasan deposit yang tersedia. Khusus di bidang galian batubara, kendala yang di hadapi adalah bahwa deposit yang masih tersedia sudah ber-ada pada tingkat kedalaman sedemikian sehingga diperlukan tingkat teknologi yang lebih canggih untuk mengangkatkannya dari dalam perut bumi. Sejauh ini belum ada investor yang berani melekatkan modalnya untuk usaha pengerukan dengan teknologi lebih canggih itu, walau kunjungan dan survei-survei telah dilakukan oleh sejumlah investor dari Cina. Usaha galian-dalam karenanya sudah berhenti, sementara usaha galian-permukaan sudah berpindah dari daerah kawasan Sumbar ke daerah-daerah tetangga di Jambi dan Riau. Sawah Lunto di bawah Walikotanya yang berfikiran inovatif sekarang ini telah menyunglap Sawah Lunto menjadi kawasan pariwisata pertam-bangan sebagai upaya memanfaatkan nostalgia kepada kejaya-an pertambangan masa lalu. Yang masih berlanjut sekarang ini adalah fabrik semen Indarung yang tadinya dikelola oleh BUMN secara mandiri tetapi sekarang berinduk ke Gresik.
Perkeretaapian pun, dari yang tadinya mengangkut batu-bara sekarang dialihkan untuk keperluan pariwisata. Kita masih akan melihat sampai kapan break-even point dalam pengelolaan-nya akan tercapai di bidang perkeretapian yang mulai dihidup-kan kembali ini. Prospeknya akan sangat tergantung, sampai sejauh mana kegiatan pariwisata di Sumbar akan digalakkan untuk menjadi Bali atau Yogya kedua.
Di bidang pariwisata sejauh ini masih dalam keadaan merambah jalan kendati Sumbar siap dengan daya tarik alam yang mempesona dan budaya sosial yang khas dengan sistem matrilineal terbesar di dunia, tapi tertinggal dalam sarana dan prasarana, termasuk SDM dan budaya usaha kepariwisataan-nya.
Di bidang perkayuan, hutan kita telah compang-camping sebagai akibat dari salah urus dan illegal logging yang semena-mena tanpa kontrol yang efektif karena adanya kolusi saling menguntungkan antara pengusaha dan penguasa. Mentawai karena rimbanya yang ramah lingkungan adalah yang terparah dari semua yang lainnya.
Sementara di bidang perniagaan ritel, kota-kota di Sum-bar kelihatannya seperti berlomba untuk menarik para investor membangun mal-mal yang side-effectnya adalah menurunnya secara signifikan perdagangan ritel oleh pedagang kecil pri-bumi di pasar-pasar tradisional di mana mal-mal juga ditem-patkan. Pemerintah kota kelihatannya lebih tertarik melaku-kan penggusuran K5 demi keindahan dan keamanan kota yang di belakangnya adalah menjaga kepentingan pedagang mene-ngah ke atas yang didominasi pengusaha non-pri yang meru-pakan pemasok utama dari retribusi dan pajak bagi kas pemerintah. Jalur distribusi barang antar-daerah, antar-pulau, dan impor-ekspor, di samping suplai barang-barang kebutuhan kantor di kantor-kantor pemerintah dan swasta lainnya, dan di bidang pembangunan riel estat dan gedung-gedung, sudah sejak semula didominasi oleh kelompok ekonomi kuat yang rata-rata adalah non-pri Cina yang berkolusi dengan pejabat.

II
Sekarang, apa sesungguhnya yang menjadi issue at stake dalam kita mengajak para investor untuk menanamkan modal-nya di bumi Sumatera Barat?
Isu menonjol adalah tuntutan dari para investor sendiri yang maunya, biarkan mereka memenej dan mengelolakan sendiri tanpa campur-tangan siapapun, tidak dari pemerintah dan tidakpun dari keikut-sertaan rakyat sekalipun, kendati mereka membangun di atas tanah ulayat rakyat. Yang mereka, sesuai dengan kontrak HGU-nya, akan menyetor sejumlah retribusi, pajak, dsb, yang telah ditentukan sebelumnya. Merekapun sudah harus siap dengan uang pelicin, siluman, ang paw dan apapun istilahnya, yang secara kasarnya bisa mencapai sedikitnya sepertiga dari total biaya (Sumitro alm memperkira-kan sampai 40 %) dengan melihatnya secara nasional.
Ide ke arah joint-venture atau syirkah kelihatannya adalah yang mereka elakkan. Joint venture bagi mereka adalah juga pengawasan dari dalam bagi pengerukan bahan alam di samping sisi pengelolaan dan pembukuan keuangan – sesuatu yang mereka memang hindari agar permainan eksploitatif mereka tidak terusik. Pembukuan ganda, akibatnya, adalah konsekuensi logis tak terhindarkan. Bagaimanapun, andalan permodalan mereka tetap adalah kredit bank, swasta maupun pemerintah, yang makin besar investasinya makin besar pula ketergantungan akan pinjaman bank, dalam dan luar negeri.
Isu lainnya adalah kesukaran mereka mendapatkan lahan untuk berpijak karena sistem pemilikan lahan yang sifatnya bukan individual tapi komunal berupa tanah ulayat adat. Selama ini pemerintah dalam memberi peluang kepada para investor untuk masuk adalah dengan ‘meng-akali-nya’ dengan mengiming-imingi rakyat pemilik tanah ulayat dengan lapang-an kerja yang dibukakan kepada mereka, dan dengan konsep plasma di bidang perkebunan di mana rakyat beroleh peluang untuk ikut menanam seluas 2 ha/kk di bawah arahan mereka dan menjual hasilnya kepada perusahaan nuklir mereka, dengan harga beli yang ditentukan secara sepihak oleh mereka. Perkebunan plasma dari segi output hasil ternyata rata-rata lebih baik karena dikelola secara lebih intensif oleh para petani plasma ketimbang secara massal di perkebunan inti yang mengandalkan kepada tenaga buruh.
Para investor tidak hanya menguasai sektor produksi tetapi juga pengolahan dan pemasaran di samping tentunya manajemen usaha tanpa rakyat petani dan buruh perkebunan ikut serta dan ambil bagian secara struktural di sektor mana-pun dalam perusahaan itu. Di bidang ketenaga-kerjaan, para investor memanfaatkan tenaga SDM lokal sebagai buruh kasar, yang karena hanya dibayar kalau bekerja, mereka juga jatuh statusnya ke tingkat ‘kuli.’ Berhujan-berpanas dalam bekerja di perkebunan adalah barang biasa. Mereka diangkut dengan truk terbuka pagi dan petang ke dan dari perkebunan, berdiri ber-pegangan bahu antara buruh laki-laki dan perempuan adalah juga barang biasa, dan pemandangan umum, sambil mereka juga dibuai dan dihoyak oleh jalan tanah yang tidak rata. Tenaga kerja terlatih dan tingkat menengah lainnya rata-rata didatangkan dari luar daerah, khususnya dari Jawa.
Melalui transaksi secara adat berupa ‘siliah jariah’ yang diterimakan oleh para pemangku adat, tanah-tanah ulayat rakyat berubah status menjadi tanah negara yang HGUnya diberikan kepada para investor. Namun, sifat transaksinya adalah irreversible. Sekali menjadi tanah negara tidak bisa dikembalikan menjadi tanah ulayat kendati HGUnya sudah habis ataupun operasinya sudah berhenti. Di sinilah letak ‘pintar’-nya pemerintah — cq para penguasa negara di daerah — dalam ‘mengkecerdiki’ rakyatnya, demi dan atas nama pemba-ngunan, di masa lalu di zaman Orde Baru dan berkelanjutan sampai saat ini.
Isu lainnya lagi adalah letak geografis Sumbar yang bukan di jalur lalu lintas perdagangan dunia yang konsekuensinya overhead cost dll akan menjadi lebih tinggi, dan karenanya kalah bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang menghadap ke Selat Melaka dan Laut Jawa. Dengan dimungkinkannya peng-angkutan barang masuk dan keluar dan impor-ekspor melalui jalan lintas darat Sumatera ke Jawa dan kota-kota lainnya di Sumatera, peranan pelabuhan outlet Teluk Bayur tidak efektif, sebagaimana juga dengan pelabuhan Bengkulu, Sibolga, dll, yang menghadap ke pantai barat yang di luar jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kapal-kapal baru akan singgah kalau cukup barang yang akan dimuat dan dipunggah.
Isu yang paling mendasar berskala nasional – yang adalah juga berskala regional Asia Tenggara — adalah pelestarian bu-daya ekonomi dualistik-kapitalistik yang telah berurat berakar sejak jaman kolonial sampai ke hari ini dengan diundangnya para investor tanpa perubahan paradigmatik yang akan meng-hapus dan menghabisi sistem ekonomi dualistik itu dan meng-arah ke ekonomi syirkah-joint-venture berorientasi kerakyatan — seperti yang dijajakan selama demam kampanye pilpres seka-rang ini. Dan sejauh ini tidak seorangpun dari calon pres dan wapres dari ketiga kelompok kontestan itu yang berani meng-ungkapkan permasalahan mendasar yang sesungguhnya kecuali bermain dengan kata-kata gincu: “ekonomi kerakyatan” itu.
Sementara isu nasional mendasar yang tidak pernah dan tidak berani atau tidak mau kita mengungkapkannya secara terbuka, terutama sejak masa Orde Baru, adalah isu ekonomi dualistik berkelanjutan yang membelah struktur ekonomi nasi-onal kita menjadi dua, dan berjalan menurut jalur segregasi etnik itu. Dualisme dan sekaligus dikotomi sosial-ekonomi dalam masyarakat di Indonesia – dan di kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara – berjalan menurut garis pemisah etnik ataupun ras, yang dahulu antara penjajah dan rakyat jajahan, sekarang antara non-pri – khususnya Cina — dan pribumi, yang perbandingan demografiknya di Indoneasia adalah 5 dan 95. Pemilikan dan penguasaan jalur ekonomi, perdagangan dan jasa berbanding terbalik dengan komposisi penduduk itu. Yang 5 yang non-pri menguasai bagian terbesar, dari hulu sampai ke muara, dan terutama di sektor moderen, dan perkotaan. Yang 95 yang pri menguasai bagian porsi terkecil, khususnya bergerak di sektor pertanian pedesaan dan tradisional, dengan corak perekonomian yang nyaris masih bersifat subsisten, dari tangan ke mulut, berskala mikro.
Sampai saat ini, tidak seorang pun, baik dari ketiga kelompok kontestan pilpres, mereka-mereka yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif, di tingkat nasional maupun daerah, partai-partai politik, masyarakat akademis, masyarakat pers dan rakyat umum sekalipun, yang berani mengungkapkan kenyataan sosiologis apa adanya ini, yang faktanya adalah bagaikan siang bak hari, terang bak bulan, bergelanggang mata ‘rang banyak.
Hantu misterius yang menyelubungi dan diciptakan sejak masa Orba ini namanya tidak lain adalah ‘Sara.’ Artinya ini semua bahwa kesenjangan sosial-ekonomi menurut jalur etnik ini sudah dianggap sebagai ‘given’ (takdir) sehingga harmoni sosial ditegakkan di atas landasan kenyataan segregatif-dualis-tik itu.
Dengan menerima kenyataan kesenjangan ini sebagai sesuatu yang given (takdir), maka di atas itu diciptakanlah hubungan saling-ketergantungan dan saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha. Sadar bahwa gaji kecil, insen-tif kecil, jika hanya mengandalkan kepada gaji semata, seperti yang sering dikeluhkan oleh para pejabat di daerah, maka pemasukan tambahan yang bisa berkali lipat lebih besar, datang dari hasil kerjasama yang mesra itu yang didapatkan oleh kelompok penguasa, yang makin ke atas jumlah pema-sukannya akan makin besar. Dengan gaji formal relatif kecil mereka tinggal di rumah gedongan di daerah elit, dengan kendaraan sedan sampai dua-tiga, berobat ke luar negeri, dan menciptakan hubungan sosial hirarkis atas-bawah, bukan horizontal samping-menyamping secara demokratis-egaliter. Sebagaimana kesukaan para birokrat feodal lainnya, mereka lebih suka dilayani daripada melayani. Yang muncul, dan dimunculkan kembali, adalah budaya feodalisme-aristokratik-birokratik, etatik, yang dahulu dinikmati oleh kanjeng-kanjeng para priyayi di zaman beraja-raja di Jawa sejak jaman Majapahit-Mataram dahulu.
Konsekuensinya tentu saja, bahwa kesenjangan sosial-ekonomi ini akan berkelanjutan, yang sebentar lagi akan menjurus kepada gambaran kesenjangan sosial-ekonomi, lalu melembaga dan membudaya, seperti di Filipina, di mana kelompok non-pri Cina menerabas masuk dan menguasai bukan hanya sektor ekonomi, perdagangan dan jasa tetapi juga jalur-jalur politik, pendidikan, sosial-budaya dan militer sekali-pun, sementara pribumi Filipina yang secara antropologis ma-sih tergolong ke dalam puak Melayu, tersingkir ke udik-udik, ke pedalaman, ke tepi pantai dan ke daerah Selatan – atau menumpuk di perkotaan di daerah-daerah slum yang padat, semrawut dan kumuh.
Kasus Filipina tinggal selangkah di belakang Singapura, yang sekarang praktis telah menjadi negara koloni Cina di Nan Yang Asia Tenggara. Indonesia dalam hal ini berada di urutan ketiga. Negara-negara di Asia Tenggara lainnya berada di belakang Indonesia. Kalau Belanda yang kecil saja berhasil menjajah Indonesia selama 3 ½ abad, bayangkan Cina yang jaraknya hanya sejengkal berlebih dan punya rekam jejak yang kuat sekali di bumi Nusantara ini, sejarahlah nanti yang akan menceritakan bagaimana koloni Nusantara ini akan berkelan-jutan di masa-masa panjang yang akan datang di bawah hegemoni dan suzeranti Cina. Apalagi, emporium Cina sebentar lagi sudah akan menjadi negara adikuasa di dunia, mengalahkan Amerika, Eropa dan Jepang selama ini.

III

Sebelum sampai ke sana, dan sebelum terlanjur jauh, ada baiknya kalau Indonesia belajar banyak dari Malaysia, rumpun kita juga, bagaimana Mahathir mendudukkan ketimpangan sosial-ekonomi antar etnik ini, khususnya antara Cina yang 37 % dari penduduk, yang 90 %nya berada di perkotaan dan menguasai ekonomi negeri dari hulu sampai ke muara. Rumpun Melayu yang 52 % dari jumlah penduduk, 90 % nya ada di pedesaan luar-bandar yang juga tersingkir seperti pri-bumi Indonesia sekarang ini, atau malah lebih parah, sebelumnya. Namun Mahathir cepat mengambil tindakan. Sara adalah sebuah fakta bukan untuk disembunyikan dan ditakuti, tetapi harus dibukakan dan dibeberkan secara rasional apa adanya, karena itu adalah pangkal penyebab malapetaka dari kesenjangan sosial-ekonomi dan penyebab huru-hara dan kegaduhan sosial yang setiap tahun sebelumnya terjadi.
Berangkat dari fakta kesenjangan sosial-ekonomi itulah, di mana puak Melayu hanya menguasai 2 % dari porsi nasional di awal dia berangkat memerintah di awal 1970-an, sementara puak Cina dan lainnya selebihnya, Mahathir lalu membukakan peluang seluas-luasnya kepada puak bumiputera Melayu untuk masuk ke dalam hingar-bingar ekonomi moderen dan mengi-rimkan ribuan putera-putera Melayu tiap tahunnya bersekolah ke manapun di negara-negara maju di dunia ini. Dalam jangka waktu 20 tahun pertama, target pencapaian yang tadinya diharapkan dari 2 menjadi 20 %, ternyata terlampaui menjadi 22 %. Sekarang ini, dengan mendekati 20 tahun kedua berikutnya, porsi orang Melayu di semua bidang kegiatan telah melebihi 40 %. Orang Melayu sekarang ini telah bisa mene-gakkan kepala. Malah tumbuh pula angkuhnya dengan melihat rendah kepada saudaranya sesama rumpun Melayu di Indo-nesia ini. Kata “Indon” yang mereka pakai untuk dialamatkan kepada saudaranya yang bekerja di lapisan bawah di negerinya sangat derogatif dan menyakitkan hati.
Masalah kita, dengan berguru kepada pengalaman sanak kita di Malaysia itu, adalah masalah peluang, dan membukakan peluang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, yang makin ke bawah peluang itu justeru harus makin lebih besar. Peluang-peluang selama ini terutama hanya diberikan kepada pengusaha non-pri karena merekalah yang dianggap lebih mampu dan dipercaya, yang di belakangnya adalah juga istilah kolusi dan konglomerasi. Bandingkan dengan sikap bank-bank pemerintah sendiri sampai saat ini yang memper-mudah urusan kepada para cukong tapi mempersukar urusan pemberian kredit kepada rakyat kecil, sehingga rakyat kecil nyaris tidak dijamah atau terjamah oleh sistem perbankan itu. Tidak terkecualinya praktek BPD (Bank Pembangunan Dae-rah) dan Bukopin dll di banyak daerah, di mana mereka lebih suka meminjamkan uang kepada kelompok pengusaha non-pri daripada kepada rakyat kecil di daerah sendiri. Semua itu karena diiming-imingi oleh prinsip ekonomi kapitalistik yang lebih mengutamakan profit dari pada benefit.
Yang lebih menentukan bukan hanya sekadar peluang dan memberikan peluang kepada kelompok pribumi yang rata-rata bergerak di tingkat mikro dan menengah ke bawah, tetapi fasilitas, dorongan dan rangsangan, dan perlindungan, dengan target-target pencapaian yang jelas dan terukur dari tahun ke tahun, seperti di Malaysia itu. Secara nasional juga harus ada target, kapan kesetaraan antara non-pri dan pri di bidang ekonomi, perdagangan dan jasa, dan di bidang sosial-budaya lainnya, di Nusantara ini, bisa dicapai. Hanya dengan cara itu kesenjangan dan segregasi sosial-ekonomi antar-etnik dan antar-ras yang telah berjalan dan membudaya selama ini bisa dihilangkan dan dihapus. Dan dengan itu pula keserasian dan harmoni sosial antar-etnik bisa diciptakan.

IV
Saya tidak bisa menduga apa yang ada dalam pikiran para penguasa pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Sumatera Barat yang akan menggelar konsep dan pemikirannya tentang masalah dibukanya peluang kepada para investor dalam dan luar negeri untuk melekatkan modal dan usahanya di bidang ekonomi makro berskala besar dan menengah di berbagai bidang di Sumbar. Artinya, apakah mereka masih akan berfikir secara konvensional dengan paradigma masa lalu seperti selama ini, ataukah punya nyali dan keinginan untuk mengede-pankan kepentingan rakyat yang selama ini terpinggirkan atau bahkan tersingkirkan.
Dari apa yang telah diperbuat oleh para penguasa di daerah di bidang apapun, selama ini, mereka hanya mengkopi apa yang dilakukan di tingkat nasional dan di manapun di Indonesia ini. Dan saya secara jujur harus mengatakan, bahwa dari apa yang telah dilakukan dalam penanaman modal investasi di Sumbar dari luar, dalam berbagai bidang usaha, selama ini, belum ada paradigma yang memasukkan faktor pengikut-sertaan dari rakyat setempat maupun daerah untuk juga masuk ke dalam sistem dan berbagi kerja serta berbagi pendapat dan pendapatan dengan para investor dalam perusahaan yang sama. Rakyat selama ini hanya jadi obyek, bukan subyek. Tanahnya diambil, tenaganya dikuras, tetapi mereka tidak bagian dari sistem.
Kita tentu saja berharap, siapapun dari para bupati/wali-kota ataupun gubernur sendiri yang akan menggelar galasnya dalam mendorong para investor masuk ke daerahnya, mereka sudah siap dengan konsep baru yang memasukkan kepenting-an rakyat ke dalamnya dan menempatkan rakyat sebagai mitra usaha, bukan penonton. Rakyat yang datang dengan tanah ulayat dan tenaga kasarnya beroleh pengalaman pula dalam bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa secara moderen.
Joint venture atau syirkah kelihatannya adalah jalan keluar dan sekaligus oplossing terbaik dari ketimpangan sosial-ekono-mi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi dualistik yang ber-jalan di jalur segregasi etnik selama ini, khususnya antara pri dan non-pri. Mengundang investor, dari manapun asalnya, adalah sah-sah saja dalam rangka mempercepat laju pemba-ngunan di daerah. Tetapi membiarkan rakyat berada di luar sistem seperti selama ini tetap akan menjadi sumber petaka. Keengganan investor untuk melakukan joint-venture atau syirkah itu bisa ditutupi dengan bank-bank pemerintah mau-pun swasta langsung turun tangan bersyarikat dengan rakyat dalam menciptakan lapangan-lapangan kerja baru berskala apapun, besar, menengah dan kecil.
Yang jelas, sekadar sorak-sorai “ekonomi kerakyatan” yang sebenarnya telah dikibarkan sejak awal kemerdekaan dahulu, tidaklah memadai manakala sumber petaka dari kesen-jangan sosial-ekonomi yang berasal dari sistem ekonomi dualistik yang berjalan menurut jalur segregasi etnik itu tidak dihilangkan.
Pertanyaan kita, dapatkah Sumatera Barat jadi pelopor ke arah ini? ***

0 Responses to “MENGUNDANG INVESTOR MEMBANGUN EKONOMI SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: