LAPORAN KUNKER OKT 2008 KE SUMBAR

Mochtar Naim
Anggota B-12 dari Sumbar

Pada Sidang Paripurna DPD-RI
29 Okt 2008

Assalamu’alaikum w.w.
Sdr Ketua, dan para Wakil Ketua, yth
Sdr2 para anggota yang kami hormati,

KAMI dari Sumbar merasa bangga
karena seorang dari anggota kami
dari awal periode pertama DPD-RI ini
naik jadi Wakil Ketua.
Tapi karena itu pula kami merasa kehilangan.
Kata orang Minang: “Mendapat lebih serasa bagai kehilangan.” Kami tidak bisa lagi bersama-sama turun ke daerah,
karena Pimpinan DPD-RI biasanya punya jadwal
dan kesibukan kenegaraan tersendiri,
di dalam maupun luar negeri.
Pada hal potensi kawan kami ini sangat menjanjikan.
Siapa tahu satu waktu, kami doakan,
kawan kami ini akan terangkat lagi
ke tingkat yang lebih tinggi lagi
karena bakat dan potensi bagus yang dipunyainya itu.

Lalu kawan kami yang satu lagi,
seorang pebisnis sukses.
Sekarang kabarnya lagi ke Jepang,
sehingga tidak bisa hadir dalam Sidang Paripurna ini. Karenanya tidak pula ada laporan dari beliau yang masuk.

Tinggallah kami berdua saja, yang melaporkan apa adanya. Dan itupun karena kesibukan masing-masing di daerah
tidak pula sempat bertemu selama di daerah.
Karenanya laporannyapun sendiri-sendiri.
Karena kawan saya itu belum sampai di Jakarta,
masih di Padang,
maka yang saya laporkan baru bagian saya saja baru.

Inilah dia.

PAH I

1. Hasil Akhir Daftar Calon DPD-RI 2009-2014

Setelah melalui proses pencalonan
di mana masing-masing calon sedikitnya harus mendapatkan 2000 dukungan dengan mengumpulkan tanda tangan
dan fotokopi KTP,
akhirnya untuk Sumbar keluar 42 calon,
yang pada Pemilu 2004 yl hanya 23 calon.
Siapa bilang kalau kursi DPD-RI yang masih goyang ini
tidak diminati orang.
Dari 42 calon itu, hanya ada 2 orang calon perempuan,
dan 3 dari 4 anggota DPD-RI sekarang
kembali mencalonkan diri.

Yang tidak mencalonkan diri kembali adalah Sdr Zairin Kasim, seorang pengusaha sukses,
yang memilih untuk istiqamah dengan bisnisnya
yang sedang naik
daripada membagi waktu dan perhatiannya
dengan juga bermain di arena politik.
Kalau saja contoh baik yang diperlihatkan oleh Sdr Zairin ini juga diikuti oleh anggota-anggota DPD-RI lainnya
yang juga dari dunia bisnis,
yang jumlahnya nyaris separoh dari jumlah anggota DPD-RI seluruhnya,
situasi di DPD-RI sendiri mungkin akan lain.
Minimal tingkat absensi kehadiran dalam sidang-sidang
tidak akan setinggi seperti sekarang,
perhatian akan menjadi lebih penuh,
walau DPD-RI akan juga kehilangan kelompok “local genius” dari dunia bisnis itu.

Kenyataan bahwa hanya ada dua calon perempuan yang maju, mengherankan bagi daerah seperti Sumbar ini,
yang dalam sejarah pergerakan masa lalu,
kaum perempuan sangat-sangat menonjol.
Sebuah obyek menarik untuk dipelajari dari segi
sosiologi gendernya.
Apa lalu yang terjadi?
Apakah mungkin perempuan Minang sekarang lebih menonjol sisi kewanitaannya yang ayu-kemayu,
lebih memperhatikan diri dan kesenangan diri
dalam dunia masa kini berorientasi hedonisme,
daripada sisi keperempuanannya yang dinamis-progresif – yang sekaligus juga agresif menggemeskan –
sebagai anggota masyarakat,
ataukah juga karena dibawa peruntungan,
mempertautkan yang tidak sampai-menyampai,
memikirkan anak-anak dan sekaligus suami.

Sementara itu banyak pula cerita-cerita menarik
dari cara para calon itu mengumpulkan tanda-tangan
dan fotokopi KTP,
dari cara-cara yang wajar dan legitimet
sampai kepada cara-cara pat-gulipat dan sim-salabim.
Fotokopi KTP ini ternyata tidak hanya ada
pada pihak individu pemilik masing-masing
tetapi juga bisa ada dalam jumlah yang menumpuk
di kantor-kantor, entah kelurahan, partai-partai,
ormas-ormas, dsb.
Jika yang diminta 2000 tetapi yang diberikan 6 sampai 7 ribu, sendirinya akal sehat orang akan bertanya,
dari mana dan bagaimana caranya dia mendapatkannya. Apalagi jika ribuan pula dari yang diserahkan itu dirijek
karena kadaluwarsa, dsb.
Belum lagi kumpulan tandatangan
yang ditulis dengan bolpoin yang sama
dan dengan gaya tandatangan yang kelihatannya juga serupa.

Itulah barangkali yang namanya permainan, permainan politik yang lepas kendali etikanya.
Belum lagi, ada pula calon yang tadinya
punya pandangan sangat kritis dan bahkan sinis
terhadap DPD-RI,
sekarang justeru masuk jadi calon.
Mungkin di partainya ada batasan untuk tidak bisa lagi mencalonkan diri di DPR-RI.
Selain juga banyak yang muda-muda,
yang pertama kali mau menghamburkan diri
ke gelanggang politik legislatif-parlementer,
tanpa tahu sebelumnya bagaimana pula seni bercatur politik
di dunia sana,
dan bekal-bekal apa yang harus dimiliki untuk tampil
dan terampil di dunia sana itu.
Sedikit dari calon yang tua-tua – kayak saya
yang katanya sudah tua tapi yang bersemangat anak muda ini. Sedikit, kalau ada, dari yang dahulu mencalonkan diri,
dan tak berhasil, lalu mengulangi kembali,
karena takut atau malu akan terjerembab dua kali.

2. “Angstpsychosis” kedudukan Gubernur

Diberikannya hak otonomi kepada Kabupaten/Kota
dan tidak kepada Provinsi,
ternyata telah menimbulkan “angstpsychosis” kepada Gubernur, apalagi kalau gubernurnya punya talent dan bakat yang kuat untuk melaksanakannya untuk berbuat banyak,
tapi tidak bisa — walau dia bisa — karena kendala struktural dari sistem ketatanegaraan/ketataprajaan kita,
di mana otonomi hanya ada di kabupaten/kota
dan tidak di provinsi itu.
Keberhasilan ketika jadi Bupati ternyata tak terulangi
ketika sekarang jadi Gubernur;
bukan karena ketidak-mampuan
tetapi karena hambatan struktural itu.
Frustrasi atau apapun bisa terjadi di pihak Gubernur
manakala wewenang koordinatif dan kontrol
tidak dibarengi dengan wewenang pengendalian
yang di mana perlu bersifat koersif.
Apalagi dari praktek-praktek yang berjalan,
dalam rapat-rapat koordinatif, bupati/walikota,
yang ditangannya terpegang hak otonomi,
karena berbagai alasan,
merasa cukup hanya mengirimkan wakilnya saja,
dan tidak dirinya sendiri.
Karenanya yang mondar-mandir tiap kali ke Jakarta
untuk urusan macam-macam tidak hanya Gubernur
tetapi tidak kurangnya para bupati/walikota itu.

Sementara, dari sisi yang lain,
Gubernur diperlakukan oleh pusat hanyalah semata
alat perpanjangan tangan dari pusat,
khususnya oleh Departemen Dalam Negeri
yang membawahinya.
Konsekuensinya, manakala bertubrukan
antara keinginan gubernur dengan pusat,
maka pusatlah yang dimenangkan,
dan Gubernur terpaksa melaksanakan kendati bertentangan dengan hati nurani dan keinginannya.
Berlarut-larutnya kasus pemekaran kota Bukittinggi,
contoh kecil saja,
adalah karena pusat merasa kehilangan wibawa
jika PP84/1998 itu tidak dilaksanakan,
karena dianggap sah, apalagi katanya datang dari bawah — meski ada ancaman kalau tidak ditandatangani oleh Bupati
dan DPRD Agam waktu itu.
Pada hal, DPD-RI telah menyarankan untuk mengalihkannya menjadi win-win solution dengan menerapkan pola kerjasama
ala Yogya-Sleman, Surabaya-Sidoarjo, Jakarta-Debotabek, tanpa merubah batas wilayah.
Terakhir, melalui Gubernur, Depdagri telah mengancam
akan melakukan tindakan sepihak
untuk menerapkan PP84/1998 yang nahas itu
manakala pihak Kabupaten Agam dan masyarakat terkena tetap menolaknya.
PP84/1998 yang dari prosedur awalnya
telah berumur belasan tahun,
jadinya menjadi duri dalam daging
yang merusak hubungan timbal-balik antara pusat dan daerah, daerah dan daerah, di samping rakyat dan rakyat
dari kedua belah pihak.

Demikianlah jika cara berpikir legalistik-jurisprudensial-sentralistik gagah-gagahan
dipaksakan untuk diterapkan di negara ini
tanpa kearifan sosial-budaya dan tanpa memakai sisi pandang yang sifatnya komprehensif-integral.
Apalagi kalau diaromai pula oleh gaya militer
warisan Orde Baru
karena menterinya yang sekarangpun adalah juga orang militer seperti jejeran panjang sebelumnya,
yang Mendagrinya selalu dari militer.
Pertimbangan sekuriti dan pengamanan
dan ketakutan akan terjadinya sesasi-pemisahan
dan penyimpangan-penyimpangan
dari pola komando monolitik ala militer itu,
kelihatannya masih saja lebih menonjol
daripada pertimbangan kearifan sosial-budaya, dsb,
yang bisa lebih lentur dan fleksibel.

3. Status tak menentu dari Nagari di Sumbar

Makanya dari Desa kembali ke Nagari di Sumbar,
bukan hanya karena pertimbangan psikologis,
bahwa selama dipaksakan jadi Desa,
dengan politik penyeragaman dengan pola Desa di Jawa, selama masa Orde Baru,
Nagari menjadi lumpuh,
tapi juga diharapkan, dengan kembali ke Nagari,
partisipasi rakyat dan masyarakat
dalam sistem pemerintahan terendah di NKRI ini
akan menjadi hidup kembali.
Namun nyatanya, kendati telah kembali ke Nagari,
seperti sekarang ini,
yang peranserta rakyat dan masyarakat
tak segera juga kelihatan.
Fungsi dan peranan dari pemerintahan Nagari dalam praktek tak juga lebih dari sekadar unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di NKRI ini.
Yang membedakannya dengan Desa,
Nagari di Sumatera Barat adalah juga
unit kesatuan sosial-budaya, unit kesatuan ekonomi,
di samping unit kesatuan keamanan dan pengamanan.
Semua itu tak segera terwujud walau telah kembali ke Nagari. Dahulu, Kepala atau Wali Nagari adalah juga
pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat di Nagari; sekarang, seperti Kepala Desa dahulu,
tetap saja hanya berupa perpanjangan tangan dari Bupati
via Camat yang langsung mensupervisi dan mengomandoinya. Ibaratnya, botolnya telah kembali ke botol Nagari yang lama, tetapi isinya tetap saja adalah anggur Desa
yang sesungguhnya asing bagi budaya Minang
yang egaliter dan demokratis.
Anomali dan kerancuan psikologis seperti ini
kelihatannya juga menyeluruh untuk seluruh daerah
di Indonesia,
yang setelah didesakan secara seragam dengan pola Desa seperti di Jawa itu,
lalu dikembalikan kepada jiwa dan semangat lokalitas kedaerahannya,
namun dia tak nyambung kembali,
karena perubahan situasi yang tak gampang mengembalikannya
dari sesuatu yang lama ke dalam suasana yang baru
yang telah berubah.
Yang ada adalah anomali, anomali, dan anomali.
Dan yang ada adalah disorientasi, disorientasi, dan disorientasi, tanpa kejelasan apakah Nagari seperti Desa itu sendiri
akan memiliki otonomi sendiri, seperti selama ini.
Nagari dalam format lama baru akan efektif
untuk diulangi kembali dalam masa sekarang ini
kalau otonominya diberikan kembali.
Kunci dari keberhasilan Nagari masa lalu adalah
karena Nagari memiliki otonomi swakelola
– yang dalam literatur lama bahkan dikatakan sebagai
“petites republiques” – republik-republik kecil.
Masalah pemerintahan terdendah berupa desa, nagari, dsb inilah yang sekarang sedang hangat dibicarakan
di forum PAH I dalam rangka peninjauan kembali
terhadap UU No. 32 th 2004,
khususnya mengenai pemerintahan Desa,
dengan atau tanpa otonomi.

Sebuah tinjauan di lapangan juga dilakukan
di Nagari Ampang Pulai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang sebelumnya juga sudah berkali-kali saya lakukan. Kebetulan Nagari Ampang Pulai ini
memiliki pangkalan armada perikanan “Carocok”
yang teluknya dilindungi oleh sebuah pulau di depannya. Nagari yang punya potensi ekonomi perikanan laut
dan sekaligus obyek wisata yang bagus ke masa depan ini sekarang sedang berada di persimpangan jalan:
mau diserahkan ke investor luar dan asing
dengan hanya mengulangi kembali cerita nestapa
di mana kekayaannya dikuras oleh para investor
sementara rakyat yang punya tanah ulayat
dan nagari itu sendiri
hanya menjadi buruh ataupun kuli
dengan menerima upah minimal di bawah umr kalau bekerja – seperti yang terjadi di mana-mana –,
atau mengolahnya sendiri secara koperatif-kolektif
dengan sistem bagi hasil dengan tuntunan syariah,
dengan modal kredit dari bank
yang prinsipnya juga bagi-hasil dan syariah.
Keperansertaan investor dari luar
tidaklah secara a priori ditolak,
tetapi siapapun yang masuk, dan dari manapun,
keikut-sertaannya adalah dengan mengikuti sistem bagi hasil, bagi keuntungan, yang lebih berpihak kepada rakyat itu.

Dalam kunjungan dalam bulan Oktober ini
kebetulan berbarengan dengan pelantikan
Wali Nagari yang baru, yang dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sarankan juga agar Nagari diatur
tidak hanya sekadar unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di NKRI di bawah kendali Camat dan Bupati,
tetapi juga sekaligus sebagai unit kesatuan ekonomi,
sosial-budaya dan keamanan,
dengan juga memanfaatkan kearifan-kearifan lokal
dan keperansertaan aktif dari rakyat dan tokoh-tokoh adat
dan agama serta cerdik-pandainya.

Kunjungan lain ke Payakumbuh juga saya lakukan
dengan menemui pimpinan Bank Nagari Syariah
yang sedianya juga akan dihadiri
oleh tokoh-tokoh penggerak ekonomi peternakan itik
di Nagari Kotobaru Simalanggang
yang masih masuk ke wilayah kota.
Kegiatan ekonomi peternakan itik di nagari ini
sudah cukup berkembang,
dengan ribuan itik yang dikandangkan
di samping juga yang digembalakan.
Mengaitkannya dengan keperansertaan bank
dalam hal permodalan
kelihatannya adalah sebuah keniscayaan masa depan
jika ekonomi kerakyatan memang akan digerakkan
dan digalakkan
tanpa harus menggantungkan diri kepada para investor asing maupun non-pribumi.

PAH III

1. Perubahan orientasi jalur pendidikan

Geliat-geliat tanda bangkitnya kesadaran kembali
setelah sekian lama terpuruk di bidang pendidikan
dan pengajaran di Sumatera Barat
mulai terasa dan terlihat kembali.
Perubahan-perubahan paradigmatik di bidang ini
juga mulai terlihat dan terasakan.
Misalnya perubahan orientasi pendidikan
dari yang tadinya scholastic-heavy ke occupational-heavy,
akibat dari makin jenuhnya prospek
untuk menjadi pegawai negeri bagi generasi muda.
SMK-SMK mulai menjamur dan digemari,
dan jurusan-jurusan di PT/Universitas yang laris di pasar kerja juga mulai ramai diminati.

Pendidikan untuk tujuan export-oriented skilled manpower pun mulai diminati,
termasuk di bidang layanan kesehatan sebagai perawat,
bidan, dsb.
Buktinya, sekarang ini ada puluhan akademi perawat
dan sejenisnya yang tersebar di berbagai kota di Sumbar.

Juga menarik untuk disimak perubahan pradigmatik
dalam memahami dan mengartikan pendidikan
dari yang tadinya semata akademik-skolastik
ke orientasi multi-faceted
dengan penekanan pada pendekatan integral
dari sisi intelektual, emosional dan spiritual (IES Quotient). Kelihatan ada gagasan baru dari rumah kos, pondokan, asrama, yang bebas, liberal dan komersial,
ke “surau mahasiswa” yang membangun
jaringan kerjasama segitiga antara kampus
(tempat menuntut ilmu),
mesjid (tempat beribadah secara berjamaah
dan mensosialisasikan diri dengan masyarakat)
dan surau mahasiswa (tempat pondokan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan,
seperti pemimpin-pemimpin berasal Minang sebelumnya
yang dapat didikan surau).
Era diaspora selama setengah abad berkelana tanpa tahu arah setelah peristiwa PRRI (1958-2008)
yang sangat memukul jiwa rata-rata orang Minang,
kelihatan mulai pulih dan beralih ke tatapan masa depan
yang lebih bermakna dan terarah.

Paradigma agama dalam kehidupan sosial dan ekonomi dll juga mulai terlihat,
terutama setelah Sumbar kembali ke asas filosofi budaya
ABS-SBK:
“Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah,”
dengan juga arahan orientasi: “Kembali bernagari,
dan kembali bersurau.”
Geliat Sumbar ini kelihatannya juga seirama dengan geliat dunia Melayu lainnya di luar Jawa
dan di kawasan Nusantara lainnya yang lebih luas.

2. Pemberangkatan haji dari Bandara Internasional Minangkabau

Bandara Internasional Minangkabau di Padang
mulai tahun ini dipakai untuk embarkasi haji
dari daerah Sumbar dan Bengkulu.

Sebuah tim pemantauan akan diberangkatkan minggu depan oleh PAH III ke Padang
untuk melihat sisi-sisi pelaksanaannya.
Sejumlah rekomendasi ke arah perbaikan
dan penyempurnaan pelayanan
akan disiapkan dari hasil pemantauan itu.
Laporan selengkapnya tentu saja setelah kembali dari sana melalui forum PAH III nantinya.

Sekian.
Wassalamu ‘alaikum w.w.

0 Responses to “LAPORAN KUNKER OKT 2008 KE SUMBAR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: