LAPORAN KUNKER KE SUMBAR Des 2008

Mochtar Naim
Anggota DPD-RI dari Sumbar

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPD-RI
5 dan 6 Januari 2009.

ADA sejumlah kegiatan yang saya lakukan selama kun-jungan kerja ke daerah Sumbar selama reses bulan Desember 2008 yl. Beberapa sifatnya perentasan baru, dan beberapa sifatnya melanjutkan kegiatan yang sudah dimu-lai sebelumnya. Berikut adalah laporannya.
Satu, di bidang pemerintahan daerah dan pemerintahan Nagari khususnya (PAH I). Peranan yang saya lakukan adalah dalam rangka turut meletakkan dasar-dasar yang kokoh dari pemerintahan Daerah dan Nagari khususnya ke depan. Dasar yang kokoh itu dituangkan dalam bentuk filosofi kehidupan masyarakat Sumbar yang prinsipnya sebelumnya sudah dite-rima secara aklamasi. Yaitu yang dibuhul dalam ungkapan adat: ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah).
Konsep ABS-SBK inilah yang dirumuskan dan dijabar-kan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Pemda Sumbar yang saya ikut terlibat di dalamnya. Ketika kunker Desember kemarin ini saya kebetulan tidak ikut dalam tim yang melaku-kan sosialisasi ke daerah rantau, khususnya ke Jakarta, karena saya melakukan kunker ke Sumbar pada waktu yang bersama-an. Pun juga kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah kabupaten dan kota di Sumbar saya tidak ikut karena tugas menghadiri sidang-sidang di DPD-RI di Jakarta pada waktu bersamaan. Tapi saya sebelumnya ikut terlibat langsung dalam rangka perumusan dan penjabaran dari filosofi hidup bermasyarakat dengan slogan ABS-SBK itu.
Dengan meletakkan filosofi dasar ini maka apapun yang dilakukan dan di bidang kegiatan apapun, selain merujuk kepada dasar-dasar kenegaraan, seperti Pancasila, UUD1945, dan undang-undang kenegaraan yang berlaku lainnya, masya-rakat di Sumatera Barat yang masih sangat terikat dengan filosofi budaya yang tersimpul dalam slogan ABS-SBK itu harus pula mematuhi dan merujuk kepadanya. Apalagi UUD1945 sendiri memberi tempat tersendiri yang dijamin oleh negara seperti yang tertuang dalam pasal 28I ayat (3) dan pasal 32 ayat (1).
Pasal 28I ayat (3):
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihor-mati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Pasal 32 ayat (1):
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masya-rakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai buda-yanya.”
Dalam pengejawantahannya kepada kehidupan di tingkat terbawah secara berNagari, sayapun telah membantu menu-angkan konsep “Nagari sebagai Unit Kesatuan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi Syariah” sebagai satu dari empat pilar fungsional utama dari Nagari. Konsep ini sekarang tengah saya gelindingkan untuk mendapatkan respons dari berbagai kalangan di Sumbar, di kampung dan di rantau. Wacana ini saya harapkan akan bisa diangkatkan dalam ber-bagai seminar dan lokakarya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Perda Provinsi untuk menjadi pedoman dan landasan resmi dari pembangunan ekonomi kerakyatan ber-basis Koperasi Syariah itu di daerah, khususnya di Sumbar.
Konsep berupa makalah mengenai “Ekonomi Kerakyat-an Berbasis Koperasi Syariah” ini, bersama Laporan Kunker ini saya lampirkan.
Sebagai uji-coba, saya telah melakukan serangkaian perte-muan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kenagarian Ampang Pulai, Kabupaten Pesisir Selatan, yang punya potensi ekonomi yang menjanjikan ke depan sebagai desa pantai yang punya pelabuhan alam berteluk, berpantai yang cocok untuk pengem-bangan ekonomi perikanan tambak dan kelautan.
Dua, di bidang pendidikan, agama, sosial dan kesehatan (PAH III).
Ada dua jalur yang saya pakai dalam menelusuri permas-alahan pendidikan ini di Sumbar. Satu jalur konseptual-para-digmatik dan satu lagi jalur praktikal-pragmatik.
Melalui jalur konseptual-paradigmatik saya membantu menyiapkan konsep pendidikan yang bersifat integral, di mana tidak ada lagi dikotomi maupun polarisasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, dan keduanya terintegrasi ke dalam sistem pendidikan yang utuh dan terpadu. Semua ini sejalan dengan bunyi Pasal 31 ayat (3) UUD1945 yang diper-baharui yang menyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
Saya mengharapkan Sumbar bersama dengan beberapa daerah lain akan menjadi daerah pilot proyek bagi terimple-mentasikannya konsep pendidikan terpadu ini. Butir-butir pemikiran mengenai konsep pendidikan terpadu ini kebetulan dicetuskan buat pertama kali oleh tokoh nasional kita yang kemarin bertepatan dengan peringatan 100 tahun beliau diku-kuhkan sebagai “Pahlawan Nasional”: Bapak Dr Mohammad Natsir gelar Dt Sinaro Panjang.
Bermula dengan sebuah sekolah sederhana dengan me-numpang di sebuah rumah penduduk di kota Bandung masih di zaman kolonial dahulu beliau merintis konsep pendidikan terpadu yang tidak memisah antara pendidikan umum dan agama walau punya dimensi berbeda, di mana yang satu larinya ke otak dan yang lain ke hati tetapi kedua-duanya terkoordinasi secara terpadu.
Saya sendiri, masih di Sep 2007, sudah melontarkan gagasan ini di PAH III, di mana saya duduk mengambil tempatnya Sdr Irman Gusman yang tak terisi karena kesibukan beliau selaku unsur pimpinan DPD-RI. Teks penyampaian berupa bahan pemikiran di forum PAH III itu, dengan judul: “Menuju Sistem Pendidikan yang Integral” bersama ini saya lampirkan.
Melalui jalur praktikal-pragmatik, ada tiga konsep stra-tegik yang saya siapkan dan sosialisasikan. Satu, mengenai “Strategi Masa Depan dalam Mengembalikan Sumbar sebagai Penyumbang Intelektual Terbesar di Tanah Air,” yang saya sampaikan pada Seminar Guru di Payakumbuh, bulan Agustus 2008 yl.
Dua, mengenai cara dan strategi kita di Sumbar memper-cepat proses pendidikan anak-anak Mentawai, yaitu dengan menerima anak-anak Mentawai pada keluarga-keluarga asuh di kota-kota pendidikan di Sumbar untuk disekolahkan dalam berbagai sekolah, dari SD sampai ke PT. Konsep “Bersama Kita Membantu Pendidikan Anak-anak Mentawai” bersama ini juga saya lampirkan.
Tiga, mengenai cara dan strategi kita menyelamatkan dan membantu para mahasiswa yang bersekolah di berbagai PT di kota-kota di Sumbar dengan membuka “Surau Mahasiswa” sebagai pengganti “rumah kos” atau “pondokan” yang berte-baran di sekitar kampus, yang kondisinya rata-rata mempri-hatinkan, baik fasilitas fisik maupun, dan apalagi, lingkungan sosialnya. Rumah-rumah kos dan pondokan banyak yang dija-dikan ajang pergaulan bebas tanpa menghiraukan lingkungan sosial sekitar.
Dengan mengupayakan agar rumah-rumah kos dan pon-dokan itu dirubah menjadi Surau Mahasiswa, diharapkan sisi pembinaan spiritual dan akhlaknya akan bisa terjaga. Konsep itu saya lampirkan bersama Laporan Kunker ini: “Tanggung Jawab Kita Bersama Membangun Surau Mahasiswa.”
*
Karena yang saya tangani adalah bidang kegiatan PAH I dan PAH III, itulah yang bisa saya laporkan. ***

0 Responses to “LAPORAN KUNKER KE SUMBAR Des 2008”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: