APA YANG TERJADI? INSIDEN PENGAMBIL-ALIHAN MIKROFON OLEH ABDILLAH TOHA DI SIDANG PLENO HARI PERTAMA APPF (ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM) DI VIENTIANE, LAOS, 12 JANUARI 2009

Oleh
Mochtar Naim
Anggota Delegasi Indonesia
Dari Unsur DPD-RI

*

INSIDEN pengambil-alihan mikrofon oleh Abdillah Toha dari tangan saya di sidang pleno pertama Pertemuan Ta-hunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke 17 di Vientiane, Laos, tgl 12 Januari 2009 yl itu, sungguh memang sangatlah memalukan. Apalagi terjadinya di muka forum internasional yang sangat terhormat seperti APPF itu. Di sana Ketua delegasi Indonesia, Abdillah Toha, mempertontonkan arogansinya dengan mengambil alih mikrofon dari tangan saya, yang karenanya saya tidak jadi bicara. Pada hal waktu itu adalah giliran saya untuk berbicara setelah Ketua Sidang memanggil nama saya dan mempersilahkan saya untuk meng-ambil ‘floor’ atas nama delegasi Indonesia. Dan nama saya juga tercantum dengan jelas dalam Agenda Sidang, sebagai pembi-cara ketiga setelah utusan Rusia dan Vietnam berbicara, pada sidang pleno pertama siang itu dengan tema ‘Economic and Trade Matter.’
Sesudah itu baru masuk ke sessi kedua mengenai ‘Global Financial Crisis’ yang nama Abdillah Toha memang tercantum di dalam Agenda berikut tetapi bukan dalam urutan pertama tetapi beberapa nama sesudah nama delegasi lainnya.
Setelah mikrofon saya dekatkan ke diri saya dan siap hendak menyampaikan pidato saya, Abdillah tiba-tiba menyela dengan mengatakan bahwa kesempatan itu adalah giliran dia yang agendanya adalah mengenai Global Financial Crisis itu. Saya bilang tidak. Kita masih pada sidang pertama mengenai Economic and Trade Matter yang nama saya jelas dicantum-kan dalam Agenda dan saya baru saja dipanggil oleh Ketua Sidang untuk menyampaikan pidato.
Di sini jelas terlihat unsur kesengajaan Abdillah Toha yang tidak hanya bersifat mengambil-alih tetapi juga menyero-bot atau bahkan menyabot karena namanya baru ada sesudah beberapa nama sebelumnya pada sessi berikutnya itu.
Tapi karena Abdillah dengan gigihnya mengatakan bahwa dia yang harus berbicara, saya, karena kuatir akan menciptakan suasana gaduh di forum internasional yang begitu bergengsi dan terhormat itu, akhirnya bilang, silahkan. Mikrofon dia ambil dan dia lalu menyampaikan pidatonya. Sebaliknya, hab-lurlah kesempatan saya berbicara, sementara saya sudah mem-persiapkannya begitu baik, dan sudah pula membahas dan mendiskusikannya dengan kawan-kawan anggota delegasi dari DPD-RI beberapa hari sebelum berangkat, dalam sebuah pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua Laode Ida. Laode Ida adalah Wakil Ketua delegasi sementara Abdillah Toha Ketua delegasi.
Kendati tak jadi membacakannya, untungnya teks pidato saya sudah diperbanyak dan diedarkan oleh Sekretariat Forum kepada semua delegasi, sebelumnya, dan sudah merupakan dokumen resmi Forum APPF.
*
Insiden pengambil-alihan mikrofon ini rupanya kemudian diketahui oleh Wakil Ketua Laode Ida yang justeru, karena Laode Ida tidak ikut duduk dan hadir pada waktu terjadi insiden itu, diberitahu sendiri oleh Abdillah bahwa dia telah mengambil-alih mikrofon dari tangan saya, dan menjelaskan-nya dari segi versi dia.
Abdillah kepada Laode Ida menyatakan bahwa dia mengambil mikrofon dari tangan saya itu karena, katanya, dia hanya melihat beberapa coretan tangan di atas sehelai kertas di hadapan saya. Dan dia kuatir kalau penyampaian saya akan mengecewakan. Abdillah tidak tahu bahwa langsung di bawah kertas coretan itu siap untuk dibacakan teks pidato yang sudah saya persiapkan itu. [Pikir saya, begitu rupanya orang kalau sudah dimulai dengan sūuzh-zhan — dalam bahasa lisannya Abdillah sendiri–, dan dengan kecenderungan atau kesukaan melihat rendah kepada orang lain].
Dari cerita yang disampaikan oleh Laode Ida tentang pertemuan dia dengan Abdillah di luar ruang sidang, dan sesu-dah Abdillah menyampaikan pidato ‘bersejarah’nya itu, ternya-ta dialog mereka berkembang menjadi polemik dan bahkan pertengkaran bermerah-merahan muka dan dengan bahasa yang sudah keluar garis atau bahkan free-kick, yang ternyata juga disaksikan oleh satu-dua staf delegasi yang kebetulan berada di sekitar kejadian itu.
Abdillah, dari penuturan Laode Ida, sampai juga merem-bet-rembet mengatakan bahwa DPD itu bukan legislative body, karena tidak mempunyai hak memutus. Yang parlemen dan legislative body itu hanyalah DPR, sementara DPD hanya boleh mengusul dan tidak memutus, yang wewenang serta fungsinya dibatasi oleh pasal 22 D UUD1945 itu. Karenanya tidak ada itu yang namanya bikameral, apalagi untuk menga-takan bahwa DPD itu identik dengan Senat. Karenanya juga DPD tidak ada hak untuk ikut-ikut dalam forum parlemen internasional seperti di Vientiane, Laos, itu, dan forum-forum lainnya sebelumnya yang juga dihadiri oleh DPD.
Abdillah agaknya lupa bahwa DPD adalah lembaga nega-ra seperti juga DPR yang juga bergerak di bidang legislatif dan yang merupakan perwakilan daerah-daerah di tingkat nasional sebagaimana laiknya Senat, yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di provinsi bersangkutan – sementara DPR oleh partai — dan yang anggota-anggota DPD sekaligus adalah juga anggota MPR-RI seperti juga halnya dengan anggota-anggota DPR di MPR.

*
Jelaslah, bahwa insiden tak diinginkan yang terjadi di Forum APPF di Vientiane itu sesungguhnya hanyalah sebuah casus-belli, yang rentetan presedennya telah bertali jauh ke belakang setiap kali DPD-RI ikut mengambil bagian di forum-forum parlemen internasional di manapun selama usianya yang masih sangat muda itu. Dan yang pusat jala persoalannya ada-lah pada kerancuan institusional dan konstitusional yang dia-lami oleh DPD-RI sendiri, sehingga menjadi bibit perpecahan dan silang sengketa antara dua lembaga negara yang bergerak di bidang legislatif, walau rumahnya bersebelahan di kompleks yang sama di Senayan.
Sikap kurang ramah dan kurang bersahabat seperti yang diperlihatkan oleh Abdillah dkknya itu sesungguhnya hanyalah sebuah refleksi dan manifestasi dari kerancuan institusional yang berpangkal dari kerancuan konstitusional yang mendera batang-tubuh DPD-RI yang baru lahir, dan dilahirkan lumpuh itu. DPD, sebagai orang sono bilang, adalah bagaikan “lame duck” (itik lumpuh) yang tidak diharapkan kehadirannya oleh partai-partai politik yang menguasai DPR yang tidak menginginkan adanya sistem bikameral di NKRI, kendati luas dan jumlah penduduknya keempat terbesar di dunia ini. Praktis semua negara-negara besar di dunia ini, sebagai kita tahu, menganut sistem bikameral dan bahkan federal. Namun demikian, kebanyakan partai yang duduk di DPR tidak mendukung ide bikameral kendati daerah-daerah sangat membutuhkannya demi penguatan dan percepatan pemba-ngunan daerah-daerah dengan adanya DPD-RI di tingkat nasional itu.
*
Kebetulan saya sendiri juga ikut menghadiri Persidangan Tahunan APPF yang ke 16 bulan Januari 2008 yl di Auckland, New Zealand. Sayapun terkena semburan api kata-kata arogan dari Abdillah yang secara ketus mengatakan bahwa anggota-anggota DPD yang ikut bukanlah anggota delegasi. Kedu-dukan mereka tidak lebih dari peninjau, Observer, atau penasehat, Advisor. Dan ternyata, memang, kecuali Laode Ida, yang diakuinya sebagai anggota delegasi, semua kami dari DPD yang ikut hanyalah Advisor. Dan di badge yang tergan-tung di dada kami ditulis ‘Advisor’, bukan peserta, Delegate, atas desakan atau instruksi Abdillah.
Namun oleh Panitia Forum kami dari DPD diikutkan dalam berbagai kesempatan. Saya sendiri bahkan menyam-paikan pidato mengenai “Poverty Alleviation” dalam sidang pleno yang teks aslinya semula disiapkan oleh tim dari Deplu, tetapi kemudian saya rubah sedemikian sehingga menjadi pidato saya sendiri. Sayapun juga duduk dalam Drafting Committee, yang saya banyak memberikan sumbangan penda-pat dan pemikiran, bahkan berargumentasi berhadap-hadapan dengan anggota delegasi dari Rusia dll yang berpikiran lain.
Saya juga mendengar dari Ketua PKLP DPD-RI, Edwin Kawilarang, yang sering mengikuti persidangan-persidangan antar-parlemen di berbagai negara, di mana, Abdillah Toha, yang selalu jadi Ketua Delegasi, secara terbuka memperlihat-kan ketidak-senangannya terhadap keikut-sertaan anggota delegasi dari unsur DPD-RI.
*
Pada sidang sorenya, setelah terjadinya polemik yang kemudian menjurus menjadi pertengkaran face-to-face antara Abdillah dan Laode Ida itu, saya kembali duduk bersebelahan dengan Abdillah Toha di baris depan, bertiga dengan seorang ibu dari DPR, sementara anggota lain-lain duduk di jajaran belakang. Sambil duduk bersebelahan itu, Abdillah pun kem-bali mengang-katkan persoalan tetapi dengan nada yang keli-hatannya lebih bersahabat dan lebih ‘menganggap’ kepada saya.
Dia rupanya baru membaca teks pidato saya setelah terjadi pertengkaran itu. Jadi dia buktikan sendiri bahwa pidato saya bukan hanya sekadar coret-coret di atas sehelai kertas itu, tetapi sebuah teks pidato yang benar-benar dipersiapkan. Dia secara terbuka menghargai isi pidato saya. Apalagi setelah mengetahui bahwa saya ini adalah juga seorang sosiolog, dengan gelar PhD, yang telah malang-melintang di dunia akademik manca negara. Saya menuliskan isi pidato saya dengan gaya bahasa yang bukan hanya sebagai seorang anggota DPD-RI dari Sumatera Barat, tetapi sekaligus sebagai sosiolog yang banyak memberikan perhatian pada hal-hal yang saya tuliskan itu. Kebetulan yang saya tulis dan angkatkan itu adalah hal yang selama ini dianggap sebagai tabu, tidak boleh disebut-sebut, dan malah dianggap “sara” kalau diangkatkan. Hal yang telah merupakan duri dalam daging itu adalah, sebagaimana bunyi judulnya: “Marginalization of the Indigenous Peoples amidst the Growing Pangs of Development in Southeast Asian Countries” (Marjinalisasi Penduduk Pribumi di Tengah-tengah Gemerincing Pembangunan di Negara-negara di Asia Tenggara).
Bagaimanapun, Abdillah tetap saja menyeletuk; isinya ba-gus, katanya, tapi tempatnya tidak di sana. Dengan mengata-kan itu langsung kepada saya sendiri, dan mungkin juga kepada Laode Ida dll, tambah terbukti motif penyerobotan sesungguhnya yang dia lakukan itu, karena dia merasa saya dan kawan-kawan lainnya dari DPD tidak berhak untuk berbicara di forum parlemen internasional seperti itu. Bayangkan, dia melakukan penyerobotan atau bahkan pensabotan itu di hadapan mata semua orang pada momen ketika nama saya sudah dipanggil untuk berbicara, di muka sidang terbuka bertaraf internasional.
Pada hal, dari segi isinya, yang saya kemukakan itu adalah masalah yang langsung berkaitan dengan ‘economic matter’, cuma mungkin bukan dalam bahasa tinjauan ekonomi pasar, tetapi tinjauan ekonomi sosiologis yang merasuk ke dalam relung kehidupan rakyat pribumi yang merupakan mayoritas terbesar di negaranya sendiri tetapi yang dari segi sosiologi-ekonomi, istilah Amien Rais, mereka telah dikembalikan menjadi bangsa “kuli” seperti di jaman penjajahan dahulu.
Apa yang saya lihat sebagai warisan penjajahan di tanah air kita ini ternyata juga terjadi dan berlaku di negara-negara Asia Tenggara lainnya, praktis tanpa kecuali. Bentuk dan penam-pilannya bisa berbeda, karena terbawa oleh arus dan warna sejarah masing-masing, tetapi isi dan esensinya itu juga. Intinya adalah dualisme ekonomi dengan gambaran struktural yang terbalik. Penduduk pribumi yang merupakan mayoritas terbesar, dan menjadi pewaris yang sah serta memiliki hak sejarah atas negara itu, tetapi mereka menjadi penonton atau pemain pinggiran dari gemerincing pembangunan ekonomi di bumi tanah-airnya sendiri. Dan mereka telah dimarjinalisasikan menjadi warga kelas dua sebagai bangsa ‘kuli.’
Ingat, bagaimana perlakuan yang diberikan kepada kelompok Eskimo, Indian dan Negro di Kanada dan Amerika Serikat, Aborigins di Australia, pribumi di Afrika dan Asia, oleh para penjajah, yang kemudian menguasai negara-negara itu, ternyata sekarang setelah era kemerdekaan sekalipun masih tetap berlanjut dalam bentuk penjajahan ekonomi, dalam bungkusan yang mungkin tak langsung terlihat tapi segera dirasakan ketika disadari bahwa yang memiliki dan menjalan-kan serta menguasai jentera ekonomi bukanlah penduduk asli pribumi tetapi para non-pribumi dengan berkolaborasi dengan kelompok MNCs dari Barat maupun Timur. Sementara mereka, atas nama pembangunan, dibek-ap oleh para penguasa negara yang tidak lupa mengambil manfaat daripadanya dengan mendapatkan upeti, alias korupsi. Sumitro pernah mengkonstatasikan, sedikitnya 30-40% dari anggaran pemba-ngunan masuk ke pundi-pundi para penguasa. Dan nyatanya, Indonesia di mata dunia, termasuk kelompok negara terkorup di dunia, di tengah-tengah tingkat kemiskinan dan keterbela-kangan yang masih mendera mayoritas rakyat.

*
Dalam teks pidato yang selengkapnya saya lampirkan dalam risalah ini apa yang dialami di Indonesia juga dialami oleh negara-negara lainnya di Asia Tenggara ini.
Singapura, yang tadinya adalah sebuah kerajaan Melayu Temasek, sekarang telah menjadi negara kepulauan yang sangat kuat dan dikuasai seluruhnya oleh warga keturunan Cina, dan menjadikan warga Melayu sebagai warga kelas dua yang termarjinalkan. Singapura telah menjadi pusat Emporium Nan Yang yang menguasai dan mengendalikan seluruh jaringan ekonomi kawasan Nusantara dan Asia Tenggara.
Filipina, warga asli Filipina yang semuanya masih tergo-long ke dalam stok Melayu, juga termarjinalkan, dengan menempati kedudukan sosial-ekonomi kelas dua dan tiga dan tinggal di pedesaan dan pedalaman lainnya dalam struktur ekonomi yang masih tradisional, rural, agrikultural dan pra-industrial, dengan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan tinggi. Kelompok pribumi yang tinggal di perkotaan, seperti di Indonesia, rata-rata jatuh ke dalam kelompok buruh kelas menengah ke bawah dengan kelompok elite birokrat yang makin terdesak oleh ekspansi kelompok non-pri Cina ke dalam bidang-bidang di luar ekonomi, industri dan perdagang-an, termasuk politik dan pemerintahan, militer, pendidikan, olah raga, kebudayaan, dsb. Filipina dengan makin terdesaknya kelompok pribumi makin mengarah seperti Singapura kedua, dan berada di bawah naungan Emporium Nan Yang.
Indonesia, seperti yang kita lihat, makin terperangkap ke dalam jaringan Emporium Nan Yang, dengan dualisme struk-tur ekonomi seperti di Filipina yang makin menonjol dan menganga. Sektor formal yang makin dikuasai oleh para pemilik modal kuat (konglomerasi MNC-non-pri), dan sektor informal oleh mayoritas penduduk pribumi yang makin ter-marjinalkan. Kelompok non-pri makin jauh masuk ke bidang-bidang politik, pemerintahan, pendidikan, olah raga, kebudaya-an, telekomunikasi, TI, dan sektor moderen lainnya. Yang mereka dambakan adalah perlakuan indiskriminatif seperti kepada pri-bumi dll, sehingga mereka bisa dengan lebih leluasa menyeruak masuk ke bidang-bidang manapun. Walau di bi-dang militer berdasarkan perhitungan strategi belum mereka sentuh, tetapi mereka masuk melalui sisi logistik-pengadaan dan keperansertaan militer selama ini di bidang industri, per-dagangan dan jasa, dengan permainan Ali-Baba. Ali di depan, Baba di belakang layar.
Thailand, Vietnam, Laos dan Kambodia, sekarang sedang berusaha melepaskan diri dari gurita ekonomi Emporium Cina Nan Yang, dan dengan garis ke depan yang makin menguta-makan kepentingan pribumi di segala bidang kehidupan. Gambaran Vietnam, Laos dan Kambodia makin memberi peluang kepada kelompok pribumi untuk bangun dan menge-jar segala ketinggalan mereka di berbagai bidang. Gambaran kasat mata dari keseharian negara-negara bekas penguasaan rejim komunis sekarang ini memperlihatkan perubahan drastis yang mengutamakan kepen-tingan pribumi tanpa mematikan usaha non-pribumi.
Malaysia, yang mengambil sikap tegas sejak awal peme-rintahan Mahathir di awal 70-an, dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi antar-etnik, yakni dengan memacu pertumbuh-an ekonomi kelompok pribumi dari hanya 2 menjadi 20 persen dalam jangka waktu 20 tahun. Sekarang setelah putaran 20 tahun kedua, share dari kelompok pribumi sudah di atas 40 % di semua sektor formal. Ribuan anak-anak pribumi dikirim sekolah ke luar negeri tiap tahun, sehingga mesin pemerin-tahan sekarang sudah ditangani oleh kelompok terdidik pri-bumi dan non-pribumi. Malaysia menyeimbangkan antara investasi sosial dan investasi ekonomi.
Indonesia sendiri: Quo Vadis? Belum ada, atau tidak ada, penggarisan ke depan yang jelas, apalagi yang akan merubah struktur, dan sistem, dari ekonomi dualistik ke ekonomi kerakyatan dengan pendekatan social investment di samping economic investment. Makanya, para mafia Berkeley dari awal-awal sudah menasehatkan Suharto agar memanfaatkan keahlian dan kelihaian kelompok non-pri Cina untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran ekonomi yang ditinggalkan oleh Sukarno. Namun mereka lupa memberikan resep bagai-mana menggenjot semangat berusaha dari kelompok pribumi untuk mengejar segala ketinggalannya seperti yang berlaku di Malaysia itu. Ucapan Wijoyo cs, seratus tahun pun diberi kesempatan kepada pribumi, tak akan mampu mem-perbaiki ekonomi Indonesia yang sudah morat-marit ini. Namun juga, bagai memakan buah simala-kama, dengan menyerahkan tali kendali ekonomi kepada kelompok non-pri, yang dibek-ap oleh kelompok penguasa yang ingin cepat kaya, seperti yang kita alami sejak Orde Baru itu, Indonesia makin tergantung dan makin terlilit dengan gurita jaringan ekonomi Emporium Nan Yang dan ekonomi global kapitalistik-pasar bebas itu.

*
Saya sengaja mencuatkan permasalahan yang sangat perih dan menyakitkan ini di forum internasional seperti di APPF itu untuk mendapatkan simpati internasional, karena sukar mengangkatkannya di dalam negeri sendiri. Kesadaran ke arah itu masih kecil, dihantui oleh bermacam ketakutan, dan karenanya selalu dengan sikap kita yang selalu mendua, tidak tegas seperti yang dilakukan oleh Mahathir di Malaysia dalam rangka membela dan memperjuangkan nasib pribumi yang termarjinalisasikan oleh ulah kolusi dan konglomerasi pengu-asa pribumi dan pengusaha non-pribumi.

*
Saya tuliskan semua ini apa adanya karena jeritan dan kepedihan hati sebagai seorang warga negara yang tidak tega melihat penderitaan bagian terbesar rakyat yang adalah pribumi yang nasibnya sesudah 2/3 abad merdeka ini nyaris tidak berubah yang struktur dan sistem ekonominya masih tetap dualistik, berat sebelah. Lima persen penduduk yang non-pri menguasai ekonomi negeri yang diwarisi oleh pribumi yang 95 persen. Di mana letaknya keadilan, kesamaan dan kebersamaan di NKRI ini? Sementara ekonomi kerakyatan yang didengung-dengungkan itu dengungannya hanya sayup-sayup sampai. Yang berjalan tetap saja ekonomi kapitalistik, liberal pasar bebas, yang menguntungkan kelompok kapitalis MNC dan non-pri tetapi menyengsarakan kelompok pribumi. Mereka benar-benar termarjinalisasikan. Indonesia sedang menuju ke arah pengalaman Filipina kedua di mana rakyat pribumi termarjinalkan. Tanah-tanah ulayat rakyat telah diam-bil-alih dan berubah menjadi perkebunan-perkebunan besar yang praktis seluruhnya dikuasai oleh non-pri yang berkolabo-rasi dengan MNC dan dengan perlindungan penguasa pribumi. Praktek Latifundia pun berjalan seperti di Amerika Latin dan di Filipina. Ujung-ujungnya adalah penyengsaraan rakyat terbanyak, di mana mereka masuk ke dalam barisan “landless peasants,” alias petani tanpa tanah, alias buruh tani, alias kuli.
Ke depan, karenanya, kita memerlukan perubahan struk-tural dan sistemik dari ekonomi Indonesia ini yang pro rakyat, dan pro keadilan, kesamaan dan kebersamaan itu. Bagaimana-pun, banyak yang kita bisa belajar dari saudara-saudara kita di negeri tetangga, Malaysia, yang menyelamatkan pribumi Melayu dari keterpinggirannya, yakni dengan cara memberi peluang, menyediakan fasilitas, mendorong dan menentukan target-target pencapaian untuk kurun waktu yang ditentukan, sehingga satu waktu, penduduk dari kelompok etnik manapun akan hidup sejajar dan seimbang. Hanya dengan cara seperti itu, kesenjangan dan kecemburuan sosial-ekonomi dapat dihilangkan; kesejahteraan untuk bersama dapat ditingkatkan, kesamaan dan kebersamaan dapat dijelmakan.

*
Untuk memacu pembangunan yang merata untuk seluruh daerah di Indonesia yang begitu luas dan begitu besar ini, dan dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia ini, sistem bikameral akan lebih menjamin terperhatikannya pem-bangunan di daerah-daerah yang sebagian terbesar masih sangat ketinggalan dan memprihatinkan.
DPD-RI sebagai wahana untuk memperjuangkan kepen-tingan pembangunan di daerah-daerah memerlukan pengu-atan. Dan daerah-daerah memerlukan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat dan memacu pembangunan di segala bidang. ***

Terlampir: (dimuat terpisah)

1. Teks Pidato yang urung dibacakan di Pertemuan Tahunan APPF ke 17, di Vientiane, Laos, 12 Januari 2009, dengan judul: “Marginalization of the Indigenous Peoples amidst the Growing Pangs of Development in Southeast Asian Countries.”

2. Teks Pidato yang dibacakan di Pertemuan Tahunan APPF ke 16, di Auckland, New Zealand, 23 Januari 2008, dengan judul: “Poverty Alleviation.”

0 Responses to “APA YANG TERJADI? INSIDEN PENGAMBIL-ALIHAN MIKROFON OLEH ABDILLAH TOHA DI SIDANG PLENO HARI PERTAMA APPF (ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM) DI VIENTIANE, LAOS, 12 JANUARI 2009”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: