SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT GAMAWAN FAUZI

DARI MOCHTAR NAIM
ANGGOTA DPD-RI
DARI SUMBAR

“AJAKLAH BUKITTINGGI
BEKERJASAMA DENGAN AGAM
MEMBANGUN DAERAH BERSAMA-SAMA
DENGAN POLA YOGYA-SLEMAN/
JABODETABEK/SURABAYA-SIDOARJO
DENGAN PRINSIP SUKA SAMA SUKA
DAN SALING MENGUNTUNGKAN”

26 Agustus 2008

Jakarta, 26 Agustus 2008

Sdr Gubernur Gamawan Fauzi yth,
Assalamu ‘alaikum w.w.,

Di daerah yang kita cintai ini,
yang filosofi kehidupannya adalah
“Lamak di awak, katuju di urang,”
tidak mungkin kita main paksa,
seperti di zaman Orde Baru dahulu.
Mudaratnya akan jauh lebih besar dari manfaatnya
jika kita lakukan juga.
Seperti ucapan dan sikap Sdr sendiri selaku Gubernur,
yang sifatnya mengancam Kabupaten Agam:
“Jika Agam tetap bersikukuh
tidak mau menyerahkan bahagian dari wilayahnya
untuk perluasan Kota Bukittinggi,
saya selaku Gubernur,
yang mewakili pemerintah pusat di daerah,
bersama dengan Wali Kota Bukittinggi,
akan mengambil alih secara sepihak,
walau tanpa persetujuan pemerintah dan rakyat Agam
yang daerahnya akan diambil alih itu,
demi melaksanakan amar PP84/1999 itu.”

Alangkah arogan dan hebatnya ancaman itu,
keluar dari seorang Gubernur
yang tadinya saya sanjung-sanjung dan hormati tinggi,
karena segala sifat dan tindak-lakunya
selaku Gubernur maupun pribadi
sangat berkenan di hati saya
dan di hati rakyat Sumatera Barat umumnya.

Sekarang Sdr selaku Gubernur
telah menempatkan diri lebih sebagai ujung tombak
ataupun alat dari kekuasaan dan kekuatan pusat, di daerah,
kendati harus mengingkari janji sendiri
yang telah Sdr sampaikan kepada saya,
baik saya selaku wakil Sumbar di DPD-RI,
maupun selaku pribadi,
yang itu diikrarkan di hadapan sejumlah anggota
DPRD Prov Sumbar
di ruang kerja Sdr sendiri, pada tanggal 8 Des 2005,
setelah kami Tim Lima dari PAH I DPD-RI
selesai melakukan kunjungan pemantauan
dan berdialog dengan pihak-pihak terkait
di Bukittinggi dan Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

Isi dari kesepakatan yang Sdr sendiri menyepakati:
“Sepakat kalau jalan keluar yang ditempuh
dalam menyelesaikan kasus perluasan wilayah kota Bukittinggi
tidak dengan melaksanakan PP 84 th 1999
tetapi dengan meniru contoh baik dari perluasan kota Yogya,
Surabaya dan Jakarta, yang prinsipnya,
“Ular mati, benih tak kusut,”
“Rambut tak putus, tepung pun tak terserak.”
Dan dua-dua pihak saling menyukai,
saling kerja sama, dan saling mendapatkan manfaat.

Bayangkan, siapa yang mengira,
kalau kampus UGM, UIN dan UNY itu
tidak di kota Yogya letaknya,
pada hal dia seperti di tengah-tengah kota,
tapi di wilayah Kabupaten Sleman,
dan kampus UI dan UIN itu tidak di Jakarta letaknya,
tapi di Depok, Jawa Barat, dan di Tangerang, Banten,
dan pelabuhan udara Sukarno-Hatta, Jakarta,
Adisucipto, Yogya,
bahkan pelabuhan udara internasional Minangkabau, Padang,
tidak terletak di kota-kota bersangkutan,
tetapi di daerah di kabupaten tetangganya.
Lihat juga, betapa, pabrik-pabrik segala macam rupa,
yang bertebaran di sepanjang jalur pantura di Jawa,
dan di mana-mana,
dikendalikan dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Tidak ada masalah, dan tidak pernah dimasalahkan.
Di sisi lain, semua kita tahu, PP84 itu banyak cacadnya.
PP itu dikeluarkan ketika Habibie sudah demisioner.
ditanda-tangani di atas mobil
ketika sudah dalam perjalanan ke MPR
untuk dimahzulkan sebagai Presiden.

PP itu tidak pernah minta izin ataupun minta persetujuan
dari rakyat Agam yang daerahnya akan dipindah-tangankan
ke pemerintah kota Bukittinggi.
Bupati dan Ketua DPRD Agam waktu itu
bahkan dipaksa untuk menanda-tanganinya.

Sekarang cerita di era Orde Baru itu akan diulang kembali
oleh Sdr sendiri, selaku Gubernur,
Karena lebih menempatkan diri selaku ujung tombak,
atau alat kekuasaan pemerintah pusat,
karena Provinsi tidak punya wewenang otonomi sendiri,
sementara Sdr sendiri selaku Gubernur
ingin memperlihatkan ‘gezag’ dan wibawanya,
atau terpaksa melakukannya karena tekanan dari atas,
dari pusat.

Seperti bersembunyi di balik ilalang sehelai,
ucapan dan sikap Sdr itu pula yang dijadikan senjata
bagi Menteri Dalam Negeri yang sekarang, Mardiyanto,
untuk mengeluarkan Instruksi Mendagri No.1 th 2008,
yang memaksakan pelaksanaan PP84 th 1999,
kendati Bupati dan Ketua DPRD Agam
tidak mau menanda-tangani amar pelaksanaannya.
Ketika terakhir saya cek lagi, kedua beliau itu tetap bersikukuh
tidak akan menyetujui dan membubuhkan tanda-tangannya,
walau langit akan runtuh.
Alasannya karena seluruh wakil rakyat di DPRD
Kabupaten Agam,
dan seluruh Wali Nagari dari ke 83 Nagari
di Kabupaten Agam,
menolak menerima pelaksanaan PP84 itu.
Sementara, rekomendasi dari DPD-RI pun,
setelah melakukan pemantauan
dan berdialog dengan pihak-pihak terkait
di kedua daerah bersengketa,
dan membawakannya ke Sidang Paripurna DPD-RI,
menyarankan kepada Presiden dan Mendagri
dan tembusan kepada Sdr sendiri selaku Gubernur,
dan pihak-pihak terkait lainnya,
untuk tidak memaksakan pelaksanaan PP84/1999 itu,
tetapi memilih jalan kerjasama, membangun bersama-sama,
seperti pola Yogya-Sleman, Surabaya-Sidoarjo
dan Jabodetabek itu.

Sayangnya, baik Mendagri yang sekarang,
maupun Sdr sendiri selaku Gubernur,
tidak mengindahkan rekomendasi yang elegan
dari DPD-RI itu.

Sdr Gamawan selaku Gubernur yth,

Sebelum benih kusut, ular tak mati,
tepung terserak rambutpun putus,
dan sengketa serta dendam kesumat ini
akan berlanjut dan berketurunan sampai ke anak cucu,
saya, baik secara pribadi, maupun selaku anggota DPD-RI
dari Sumbar,
menghimbau Saudara, baik selaku Gubernur,
maupun sebagai sahabat,
yang hubungan kita saya harapkan tetap baik dan mesra
seperti selama ini,
agar Sdr kembali kepada ikrar kesepakatan kita semula.
Saksi-saksi kawan-kawan kita dari DPRD Sumbar masih ada,
segar-bugar,
dan sempat membubuhkan tanda-tangan persetujuannya,
kendati Sdr sendiri, entah karena apa,
tidak kunjung menanda-tanganinya,
walau berkali saya minta secara tertulis.

Kita selesaikan kasus sengketa perluasan kota Bukittinggi ini
dengan kembali mengarifi diri dan budaya kita sendiri.
Tidak ada kusut yang tidak terselesaikan,
tidak ada keruh yang tidak bisa terjernihkan,
sesat di ujung jalan, kembali kita ke pangkal jalan.
Yang Agam dan Bukittinggi tidak mungkin
kita perantuk-antukkan,
kita jadikan sebagai berseteru terus-menerus.
Pada hal kedua-duanya adalah ranah ‘rang Agam,
dan tidak akan mungkin dipisah-pisahkan.
Ungkapan populer: ”Bukit Tinggi koto ‘rang Agam,”
tidak mungkin lain kecuali adalah itu.
Orang Kurai yang merupakan penduduk asli kota Bukittinggi
tetap mengaku dan merasa diri sebagai ‘rang Agam;
mosok karena Sumbar telah menjadi bahagian dari NKRI,
main paksa-paksaan mau diterapkan pula di bumi bertuah ini.
Sementara, orang Jawa sendiri dari Yogya-Sleman,
Surabaya-Sidoarjo,
orang Betawi, Sunda dan Banten di Jabodetabek,
mengambil jalan yang arif dan bijaksana
yang menguntungkan untuk semua pihak.
Mosok orang Minang yang katanya orang arif-bijksana pula,
tidak mau menempuh jalan selamat itu,
pada hal pedoman kita dalam berprilaku sosial adalah:
Lamak di awak katuju di urang.

Bukankah, tanpa diasak batas sepadan kota
seperti sekarang ini,
yang namanya wilayah urban-perkotaan, secara sosiologis,
telah juga berkembang ke selingkar kota Bukittinggi,
sehingga tak lagi terlihat mana yang kabupaten
mana yang kota,
karena semua sudah seperti kota.
Satu waktu, terbayang sudah,
dalam perkembangannya secara alamiah dan naluriah,
Bukittinggi akan berkembang dan bahkan bertaut
bagaikan zamrud mata rantai perkotaan
dengan Padang Panjang dan Payakumbuh,
maupun Batusangkar dan Maninjau,
di pedalaman Sumatera Barat yang indah permai itu.
Ini adalah tuntutan zaman,
yang tidak seorangpun dari kita bisa mengungkiri
dan menahannya.

Pertumbuhan kota metropolitan seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makasar, Pekanbaru
maupun Padang,
dan kota-kota metropolis dan oligopolis di Amerika, Jepang,
Cina, Australia, dan di dunia maju lainnya,
semua itu hanyalah masalah waktu
dan kecepatan pertumbuhan.

Main caplok-caplokan wilayah secara administratif-birokratis,
rasanya sudah lewat masanya untuk diterapkan,
apalagi dipaksakan berlakunya di ranah Minang ini.
Masa otokrasi dan main atur sendiri secara gagah-gagahan
biarlah cirinya Orde Baru,
tetapi tidak di era Reformasi sekarang ini,
di mana yang ditekankan adalah kerjasama dan kesetaraan,
dengan semangat demokrasi dan kebersamaan.
Oleh karena itu, mari kita kembali ke hati nurani kta,
kepada kesepakatan kita sebelumnya, yaitu:
Membangun bersama-sama tanpa merubah batas wilayah.
Pemerintah dan masyarakat Agam
sudah menawarkan kepada pemerintah
dan warga kota Bukittinggi,
Mari kita perluas kota Bukittinggi ini
dalam bahasa pembangunan sekarang ini,
dengan bersama-sama membangun,
tanpa main caplok-caplokan.
Semua kebutuhan dan fasilitas kota, apapun bentuknya,
akan dilayani oleh kabupaten, dan sebaliknya,
kota akan melayani kebutuhan kabupaten,
apapun pula bentuknya.
Dengan joint planning, joint development, membangun bersama,
entah apa lagi jargon-istilahnya
yang dikoin oleh Dirjen Al Kautsar,
Mendagri sendiri, Presiden/Wakil Presiden sendiri, dsb,
dapat kita lakukan dengan semangat kebersamaan itu.

Mari kita samakan bahasa kita,
sehingga Sumtera Barat bisa cepat mengejar
segala ketertinggalannya,
dan kita, insya Allah, akan kembali jadi contoh
dan suri tuladan,
seperti selama ini,
dan tidak menjadi bahan tertawaan di mana-mana,
seperti belakangan ini.

Sdr Gamawan,

Mari dalam kesempatan seperti ini,
Kita perkuat persaudaraan dan silaturrahmi kita,
untuk kita membangun bersama,
dalam semangat kebersamaan.
Saya memberanikan diri menyampaikan ini
dalam rangka kita saling berwasiat dan ingat-mengingatkan,
karena ini adalah suruhan agama dan adat-budaya kita.
Bukankah Surah Al ‘Ashri, ayat 1-3, telah juga mengatakan:
“Demi masa.
Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi,
kecuali mereka yang tetap dalam keadaan beriman
dan berbuat kebaikan,
dan saling berwasiat dan ingat-mengingatkan
dengan kebenaran
dan saling berwasiat dengan kesabaran.”

Sahabat Sdr,
Mochtar Naim

0 Responses to “SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT GAMAWAN FAUZI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: