SAUDAGAR-PENGUSAHA MINANG, DI MANA SANAK SEKARANG?

Disampaikan pada Pertemuan Silaturrahmi
Saudagar Minang Sedunia,
19-21 Oktober 2007, di Padang

I

KETIKA saya membalik-balik sejarah bangsa Melayu ke masa silam, saya menemukan bahwa suku-bangsa Minangkabau yang menjadi bahagian dari rumpun bangsa Melayu itu, kalau tidak akan lebih, samalah gesitnya dengan sejumlah suku-bangsa Melayu lainnya yang orientasi hidupnya adalah juga di bidang usaha perdagangan. Menonjol di antaranya adalah juga suku-bangsa Aceh, Palembang, Ban-jar, dan Bugis, dan Jawa Pesisiran.
Ketika perairan Nusantara ini belum lagi direbut dan dikuasai oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggeris, di abad ke 16 dst, maka yang berkuasa di laut adalah bangsa-bangsa Melayu pelaut dan pedagang itu. Saya membaca bahwa yang meramaikan pasar dunia di kota Melaka adalah bangsa-bangsa Melayu itu. Tersebut dalam buku sejarah bahwa orang Minang adalah pembikin keris terkenal sampai dengan senapan stengga dan meriam, serta perhiasan emas-perak dan perung-gu-perada, di samping kain tenunan dan sulaman, yang dibawa dan dijual di pasar Melaka. Mereka juga membawa lada, cengkeh, pala, kopi, dan hasil hutan lainnya ke pasar Melaka, dengan membawanya menghiliri sungai-sungai besar ke pantai timur ke Selat Melaka, untuk menyeberang ke Melaka. Atau melalui pantai barat ke Aceh dst. Dan mereka pula yang lalu menetap dan membentuk koloni-koloni perkampungan baru di Melaka, Naning, Negeri Sembilan sekarang, Pahang, Kuan-tan, Kelang dan Selangor sekarang. Negeri Sembilan bahkan bahagian dari kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagar-ruyung, yang wilayah kekuasaannya waktu itu juga menyebar ke sebagian besar pulau Sumatera. Di sepanjang kedua pantai Barat dan Timur Sumatera, dan terutama di kuala-kuala dan muara sungai, yang sekaligus merupakan simpul-simpul lalu lintas perdagangan di pesisir, berjejeran koloni-koloni Minang yang kemudian lalu berintegrasi dan menyatu dengan masya-rakat setempat.
Mereka bahkan juga menyebar jaringan perdagangan mereka sampai ke Kucing, Serawak, Berunai, dan melintas lagi ke Sulu, Mindanau dan Manila sekarang. Pengakuan dari tarsila atau tambo-tambo di negeri-negeri itu bahwa raja-raja mereka banyak yang diambilkan atau berasal dari Minangkabau. Begitu di Serawak, di Berunai, di Sulu, di Mindanau. Dan bahkan sejarah Filipina mencatat bahwa pendiri dari kota Manila sekarang, Raja Soleiman, adalah seorang datuk dan saudagar dari Minangkabau. Sejarah Sulu mencatat bahwa yang men-dirikan kerajaan Sulu adalah seorang yang bernama Raja Baguinda yang datang dari Minangkabau melalui Johor dan Serawak. Saya sempat berziarah ke makamnya di kota Jolo di Sulu dalam perlawatan studi saya mengenai “merantau” ke sana di awal tahun 1971 setelah menyampaikan makalah mengenai merantau di Kongres Internasional para Orientalis di Canbera, Australia, 6 Januari 1971.
Begitu juga yang ke Barat, yang mendirikan koloni per-kampungan mereka di Srilangka dan di Madagaskar, di pantai timur Afrika, banyak yang berdarah Minang, di samping Aceh, Banjar, Bugis dan Jawa. Bukti kuatnya adalah juga karena sistem kekerabatan matrilineal seperti di Minangkabau juga dikenal di sana, di samping etniknya adalah Melayu, atau sekarang campuran, bukan asli Afrika. Kenyataan sejarah ini dikonstatasikan oleh seorang putera Minang yang menulis disertasi untuk gelar doktornya di negeri Belanda sebelum Perang Dunia Kedua mengenai orang Melayu-Minang di Madagaskar. Namanya kalau tidak salah Dr Mr Muhammad Nazif dari Koto Gadang.
Kendatipun negeri-negeri Melayu di Nusantara, termasuk semenanjung Malaya sendiri, akhirnya seluruhnya dikuasai oleh bangsa-bangsa pedagang dari Eropah itu, perdagangan antar-pulau dari pantai ke pantai masih digeluti oleh suku-suku Melayu pedagang di mana termasuk suku Minangkabau itu. Dan ini berlanjut sampai ke akhir masa penjajahan Belanda di Perang Dunia Kedua pertengahan abad ke 20 yl. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sampai ke dekade-dekade awal dari masa kemerdekaan ini, kita masih mencatat sejumlah nama-nama besar dan terkenal di dunia perdagangan impor-ekspor dan interinsuler Nusantara yang adalah putera Minang. Nama-nama seperti Dasaad, Rahman Tamin, Abdul Latif, Hasyim Ning, Rajab Gani, dsb, terekam dalam sejarah perniagaan di Indonesia.
Namun, anehnya, justeru di saat kita mengisi kemerde-kaan ini dengan kekuatan sendiri, para pengusaha dan peda-gang Minang, dan praktis seluruh pengusaha dan pedagang pribumi lainnya, peranannya menurun dan nyaris tersingkir habis, kecuali yang mendekat ke api kekuasaan, atau menjadi bahagian dari api kekuasaan itu. Mereka tidak lagi menjadi tuan di rumah sendiri, tetapi telah menjadi buruh-kuli-pekerja kasar tanpa posisi tawar (bargaining position) apapun di negeri sendiri. Atau mereka tersisih ke kaki lima, ke lorong-lorong pasar yang sempit dan kumuh, dari Aceh sampai ke Ambon, sampaipun ke Papua. Untung dari antaranya mereka pandai membuka warung makan “Padang,” dari bangunan palak-palak seadanya di kaki lima sampai ke restoran mewah di mal-mal dan daerah-daerah eksklusif lainnya, yang berjejer dari kota ke kota di seluruh Indonesia, ke Semenanjung, ke Singapura, dan ke luar negeri lainnya. Restoran Padang juga mulai merayap ke kota-kota di Australia, di Eropah, Amerika dan Timur Tengah. [Konon, sebagai bual pelemakkan ota, ketika austronaut John Glenn mendarat pertama kali di bulan, ia tak habis pikir, kok duluan ada restoran Padang di bulan].
Yang kurang beruntung merekapun terpaksa merelakan diri untuk menjajakan tenaganya menjadi pekerja kontrak yang dikendalikan oleh perusahaan penjual tenaga kerja di negeri jiran, Malaysia dan Singapura, dan di negara-negara Arab Timur Tengah. Yang ke Malaysia-Singapura, dan sekarang juga Hong Kong, Cina dan Korea, dikendalikan oleh perusahaan tenaga-kerja non-pri Cina, sementara yang ke Timur Tengah oleh perusahaan tenaga kerja non-pri Arab. Yang terjadi mirip adalah praktek perdagangan orang. Melalui pasar tenaga manusia ini proses degradasi moral pun tak terelakkan sehing-ga praktek a susila, pelacuran, kumpul kebo, peredaran narko-tika, dsb, menjadi bahagian tak terpisahkan dari bisnis tenaga kerja manusia ini, yang melibatkan tenaga laki-laki maupun perempuan berumur muda, dalam mencari kerja. Dan mereka tinggal di barak-barak dan di tempat-tempat yang paling tidak layak untuk kehidupan normal berumah-tangga, dengan nasib-nya ditentukan dan dikendalikan oleh tengkulak-tengkulak pasar tenaga kerja itu.
Pedagang dan saudagar Minang yang tadinya menguasai pasar-pasar, dari Aceh sampai ke Ambon, di banyak kota-kota di Jawa dan luar Jawa, khususnya untuk ukuran menengah ke bawah, sekarang, bagaimanapun, banyak yang hanya tinggal cerita dan kenangan pilu. Bagaimana cerita nestapa Pasar Senen, Jatinegara, Mayestik, Blok M, sebelumnya, dan kemarin ini berlanjut ke benteng terakhir Pasar Tanah Abang, di Jakarta, dengan politik peremajaan dan pembaharuan fisik pasar oleh pemerintah kota, dari pasar tradisional disunglap menjadi pusat belanja dengan tampilan moderen.
Melalui kebijakan pemerintah kota yang berkolusi dengan para cukong-cukong dalam membangunnya, pedagang dan saudagar Minang dan pribumi lainnya lalu disapu dan tersapu habis keluar. Yang masuk dan menguasai sudah barang tentu adalah cukong-cukong yang adalah non-pri Cina yang mampu membayar sewa atau membeli petak toko dengan harga mahal, di samping tentu saja bermain di bawah tangan dengan para penguasa yang mengelolakan proyek. Mereka tidak hanya menguasai wholesale, sekarang juga retail yang tadinya ditempati oleh para pedagang pribumi.

II
Siapa lalu yang menjadi tuan dan menguasai ekonomi dan perdagangan Indonesia ini? Dahulu namanya Belanda, dan sekarang namanya non-pri Cina. Etnik Cina ini secara ekono-mi dan perdagangan bahkan menguasai praktis seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, termasuk Filipina, Thai-land, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, apalagi Singapura. Kecuali Singapura yang telah menjadi negeri mereka sendiri (yang tadinya di bawah kerajaan Melayu Temasek), di negara-negara Asean ini jumlah penduduk Cina rata-rata merupakan minoritas kecil, tetapi mereka, bagaimanapun, mengu-asai eko-nomi dan perdagangan serta industri dari negara bersang-kutan.
Di Indonesia sendiri jumlah penduduk non-pri Cina hanya sekitar 3%, yang berarti sekitar 7 juta penduduk dari 220an juta sekarang ini. Namun mereka menguasai dan mengendalikan ekonomi, perdagangan dan industri dari negeri ini. Istilahnya, yang 3 % non-pri menguasai ekonomi dan hajat hidup keseluruhan penduduk, sementara yang 97 % pri- ditentukan oleh dan bergantung kepada yang 3 % non-pri. Persis inilah yang dikatakan oleh Al Quran: Kam min fiatin qalīlatin ghalabat katsīratan bi idznillāh: Betapa kelompok yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan kelompok yang jum-lahnya besar, dengan izin Allah.
Inilah dilema luar biasa, extra-vaganza, yang sekarang tengah kita hadapi secara bernegara dan berbangsa di mana tak seorangpun dari negarawan yang telah keluar dengan gagasan jitu jalan keluarnya, kecuali hanya sekadar melunakkan dengan macam-macam istilah penyejuk atau eufemisme yang dipakai untuk menghindarkan sara. Anehnya, ekonomi lop-sided jung-kir-balik dan dualistik ini tidak kita temukan di negeri leluhur mereka sendiri di daratan Cina. Juga tidak di Jepang ataupun di Korea. Di sana pribumi yang jadi tuan di negerinya sendiri. Dan mereka bangga dengan itu.

III
Kenapa bisa demikian? Dan inilah pertanyaan besar kita. Kenapa bangsa pribumi, khususnya Melayu, yang suku Minang masuk ke dalamnya, kalah bersaing dan jadi kuli di negeri sendiri? Padahal laksamana Hang Tuah sendiri telah berikrar dengan semboyan terkenalnya: “Pantang Melayu hilang di dunia.” Tetapi nyatanya, terutama di Indonesia sendiri, fak-tanya demikian. Adakah lalu dari antara para politisi, pemain politik, pemikir bangsa di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, sekarang ini, yang mempertanyakan ini secara serius, lalu berusaha mencarikan jalan keluarnya sama seperti yang dilakukan oleh Mahathir dan tokoh-tokoh Melayu lainnya di Malaysia, di awal kebangkitannya di tahun 1970an yang lalu?
Mahatir melalui The New Economic Policynya berhasil dengan cemerlang mengangkatkan harkat puak Melayu yang dari penguasaan 2 % di awal 1970 menjadi 22 % di tahun 1990 (dari target hanya 20 % untuk 20 tahun pertama), dan seka-rang, 17 tahun kemudian, menguasai 40 % di semua sektor kehidupan ekonomi, formal maupun informal, sehingga orang Melayu di Malaysia sekarang telah bisa menegakkan kepalanya.
Resepnya ternyata sederhana sekali: Berangkat dari fakta kesenjangan sosial-ekonomi antara suku-suku bangsa yang ada di Malaysia, di mana, seperti di Indonesia sekarang, kelompok Melayu hanya menguasai 2 % asset ekonomi, sementara Cina bersama India 98 %, maka adalah kewajiban pemerintah untuk membukakan peluang kepada kelompok bumiputera bergerak di semua bidang ekonomi sehingga mereka satu waktu sejajar dengan yang lain-lainnya. Untuk itu berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan. Ribuan dari anak-anak Melayu yang dikirim bersekolah ke luar negeri setiap tahun, dan tak sedikit yang pulang dengan gelar MA dan PhDnya di samping hori-zon baru dengan cara berfikir baru yang mereka bawa pulang dalam ikut membangun negeri dan kampung halamannya.
Isu strategis dari dilema nasional yang dikemukakan itu ternyata berawal dari perubahan paradigmatik bangsa yang telah terjadi sejak masa Orde Lama dan berlanjut sampai Orde Baru, bahkan sampai hari ini, yang dimainkan dan dikendali-kan oleh para penguasa negara. Dan ini artinya telah berjalan selama hampir setengah abad sejak Sukarno pertama kali mengambil alih kekuasaan secara otoriter pada 5 Juli 1959, dengan dalih kembali ke UUD 1945 karena Dewan Konsti-tuante dianggap gagal merumuskan konstitusi baru. Dengan itu Sukarno mengambil peluang dengan membalikkan jarum jam kekuasaan kembali ke belakang, kembali ke masa lalu, ke zaman kemegahan Majapahit dan Mataram, yakni dengan me-nempatkan orang nomor satu penguasa negara, yaitu dirinya sendiri, sebagai pemimpin tunggal yang memiliki kekuasaan absolut tanpa batas. Etatisme dengan kekuasaan absolut menggantikan demokrasi Pancasila yang dipakai hanya sebagai tameng penghias bibir.
Cara yang sama juga dilanjutkan oleh Suharto selama lebih 30 tahun dia berkuasa yang juga secara otokratik, totaliter dan bahkan militeristik. Hanya saja, jika Sukarno sampai melarang non-pri Cina untuk berdagang sampai ke kota-kota kecamatan – karenanya juga Sukarno meninggal dalam kea-daan relatif miskin –, Suharto sebaliknya bahkan secara implisit ataupun eksplisit melakukan kolaborasi dan kolusi dengan para konglomerat keturunan Cina, dan memanfaatkan segala peluang untuk pengayaan diri dan keluarga serta sahabat dan kroni-kroninya. Kolaborasi dan kolusi antara kelompok penguasa pribumi dan pengusaha non-pri inilah yang telah menempatkan kelompok konglomerat Cina berhasil mengua-sai dan mengendalikan ekonomi Indonesia di praktis semua lini kegiatan: perdagangan, industri dan jasa.
Dengan orientasi kekuasaan yang etatik, dalam arti, semua hal dikuasai dan dikendalikan oleh negara, sementara tampuk komando kekuasaan ada di tangan orang seorang secara otokratik, kelompok pengusaha non-pri punya jalur muka-belakang dan atas-bawah untuk melakukan kolusi dan kolaborasi secara leluasa. Jangankan yang ukuran raksasa, miliaran dan triliunan, anggaran pembangunan di bawah 100 juta saja diberikan kepada pemasok barang untuk kantor-kantor pemerintah dan pemborong-pengembang bangunan-bangunan negara yang rata-rata adalah non-pri, karena di belakang itu artinya adalah bahwa sedikitnya 30-40 % dari anggaran akan masuk ke kantong penguasa sebagai uang pelicin, sogok atau apapun namanya. Sementara kalau diberi-kan kepada pemasok atau pengusaha pribumi takut kalau ada yang bernyanyi sehingga mainnya ketahuan. Budaya korupsi, kolusi dan nepotismepun marak dan meraja-lela, yang sampai sekarang tak jera-jeranya, malah berkelanjutan dalam skala yang tak terkirakan, sehingga Indonesia dapat julukan oleh masyarakat dunia: negara terkorup ke 4 di dunia.
Dari segi pandangan para teknokrat ekonomi sendiri, yang turut mendukung regim Suharto selama masa Orde Baru, mereka tidak melihat bahwa dengan memberikan peluang yang sama kepada kelompok pribumi, ekonomi Indonesia akan cepat pulih dan berkembang, karena mereka berangkat dari asumsi atau bahkan keyakinan, bahwa untuk mengangkatkan Indonesia dari kemelut ekonomi yang ditinggalkan warisannya oleh Sukarno, diperlukan pengalaman dan budaya ekonomi yang hanya kelompok non-pri Cina yang memilikinya. Karena-nyalah prioritas utama diberikan kepada mereka, sampaipun kepada fasilitas kredit perbankan dari bank-bank pemerintah sendiri dengan mudahnya diberikan kepada mereka. Anekdot yang biasa kita dengar adalah, tanpa diminta malah ditanya: “mau berapa lagi koh,” karena di belakangnya 30-40 % jatah-nya adalah untuk saya. Apalagi budaya merkantilistik Cina memungkinkan untuk melakukan “bribe” atau apapun nama-nya demi kelancaran usaha. Demikianlah Indonesia memba-ngun selama masa Orde Baru dst dengan melakukan kolusi dan kolaborasi antara penguasa yang serakah dan pengusaha non-pribumi Cina yang memanfaatkan segala peluang dalam menguasai ekonomi negara ini.

IV
Dua faktor penyebab di atas, yaitu budaya etatisme dengan bumbu kental neo-feodalisme dari penguasa pribumi yang menghimpun semua simpul kekuasaan di tangan pengu-asa tunggal negara, bertemu batunya dengan kehadiran kelom-pok konglomerat non-pri Cina, yang walau jumlahnya kecil tetapi punya budaya merkantilistik dalam berbisnis yang bukan hanya bersifat spekulatif tetapi juga cenderung menghalalkan segala cara. Dan mereka memang punya budaya kerja yang sangat kuat dan ulet, tahan banting dan tidak pernah berputus asa, terbawa dari ajaran leluhur Konfusianisme, Taoisme dan Budhisme yang menempatkan sukses di dunia sebagai per-tanda dan sekaligus jaminan untuk juga sukses di akhirat. Hasil kerjasama dan kolaborasi yang bersifat simbiotik mutualis ini pada gilirannya juga menempatkan hukum sebagai obyek, bukan subyek, yang bisa diatur dan dipermainkan.
Faktor penyebab ketiga, keempat, kelima, dst, juga cukup banyak; ada yang internal sifatnya, ada yang eksternal; yang kesemuanya saling tunjang-menunjang dalam menciptakan situasi keterpurukan dari anak bangsa yang pribumi ini seperti yang kita lihat sekarang.
Internal, misalnya, rakyat Indonesia yang pribumi ini sebenarnya sampai hari ini belum merdeka, baik politis, eko-nomis, apalagi budaya. Mereka, ibaratnya, berpindah dari mulut buaya ke mulut harimau. Dahulu penjajahan kolonial namanya, sekarang penjajahan ekonomi dan sekaligus penja-jahan kebudayaan dari luar maupun dari dalam. Yang rakyat Indonesia tetap seperti itu juga: miskin, sengsara, tidak beroleh kesempatan yang sama, dan tidak merdeka. Yang tidak miskin, tidak sengsara dan merdeka-leluasa, tetap pula kelompok penguasa pribumi yang berkolaborasi dengan kelompok peng-usaha non-pribumi itu. Bagaimana dahulu di zaman Majapahit dan Mataram, kemudian di zaman kolonial, dan sekarang di zaman merdekapun, tak ada, dan belum ada, secara struktural dan mendasar yang telah berubah. Sistem dan strukturnya tetap sama dan itu juga.
Politik: etatik, birokratik, sentralistik, despotik.
Ekonomi: kapitalistik, dualistik-dikotomik, eksploitatif, dengan tingkat kesenjangan struktural yang sangat menganga, antara kelompok penguasa dan pengusaha di satu kutub yang menguasai sektor formal dan moderen, dengan kelompok rakyat jelata di kutub yang lain yang melata di sektor informal-tradisional di pedesaan dan di perkampungan kumuh di perkotaan. Kelompok pedagang dan pengusaha yang pribumi dan yang non-pribumi diperlakukan secara sangat berbeda, di mana yang satu dipersulit, yang lainnya dipermudah.
Sosial: ketimpangan struktural yang sangat tajam antara kelompok berada dengan kekayaan yang melimpah-ruah dan dengan pola hidup mewah-hedonistik di kota-kota besar, bersebelahan di seberang yang lain dengan rakyat biasa yang merupakan mayoritas terbesar dari penduduk dan rata-rata pri-bumi, yang masih bergelut dengan kemiskinan, keterbelakang-an dan kebodohan itu.
Budaya: ke dalam: terperangkap oleh budaya primordial sendiri yang sifatnya feodalistik, sinkretik-campursari, karena-nya rakyat tidak memiliki kepribadian sendiri yang merdeka dan mandiri (independen) tetapi kepribadian tergantung (de-penden) kepada penguasa, dengan hubungan patron-klien yang menjerat. Keluar: karena tidak memiliki sifat kemandirian dan kematangan pribadi, sangat gampang dipengaruhi dan terombang-ambing oleh rayuan global dengan pelempiasan nafsu materialisme-sensual dan hedonisme kulit-kulit luar yang sifatnya instan-seketika.
Alam pikiran: rakyat Indonesia karenanya tidak punya budaya rasional, tetapi irasional dan emosional. Gampang terombang-ambing oleh berbagai isu dan ideologi. Gampang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan adikuasa. Dan karenanya juga, sedikit melahirkan pemimpin bangsa yang berwatak dan berkepribadian serta berakhlak luhur, baik untuk kaliber nasional apalagi internasional. Dilema yang dihadapi oleh bangsa sekarang ini adalah: banyak pejabat tapi ketiadaan pemimpin. Indonesia is a leaderless society.
Pendidikan: sudah sejak dari awal kemerdekaan, tetapi mencapai momentumnya di zaman Orla dan Orba, negara telah mengambil alih wewenang untuk mengarahkan pendi-dikan anak bangsa untuk menjadi manusia yang patuh dan berfikir seragam dan monolitik dengan sistem pendidikan yang juga seragam dan monolitik sejak dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pemerintah melalui sistem pendidikan itu telah memperlakukan pendidikan umum dan agama sebagai dua yang terpisah dengan tingkat fasilitas dan penghargaan yang berbeda. Sementara di sisi yang lain, pemerintah telah memperlakukan berbagai disiplin ilmu memiliki derajat peng-hargaan yang berbeda dan bertinggi-berendah, dengan kecen-derungan, anak didik dengan IQ dan nilai prestasi akademik yang tinggi masuk ke jurusan eksakta, yang sedang ke sosial, dan yang rendah ke bahasa, humaniora dan agama. Akibatnya, yang memilih untuk menjadi guru dan ulama adalah kelompok residual yang tidak lagi bisa ke mana-mana. Kelompok residual inilah yang kemudian menjadi guru dan ulama bangsa, yang konsekuensinya adalah seperti yang kita lihat dengan generasi baru bangsa yang dihasilkan sekarang. Yang terjadi adalah: proses degenerasi berkelanjutan.
Agama: Yang kita ambil dari agama hanyalah sisi seremo-nial dan ritus kulit-luarnya, tetapi isi dan esensi dari agama yang mengajar kita untuk melakukan penyerahan total kepada kehendak Allah, sesuai dengan petunjuknya, kita abaikan. Aga-ma, karena itu, tidak memberi bekas kepada amal-perbuatan dan akhlak-budi-pekerti kita. Tidak terkecualinya di bidang perdagangan dan ekonomi sendiri, yang nyaris tidak ada sentuhannya dengan nilai dan akhlak agama sama sekali. Untung belakangan muncul konsep ekonomi dan perbankan syariah sehingga menjadi pilihan alternatif bagi yang berfikir bahwa tuntunan agama diperlukan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.

V
Lalu, di mana sanak berada sekarang ini selaku pedagang, pengusaha dan saudagar pribumi yang selama ini telah dianak-tirikan oleh penguasa bangsa ini sendiri? Akankah sanak menerima begitu saja seperti selama ini akan perlakuan yang tidak adil dan bahkan tidak manusiawi, dengan sanak diuber-uber karena dianggap mengganggu ketertiban umum karena menggelar barang dagangan sanak di depan toko-toko non-pri Cina, atau di lorong-lorong sempit, di kaki lima, dan di mana-pun yang menurut pihak keamanan pasar dianggap meng-ganggu pemandangan dan ketertiban umum?
Tidakkah waktunya sekarang sanak bersama-sama secara terorganisasi dan rapi menuntut perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada para pedagang dan pengusaha non-pri itu, baik peluang, fasilitas dan layanan lainnya?
Tidakkah tergerak hati sanak untuk juga menuntut kepada pemerintah atau penguasa negara agar pemerintah memiliki program jangka panjang dan menengah agar peda-gang dan pengusaha pribumi mendapatkan prioritas dan fasi-litas serta bimbingan dari pemerintah dalam rangka mening-katkan keperansertaan pedagang dan pengusaha pribumi setara dan setingkat dengan pedagang dan pengusaha non-pribumi dalam proporsi yang berimbangan dengan jumlah penduduk, seperti yang dilakukan oleh Mahatir, dan sekarang oleh Bada-wi, di Malaysia, terhadap penduduk bumiputera Melayu?
Tidakkah sanak menginginkan bahwa dalam jangka wak-tu 20 tahun ke depan, sanak dengan semua yang bergerak di bidang ekonomi perdagangan, industri dan jasa, juga menuntut share sedikitnya 20 %, untuk kemudian ditingkatkan terus, sehingga sanak kembali menjadi tuan di rumah sendiri, bukan tamu, dan bukan pula kelompok paria yang tak diinginkan, atau jatuh menjadi kelompok kuli dan tenaga kerja murahan lainnya seperti selama ini?
Bukankah sudah tiba waktunya di mana sanak dengan semua para pedagang dan pengusaha pribumi, apapun suku-nya, untuk memulai langkah secara serempak dan bahu-mem-bahu dalam membangun ekonomi nasional di mana pribumi yang berkuasa dan menentukan di bidang ekonomi ini, seperti yang contohnya diperlihatkan di Jepang, di Cina, dan Korea, lalu di Amerika, Eropah, Australia, dllnya?
Ke dalam, bagaimanapun, sanak dan kita semua perlu melakukan muhasabah dan introspeksi diri, bahwa terlalu ba-nyak kelemahan kita sebagai berbangsa dan bernegara selama ini.
Kita adalah bangsa yang kurang memiliki kepribadian yang utuh, karena deraan sejarah yang berketerusan selama ini.
Kita adalah bangsa yang cepat menyerah kepada keadaan, cepat pelupa dan cepat merelakan apa-apa walau dizalimi.
Kita adalah bangsa yang tidak punya nyali dalam berjuang di atas kebenaran dan keadilan.
Kita adalah bangsa yang tidak punya elan vital, semangat juang, walau untuk menuntut hak asasi dan kemerdekaan diri sendiri.
Kita adalah bangsa yang tidak pandai bekerjasama secara terorganisasi dan rapi. Kita cenderung mau jalan sendiri-sendiri. Pada hal tuntutan dunia moderen mengharuskan agar semua usaha dikerjakan dengan landasan kerjasama dan dengan terorganisasi dan teratur rapi. Kelemahan sanak dan kelemahan kita semua masyarakat pribumi adalah itu. Kita kurang bisa saling percaya-mempercayai; kurang amanah; kurang kejujuran; suka mungkir janji; suka menggunting dalam lipatan; sehingga bermacam ocehan dan cela-sindiran dialamat-kan kepada kita: yang Padang bengkok lah, yang licik lah, yang segala macam lah, dsb. Sebaliknya, semua yang baik-baik, yang jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya, yang takarannya benar, dsb, itu pulalah kekuatan dari saudagar, pedagang dan pengusaha non-pribumi Cina yang di tangannya sekarang terpegang kekuasaan ekonomi, perdagangan, industri dan jasa di negeri kita sendiri.
Marilah, oleh karena itu, sempena sanak berkumpul ber-silaturrahmi buat pertama kali di bumi tanah air dan kam-pung halaman ini, lakukan penyadaran diri, lakukan muhasabah, introspeksi diri, dan bulatkan azam untuk membangun negeri ini di mana sanak dan kita semua yang menjadi tuan di rumah sendiri.
Untuk itu, mari kita sungkurkan diri ke haribaan Allah Yang Maha Kuasa, untuk berjuang melaksanakan perintah-Nya, dan berusaha bersama-sama dengan tekad bulat dan disiplin tinggi dalam menggapai keridhaan-Nya.
Mari ke depan, saudagar-pengusaha Minang sedunia, dan saudagar-pengusaha pribumi di bumi Nusantara ini seluruh-nya, mari bersatu untuk maju, dengan tekad:
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian;
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. ***

0 Responses to “SAUDAGAR-PENGUSAHA MINANG, DI MANA SANAK SEKARANG?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: