PENYEMPURNAAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT No. 2 th 2007 Tentang POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

Disampaikan pada Rapat Kerja Pemda Prov Sumbar
Tentang Pemerintahan Nagari,
Kamis, 10 April 2008,
Di Gedung Balitbang,
Pemda Prov Sumbar, Padang

MENCERMATI Perda Prov Sumbar No. 2 Th 2007 tentang “Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,” kecu-ali beberapa poin yang barangkali masih harus di-tambah dan disempurnakan, secara keseluruhan sudah sangat memadai dan dapat diterapkan.
Berikut adalah poin-poin yang patut dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Perda dimaksud untuk tujuan melengkapi dan menyempurnakannya:

Poin I: Tentang Fungsi Utama Pemerintahan Nagari.

Ada empat fungsi utama Pemerintahan Nagari yang be-lum terwadahi seluruhnya dalam Perda Nagari, yang karenanya perlu dimasukkan dan diintegrasikan ke dalamnya. Keempat fungsi utama itu adalah:
Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerin-tahan terendah dalam kerangka NKRI dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang setara dengan Desa.
Dua, Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya. Dengan itu Nagari berfungsi dan berstatus sebagai Desa Adat, di mana, di samping berlakunya peraturan-peraturan dan ke-tentuan-ketentuan pemerintahan Desa yang bersifat nasional, juga diterapkan ketentuan-ketentuan yang bercorak adat dan sosial-budaya dalam rangka pengejawantahan filosofi budaya ABS-SBK.
Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan tanah ulayat sebagai asset Nagari dan sebagai unit kesatuan usaha ekonomi berbasis Nagari berbentuk badan hukum. Dengan itu Nagari dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk Nagari dalam bentuk BUMNagari atau-pun koperasi dengan prinsip syirkah-syariah, di samping usaha masing-masing dari warga nagari.
Empat, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan yang secara otonom dapat menjaga dan melin-dungi rakyat dan kekayaan Nagari. Dengan memfungsikan kembali lembaga “dubalang Nagari” di bawah koordinasi Wali Nagari, semua pemuda (termasuk pemudi) yang ada di Nagari berperan sebagai dubalang/parik paga Nagari dalam kerangka sistem pertahanan dan ketahanan rakyat semesta, dengan prinsip “mangabek padi jo daunnyo.” Turun-tangannya polisi dari Kecamatan hanyalah ketika kasus yang dihadapi di luar kemampuan lembaga dubalang untuk mengatasinya.

Poin II: Konfederasi kelompok Nagari-Nagari
yang seadat-seresam yang merupakan Nagari Gadang

Dalam kenyataan sosio-kultural-antropologisnya Nagari-nagari di Sumatera Barat, di samping “nagari ketek” ada “nagari gadang.” Nagari gadang adalah klaster atau kumpulan dari nagari-nagari ketek yang memiliki kesamaan dan bahkan kesatuan adat dan sosial-budaya. Nagari-nagari ketek inilah sekarang yang diperlakukan sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah dalam kerangka NKRI itu, sementara nagari gadang lebih berupa unit kesatuan adat dan sosial-budaya dari nagari-nagari ketek. Nagari-nagari Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, IV Angkek, Tilatang-Kamang, di Agam, misalnya, adalah contoh dari nagari-nagari gadang, sementara nagari-nagari Kubang Putiah, Ladang Laweh, Taluak, Padang Lua, Cingkariang, Sungai Tanang, dan Pakan Sinayan, di Banuhampu, adalah contoh dari nagari-nagari ketek yang berfungsi sebagai unit kesatuan pemerintahan Nagari yang diakui itu.
Pengakuan secara adat dan sosial-budaya, kiranya juga perlu diberikan kepada nagari gadang yang merupakan kumpulan dan sekaligus unit kesatuan adat dari nagari-nagari ketek itu. Kebanyakan dari nagari-nagari gadang itu sekarang juga parallel dengan atau bahkan berupa satuan pemerintahan Kecamatan, sehingga jaringan fungsional dan struktural antara nagari gadang dengan nagari-nagari ketek dan pemerintahan Kecamatan juga perlu dirumuskan dan dibangun serta diwadahi dalam Perda yang sama ini.
Sebagai konsekuensinya, di mana ada KAS (Kerapatan Adat dan Syarak) – sebagai penyempurnaan dari KAN dengan orientasi ABS-SBK di Nagari ketek –, di tingkat Nagari Gadang/Kecamatan ada KAS Nagari Gadang/Kecamatan yang anggota-anggotanya adalah perutusan dari KAS dari Nagari-nagari ketek. Tugas pokok dari KAS Nagari Gadang/ Kecamatan adalah memusyawarahkan serta mengambil kebi-jakan-kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat dan syarak dengan perspektif Nagari Gadang/Kecamatan.
Demikian juga selanjutnya di tingkat Kabupaten dan Provinsi, di mana ada KAS yang beruang lingkup Kabupaten dan Provinsi.
Anggota-anggota KAS terdiri dari unsur TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan, Tali nan Tigo Sapilin: ninik-mamak, alim-ulama dan cadiak-pandai) ditambah dengan unsur wanita dan pemuda.
Organisasi professional ninik-mamak (seperti LKAAM dan MTKAAM), dan alim-ulama (seperti MUI), serta cadiak pandai (seperti KAHMI), dsb, dapat dilibatkan dalam fora musyawarah KAS.

Poin III: Penerapan filosofi ABS-SBK di Nagari

Dengan filosofi ABS-SBK berlaku umum dan menye-luruh di semua tingkat pemerintahan dan kemasyarakatan di Sumatera Barat, pengejawantahan ABS-SBK di tingkat Nagari harus juga berlaku umum dan menyeluruh dan mewarnai semua sikap dan tingkah laku masyarakat di Nagari. Ini artinya, tidak ada peraturan dan ketentuan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah Nagari yang boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat ABS-SBK. Dari sisi positifnya juga berarti, ABS-SBK menuntun warga masyarakat Nagari untuk melaksanakan tuntutan dan tuntunan adat, akhlak-mulia dan agama Islam dalam semua tingkah laku dan amal perbuatannya. Sementara, dalam pergaulan berbangsa dan bernegara, serta berantar-bangsa, sebagaimana diajarkan oleh adat dan agama (Islam), sifat tasamuh dan saling mengenal dan bekerjasama dalam berbuat kebaikan harus tertanamkan hatta di tingkat Nagari sekalipun.

Poin IV: Pemanfaatan Tanah Ulayat bagi Kesejahteraan Rakyat di Nagari

Tanah-tanah ulayat milik nagari, sesuai dengan prinsip dasarnya, tidak dapat diserahkan atau dipindah-tangankan kepada pihak manapun dalam hak kepemilikannya. Tanah ulayat, sebaliknya, dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Nagari melalui upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak manapun.
Sebagai konsekuensinya, tanah-tanah ulayat yang sudah terlanjur diserahkan kepada negara dan menjadi tanah negara untuk diberikan hak guna usaha (HGU)nya kepada pihak manapun, perlu dikembalikan pemilikannya kepada pihak Nagari. Dengan usaha apapun yang ada di atas tanah itu yang masih berjalan dalam bentuk HGU, Nagari berhak men- dapatkan bahagian hasil sepadan dengan share (jatah) dari pemanfaatan tanah ulayat itu. Dengan berakhirnya masa pakai HGU atas tanah ulayat itu, Nagari mendapatkan kembali hak atas tanah ulayatnya itu dan berhak mengatur dan menentukan corak pemanfaatan tanah ulayat dimaksud selanjutnya.

Poin V: Pemanfaatan Nagari sebagai Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari)

Nagari dalam sejarahnya lebih berbentuk republik-republik kecil Nagari yang memiliki otonomi sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Semangat otonomi dengan hak mengatur diri sendiri ini perlu dilestarikan dan diterapkan kembali dalam tata pemerintahan dan kemasyarakatan Nagari. Dengan demikian pemerintahan Nagari tidak hanya sekadar melaksanakan ketentuan dan peraturan dari atas, dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga secara aktif memikirkan dan menciptakan kegiatan apapun, dan di bidang apapun, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ke-makmuran rakyat Nagari. Pemerintahan tingkat Kabupaten dan Kecamatan, pada gilirannya, lebih bersifat fasilitatif-ako-modatif-koordinatif-persuasif, serta membukakan peluang-peluang, daripada mengambil-alih tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh Nagari.
Dengan semangat otonomi dan kemandirian Nagari ini diharapkan lompatan-lompatan besar akan terjadi dengan perubahan paradigma dan mindset dari rakyat di Nagari, yakni dari yang selama ini bersifat pasif dan menanti komando dari atas, dan takut akan berbeda pendapat dengan yang di atas, menjadi Nagari yang aktif, kreatif dan mandiri serta punya rasa tanggung-jawab yang tinggi.
Dalam Perda No. 2 th 2007 yang disempurnakan itu, terlihat dan tergambarkan semangat kemandirian dan kedewa-saan Nagari yang sekaligus juga cerminan dari semangat kemandirian dan kedewasaan rakyat di Nagari.
Hanya dengan cara itu kita secara konseptual-sistemik dan terprogramkan merubah mindset dan paradigma cara berfikir rakyat kita di Nagari dalam melakukan lompatan-lompatan besar ke depan, dan dalam rangka mengejar segala ketinggalan kita dibanding dengan negara-negara tetangga yang sudah jauh lebih maju – pada hal mereka berangkat lebih kemudian.

Poin VI: Sekretaris Nagari sebagai PNS

Dalam rangka stabilisasi dan pemantapan administrasi pemerintahan di tingkat Desa, termasuk Nagari, di seluruh Indonesia, pemerintah merencanakan untuk mengangkat atau menempatkan PNS sebagai Sekretaris Desa/Nagari.
Untuk pelaksanaannya di Sumatera Barat, sewajarnya jika peluang ini diberikan kepada warga Nagari bersangkutan yang telah menjadi atau akan menjadi PNS sehingga bukan saja masalah akomodasi perumahan-transportasi dsb langsung bisa teratasi, tetapi juga, sejalan dengan sifat pemerintahan Nagari yang adalah juga tergolong kepada Desa Adat, Sekretaris Nagari juga memiliki keterlibatan emosional sebagai warga Nagari terhadap apapun yang digarap dan dihadapi di Naga-rinya sendiri. Peluang yang sama juga pantas diprioritaskan kepada warga nagari yang PNS dan perempuan yang telah terbebaskan dari tugas-tugas utama kerumah-tanggaan.

Poin VII: Nafkah insentif Wali Nagari dan perangkat pemerintahan Nagari lainnya

Karena pemerintahan Nagari adalah bahagian yang integ-ral dari pemerintahan Negara, maka nafkah insentif yang diberikan kepada Wali Nagari dan perangkatnya selama me-mangku jabatannya perlu diberikan dalam jumlah yang patut dan wajar sehingga memungkinkan mereka mengemban tugas-nya secara tekun dan lebih profesional.
Demikian juga nafkah insentif bagi anggota-anggota Badan Musyawarah Nagari dan KAS Nagari, perlu diberikan dalam jumlah yang patut sesuai dengan kemampuan Nagari.
Untuk itu pemerintahan Nagari perlu memiliki Rencana Anggaran Belanja Nagari di mana salah satu mata anggarannya adalah untuk tujuan pemenuhan nafkah insentif aparat Nagari ini.
Dengan diperlakukannya Nagari dalam fungsi gandanya itu maka sendirinya urusan rumah tangga Nagari diatur secara lebih profesional. Nagari selain sebagai unit pemerintahan terendah di Rep Indonesia ini adalah juga Badan Hukum yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dsb itu. ***

0 Responses to “PENYEMPURNAAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT No. 2 th 2007 Tentang POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: