MENUJU SISTEM PENDIDIKAN YANG INTEGRAL

Disampaikan sebagai bahan pemikiran
Bagi PAH III, DPD RI
(Pendidikan, Agama dan Kebudayaan)
26 September 2007

TRADISI budaya kolonial yang memisahkan antara masalah-masalah keduniaan dan masalah keagamaan merembes ke semua arah kehidupan, termasuk dan tak terkecualinya ke dalam sistem pendidikan yang berkelanjutan sampai kepada masa kemerdekaan ini.
Pada hal rakyat Indonesia melalui Pembukaan UUD-1945 secara gamblang telah menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bahwa Negara Republik Indonesia yang diciptakan itu berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dst, yang kemudian dipatri lagi oleh Pasal 29 (ayat 1) yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lalu untuk meng-hilangkan sak wasangka antara sesama warga yang berlainan agama dan anutan kepercayaannya, juga dengan tegas dinya-takan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendu-duk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat 2).
Merubah tradisi kolonial dari pemisahan menjadi keterpa-duan rupanya tidak semudah membalikkan tapak tangan. Tradisi pemisahan yang merupakan kenyataan sosio-kultural ini dengan keinginan pengintegrasian jiwa keagamaan ke dalam setiap segi kehidupan, seperti yang dituntut oleh UUD-1945 itu, mau tak mau merupakan komitmen konstitusional kita ke masa depan yang dituangkan ke dalam program nasional dalam semua bidang kehidupan, di samping komitmen dari setiap warga negara untuk menjadikan agama sebagai roh dari semua macam perbuatan.
Satu dari jalurnya adalah melalui proses pengintegrasian sistem pendidikan di mana tidak ada lagi dikhotomi ataupun dualisme antara pendidikan umum dan agama, walau peng-khususan menurut bidang-bidang keilmuan adalah sebuah keharusan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang makin kompleks dan makin beragam dalam dunia yang makin moderen dan makin canggih sekarang ini. Yang dituju dengan pengintegrasian pendidikan umum dan agama sekaligus ber-mata dua, yang pertama segi filosofis dan ideologi pendi-dikannya, dan kedua segi pembinaan dan manajerial-penge-lolaannya.
Pertama, segi filosofis dan ideologi pendidikannya. Kare-na agama tidaklah diperlakukan secara tersendiri dan terpisah dari yang lain-lainnya, tetapi bahagian yang integral dari seluruh sisi kehidupan, agama adalah bagaikan air bagi ikan yang di luar itu ikan tidak akan bisa hidup. Karenanya, apapun segi kehidupan itu, ekonomi, politik, sosial-budaya, teknologi, dsb, di sana ada agama. Agamalah yang secara spiritual yang membimbing kita dan memberi jiwa atau roh kepada berbagai segi kehidupan itu. Agama karenanya adalah juga tolok ukur atau benchmark dalam menilai buruk-baik, pantas-tidaknya prilaku dan sikap serta perbuatan kita dalam berbagai segi kehidupan itu.
Dalam bidang pendidikan, ini artinya, tidak perduli, apa-pun bidang ilmu yang kita masuki dan pelajari, umum maupun agama, semua adalah “agama,” dalam arti, tunduk kepada norma-norma dan kaidah-kaidah agama. Karenanya, baik segi axiologi (pemakaian hasil olahan ilmu) maupun epistemologi (metode dan cara pengolahan ilmu) dan wujud dari ilmu itu sendiri, semua tunduk dan mengacu kepada norma-norma dan kaidah agama itu, sehingga ilmu adalah pembimbing jalan dalam menuju kepada penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dalam kaidah Islam dikatakan, “Aku (Allah) tidak ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah dan memperhambakan diri kepada-Ku.”
Dengan itu pula, ilmu tidaklah netral ataupun bebas nilai (value free) sifatnya, seperti yang menjadi dasar pijakan dalam cara pandang yang sekuler, tetapi sarat nilai. Ilmu tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan ke-hidupan di dunia ini, tidak dicampur dengan tujuan perusakan maupun penghancuran, seperti yang dilakukan selama ini. Karenanya tidak ada tempat di negara yang berketuhanan YME ini ada ilmu dan kegiatan berilmu yang destruktif sifatnya. Ilmu-ilmu eksakta, seperti fisika, biologi, kimia, dsb., silahkan kembangkan dan manfaatkan untuk tujuan kemas-lahatan dan sebesar-besar kemanfaatan bagi kesejahteraan hidup manusia, tetapi tidak untuk tujuan destruktif yang me-rusak dan menghancurkan itu. Ilmu politik, ekonomi, sosio-logi, dsb, juga tidak ditujukan untuk menghancurkan sesuatu negara ataupun masyarakat, tetapi untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam pergaulan antar sesama manusia di muka bumi ini.
Kedua, integrasi pendidikan juga berarti dalam segi pengelolaan pendidikan. Dengan memahami bahwa ilmu me-miliki cabang-cabang ilmu, baik yang fisikal, sosial dan huma-niora, maupun yang penjabarannya saling terkait satu sama lain, adalah sebuah keniscayaan yang mau tak mau harus berlaku dalam kehidupan moderen yang memerlukan adanya spesialisasi dan sekaligus pembagian kerja.
Namun pembagian ke dalam berbagai cabang ilmu itu tidaklah lalu diartikan bahwa yang satu lebih tinggi dari yang lainnya, yang, seperti selama ini yang kita anut sendiri, bahwa ilmu itu bertinggi berendah secara vertikal dalam skala penilaian dan penghargaannya. Pembagian ke dalam tiga kelompok ilmu: fisika-eksakta, sosial-budaya dan sastra-huma-niora, itu, hanyalah semata perbedaan dari segi wujud dan substansinya, tetapi tidak pada cara atau metodologinya. Meto-dologi ilmu secara fundamental sama semua, sama obyek-tifnya, sama analitis, kritis, deskriptif, komparatif, induktif, deduktif, dsb. Yang membedakannya hanyalah obyek yang diamati, bukan cara mengamati, yang semua tunduk kepada kaidah-kaidah epistemologi dan metodologi keilmuan itu.
Namun, dalam masyarakat kita, dan masyarakat kita khususnya, kita menempatkan kelompok ilmu itu sebagai ber-tinggi-berendah. Bahwa ilmu-ilmu fisika adalah yang tertinggi, ilmu sosial di bawah itu, dan ilmu-ilmu humaniora di bawah itu lagi, sehingga bisa saja bahwa yang terbawah adalah justeru ilmu pendidikan dan ilmu agama. Dan pembagian ilmu secara bertinggi-berendah ini dikorelasikan pula dengan hasil penca-paian nilai akademik dari anak didik. Yang tinggi ke fisika-eksakta, yang sedang ke sosial-budaya, yang rendah ke sastra-humaniora, dan kalau tidak bisa ke mana-mana, ke pendidikan, dan tidak bisa lagi ke agama. Banyak dari anak-anak lulusan pesantren dan madrasah lainnya dan anak-anak dari sekolah umum yang tidak bisa masuk ke mana-mana lalu masuk ke perguruan tinggi agama.
Bias yang kita ciptakan adalah itu. Bayangkan kalau disiplin ilmu pendidikan dan keguruan serta ilmu agama masuk ke dalam kelompok humaniora berada dalam skala pernilaian yang terendah, konsekuensinya sudah bisa dibayangkan, bahwa yang masuk ke sekolah Pendidikan dan Keguruan, dan apalagi ke sekolah-sekolah Agama, menengah maupun tinggi, adalah kelompok residual yang tidak bisa masuk ke mana-mana. Ketimbang nganggur biarlah masuk ke sekolah guru, ataupun celaka lagi, sekolah agama.
Sebagai konsekuensi logisnya juga dari cara berfikir yang terbalik-balik dan amburadul ini, klasifikasi ilmu menurut skala penjenjangan yang bertinggi-berendah ini, juga berkorelasi dengan status sosial-ekonomi dari anggata-anggota masyarakat. Makin tinggi jenjang sosial-ekonominya maka makin menjurus pilihannya kepada bidang-bidang eksakta, sementara makin rendah makin menjurus ke arah yang sosial dan humaniora. Bayangkan jika yang akan jadi guru dan ulama itu, sudahlah IQ dan kemampuan intelektualnya rendah, merekapun datang dari kelas sosial-ekonomi yang rendah. Multiplier effect nya jelas sa-ngat mengerikan bagi pembangunan bangsa. Kualitas kecer-dasan anak bangsa akan makin menurun dengan intake bakal guru dan ulama yang datang dari kelompok residual itu.
Pada hal mestinya, intake untuk menjadi calon guru dan calon ulama, mestilah dari lulusan terbaik, yang jangankan ada yang C dan D, kalau perlu B saja ditolak. Mestinya semua dengan nilai rata-rata A, agar ada jaminan bahwa yang akan menjadi guru atau ulama itu adalah dari bibit terbaik dengan nilai terbaik.
Penseleksian untuk menjadi guru ini berlaku secara ketat di negara-negara maju, termasuk di Jepang, Singapura, Filipina dan Malaysia sekalipun. Bahwa yang diterima untuk menjadi calon guru/ulama adalah dari bibit terbaik dengan nilai terbaik. Bagaimanapun tidak berarti bahwa kita melecehkan bidang-bidang ilmu yang lainnya, yang semua itu sama derjatnya. Hanya dalam hal rekrutmen disesuaikan dengan tuntutan kebutuhannya.
Dalam hal manajemen pengelolaannya, mestinya semua bidang ilmu diperlakukan sama, yang di mana perlu di bawah manajemen satu atap, minimal pengkoordinasiannya. Kecuali kebutuhan sarana dan prasarananya yang bisa berbeda karena tuntutan kebutuhan yang berbeda, untuk hal-hal yang bersifat mendasar lainnya harus dan wajib diperlakukan sama. Tidak seperti sekarang ini di mana fasilitas, perlakuan dan insentif berbeda-beda, khususnya antara yang umum dan yang agama, antara yang akademik dan yang vokasional, dan antara yang negeri dan yang swasta.
Untuk meningkatkan kualitas guru, ke masa depan, sejumlah strategi dan kebijakan khusus memang diperlukan. Seperti yang dilakukan di Malaysia, dan di mana-mana, yang menyebabkan taraf pendidikannya berkualitas bagus, langkah-langkah berikut diambil: Satu, pendidikan guru berada di tingkat akademik/perguruan tinggi. Dua, rekrumen diambilkan dari lulusan terbaik. Tiga, selama dalam pendidikan diasrama-kan dengan uang saku. Empat, hari pertama mulai mengajar, dua kunci sekali diberikan: satu kunci rumah, dan dua kunci mobil. Selain gaji, si guru mendapatkan insentif khusus karena dia guru, sehingga take-home paynya berlebih dari pegawai di manapun, dan dari awal mengajar mereka bisa hidup minimal 40 hari sebulan, yang berarti mereka punya saving untuk mengantisipasi tanggung jawab yang makin besar di hari depan. Akibat dari semua ini, guru punya marwah yang dihargai tinggi oleh masyarakat, dan karenanya pula guru melakukan tugasnya selaku guru dengan dedikasi tinggi dan tanggung jawab penuh. Indonesia pernah punya guru dengan marwah dan kualitas kemampuan serta dedikasi yang tinggi, yang terjadi justeru di masa kolonial dahulu; tetapi tidak di zaman kemerdekaan ini yang kualitas kemampuan serta mar-wahnya kian menurun dan merosot terus.

*
Dalam merancang pendidikan yang integral ke masa depan, hal-hal di atas kiranya perlu dipertimbangkan dan masuk dalam perhitungan pemograman secara menyeluruh dan integral itu. ***

0 Responses to “MENUJU SISTEM PENDIDIKAN YANG INTEGRAL”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: