MEMBANGUN NAGARI KE DEPAN

22 Sep 2007

HARI-HARI ini DPRD di setiap Kabupaten di Sum-bar menyiapkan Ranperda Pemerintahan Nagari se-bagai pengganti Perda Nagari sebelumnya. Kami di DPD-RI sempat berdialog dan bertukar pikiran dengan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Datar yang belum lama ini datang ke DPD-RI untuk berkonsultasi. Berangkat dari adagium bahwa “Adat Salingka Nagari,” dan karenanya perlu diberi peluang bagi nagari-nagari yang tergabung ke dalam kesatuan Kabupaten untuk mengakomodasikan ciri-ciri khas-nya, Ranperda Nagari yang telah disiapkan oleh Pemda Pro-vinsi dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi setempat di Kabupaten bersangkutan masing-masing.
Kecuali yang berkaitan dengan adat, yang di sana-sini memperlihatkan ciri-ciri khasnya, secara keseluruhan yang ter-lihat adalah kesamaan-kesamaan yang sangat banyak sekali dan bahkan kental kesamaannya itu. Apalagi tuntutan manajemen moderen sekarang ini khususnya di bidang administrasi peme-rintahan mengharuskan adanya keseragaman untuk mencapai tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi dan optimal. Pemerintahan Nagaripun, ke depan, sudah harus ma-in komputer di mana semua data, apapun, terkomputerisasi.
Yang banyak dipermasalahkan adalah beda antara Peme-rintahan Nagari dan Nagari sebagai satu kesatuan Adat dan Sosial-Budaya. Nuansanya memang berbeda, sementara kedua-duanya kita perlukan. Kedua-duanya adalah bagai dua sisi dari mata uang yang sama. Yang mendesak sekarang ini, bagai-manapun, memang adalah konsep cetak biru dari peme-rintahan Nagari. Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya bisa dimulai dengan kajian akademik yang bisa ditem-pahkan kepada kalangan perguruan tinggi dan kelompok inte-lektual lainnya, di Sumbar maupun di rantau, dengan tentu saja memanfaatkan expertis-keahlian dari tokoh adat dan agama. Tuntutan perancangan undang-undang di lingkungan legislatif sekarang ini memang memerlukan kajian akademik mendahu-lui dan sekaligus jadi dasar pemikiran bagi perancangan un-dang-undang itu sendiri.
Dalam merancang cetak biru dari Pemerintahan Nagari, 4 fungsi pokok dari Nagari dan Pemerintahan Nagari perlu ditata-ulang secara terpadu dan komprehensif. Satu, fungsi administratif pemerintahan, di mana Nagari adalah unit kesa-tuan adminstratif pemerintahan yang terendah dalam konteks NKRI sekarang ini, yang hirarkinya berjenjang ke atas ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dst. Nagari, berbeda dengan Desa, mendapat kedudukan istimewa sebagai desa adat, dalam arti, di samping Nagari berfungsi sebagai unit kesatuan admi-nistratif pemerintahan di tingkat terendah secara formal, dia-pun juga merupakan unit kesatuan adat dan sosial-budaya.
Selama ini yang jadi masalah adalah, baik di tingkat Nagari, apalagi di tingkat Kecamatan, unit kesatuan pemerin-tahan formal tidaklah otomatis merupakan unit kesatuan pemerintahan informal; dalam arti, baik di Nagari maupun, dan apalagi di Kecamatan, Wali Nagari dan Camat tidaklah sekaligus merupakan pemimpin informal secara adat dan sosial-budaya. Manakala di tingkat Nagari, Wali Nagarinya dipilih dari antara anggota warga Nagari, di tingkat Keca-matan, Camatnya adalah pejabat pegawai negeri yang bisa berasal dari mana saja.
Pemerintahan Kecamatan lebih berupa perpanjangan tangan dari pemerintahan di Kabupaten dan yang membawahi pemerintahan Nagari. Orientasinya lebih banyak ke atas ke Kabupaten secara vertikal daripada ke bawah kepada rakyat di Nagari. Karenanya jarang rakyat yang mengenal Camat dan perangkatnya sementara Camat pun jarang turun ke Nagari. Yang biasa dilakukan oleh Camat adalah melakukan rapat-rapat dinas dengan para Wali Nagari dalam menyalurkan perintah dari atas, dari Kabupaten dan Provinsi. Camat dalam melaksanakan tugasnya tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin rakyat. Dia hanyalah pejabat yang ditempatkan oleh Kabupaten di Kecamatan untuk urusan administrasi pemerin-tahan.
Dahulu, di zaman kolonial, pemerintahan formal dan informal di Nagari bertumpang-tindih, dan menyatu, dalam arti, pemerintahan formal adalah juga pemerintahan informal. Nagari dikepalai oleh Kepala Nagari yang adalah juga peng-hulu adat yang membawahi Kerapatan Nagari, yang anggota-nya adalah para penghulu adat dari suku-suku yang ada. Dengan demikian, Kepala Nagari adalah pemimpin formal dan sekaligus pemimpin informal. Sebagai pemimpin formal dia mewakili pemerintahan yang di atas berhadapan dengan rakyatnya, sementara sebagai pemimpin informal dia adalah pemimpin adat di Nagari yang mengatur masalah-masalah adat dan sosial-budaya lainnya ke dalam, di Nagari.
Kita bisa membayangkan bahwa Kepala Nagari di zaman itu rata-rata punya wibawa dan disegani serta dihormati oleh rakyatnya. Apalagi waktu itu interes pribadi dll seperti sekarang belum dikenal.
Sekarang ini, di mana kita juga menginginkan di mana adat tegak, dan syarak pun tegak, baik dalam konteks bernagari maupun ber Sumatera Barat secara keseluruhannya, yakni de-ngan tuntunan: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabul-lah (ABS-SBK),” waktunya kita sekarang berfikir keras untuk mengembalikan struktur dan sistem sosial-budaya nagari yang pernah ada di zaman kolonial dahulu itu, yaitu di mana pemerintahan formal menyatu dengan pemerintahan informal itu.
Di tingkat Nagari, oleh karena itu, Wali Nagari yang dipilih melalui pemilihan langsung itu, selain kepala pemerin-tahan formal di Nagari, adalah juga diangkat dan diperlakukan sebagai kepala pemerintahan informal secara adat. Sendirinya calon-calon Wali Nagari di masa yang akan datang adalah juga orang atau tokoh yang mengerti adat dan syarak, di samping juga mengerti dengan seluk-beluk pemerintahan formal cara sekarang yang sensitif terhadap pembangunan dan tuntutan serta kemauan rakyat. Dengan demikian yang dicari adalah yang akan menjadi pemimpin dalam masyarakat, bukan hanya sekadar orang bawahan atau ujung tombak dari Camat di Nagari.
Lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Nagari dan disupervisi oleh Wali Nagari, tentu saja berpatokan kepada adagium ABS-SBK itu, di mana adat tidak lagi dilihat sebagai terpisah dari syarak, tetapi adat menyesuaikan diri dan menya-tu dengan syarak. Dalam kehidupan senyatanya, kita juga tidak melihat bahwa adat jalan sendiri dan syarak jalan sendiri; keduanya menyatu menjadi satu.
Dengan demikian juga, Lembaga yang akan mengatur adat dan syarak seyogyanya tidak lagi terpisah, tetapi menyatu dalam satu lembaga yang sama. Ini artinya bahwa ninik-mamak dan alim-ulama serta cerdik-pandai, maupun bundo kanduang dan pemuda, wakil-wakilnya duduk bersama dalam satu lem-baga Kerapatan Nagari yang sama, yang fungsinya adalah legislatif berupa parlemen Nagari. Kerapatan Nagari inilah — atau apapun namanya — yang memikirkan, membahas dan menyiapkan secara bersama semua hal yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama di Nagari. KAN, MUI Nagari, Bundo Kanduang, dsb, boleh saja tetap ada di Nagari, tetapi sifatnya adalah konsultatif untuk hal-hal khusus yang ada kaitannya dengan professi dan keahliannya itu.
Secara professional dan sebagai warga negara, karenanya, silahkan para ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, bundo kanduang, pemuda, guru-guru, atau apapun, memasuki ormas-ormas atau LSM yang sesuai dengan professi masing-masing yang berjenjang sampai ke tingkat provinsi dan nasional sekali-pun; tetapi secara berNagari, semua unsur-unsur itu secara proporsional dan melalui pemilihan, duduk dalam Kerapatan Nagari, sebagai lembaga legislatif Nagari atau parlemen Nagari itu.
Secara struktural, oleh karena itu, di Nagari, dan yang berkaitan dengan Nagari, hanya ada lembaga eksekutif Nagari di bawah Wali Nagari, dan lembaga legislatif Nagari dengan Kerapatan Nagari yang anggota-anggotanya dipilih dari unsur-unsur ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, dan diperkuat dengan unsur-unsur bundo-kanduang dan pemuda.
Wali Nagari sebagai kepala eksekutif, di samping mem-bawahi perangkat pemerintahan Nagari, juga bisa membentuk lembaga keamanan Nagari yang dipimpin oleh seorang Duba-lang, atau apapun namanya, di mana semua pemuda tanpa kecuali adalah anggota Parik Paga Nagari, dan semua rakyat tanpa kecuali ikut dalam pertahanan rakyat semesta di Nagari. Polisi yang ada di Kecamatan dimintakan bantuannya mana-kala ada hal-hal yang tak tertangani oleh lembaga keamanan Nagari.
Secara keseluruhan, Nagari sebagai unit kesatuan peme-rintahan terendah dalam sistem bernegara sekarang ini, seyo-gyanya memiliki empat fungsi pokok berikut:
Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerin-tahan, yang ke dalam memiliki otonomi.
Dua, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dalam konteks pertahanan rakyat semesta, di mana pemuda yang jadi parik paga nagari.
Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi, yakni di mana Nagari berhak dan berwenang menjadikan diri sebagai badan hukum berbentuk korporasi dengan dasar koperasi dan sekaligus syariah. Dengan demikian Nagari berhak membentuk badan usaha apapun yang cocok untuk dikembangkan di Nagari. Tali finansialnya adalah ke Bank Nagari yang diharap-kan akan juga menjadi pemasok modal utama bagi bermacam kegiatan ekonomi di Nagari.
Empat, tentu saja, Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya. Nagari dalam konteks kesatuan adat dan sosial-budaya ini, ke depan, tidak lagi memisahkan antara adat dan agama, tetapi menyatu dalam satu kesatuan yang terpadu dan integral.
Di tingkat Kecamatan, di mana sekarang telah berbentuk Kecamatan Banuhampu, di samping pemerintahan Kecamatan yang talinya ke atas ke Kabupaten dan Provinsi, juga seyogya-nya dibentuk lembaga serupa yang ada di Nagari tetapi yang sifatnya koordinatif dan konsultatif. Artinya, di samping Camat, ada lembaga Kerapatan Nagari se-Banuhampu yang memikirkan masalah-masalah nagari yang sifatnya antar-nagari se Banuhampu. Lembaga Kerapatan Nagari se Banuhampu ini anggotanya adalah ketua-ketua dari Kerapatan Nagari di Nagari masing-masing yang berapat mungkin sekali 3 atau 6 bulan, sesuai dengan kebutuhan. Mereka inilah yang memberi-kan arahan secara konsepsional ber-Banuhampu, yang pelaksa-naannya adalah melalui Kerapatan Nagari dan Wali Nagari di Nagari.
Di atas dari yang sifatnya struktural itu tentu saja yang ditekankan adalah segi fungsionalitasnya. Selama ini ada ber-macam-macam organisasi dan lembaga di Nagari, tetapi prak-tis tidak jalan, atau jalannya terseot-seot karena bermacam kendala yang dihadapi. Di saat orang sekarang telah berhitung dengan duit, maka yang pertama yang ditanyakan adalah, apa hak saya. Berapa honornya, fasilitasnya, insentifnya, dsb. Jika ini yang dikedepankan, apalagi dijadikan syarat, maka pasti tidak akan ada yang jalan. Pekerjaan bernagari adalah semata dedikasi yang didasarkan kepada kecintaan dan pengorbanan. Siapapun yang duduk di lembaga Nagari sendirinya harus pu-nya lapangan usaha yang digelutinya untuk sumber nafkahnya.
Kesatuan anak nagari juga memerlukan kecintaan dan dedikasi yang sama, baik yang di kampung maupun yang di rantau. Yang dikedepankan adalah kewajiban, bukan hak. Bagaimanapun, perlu disadari, tidak sesiapa yang akan mau turun tangan membangun Nagari kalau bukan warga nagari itu sendiri. Kesatuan anak nagari, yang berangkat dari kaum, suku, jorong dan nagari, haruslah mendasar sifatnya, yang datang dari kesadaran anak nagari itu sendiri. Di sinilah krusialnya kedudukan tokoh dan pemimpin di nagari, baik yang ber-mukim di kampung maupun yang di rantau. Sendirinya perlu ada hubungan dan komunikasi yang lancar antara kampung dan rantau. Dan yang namanya nagari itu adalah jumlah totalitas dari kampung dan rantau itu.
Di rantau sendiri, di manapun, ikatan-ikatan primordial secara berkampung dan bernagari perlu dihidupkan dan ber-fungsi efektif untuk menjembatani dan menyalurkan bantuan-bantuan atau apapun yang diperlukan oleh kampung dan nagari. Contoh bagus seperti yang diperlihatkan oleh SAS, Sulit Air, dan organisasi berkampung serupa dari Koto Gadang, dsb, perlu ditiru, yang bagi mereka, ikatan mereka bukan hanya dengan rantau di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia di mana saja mereka berada.
Perspektif ke depan dari cara kita menghidupkan kembali semangat berkampung dan bernagari ini perlu kita benahi kembali, karena, sekali lagi, tidak akan ada yang membenahi kampung dan nagari kita kecuali adalah kita sendiri. Kesatuan dan keserasian antara kampung dan rantau karenanya juga perlu dibenahi dan dihidupkan kembali.
Pemahaman dan pembelajaran terhadap anak-anak dan generasi muda, baik di kampung maupun di rantau, tentang seluk-beluk berkampung dan bernagari perlu dan bahkan mustahak dilakukan, baik di kampung dan apalagi di rantau.
Kemampuan berbahasa Minang, jika perlu juga dengan logat lokal berkampung, perlu diberikan. Dan di atas itu, tentu saja, mereka dipersiapkan untuk menjadi orang Minang dan orang Islam yang tahu adat dan syarak sebagai pengetahuan dan sekaligus pakaian hidup mereka. ***

0 Responses to “MEMBANGUN NAGARI KE DEPAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: