MEMBANGUN KALIMANTAN, KALIMANTAN MEMBANGUN

JSR, No. 53, 7 Juni 2007

DI Negara kita ini ada tiga pulau yang kita berbagi daratan dan sekaligus lautan dengan negara tetangga kita. Satu Papua, dengan negeri tetangga, Nugini. Satu Timor Leste, yang sebelumnya pernah bersatu dengan kita, dan satu lagi Kalimantan, yang kita berbagi daratan dan lautan dengan Malaysia dan Brunai. Yang lain-lain, berbagi lautan saja, seperti dengan Filipina, Australia, Singapura, Thailand, India, Srilangka, Bangladesh, dsb.
Kalimantan adalah pulau terbesar selain Papua dan Sumatera yang kita miliki. Sebagaimana Jawa adalah pulau kemarin, Sumatera pulau sekarang, maka Kalimantan adalah pulau esok kita, bersama dengan Papua dan sekian banyak yang lain-lainnya. Ini artinya SDA yang kita miliki di Kalimantan sebagian terbesar masih belum tergarap, walau sekarang saja telah memberikan sumbangan begitu besar kepada pundi-pundi negara.
Terus-terang saja, Kalimantan kelebihan SDA, keku-rangan SDM dan SDB nya, dan sekaligus kekurangan dan ketertinggalan dalam sarana dan prasarana komunikasi, trans-portasi dan teknologi lain-lainnya. Seperti juga dengan keba-nyakan pulau-pulau lainnya di Indonesia ini di luar Jawa, Kalimantan lebih banyak memberi dari menerima. Kalimantan malah dijadikan menjadi “sapi perahan,” atau “kuda pelajang bukit,” oleh pemeritah pusat di Jakarta, untuk pembiayai kebutuhan negara yang bermacam-ragam itu.
Karenanya ketidak-adilan dan ketimpangan telah terjadi, di mana Kalimantan memberi banyak dan menerima sedikit dari pembagian kue pembangunan di negara Republik Panca-sila ini – sementara Kalimantan memerlukan banyak sekali kebutuhan dalam mengejar segala ketinggalannya dari pulau-pulau lainnya, khususnya Jawa.
Rektifikasi, atau pembetulan arah, dari jalannya bahtera pembangunan secara menyeluruh itu perlu dilakukan, dan itu dilakukan: sekarang. Kalimantan tidak cukup hanya diatur dan dikendalikan dari pusat, seperti selama ini, tetapi juga oleh daerah sendiri. UU No. 22/1999, dan sekarang UU No. 32/ 2004, manisnya hanya di atas kertas, tetapi tidak bersua dalam kenyataannya. Seperti dengan daerah-daerah lainnya, walau porsi pembangunan itu telah dibagi habis antara pusat dan daerah, enam di pusat, dan selebihnya di daerah, tetapi dalam kenyataannya, dari yang selebihnya itupun masih digerogoti dan dikendalikan oleh pusat melalui jalur sektoral dari Depar-temen masing-masing, dengan berbagai dalih dan alasan. Maka terjadilah bentrokan jurus pengendalian antara pusat dan daerah, di mana yang lemah (daerah), dimakan oleh yang kuat (pusat).
Kalimantan yang begitu besar sejauh ini hanya dibagi ke dalam empat provinsi, sementara Jawa yang hanya seperse-kiannya dibagi ke dalam 6 provinsi: Banten, Jabar, DKI, DIY, Jateng dan Jatim. Bukankah kuosien pembagian wilayah ini bukan hanya karena jumlah penduduknya, tetapi juga luas wilayah dan, tidak kurangnya, potensi masa depan yang akan diangkatkan dari daerah itu sendiri?
Apalagi Kalimantan punya masalah khusus yang tidak ada di Jawa, yaitu masalah perbatasan yang panjangnya sampai 2 ribuan kilometer, darat, dan sekaligus laut. Tidak cukup hanya dihadapi oleh dua provinsi terkait: Kaltim dan Kalbar. Perlu konsolidasi, koordinasi dan sinergi dari dua yang lainnya: Kalsel dan Kalteng, yang secara langsung dan tak langsung juga punya kepentingan yang sama sesama satu pulau.
Oleh karena itu di samping pembagian daerah ke dalam empat provinsi, perlu diciptakan kesatuan wilayah yang adalah wilayah pembangunan Kalimantan, sejalan dengan pemba-ngunan wilayah selama ini: IBBar, IBTeng dan IBTim. Dalam pembagian wilayah pembangunan ini tidak cocok jika Kali-mantan digabungkan ke Jawa sebagai bagian dan komponen dari IBTeng. Kalimantan harus dipisah dari Jawa karena memiliki kondisi dan paradigma tersendiri yang berbeda.
Kalimantan sebagai wilayah pembangunan tersendiri, ke depan perlu dimekarkan lagi, dari empat menjadi enam provinsi, yaitu dengan menambahkan dua provinsi perbatasan: satu di bagian Timur-Utara, dengan membagi Kaltim menjadi dua provinsi, dan satu lagi di bagian Barat-Utara, dengan membagi Kalbar menjadi dua provinsi.
Dengan menciptakan dua provinsi perbatasan ini, maka sekaligus kita memfokuskan perhatian kita kepada pemba-ngunan daerah perbatasan yang memang sangat terbelakang dan jadi inceran penggerogotan dari pihak sebelah, baik hasil alam maupun areal wilayahnya sendiri. Dengan membangun dua provinsi baru perbatasan ini, maka rencana untuk mem-bentuk badan otorita masalah perbatasan dengan nama apa-pun, baik langsung oleh pusat maupun oleh daerah sendiri, sudah tidak diperlukan lagi, karena bisa langsung diurus oleh provinsi baru perbatasan itu, yang tugas utamanya justeru adalah untuk membangun daerah perbatasan ini, baik dari segi sekuriti maupun prosperitinya. ***

0 Responses to “MEMBANGUN KALIMANTAN, KALIMANTAN MEMBANGUN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: