LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH SUMATERA BARAT

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPD-RI,
Kamis, 14 Agustus 2008

I

SUASANA di daerah, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi praktis di seluruh Indonesia, saat-saat ini berbeda dari yang biasa. Saat ini daerah-daerah di Indonesia diramaikan dengan Pilkada dalam memilih gubernur, bupati dan walikota, dan persiapan Pemilu 2009 yang makin men-dekat.
Saya kebetulan memilih lagi pulang jalan darat dari Jakar-ta ke Padang, seperti pada waktu reses yl. Karena memakai mobil sendiri, saya tentu harus juga memikirkan kepentingan sopir saya yang perlu istirahat dalam perjalanan. Biasanya kami memilih emperan pom-bensin yang punya fasilitas toilet dan mushallanya, kalau sudah larut malam, untuk istirahat, dan tidur di mobil sampai subuh pagi. Di sepanjang perjalanan sejak dari Bakauheni di Lampung sampai ke Sumsel, Jambi dan Sumbar, tidak putus-putusnya bergelantungan dan tertan-cap berbagai macam spanduk, baliho besar-besar, dengan memajang potret para calon, bendera-bendera partai, besar-kecil, dan entah apa lagi itu.
Saya hitung-hitung di kepala saya, untuk satu orang calon saja sudah habis duit sekian, untuk itu saja. Belum lagi yang lain-lain yang jumlahnya bukan lagi berjut-jut tetapi sudah berem-em, ya, bermilyar-milyar. Belum lagi, berapa lalu kalau dihitung total semuanya secara nasional, yang katanya semua adalah demi menggelindingnya roda demokrasi di tanah air ini.
Karenanya, ngeri…, dan sungguh ngeri sekali, meng-ingatkan betapa mahalnya demokrasi yang kita tiru dari Barat itu, jika memang begitu caranya berdemokrasi itu. Yang terbayang oleh saya, jelas, bak kata orang, “besar pasak dari tiang.” Kita barangkali sudah harus berpikir keras, apa ya begini caranya kita berdemokrasi itu. Apa tidak ada cara yang lebih cocok dengan situasi dan kondusi kita saat ini dengan lebih berhemat, dan lebih efisien, dalam mempergunakan uang rakyat dan negara, di mana prinsip demokrasi tetap jalan tetapi dengan biaya murah dan terarah.
Dengan cara seperti sekarang ini, jelas, bahwa dalam perhitungan matematikanya, hanya orang-orang berduit saja yang bisa naik jadi gubernur, bupati, walikota, dan jadi anggota-anggota parlemen, di DPR, DPD dan DPRD di seluruh Indonesia. Dan karenanya, tidak heran, jika hampir separoh dari wakil rakyat itu adalah para pengusaha dan mantan penguasa yang telah berhasil menumpuk kekayaannya, dengan cara entah bagaimana, untuk terjun ke dunia politik. Artinya juga, jangan coba-coba bermimpi untuk jadi pejabat dan wakil rakyat jika tidak punya duit. Demokrasi jadinya dikaitkan dengan duit, yang tanpa duit, demokrasi, seolah-olah, tidak akan jalan.
Apa lalu artinya yang di balik itu? Tidak lain dari kecen-derungan untuk menyalah-gunakan wewenang dan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, dsb untuk bisa mengembalikan kembali biaya yang begitu besar dan banyak dalam mengejar pangkat dan kedudukan di pemerintahan maupun di legislatif itu. Demokrasi ala Barat yang diterapkan di Indonesia sekarang ini jadinya menetaskan budaya korupsi, kolusi dan manipulasi, dan penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaan, seperti yang telah terjadi selama ini. Antara demo-krasi dan korupsi, dsb itu, karenanya, terjadi hubungan simbiotik yang saling tunjang-menunjang, di Indonesia tercinta ini.
Anehnya, di Barat sendiri, dan di negara-negara demo-krasi yang sudah mapan lainnya, walau ongkos memang mahal, korupsi justeru tidak terjadi, karena kontrol yang begitu ketat, dan sanksi yang begitu berat, dari negara, sehingga yang berlaku adalah kegiatan fund-raising untuk calon-calon yang diusung yang dilakukan secara transparan oleh partai atau tim sukses dari pihak kontestan sendiri.

II
Waktu reses kemarin ini praktis jadinya dipergunakan untuk mempersiapkan diri untuk maju lagi pada Pemilu yad, kecuali tentunya bagi yang memutuskan untuk tidak maju lagi.
Dari empat anggota DPD yang dari Sumbar, kebetulan seorang, yaitu Sdr Zairin Kasim, memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi, sehingga yang maju kembali adalah tiga yang lainnya, yaitu Sdr Irman Gusman, Afdal dan saya sendiri. Pada hal, seperti yang dikatakan oleh Sdr Zairin sendiri, jika dia mau, dengan jumlah karyawannya yang lebih dari seribu orang, sedikitnya dia bisa mengumpulkan dukungan tanda-tangan dan KTP dari lebih dari 5 ribu orang, dengan dukungan tambahan dari anggota-aggota keluarga karya-wannya.
Saya, secara pribadi, salut kepada Sdr Zairin Kasim, yang memilih mundur, demi menyelamatkan usaha bisnisnya yang sekarang sedang berkembang ke berbagai kota di Sumatera, ketimbang kasak-kusuk, seperti selama ini, mundar-mandir Padang-Jakarta, setiap minggunya, dan sekali-sekali juga man-canegara, mengejar yang satu sambil mengemasi yang lainnya.
Saya membayangkan, alangkah indahnya jika jejak langkah Sdr Zairin ini juga diikuti oleh para pengusaha lain-lainnya yang sekarang duduk, atau akan duduk, di DPR, DPD dan DPRD di seluruh Indonesia, untuk memilih bisnis daripada juga ikut langsung berpolitik praktis. Kan lebih baik, kalau memang mau, meniru sanak kita dari kelompok non-pri yang praktis menguasai ekonomi Indonesia sekarang ini, dari hulu sampai ke hilir, untuk tidak langsung berpolitik praktis tetapi mengendalikan politik itu di belakang layar dan dari belakang atau di bawah meja sekalipun. Yang mengatur dan mengendalikan politik, khususnya politik bisnis dan ekonomi di Indonesia ini, secara invisibel, tidak lain adalah mereka. Mainnya tidak kentara, tetapi efek dan dampaknya langsung dirasakan. Ini karena berkat adanya kolusi antara kelompok pengusaha dan penguasa di bumi Indonesia ini.
Untuk calon DPD saja dari Sumbar muncul 40an calon, dua dari antaranya wanita. Wanita Minang sekarang, tidak lagi segalak seperti di zaman ‘merdeka’ dahulu. Walau kesempatan sepenuhnya diberikan kepada mereka untuk mengisi jatah 30 % yang disediakan, ternyata yang maju hanya dua orang. Tidak tahu kita, apa yang salah, dan apa yang terjadi, dengan wanita Minang sekarang ini, yang tidak lagi berselera untuk juga terjun di politik. Pada hal, dahulu, waw, seperti kuda dihadapkan ke lebuh, kata orang Minang sendiri.
Dari para calon untuk DPD ini, sekarang banyak yang muda-muda, yang belum lagi diketahui ‘sisiknya’ apa memang sudah siap untuk berlaga di medan politik. Tetapi yang jelas, peluang seluruhnya terbuka untuk mereka. Ada pula anggota DPR sekarang yang mencalonkan diri jadi anggota DPD karena partainya membatasi anggotanya untuk duduk di DPR sampai dua kali termein saja. Menarik karena dari calon ini ada yang selama ini dikenal sebagai yang sangat bersikap miring terhadap keberadaan DPD, sekarang justeru ingin masuk DPD.

III
Akan halnya saya, yang sekarang sudah berumur tiga per empat abad, bahkan tambah lagi satu, 76, anehnya, maju lagi. Keputusan untuk maju lagi ini saya ambil setelah berkonsultasi dengan saudara-saudara para anggota DPD, ketika pada Sidang Paripurna sebelumnya saya mengedarkan angket mena-nyakan kepada kolega-kolega saya di DPD itu, apakah saya masih perlu maju lagi. Jawaban yang saya peroleh, praktis secara aklamasi mereka mengatakan, saya perlu maju lagi. Terutama karena DPD masih memerlukan anggota-anggota dari kelompok intelektual-akademisi yang mengikuti perkem-bangan ketata-negaraan secara cermat di saat DPD masih dihadang oleh berbagai hambatan dan tantangan struktural-konstitusional dan mendasar. Diperlukan perjuangan pemi-kiran yang bernuansa akademik, abstrak dan konsepsional, di samping yang menempuh jalur pragmatik, di saat fungsi dan peranan yang seharusnya dimainkan oleh DPD belum lagi terwujud.
Saya sendiri terjun ke dunia politik adalah sebagai late-comer, pendatang kesiangan. Ketika saya pertama kali duduk di MPR tahun 1999, sebagai wakil Utusan Daerah dari Sumbar, saya telah berumur 67tahun; umur yang bagi kebanyakan orang Indonesia sudah harus lengser tarik diri dari hingar bingar kehidupan publik dan politik. Ketika masuk ke DPD ini tahun 2004 saya sudah berumur 72 tahun. Dan itupun karena disorong-sorong oleh kawan-kawan seperjuangan saya di Padang. Syukur alhamdu lillah, semua itu saya lalui dengan baik, karena Allah memberi kekuatan jasmani maupun ruhani kepada saya, yang insya Allah saya sampai saat ini masih sehat dan segar-bugar, dan belum terlihat tanda-tanda uzur ketuaan apalagi kepikunan. Para dokter yang memeriksa saya ketika cek kesehatan harus dilakukan, pada berdecak, karena belum ada kelainan dalam organ tubuh saya yang ditemukan melalui röntgen atau tes darah, urin, dsb itu. Alhamdu lillah, mungkin karena sikap hidup dan cara saya memelihara kesehatan diri selama ini.
Silahkanlah dari generasi muda yang berambisi masuk politik untuk juga mencalonkan diri. Di parlemen itu yang tua dan yang muda sama-sama diperlukan. Yang tua dengan ilmu dan kearifan serta pengalamannya, yang muda dengan vitalitas dan semangat mudanya. Tidak mungkin parlemen itu diisi oleh yang tua saja, sebagaimana tidak mungkin oleh hanya yang muda saja. Mesti kedua-duanya, yang punya keperdulian, penuh dedikasi, berdisiplin, cerdas dan berakhlak mulia. Ada yang tua yang memang sudah harus lengser, karena sudah uzur, fisik maupun mental-intelektualnya, sebagaimana ada yang muda yang memang tidak fit untuk masuk ke parlemen karena tidak memiliki persyaratan pokok untuk tampil di forum legislatif-parlemen itu.

IV
Untuk Sumbar, jumlah tanda tangan dan fotokopi KTP yang diperlukan adalah 2000, dari 5,5 juta penduduk. Seperti pada Pemilu 2004 yl juga, para bakal calon (“balon”) ada yang memilih “jalan mendaki” dan ada yang “jalan menurun.” Kebanyakan memilih jalan menurun. Bagi yang memilih jalan menurun, Tim Sukses mengumpulkan tanda tangan dan fotokopi praktis dengan cara membeli, atau halusnya dengan memberikan imbalan uang. Ada pula yang mensub-kontrak-kan, baik yang duduk ataupun yang tidak, di Tim Sukses. Sekian untuk pendukung dan sekian pula untuk pengumpul. Seolah-olah, itulah deal-nya. Melalui pengumpul, dari Tim Sukses, entah bagaimana caranya, imbalan diberikan kepada setiap yang memberikan fotokopi KTP dan menandatangani formulir isian dukungan. Ada istilah yang saya dengar, “alas tapak,” sebagai euphemisme bagi uang pelicin, balas jasa, bribe, atau apapun namanya itu, yang bervariasi dari 10 sampai 25 ribu per KTP. Itu kalau ketemu langsung dengan pemiliknya oleh tim sukses.
Jika diambilkan dari tumpukan fotokopi KTP yang sudah ada juga di kantor kelurahan/wali-nagari/kantor pemerintah lainnya, kantor swasta, partai, organisasi sosial, ormas, dsb, pembikinan tanda tangannya nanti ada pula cara sim-salabim-nya. Makanya ada yang menyerahkan sampai 5-6 ribu fotokopi KTP untuk 2 ribu yang diperlukan, sementara yang dirijek, ada ribuan pula dari satu balon saja.
Sukar untuk membayangkan, sampai di sana betul rupa-nya yang namanya permainan demokrasi itu.
Saya sendiri memilih “jalan mendaki,” sehingga oleh pers saya dinyatakan sebagai kelompok kekecualian (3, termasuk saya, dari 40-an balon) yang memilih “jalan mendaki,” yang dikatakan relatif bersih itu. Dari awal-awal sudah saya pesan-kan pada Tim Sukses saya, tidak ada main duit. Do it, tanpa duit. Dapat, syukur alhamdu lillah, tidak dapat, tidak masalah. Tim Sukses, bagaimanapun, dibekali dengan belanja transpor-tasi, makan, dsb, dalam bertugas, ke manapun di Sumbar, sambil juga pulang kampung. Dan tidak ada imbalan apapun. Sebagaimana saya, merekapun harus meniatkannya sebagai ibadah yang ganjarannya tidak di dunia ini, tapi di surga nanti. Dan semua mereka, seperti pada Pemilu 2004 juga, hampir tanpa kecuali, adalah para mahasiswa yang bersimpati kepada saya, dan yang tahu siapa saya, bagaimana saya, dalam berjuang menegakkan yang hak, selama ini.

V
Saya tidak dapat kabar bagaimana kawan saya yang dua lagi, Irman Gusman dan Afdal, menangani masalah yang sama dalam rangka pengumpulan tanda-tangan dan fotokopi KTP yang 2.000 itu. Akan menarik tentunya jika kita juga men-dengar pengalaman masing-masing dalam menangani masalah yang sama itu. Juga bagaimana dengan para calon lain-lainnya yang tentunya juga sarat dengan cerita pengalaman masing-masing.
Karena yang saya tempuh adalah “jalan mendaki” maka pengumpulan tanda tangan dan fotokopi KTP tidaklah segampang kalau kita memilih jalan menurun. Tapi ada saja orang atau kelompok orang di desa-desa dan di kota-kota di Sumbar yang mau mendukung, terutama mereka yang sudah tahu atau pernah dengar nama ‘mochtar naim’ itu.
Sejauh ini, masih satu lagi tahap verifikasi yang harus dilalui yang dilakukan oleh tim KPU dari pusat sampai balon-balon yang lolos dari saringan dinyatakan sebagai calon resmi. Waktu pengumuman balon menjadi calon yang resmi konon baru Oktober nanti. Masih ada sekian bulan lagi sampai Pemilu, April 2009 yad. ***

0 Responses to “LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: