KORUPSI DI DAERAH

Disampaikan sebagai Pengantar dari
“Workshop Sistem Integritas Publik yang Terintegrasi
dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,”
Kerjasama PAH I DPD-RI dan Pemda Provinsi Papua,
7 s/d 8 November 2007,
di Jayapura, Papua

I

KORUPSI terjadi tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Akar dari penyebabnya adalah kolusi dari dua kepentingan yang saling bertemu dan bekerjasama dalam menggerogoti keuangan negara. Kedua kelompok kepentingan itu adalah, satu, penguasa negara, dan dua, pengu-saha ekonomi dan perdagangan.
Kolusi antara kedua kelompok kepentingan ini, di Indo-nesia, tidak hanya sekarang saja, tetapi telah berjalan sejak ber-abad yang lalu, sejak masa pra-kolonial lagi, dan telah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari sejarah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, di mana penguasa negara menye-rahkan urusan ekonomi dan perdagangan kepada pihak ketiga yang umumnya bukan pribumi.
Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah yang bercorak kerajaan yang bersifat absolut dan berorientasi sentripetal, yang dalam filosofi kenegaraannya menganggap bahwa kegi-atan ekonomi dan perdagangan adalah sesuatu yang kasar dan tidak pantas (ora ilok) dilakukan oleh pihak penguasa yang orientasi kehidupannya adalah pada sesuatu yang luhur dan halus. Dalam aura kekuasaan kratonan biasanya juga menyatu antara yang profan dan yang sakral, yang fungsinya bukan hanya sebagai “ratu” (raja) tetapi juga “pendita.” Konsep pandita-ratu inilah yang menyebabkan kekuasaan raja tanpa batas, yang selain memiliki kerajaan juga tanah dan harta kekayaan negara di samping juga rakyat yang diperlakukan sebagai “kawula” atau abdi negara.
Karenanya kolusi antara kedua kelompok kepentingan ini logis terjadi, di mana yang satu adalah pemegang kekuasaan politik yang pribumi dan yang satu lagi pemegang kekuasaan ekonomi yang non-pribumi (India, Arab, Cina) yang kedua kelompok bersangkutan bersifat saling membutuhkan dan karenanya saling bekerjasama.
Daerah-daerah di mana masyarakat dan struktur sosialnya tidak beraja-raja dalam pengertian yang absolut dan sentripetal itu, tetapi tribal bersuku-suku, korupsi nyaris tidak dikenal. Kegiatan apapun dilakukan secara bersama-sama, dan tidak ada yang namanya milik sendiri tetapi milik bersama secara komunal. Yang ditekankan adalah kebersamaan, dan keber-samaan dalam keadilan. Dalam pembahagian dari hasil yang didapatkan yang ditekankan selalu adalah pada keadilan dalam kebersamaan itu. Namun karena sifatnya yang tribal bersuku-suku itu, kehidupan yang bersifat komunal dan egaliter itu hanya berlaku ke dalam sesama anggota suku, sementara keluar, apapun, dilihat sebagai ancaman. Perang suku, oleh karena itu, biasa terjadi, yang ketika benar-benar terjadi, diselesaikan secara adat melalui upacara-upacara yang bersifat ritualistik itu.

II
Dengan kemerdekaan, dan yang sistem kekuasaannya kemudian kembali berinvolusi kepada sistem semula yang kekuasaannya bersifat terpusat, sentripetal, totaliter dan abso-lut itu, gejala kolusi untuk tujuan saling memanfaatkan pun kembali terjadi. Di zaman “demokrasi terpimpin” di bawah Sukarno, yang dimulai dengan dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959, yang dalam kenyataan adalah pengambil-alihan kekuasaan secara absolut, totaliter dan sen-tralistik seperti di masa pra-kolonial itu, kesempatan berkolusi dengan pihak pengusaha ekonomi dan perdagangan, bagai-manapun, belum terjadi.
Yang terjadi bahkan sebaliknya. Gerak para pengusaha non-pri bahkan dibatasi sampai di tingkat kabupaten saja, sementara ke bawahnya dilakukan oleh para pengusaha kecil pribumi untuk membek-ap konsep proletar-marhaenisme dari penguasa tunggal Sukarno yang juga gandrung dengan konsep Marxisme tetapi yang juga menggabungkannya dengan konsep Islamisme, sosialisme dan nasionalisme-marhaenisme secara sinkretik itu. Sinkretisme yang merupakan ideologi gado-gado ini secara sempurna dituangkan oleh Sukarno dalam ajaran Pancasilanya.
Sukarno, bagaimanapun, keburu jatuh, dan dijatuhkan oleh kekuatan militer yang ingin berkuasa. Rebut-merebut kekuasaan dalam sistem politik yang berorientasi kekuasaan secara absolut, totaliter dan sentripetal ini adalah permainan politik yang biasa terjadi dan yang telah “menghiasi” lembaran sejarah Indonesia yang telah panjang ke masa lalu itu. Dan sejarah kerajaan-kerajaan yang bersifat absolut dan sentripetal di Indonesia ini adalah juga sejarah pergolakan dan perta-rungan dalam perebutan kekuasaan yang tidak pernah henti-hentinya, baik yang sifatnya internal ke dalam maupun keluar antar kerajaan-kerajaan yang berseteru dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan di Nusantara ini. Sejarah Majapahit dan Mataram dari abad ke 8 sampai ke 16 pada hakekatnya adalah sejarah perebutan kekuasaan yang silih berganti yang dibumbui dengan intrik-intrik istana dan ekspansi ke mana-mana di Nusantara ini. Apa yang terjadi sekarang, sesungguhnya adalah pengulangan sejarah dengan tema dan ritma yang sama. Sejarah berulang! L’histoire se repete. Karena struktur dan sistemnya sama, tidak ada yang berubah secara signifikan.
Era Sukarno berganti dengan era Suharto dengan masa kekuasaan yang relatif panjang (32 tahun, 1967-1998) di mana kolusi antara para penguasa pribumi dan pengusaha non-pribumi berjalan bagaikan di jalan tol tanpa halangan. Sistem ekonomi dualistik yang telah ada sejak zaman kolonial ber-lanjut terus tanpa perubahan struktural yang berarti. Di satu sisi, ekonomi moderen dengan sistem liberal-kapitalistik diku-asai oleh negara dengan payung etatisme dan militerisme yang berkolusi dengan kelompok pengusaha non-pribumi yang menguasi praktis seluruh jalur ekonomi dan perdagangan, dari hulu sampai ke hilir. Sementara di sisi yang lain, negara membiarkan rakyat tetap berada pada sistem ekonomi tradi-sional, informal, agraris dan rural. Jurang yang memisah antara kelompok penguasa yang berkolusi dengan pengusaha yang berjumlah sedikit (di bawah 10 %) ternganga lebar dengan rakyat kebanyakan (di atas 90 %) yang tetap terbelit dengan budaya kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
Era Reformasi yang sedang kita lalui sekarang ini adalah juga sebuah diaspora yang tidak jelas ke mana mau melangkah dan apa sasaran-sasaran yang ingin hendak dicapai. Sementara kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) jalan terus.

III

Sekarang, kendati otonomi telah diberikan kepada dae-rah-daerah, dan daerah-daerah bagaimanapun memiliki kebera-gaman latar-belakang budaya yang berbeda-beda, gejala korup-si yang diakibatkan oleh kolusi antara kelompok penguasa dan pengusaha itu, jalan terus; malah dalam skala yang lebih luas dan lebih besar, sehingga Indonesia sekarang masuk dalam kelompok “negara terkorup” di dunia.
Gejala korupsi yang dahulu terpusat di ibukota negara, Jakarta, sekarang menjalar ke ibukota-ibukota provinsi dan bahkan kabupaten dan kota, di seluruh Indonesia. Tak ada satu daerah di Indonesia ini yang bisa membusungkan dada bahwa mereka tak terkena oleh virus korupsi itu. Korupsi bagaikan virus telah menjalar ke seluruh batang tubuh negara ini, dan masuk ke dalam sistem, bahkan menjadi bahagian dari sistem itu sendiri. Daerah-daerah yang tadinya memiliki filo-sofi hidup dan sistem sosial yang egaliter, komunal dan bahkan demokratis, semua menjadi tak berdaya karena sistem yang berlaku bukan lagi yang muncul dari daerah itu sendiri tetapi tularan dari sistem yang datang dari pusat dan yang berlaku secara nasional.
Di saat seperti itulah kita sekarang membicarakan dan membahas masalah korupsi di bahagian terujung dari Indo-nesia, yang bernama Bumi Papua itu. Karena daerah ini ikut terseret ke dalam birokrasi yang berlaku secara nasional dan yang tingkat korupsinya termasuk yang cukup mengerikan, mau tak mau, bagaimanapun, kita memerlukan kejujuran dan keterbukaan dalam membedah permasalahannya, agar kita bi-sa, seperti di negara tetangga dekat kita, Australia, menemukan jalan keluarnya secara bersama-sama dan secara tuntas-menye-luruh.
Tujuan workshop kita di Jayapura ini adalah itu. Siapa tahu, dengan bersama-sama kita bisa mencari jalan keluarnya, dan meniru serta mencontoh cara dan langkah yang diambil oleh negara-negara tetangga kita, Australia, Singapura, Malay-sia, Thailand, Laos, Vietnam, Cina, Korea, Jepang, dsb, yang mereka rata-rata berhasil dalam mengatasi dan membasmi penyakit dan virus korupsi ini. Yang diperlukan kelihatannya adalah tekad bulat kita dalam memerangi korupsi itu dengan cara-cara yang dicontohkan oleh negara-negara tetangga kita itu. Kita mengharapkan ada kerjasama berkelanjutan dengan Australia dan negara-negara tetangga lainnya itu dalam mengi-kis korupsi di bumi tanah-air ini, khususnya di Papua ini. Kira-nya Papua bisa dijadikan suri tauladan dalam upaya memerangi korupsi itu.
Workshop kita dalam dua hari ini menjadi penting artinya karena kita tidak ingin berlarut-larut terjebak dalam penyakit yang bisa mematikan ini. Kami mengharapkan agar setiap peserta dari kalangan dan instansi yang berbeda-beda turut urun informasi dan urun pendapat dalam rangka mencari penyebab dan sekaligus jalan keluarnya. ***

0 Responses to “KORUPSI DI DAERAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: