Keynote Speech pada Lokakarya tentang “PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MENYANGKUT STATUS DAN KEDUDUKAN DPRD”

Kerjasama UNDP PRIDE dengan Setjen DPD-RI
24 Desember 2007, di Hotel Pangeran Beach, Padang

Sdr-sdr Hadirin yang saya muliakan,
Assalamu’alaikum w.w.

SEDIANYA yang akan memberikan keynote speech
dalam Lokakarya ini dan sekaligus membukanya
adalah Sdr Irman Gusman, Wakil Ketua DPD-RI,
yang kebetulan berasal dari Sumatera Barat.
Tetapi karena beliau berhalangan, mendampingi Presiden SBY dalam kunjungannya ke salah satu daerah di Indonesia ini,
saya yang diminta untuk menggantikannya.
Biasanya yang menggantikan tentulah tidak sebaik,
apalagi setenar, seperti yang digantikan.
Tapi biarlah, karena tugas juga terpikul ke pundak saya
selaku anggota DPD RI dari Sumbar, saya sanggupi.
Kebetulan di DPD-RI saya mengambil bidang PAH I
yang kebetulan menyangkut mengenai masalah
otonomi daerah,
di mana masalah yang kita angkatkan di Lokakarya ini
langsung terkait dengan itu.

Sayapun juga belum sempat membaca hasil telaahan assessment mengenai topik yang diangkatkan dalam Lokakarya ini,
yaitu mengenai “Peraturan Perundang-undangan
dalam Kerangka Otonomi Daerah
menyangkut Status dan Kedudukan DPRD.”
Sebentar lagi narasumber kita, Sdr Refly Harun,
yang sehari-hari adalah Staf Ahli Mahkamah Konstitusi RI,
akan memaparkan kepada kita pokok-pokok permasalahannya
serta alternatif-alternatif jalan keluarnya.

Seperti yang dijelaskan kepada kita dalam Kerangka Acuan
Kegiatan Lokakarya ini,
draft awal dari asesmen mengenai topik ini
telah dipresentasikan sebelumnya
dalam sebuah Focus Group Discussion, 21 Nov 2007 yl,
dengan beberapa pakar dan anggota DPD-RI, di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD tsb,
sebagai dijelaskan,
akan menjadi bahan masukan bagi Setjen DPD-RI
yang sekarang sedang menyiapkan pembentukan
sebuah Law Center yang nanti akan menjadi
pusat kajian hukum dan perundang-undangan
dalam memperlancar tugas-tugas legislatif DPD-RI
dalam mengemban tugas-tugas kedaerahannya.
Dengan kehadiran DPD-RI ini sekarang telah ada
lembaga legislatif setingkat DPR-RI
yang khusus memikirkan dan merancang perundang-undangan
yang berkaitan dengan masalah kedaerahan.

Sekarang, Lokakarya untuk melakukan asesmen selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan pusat
menyangkut status DPRD ini
dibawa berganjur ke ranah Minang di Padang ini
karena studi kasusnya juga dilakukan di Sumbar ini.
Tujuannya selain mensosialisasikan hasil asesmen
kepada anggota-anggota DPD-RI dari Sumbar
beserta anggota-anggota dan Sekwan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota,
berikut kalangan Perguruan Tinggi dan LSM
serta media publik di Sumbar ini,
juga untuk mendapatkan feed back
bagi penyempurnaan draft asesmen ini.

Kita dalam kaitan itu di DPD-RI sedang menyiapkan
usul perubahan terhadap UU No 32 tahun 2004
mengenai pemerintahan daerah
sebagai pengganti UU No 28 th 1998 sebelumnya,
di mana status, fungsi dan peranan DPRD
juga diatur di dalamnya.
Sendirinya hasil telaahan asesmen ini
akan sangat penting dan krusial artinya
dalam rangka penyiapan RUU tersendiri
yang berkaitan dengan pemerintahan daerah,
yang juga mencakup status, fungsi, dan peranan DPRD itu.

Kita merasa perlu UU No 32/2004 ini dirubah lagi
untuk dibagi menjadi tiga UU yang terpisah,
yaitu, satu, mengenai pemerintahan daerah,
di mana status, fungsi dan peranan DPRD
termasuk di dalamnya;
dua, mengenai pilkada;
dan tiga, mengenai pemerintahan desa
dan yang setingkat dengan desa,
seperti nagari di Sumatera Barat ini.

Dengan membaginya ke dalam tiga UU yang terpisah ini
perhatian kita menjadi lebih fokus
dan kesemuanya dilihat sebagai lebih proporsional,
di samping juga ingin mengembalikan semangat otonomi itu
ke daerah,
yang dengan UU No 32/2004 itu kelihatannya
sudah melenceng dan kembali menjurus ke arah resentralisasi.

Otonomi daerah dalam tahap perkembangan kenegaraan
sekarang ini
kelihatannya sudah merupakan conditio sine qua non,
yang tanpa otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah
tak terbayangkan bagaimana mengelola negara kepulauan
yang terbesar di dunia ini
— dengan luas dan jumlah penduduk nomor empat terbesar
di dunia,
dan dengan berjibun permasalahan
yang tak kalah kompleksnya –,
secara lebih efektif dan lebih efisien, ke masa depan.

Kita melihat UU No 32/2004 ini sebagai setback,
bukan gerak maju, bagi kepentingan daerah
di mana otonomi seperti yang diberikan pada UU No 28/1998
ditarik kembali dan dipool hanya ke kabupaten/kota.
Otonomi untuk provinsi ditarik kembali
sehingga pemerintahan provinsi hanya menjadi
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,
sementara otonomi untuk desa menjadi kabur
dan tak jelas kedudukannya.
Pada hal, bukankah daerah pertama-tama dikenal
dari kesatuan provinsinya,
karena ikatan primordial di masa lalu
secara adat dan sosial-budaya,
baru kabupaten/kota dst.

Sebaliknya wewenang pusat menjadi lebih kuat
karena departemen-departemen bisa leluasa
membikin permen-permen, PP, atau apapun,
sehingga yang terjadi adalah kecenderungan ke arah resentralisasi kekuasaan kembali ke pusat.
Apalagi karena hal-hal yang kembali diatur oleh pusat
adalah aset-aset negara yang ada di daerah yang tadinya daerah, melalui otonomi yang diberikan,
dapat mengaturnya untuk juga bagi kepentingan daerah.
Yang terlihat adalah kegamangan pusat
terhadap daerah-daerah,
dan keengganan untuk berbagi rasa dan berbagi rezeki
dengan daerah.
Pada hal, dua per tiga dari aset negara dari daerah
hasilnya dibawa ke pusat,
dan hanya sepertiga yang tinggal untuk daerah
di seluruh Indonesia.

Kekurang-percayaan pusat kepada daerah ini
tentu saja sebagian karena kecerobohan daerah sendiri,
karena penyakit-penyakit yang ada selama ini di pusat,
sekarang juga menjalar ke daerah.
Istilah “maling” dan “negara maling”
seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik
Syafii Maarif dkk,
sekarang tidak hanya ditujukan kepada pejabat
dan bahkan pemerintahan itu sendiri, di pusat,
tetapi tidak kurangnya juga di daerah-daerah.
Sementara yang dimaksud dengan “pemerintahan” itu
adalah juga DPR dan DPRD,
di samping eksekutif dan yudikatif di semua tingkat
di seluruh Indonesia.
DPD, bagaimanapun, sejauh ini belum terlibat,
atau belum kebagian, karena tidak memiliki shared authority
dengan DPR.
Semua digerogoti, sehingga “kleptokrasi” menjadi jargon
yang lekat dengan birokrasi di Indonesia ini,
yang oleh dunia,
Indonesia telah dicap sebagai anggota klub negara terkorup
di dunia.

Sumber dari semua ini, menurut saya,
berpunca kepada tiga hal.
Pertama karena galaunya pemahaman terhadap demokrasi
dan otonomi di Indonesia,
yang sebelumnya, selama ini,
kita praktis tidak mengenal budaya demokrasi
dengan turunannya otonomi dsb itu.
Yang dikenal hanyalah feodalisme
dengan kekuasaan raja yang absolut yang sifatnya adalah juga nepotik dan sekaligus despotik. (Harry Benda).
Praktek-praktek yang berlaku di zaman Orde Lama
dan Orde Baru
cukup menjelaskan kepada kita
betapa gejala involusionisme
kembali ke kebudayaan lama nenek moyang itu
berlaku selama hampir 40 tahun dari usia republik ini.
Sekarangpun, dengan penekanan kepada jargon NKRI,
bukan NRI, menunjukkan arah involusionistik yang sama.

Dengan bermantelkan demokrasi dan otonomi
sebagai ciri dari negara moderen itu,
feodalisme seperti yang berlaku di masa lalu itu
hidup dan dihidupkan kembali,
sehingga dalam praktek yang bersua
orang tidak lagi sama di muka hukum,
tetapi berbeda menurut status, kepangkatan dan senioritasnya.
Yang menonjol lalu adalah kekebalan hukum bagi yang di atas,
yang makin ke atas makin tidak disentuh hukum.
Contoh kecil saja, bagaimana mobil voorrijder
yang mengiring para pembesar di belakangnya
— termasuk anggota-anggota terhormat DPR dan DPD
tiap kali ke daerah –
menyeruak dengan kecepatan tinggi
di jalan yang padat dengan lalu-lintas
dan menyerbu begitu saja di perempatan jalan
kendati lampu sedang merah.
Begitu di jalanan, begitu pula dalam kenyataan sesungguhnya
dalam bernegara,
di mana para pembesar memiliki kekebalan-kekebalan hukum.
Dan para pembesar ini ada di bidang eksekutif, legislatif
dan yudikatif.

Dua, adalah yang terakhir itu.
Yakni, NKRI kita sekarang ini
tidak memiliki filosofi kenegaraan
di mana antara ketiga lembaga negara:
eksekutif, legislatif dan yudikatif,
tidak memiliki pembagian kekuasaan yang terpisah
dan saling kontrol serta berimbang (checks and balances)
seperti dalam prinsip trias politica
dengan demokrasi yang berlaku di dunia Barat.
Semua di Indonesia ini dihimpun dalam istilah “pemerintahan” untuk dibedakan dengan “pemerintah” (tanpa akhiran an)
yang adalah eksekutif.
Lalu untuk pembungainya,
di daerah diciptakan lembaga gabungan elitis
yang namanya “muspida,”
di mana semua unsur pemerintahan eksekutif, legislatif
dan yudikatif duduk di anjungan
dalam lembaga konsorsium bersama itu.

Ketiadaan pembagian wewenang yang jelas
antara ketiga lembaga negara inilah
yang memicu terjadinya korupsi berjemaah,
bim salabim pemark-upan angka-angka anggaran dan pembiayaan, kolusi TST dewan dan eksekutif dan pihak swasta
yang bekerjasama dalam menggerogoti kekayaan negara ini.
Akibat logisnya tidak lain dari ekonomi biaya tinggi
sehingga jangankan dengan Malaysia,
dengan Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya
yang tadinya terbelakang,
Indonesia kalah bersaing di pasar dunia
dalam memacu ekspor – dan karenanya juga kalah pamor,
apalagi setelah dicap sebagai negara termasuk terkorup
di dunia.

Jelas masalah Indonesia tidak sesederhana
masalah status DPRDnya saja,
karena semua tali-temali, intertwined;
ya filosofinya, ya sistemnya, ya strukturnya, ya mekanismenya,
ya sisi manajerial dan teknis-operasionalnya,
dan tak kurangnya, ya akhlak dan disiplin bernegaranya. Bagaimanapun, di samping yang sifatnya overhauling,
turun mesin secara total,
juga penyehatan yang sifatnya sektoral-parsial
seperti dengan DPRD ini juga perlu dilakukan.
Inilah yang sebentar akan kita dengar
dari paparan narasumber kita,
bagaimana pula kiat dalam melakukan penyehatan
di bidang legislatif DPRD itu,
yang selama ini diacukan dari pusat,
bukan titik dari daerah sendiri.

Tiga, kaitannya dengan struktur dan sistem ekonomi kita
yang sampai saat ini sejak dari masa kolonial dahulu
masih saja dualistik dan polaristik sifatnya.
Dalam arti, bagian terbesar dari rakyat kita (di atas 90 %)
ternyata masih saja hidup dalam sistem ekonomi agraris, tradisional, rural, dan bahkan subsistensial
(dari tangan ke mulut),
bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan,
sementara di sisi yang lain bagian kecil dari penduduk
(di bawah 10 %), yang kebanyakan adalah juga non-pribumi, menguasai sistem ekonomi yang sifatnya moderen, industrial,
urban dan global,
dan meraup berbagai fasilitas dan kekayaan negara.
Begitu dahulu di zaman penjajahan,
dan begitu sekarang di zaman kemerdekaan ini.
Sebagai ilustrasi kecil saja, bagaimana tanah ulayat rakyat,
yang tadinya praktis seluas wilayah negara itu sendiri,
sekarang yang fisibel untuk digarap diambil alih
menjadi tanah negara,
untuk lalu diserahkan kepada para investor
luar dan dalam negeri
untuk disunglap dan digarap menjadi wilayah perkebunan, pertambangan, dsb, berskala besar.
Rakyat yang tadinya memiliki tanah ulayat itu
paling-paling menjadi buruh atau kuli
di atas bekas tanah ulayatnya, atau hanya melongo gigit jari.
Bahkan tragisnya, mereka diperlakukan sebagai pencuri
ketika mereka mengambil kayu di atas tanah ulayatnya itu
untuk keperluan mereka yang mendesak,
seperti untuk bikin rumah, perahu,
ataupun hanya sekadar kayu bakar.
Tragisnya lagi, sekali tanah ulayat itu dikonversikan
menjadi tanah negara,
statusnya tidak pula bisa dikembalikan menjadi tanah ulayat manakala tanah itu sudah habis masa pakai HGUnya.

Inilah tiga hal mendasar yang belum terperenai sampai saat ini.
Dan ini masalah besar kita secara bernegara ke masa depan.
Dalam melakukan asesmen terhadap status DPRD ini
seyogyanya latar belakang fundamental
yang saya kemukakan itu
turut menjadi discourse dalam penggarisan
alternatif jalan keluarnya.

Sementara itu, sensitif akan kebutuhan masa depan Indonesia,
kita telah melangkah satu langkah ke depan
dalam merombak sistem dan struktur parlementer kita,
yang tadinya adalah unikameral,
dan yang sekarang menuju ke arah yang bikameral.
Namun inilah permasalahannya.
Satu kaki sudah melangkah maju ke depan,
tetapi kaki yang lain masih tertinggal di belakang
di dunia lama kita.
Pikiran konservatif yang masih berorientasi ke belakang
ke masa lalu
ternyata masih dominan di kalangan para politisi
yang duduk di dewan di DPR, dan di eksekutif pun.
Inisiatif yang diambil oleh DPD
untuk mengajukan amandemen terhadap pasal atau pasal-pasal
yang berkaitan dengan fungsi dan peranan DPD
dalam konstitusi UUD1945, dalam rangka penguatan,
untuk dijadikan agenda saja dengan 1/3 jumlah suara di MPR
tidak lewat.
Apalagi untuk membahas dan memutuskan perubahan itu
yang memerlukan 2/3 suara
dan separoh tambah satu masing-masingnya.

Dengan telah tiga tahun bereksperimen dengan DPD ini
ternyata DPD tidak efektif dan bahkan sia-sia.
Besar pasak dari tiang sementara hasilnya kendati banyak
tapi tak berguna atau tak dipergunakan sebagaimana layaknya. Cerita tentang ini Anda yang ahli hukum ketata-negaraan
sudah tahu semua
sehingga saya tidak perlu mengulang-ulang kembali.
Anda sendiri bahkan termasuk yang kerja keras
bersama dengan DPD
untuk mendisain langkah-langkah ke arah perubahan itu.

Rasanya kita sepakat, sebagaimana potensi-potensi
yang ada di daerah semua juga sepakat,
untuk terus melakukan penerobosan ini
dalam rangka menegakkan sistem bikameral yang lebih serasi
bagi masa depan Indonesia itu,
yang basisnya adalah pembangunan menyeluruh dan merata
di daerah di seluruh Indonesia ini.

Demikianlah, Sdr-sdr. Jika direntang mau panjang,
dipuntal saja sekadar yang diperlukan.

Mari secara bersama-sama kita membuka Lokakarya ini
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanir Rahim.
Semoga Allah swt meridhai dan memberkatinya, amin. ***

0 Responses to “Keynote Speech pada Lokakarya tentang “PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH MENYANGKUT STATUS DAN KEDUDUKAN DPRD””



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: