INDONESIA BERSYARIAH

Disampaikan pada Diskusi Panel
“Sistem Pemerintahan Indonesia Bersyari’at”
Kongres Majelis Mujahidin III
Yogyakarta, 9 Agustus 2008

I

IDEALNYA, di sebuah negara di mana mayoritas terbesar dari penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia ini, maka negara itu sewajarnya adalah negara Islam. Dilihat dari segi tatakrama demokrasi sekalipun, wajar kalau Indonesia adalah negara Islam. Salah satu dari asas demokrasi adalah seperti yang diungkapkan dalam motto kristiani: “Fox populi fox Dei.” Suara rakyat adalah suara Tuhan. Apalagi jika dilihat dari segi kaidah maupun akidah Islam, Islam tidak mengenal ada-nya konsep pemisahan antara “church and state,” seperti dalam agama Kristen. Islam melihat akan kehidupan dunia dan akhirat serta agama dan kebudayaan sebagai sebuah totalitas yang integral (kaffah) yang tidak bisa dipisahkan – walau secara fungsional bisa dikelompokkan. Belum lagi jika juga disam-bungkan dengan konsep: “Islam adalah rahmat bagi sekalian alam” (rahmatan lil ‘alamin), dan “tugas hidup seorang muslim tidak lain dari menghambakan diri kepada Allah semata,” seperti yang tiap kali diucapkan dalam shalat yang lima waktu itu (Inna shalāti wa nusukī wa maĥyāya wa mamātī lillāhi rabbil ‘ālamīn).
Namun di Indonesia hal itu tidak terjadi. Kendati 80 % lebih dari penduduknya beragama Islam, hanya sebahagian saja dari mereka yang menginginkan tegaknya negara Islam. Yang lain, sudah merasa puas dengan negara “bukan-bukan,” yang secara berseloroh artinya, bukan sekuler, dan bukan pula religius, seperti yang katanya termaknai dalam semangat Pan-casila itu. Tidak kurang dari tokoh-tokoh dedengkot NU dan Muhammadiyah sendiri yang mengatakan bahwa asas negara Pancasila adalah final dan tidak boleh ada perubahan lagi.
Ketika Konstituante di Bandung di tahun 1950-an gagal mendudukkan dasar negara, Islam atau Pancasila, Sukarno lalu mengambil alih dan mengembalikannya ke UUD 1945 dan menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup dengan kekuasaan yang absolut. Ketika MPR RI di zaman Reformasi ini kembali membicarakan mana-mana dari pasal-pasal dari UUD 1945 itu yang perlu dirubah, pun juga tidak didapat kesepakatan mengenai pelaksanaan Jakarta Charter, yaitu ke-wajiban bagi ummat Islam untuk melaksanakan syariat agama-nya. Ketika itu hanya ada dua partai Islam yang memper-juangkannya, sementara yang lainnya ikut menolak bersama partai-partai nasional-sekuler lainnya. Ada pula partai anak-muda Islam progresif yang tadinya ikut menolak tetapi kemu-dian memperlunaknya dengan rumusan: “… dengan kewajiban melaksanakan syariat agamanya masing-masing.” Pada hal semua orang tahu bahwa konsep “separation of church and state” telah dianut oleh agama Kristen sejak zaman reformasi di Eropah dulu, yang sendirinya rumusan seperti itu tidak mungkin berlaku bagi penganut agama Kristen. Dan dari pergumulan politik di MPR RI itu tidak satupun dari partai Islam yang memperjuangkan negara berdasar Islam. Yang ada hanyalah memperjuangkan terlaksananya Jakarta Charter, yaitu “kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penganutnya.” Dan itupun hanya ada dua dari sekian banyak partai Islam lainnya, yaitu PPP dan PBB, yang memperjuangkannya, dan … gagal.

II
Sebenarnya di Indonesia ini, sebagaimana di kebanyakan negara di bagian dunia lainnya, selalu ada dua ‘sekolah berpikir’ (schools of thought) sekaitan dengan hubungan antara negara dan agama dalam konteks dunia kontemporer sekarang ini: satu yang sekuler dan dua yang religius. Namun di samping itu, ada pula sekolah yang ketiga yang justeru lebih dominan dalam budaya politik di Indonesia ini, yaitu sekolah berpikir yang ‘bukan-bukan’ itu tadi, bukan sekuler dan bukan pula religius, tapi kedua-duanya dengan bahasa yang ambigu dan abu-abu yang serba iya dan serba tidak itu. Ini yang dalam kamus filsafat sosial dikatakan sebagai “sinkretisme” sebagai lawan dari “sintetisme.”
Sinkretisme adalah penggabungan dari berbagai ide dan ideologi tanpa menyatu, dan masing-masing hidup secara koeksistensial dengan yang lainnya dengan bisa ambil-meng-ambil atau pengaruh-mempengaruhi antara satu dari yang lainnya. Sementara sintetisme adalah bersenyawanya berbagai ide dan ideologi menjadi satu kesatuan yang baru yang tidak boleh ada pertentangan mendasar antara satu sama lain, dengan menjadikan nilai suprem – dalam hal ini Islam untuk kasus kita — sebagai rujukan dasar. Sinkretisme dilambangkan dengan ungkapan Kejawen: “Sadaya agami sami kemawon,” se-mentara sintetisme dengan ungkapan Melayu: “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS-SBK).” Pancasila adalah contoh sempurna dari falsafah sinkretisme di mana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dinyatakan sebagai berlaku kepada semua agama, kendati memiliki dasar keperca-yaan yang tidak “Maha Esa” atau monotheistik samasekali sekalipun. Contoh ekstrimnya, Gus Dur ketika jadi Presiden mengesahkan Konghuchu atau Konfusionisme sebagai agama yang diakui oleh negara. Secara harfiah, dan per definisi, seestunya hanyalah Islam satu-satunya agama yang murni berdasarkan Ketuhanan YME seperti yang dinukilkan dalam Pancasila itu; tetapi karena Pancasila sifatnya adalah sinkretik maka agama Yang Bukan-Maha Esa pun diakui.
Di Indonesia kedua-duanya ini ada, yang kadang berse-belahan, dan kadang berhadap-hadapan, atau bahkan bersebe-rangan dan saling bentrokan. Kecenderungan yang berpaham sinkretik lebih tertumpu dan terpusat ke Jawa, sementara yang sintetik ke Luar Jawa. Yang bergumul lalu adalah pola budaya J dan M. J, Jawa, dan M, Melayu.
Pergumulan antara kedua pola budaya Nusantara ini sebenarnya sudah sejak semula jadi ada, karena lahir dari kan-dungan filosofis kedua budaya itu sendiri, yang orientasinya memang berbeda, yakni di mana yang satu sinkretis (men-dahulukan rasa) dan yang lain sintetis (mendahulukan priksa) itu. Pergumulan ini makin kentara dan dengan tingkat inten-sitas yang makin tinggi ketika keduanya diharuskan oleh seja-rah dan oleh peta geografi Nusantara sendiri untuk bertemu dan bersatu yang kemudian bermuara pada diproklamasikan-nya kemerdekaan Indonesia pada tgl 17 Agustus 1945 oleh Sukarno (yang J) dan Hatta (yang M).
Dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar negara, yang jabarannya ternukil dalam preambula UUD1945, maka pergumulan budaya antara yang berpola J dan yang berpola M itu bukan berhenti sampai di sana tetapi berkelanjutan. Soalnya karena secara konstitusional budaya J yang berpola sinkretik itu telah dikukuhkan menjadi filosofi dasar negara, sementara kenyataan lain memperlihatkan bahwa agama yang dominan dianut di Indonesia adalah Islam yang sifatnya adalah sintetik, dan bukan sinkretik. Andaikata penduduk muslim di Indonesia ini adalah minoritas, dan bukan mayoritas terbesar, seperti adanya sekarang, atau andaikata bukan Islam, tetapi agama lainnya yang cenderung sinkretis, yang dominan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, maka soalnya selesai sudah. Tidak ada masalah. Takkan mungkin, dan tidak logis, seperti di negara-negara yang mayoritas penduduknya Keristen, atau Hindu ataupun Budha, Islam dan ummat Islam memaksakan diri untuk menjadikan negara itu negara Islam.
Yang jadi soal, dan sekaligus dilema, adalah itu, yaitu, agama dari mayoritas penduduknya adalah Islam, sementara Islam bersifat kaffah, integral, sintetis dan tidak mengenal konsep pemisahan antara agama dan negara. Karenanya, pergumulan politik dan sekaligus sosial-budaya, ke depan di Indonesia ini akan terus berkelanjutan, selagi Islam dan ummat Islam masih merupakan mayoritas. Siapapun akan dapat men-duga dan melakukan prediksi ke depan, bahwa pergumulan ideologi politik dan sosial-budaya antara Islam dan Pancasila, dan antara muslim dengan non-muslim, dan tidak kurangnya, antara sesama muslim sendiri yang kubu budaya mereka berbeda atau terpecah antara yang berorientasi sinkretik dan sintetik itu tadi, akan berkelanjutan sampai ke ujung abad, dengan atau tanpa ada penyelesaian. Di negara-negara di luar negara-negara Arab di Asia, yang orientasi budayanya adalah sintetik, seperti di dunia Melayu di Nusantara ini, maka pengakuan akan Islam sebagai agama negara, dan kewajiban melaksanakan syariat Islam dikuatkan secara hukum negara, adalah sebuah konsekuensi logis, dan kenyataan ipso facto yang berbicara sendiri. Seperti kita lihat, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia serta Brunai, adalah negara-negara Islam di Asia yang orientasi budayanya sintetik, bukan sin-kretik.
Dari segi tinjauan sosiologi keagamaan ini, Indonesia mestinya adalah juga negara Islam, tetapi tidak, karena orien-tasi budaya sinkretisme dari segmen bangsa yang kebetulan sukubangsa Jawa yang dominan dan jumlah penduduknya terbesar dari suku-suku lainnya di Indonesia ini, mendominasi prilaku budaya politik di Indonesia ini. Sejak kemerdekaan ini hegemoni politik ada di tangan sukubangsa Jawa sembari pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, pendidikan dan kebu-dayaan ada di Jawa. Indonesia yang sedemikian luas ini, dari semula, diatur dari Jawa, dan berorientasi Jawa sentris dan sentripetal, bukan sentrifugal. Lugasnya, Indonesia adalah untuk Jawa, bukan Jawa untuk Indonesia. Semua fakta dan data statistik menunjukkan ini.
Dan dari segi tinjauan yang sama kita lalu melihat, bahwa pergumulan politik di Nusantara ini sesungguhnya bukan antara muslim dan non-muslim, karena ini ceta adanya, tetapi antara sesama muslim. Skisma antara sesama Islam ini adalah karena faktor orientasi budaya tadi, yang jauh sebelum Islam masuk di Jawa, budaya Jawa yang sinkretik dan sentripetal serta feodal tadi telah dominan dan mewarnai.
Setelah Islam masuk, bagaimanapun, orang Jawa pesi-siran membentuk sub-kultur sendiri yang kendati lebih kental Islamnya tetapi tidak bisa melepaskan diri dari orientasi budaya sinkretik yang sentripetal yang bagaimanapun tetap menjadi acuan pokok budaya mereka. Budaya santri di pesisiran maupun pedalaman Jawa tidak bisa melepaskan diri dari kultur besar budaya Jawa, yaitu sinkretisme itu, kendati Islam berorientasi sintetis. Kecenderungan involusioner balik ke asal ini diperlihatkan secara gamblang sekali oleh tokoh-tokoh dedengkot NU (pesisiran) dan Muhammadiyah (pedalaman) dalam manifesto-manisfesto politik yang mereka lontarkan sejak masa Orde Baru sampai ke Reformasi sekarang ini. Yang menonjol dari ucapan-ucapan mereka itu adalah warna sinkretisme dan pluralisme budaya itu.
Hanya saja, berbarengan dengan tekanan budaya global sekarang ini mereka pun banyak keluar dengan jargon-jargon budaya global itu, semisal budaya postmo, pluralisme, multi-kulturalisme, multiethnicity, toleransi budaya dan agama, dsb. Dan mereka, seperti kecenderungan para sekuler lainnya, tidak lagi memisahkan secara konsepsional mana yang aqidah mana yang muamalah, mana yang agama mana yang budaya, mana yang prinsip mana yang taktik dan strategi, mana yang Islam dan mana yang muslim. Semua dicampur-aduk. Yang mestinya dialamatkan kepada muslim sekarang juga dialamatkan kepada Islam, sehingga Islam yang dasarnya damaipun sekarang dika-caukan dengan praktek sekelompok muslim militan yang kare-na kewajiban membela diri atau memperjuangkan kemerdeka-an negerinya, dsb, dicap sebagai teroris, ekstremis, dsb, sehingga Islampun menjadi agama teroris dan ekstremis. Banyak dari pentolan politik di tanah air justeru dari kalangan Islam liberal sendiri yang ikut latah, yang kelihatannya, disadari atau tidak disadari, lalu menjadi antek-antek dari keinginan penguasa dunia yang secara a priori memang alergik terhadap Islam dan kebangkitan Islam, karena Islam diangggap sebagai tandingan baru sesudah hancurnya Uni Soviet yang komunis dari dalam.

III
Dalam arena pergumulan budaya politik antara yang sinkretik dan yang sintetik itu, berbarengan dengan makin menyembul dan mencuatnya peradaban (tsaqafah) baru dari kebangkitan dunia Islam setelah kejatuhan Uni Sovyet, di samping juga mulai menurunnya supremasi budaya Barat, di Eropah dan di Amerika, Islam mulai menggeliat dan mem-perlihatkan jati dirinya. Setelah gelombang tujuh abad pertama Islam muncul dan bersinar, lalu gelombang tujuh abad kedua redup dan terkapitulasi di bawah jajahan dunia Kristen, sekarang dunia Islam mulai memasuki gelombang tujuh abad ketiga yang tercerahkan kembali.
Sedikit yang menduga sebelumnya bahwa konsep ekono-mi syirkah non-ribawi dari Islam bisa diterima di mana-mana, di Barat sekalipun, dan tak terkecualinya di Indonesia ini sendiri. Ekonomi syirkah non-ribawi berpotensi untuk meng-hilangkan jurang yang lebar menganga antara yang miskin dan yang kaya yang pada dasarnya adalah akibat negatif dari sistem ekonomi kapitalistik yang bersifat eksploitatif dan ribawi. Juga konsep pelestarian alam yang terkait kepada konsep khalifatul-lah fir ardhi, di mana manusia diamanahkan untuk menjaga kelestarian alam dan makhluk Allah seluruhnya di muka bumi ini dengan julukan mulia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi. Belum pula konsep pendidikan Islam yang integral, yang memadu secara harmonis antara pendidikan intelektual, emosional dan spiritual. Apalagi konsep budaya politik yang islami yang tidak melihat politik sebagai alat pen-capaian yang kotor, untuk saling berlaga dan menghancurkan, tetapi adalah bahagian dari ibadah, yang dasar, cara dan tujuannya didasarkan kepada mu’āmalah ma’annās – berbuat baik kepada sesama manusia.
IV

Dengan munculnya kekuatan baru dari dunia Islam ini maka gelombang-gelombang perubahan pun terjadi yang sifatnya multilevel dan multifaceted. Bukan saja terjadi dialog dan kerjasama yang makin sering dan makin berbentuk di dunia Islam sendiri dengan program-program bersama ke depan, tetapi juga terjadi proses konsolidasi regional. Kecuali ada kerjasama dunia Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, agama, kebudayaan, dsb, juga ada kerja-sama-kerjasama yang sifatnya regional, termasuk yang sedang mencari bentuk sekarang ini, yaitu kerjasama Dunia Melayu-Dunia Islam.
Kalau kita bicara Dunia Melayu, maka yang dituju bukan hanya yang sifatnya spatial-geografik Nusantara atau Asia Tenggara, tetapi juga, dan terutama, kultural. Sudah pasti ber-sua jua mamangan adat: “Jauh mencari hindu, dekat mencari suku.” Dalam kaitan ini, sekat pemisah yang tadinya terletak di sepanjang Selat Melaka, nantinya akan berpindah ke Laut Jawa, sehingga dikotomi yang terbentuk bukan lagi antara Indonesia versus Malaysia, tetapi antara Melayu yang sintetis dengan Melayu yang sinkretis. Melayu yang sintetis termasuk Malaysia, Patani, Moro, Brunai dan Melayu Luar Jawa dalam satu kesatuan Dunia Melayu-Dunia Islam. Sementara Melayu yang sinkretis adalah Jawa. Orang Jawa sendiri biasanya tidak mengasosiasikan diri sebagai Melayu, walau secara etnografik Melayu, karena keterikatannya dengan budaya sinkretik, yang oleh Clifford Geertz malah diberi nama dengan “agama Jawa.”
Dunia Melayu yang sedang mencari bentuk itu, karena berorientasi sintetis, cantolan budaya suprem-nya adalah pada Islam, yang sekarang adalah faktor pemersatu dari seluruh dunia Islam. Sendirinya adagium ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) akan menjadi guiding prin-ciple dalam prilaku budaya di setiap aspek dan faset kehidupan di seantero dunia Melayu itu.
Gejala menarik yang kita amati sementara ini adalah, bukan saja sekat Selat Melaka telah menjadi jembatan peng-hubung antara kedua daerah Melayu: Indonesia dan Malaysia, tetapi juga, baik di Indonesia maupun di Malaysia sendiri, konsep budaya ABS-SBK makin umum dan makin luas diterima sampai ke daerah-daerah, dan secara sistemik dan sistematik masuk ke dalam paradigma sosial-budaya daerah-daerah di hampir semua daerah-daerah berbudaya Melayu yang sintetik, di Indonesia dan di Malaysia; malah juga di Brunei, Patani di Siam Selatan, dan Moro di Filipina Selatan.
Makin seringnya dialog-dialog di dunia Melayu yang sintetik di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara ini, melalui paradigma ABS-SBK ini maka ajaran dan praktek pelaksanaan syariah akan makin melembaga dan membudaya. Dari yang tadinya menjadi bagian dari adat, lama-lama juga masuk ke dalam hukum formal kenegaraan. Manakala di Malaysia dan Brunai memang negaranya sendiri sudah negara Islam, dan karenanya syariah sudah merupakan bagian yang integral dari hukum negara, maka daerah-daerah di dunia Melayu lainnya, notabene di Indonesia ini, cepat atau lambat akan menjadikan syariah sebagai bagian dari hukum formal, di daerah mereka masing-masing. Melalui penyisiran di atas peta saja, kita bisa mengurutkan telunjuk dan jari-jari lain kita, sejak dari Aceh ke Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, lalu ke Banten dan Jawa Barat, ke Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Gorontalo, Malut, NTB, semua daerah ini secara berangsur-angsur telah memasukkan bagian-bagian dari syariah Islam ke dalam hukum formal mereka. Rata-rata mereka mulai dengan “yang dilarang” dalam agama, seperti minuman keras, mabuk-mabuk, berjudi, berselingkuh, zina, pelacuran, pindah agama, dsb. Di banyak daerah di Indonesia ini para wanita dan anak-anak sekolah yang wanita digalakkan untuk berpakaian muslimah. Dan di banyak daerah pakaian muslimah sudah lebih dominan dari pakaian biasa, walau yang seronok mengikuti mode terkini dengan memperlihatkan bahagian dari auratnya (pusar, ketiak, belahan dada, bercelana pensil) di antara yang muda-muda juga ada, walau tak banyak, karena pengaruh global melalui media informasi dan komunikasi yang masuk sampai ke kamar-kamar pribadi.
Sambil lalu, di Sumbar, sekarang, seluruh pegawai negeri dan karyawan swasta yang muslimah, berjilbab. Anak-anak sekolah, dari SD ke SMA, yang wanita, diwajibkan berjilbab, sementara mayoritas terbesar dari mahasiswi juga berjilbab — sebuah pemandangan yang tidak pernah ada sebelumnya walau di ranah Minang sendiri. Dan kelompok gender pada gilirannya memasuki bidang-bidang usaha yang tadinya hanya digeluti oleh pria. Sekarang, bahkan, sedang dipersiapkan oleh Pemda Provinsi naskah pengikraran ABS-SBK sebagai bagian yang integral dari norma sosial-budaya sebagai pedoman dasar dari perilaku masyarakat. Sepertinya, Aceh Serambi Mekah telah menjadi contoh panutan untuk daerah-daerah Melayu lainnya. Proses efek domino dalam pelaksanaan syariah Islam ini di daerah-daerah Melayu kelihatannya sedang berlaku. Melalui peluang otonomi daerah yang didapatkan oleh daerah-daerah sekarang ini banyak dari peraturan-peraturan di daerah juga mengindahkan sisi-sisi yang selama ini diatur oleh syariah juga masuk ke dalam perda-perda daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Bagaimanapun, yang tetap akan menjadi ganjalan adalah skisma dan disorientasi dari ummat Islam sendiri yang tidak cukup punya keyakinan akan keampuhan dan kemampuan Islam dalam membimbing ummat ke jalan keselamatan. Mere-ka sejauh ini masih lebih terikat kepada budaya primordial mereka yag orientasinya lebih banyak menoleh ke belakang daripada ke depan. ***

0 Responses to “INDONESIA BERSYARIAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: