DPD-RI DI UJUNG TANDUK

Dimuat di Padang Ekspres
Juli 2007

SETELAH dua setengah tahun bereksperimen dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah di Pusat, yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Pasal 22D UUD1945, dan dalam UU Susduk, makin dirasakan betapa terbatasnya ruang gerak yang diberikan kepada lembaga legis-latif baru yang memikirkan masalah-masalah daerah, berse-belahan dengan DPR-RI, itu. Memang tidaklah meleset dari apa yang dikatakan oleh para akademisi di Universitas Andalas, Padang, bahwa DPD tidak ubahnya bagaikan “timun bung-kuk,” masuk tak genap keluar tak ganjil. DPD sejauh yang diatur oleh pasal 22 D UUD1945 dan UU Susduk itu tugasnya tak lebih dari sebagai “kacung-kacung” — kata kawan-kawan di Unand menambahkan — yang “dapat” mengajukan rancangan undang-undang, rekomendasi, dsb, tetapi yang pembahasan maupun keputusan-nya diambil dan ditentukan secara sepihak oleh DPR yang notabene jadi basis dari kekuatan partai-partai. Karenanya tidak satupun inisiatif legislatif yang diambil oleh DPD yang dapat diputus sendiri. Apalagi konstitusi sendiri (Pasal 20 UUD1945) secara gamblang menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” — sementara DPD, implikasinya, tidak.
Selama 2 setengah tahun ini sudah seratus usul rancang-an, rekomendasi, hasil pengawasan, dsb, yang ditelorkan oleh DPD dan semua disalurkan ke DPR. Tetapi yang DPD sendiri tidak tahu juntrungannya, apakah dibahas atau tidak, atau disapukan saja ke bawah tikar komisi persidangan di DPR. Dan kalaupun rancangan, rekomendasi, hasil pengawasan, dsb, yang diajukan ke DPR itu dijadikan sebagai bahan pertim-bangan, tidak pula disebut bahwa rancangan, rekomendasi, dsb, itu datang dari DPD. Dengan ketiadaan hak untuk membentuk, atau ikut membentuk, undang-undang ini, maka patut dipertanyakan apakah DPD itu sudah dapat dianggap sebagai lembaga legislatif dalam pengertian yang sesungguhnya bersebelahan dengan DPR dalam konteks bikameral, ataukah memang hanya sekadar “kacung-kacung” dari DPR belaka.
Adalah sia-sia rasanya memiliki sistem parlemen bikame-ral yang timpang seperti ini. Katanya bikameral tetapi nyatanya tidak. Sudahlah biayanya sangat besar (di atas 200 miliar ang-garan DPD per tahun dan lebih dari 1 triliun selama masa kerja 5 tahun), produk yang dihasilkan walau seratus sudah sampai sekarang tetapi hanya satu-dua yang dibahas dan diputuskan oleh DPR.
Karena DPD hanya semata kacung, dan timun bungkuk, yang tidak dibawa beria, apa lagi ikut memutus bersama-sama, walau masalahnya adalah mengenai masalah daerah sendiri, maka DPD dengan seluruh anggotanya akhirnya secara sebulat suara telah berketetapan hati untuk mengajukan usul aman-demen agar fungsi, peran dan status DPD ditingkatkan.
DPD ingin agar kedudukannya dalam konteks bikameral itu setara dengan DPR, ada checks and balancesnya, dan tugas khususnya adalah menangani masalah-masalah kelegislasian yang berkaitan dengan masalah daerah dalam rangka otonomi daerah sekarang ini, dan ingin mempercepat proses pemba-ngunan di daerah di samping ketimpangan antar daerah tidak menyolok, khususnya antara Jawa dan luar Jawa.
Jika perlu percayakanlah kepada DPD untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah legislatif kedaerahan di tingkat nasional sehingga ada pembagian kerja dengan DPR dan dengan eksekutif sekaligus. Jika tidak, jika semua masih harus dibawakan ke DPR untuk hal-hal yang menyangkut kedaerahan, maka tugas DPR akan menjadi menumpuk karena ada masukan tambahan dari DPD yang jumlahnya tidak sedikit, di samping dari eksekutif sendiri yang juga punya hak mengajukan usul rancangan undang-undang dan membahas-nya bersama DPR. Makin tahun maka makin banyaklah dan makin menumpuk tunggakan rancangan undang-undang, rekomendasi, dsb, yang tidak tergarap dan tak terselesaikan oleh DPR.
Usul amandemen tentang penguatan fungsi dan peranan DPD ini bisa saja didep oleh fraksi-fraksi yang merupakan suara partai di DPR, yang anggota-anggotanya bersama anggota-anggota DPD menjadi anggota MPR-RI. Bisa, seperti sekarang ini, mereka menarik kembali dukungan mereka untuk mengajukan amandemen atas usul DPD ini. Dan kalau pada akhir waktu yang ditetapkan oleh pimpinan MPR, 6 Agustus 2007 yad, jumlah yang mendukung kurang dari sepertiga, maka kandaslah usaha DPD untuk mengajukan amandemen itu. Dan kalaupun cukup atau lebih dari sepertiga, masih diper-lukan lagi dua pertiga jumlah anggota yang menghadiri sidang dan untuk mengambil keputusan diperlukan suara separoh tambah satu.
Semua ini bisa terjadi bisa tidak. Dan semua ini sangat tergantung kepada sikap politik yang diperlihatkan oleh fraksi-fraksi yang merupakan basis dari kekuatan partai-partai politik di DPR itu.
Jika ada saling pengertian dan mereka mendukung penga-juan amandemen DPD ke MPR, memenuhi kuorum sidang, dan mendukung gagasan amandemen DPD dengan dukungan minimal separoh tambah satu itu, maka selesailah satu perso-alan kenegaraan, sehingga ke depan tinggal menggalang kerja-sama dan saling pengertian yang lebih bermakna.
Jika tidak, kandas perjuangan DPD ini, maka berbagai kemungkinan bisa terjadi. Yang jelas, kalaupun DPD ini akan berlanjut, hubungan yang sudah kaku dan tegang seperti sekarang ini akan menjadi lebih kaku dan lebih tegang lagi, yang dampaknya bisa lebih parah lagi dan merembet ke mana-mana. Yang dihadang adalah kemelut politik yang berkepan-jangan. Yang berhadapan nanti bukan hanya DPR, yang menjadi basis partai-partai politik dan perlambang dari sentra-lisasi kekuasaan legislatif, dengan DPD yang juga jadi basis dari kekuatan daerah-daerah, dan perlambang dari desentra-lisasi dan otonomi daerah, tapi hubungan yang makin tegang antara pusat dan daerah.
Kalau ini sampai terjadi, siapa yang akan menanggung-kan? Sudahlah tadinya DPD dan daerah-daerah hanya berpikir dalam rangka konsolidasi otonomi daerah, dalam kerangka NKRI, sekarang bisa saja lain yang terjadi. Dari yang tadinya hanyalah sekadar memperkuat otonomi di daerah, sekarang bisa-bisa daerah-daerah lainnya mengikuti jejak langkah Aceh dan Papua, dan bisa-bisa pula merembet sampai ke tuntutan ke negara federal segala, yang tadinya tidak ada dalam kamus perjuangan DPD. Semua ini bisa-bisa dari situasi bola yang terkendali menjadi bola liar dan panas yang tak terkendali. Kalau ini sampai terjadi, habislah kita, dan habis NKRI ini. Negara ini menjadi tercabik-cabik, dan pupus segala yang diidamkan selama ini sebagai bernegara dalam kerangka NKRI itu. Sejarah bisa menorehkan apa saja yang bisa terjadi, apalagi dalam konteks Indonesia yang begini luas dengan penduduk yang begitu banyak dan yang latarbelakang sosio-kulutralnya begitu beragam dan begitu kompleks.
Dengan keberadaan DPD sekarang ini, masalahnya jelas dan sederhana. Dengan negara seluas dan sebesar ini, dan dengan penduduk sebanyak ini, yang berada dalam urutan kelima terbesar di dunia ini, kita tidak bisa lagi bertahan kepada sistem unikameral dan tersentralisasi seperti selama ini. Kita menciptakan sistem bikameral dengan membentuk DPD ini untuk mempermudah urusan pusat dan juga urusan daerah. Banyak hal melalui otonomi bisa diserahkan ke daerah-daerah, sehingga tugas dan tanggung-jawab pusat menjadi ringan. Mustahil semua hal masih harus ditanggulangi oleh pusat secara terpusat. Sebagian besar urusan daerah diserahkan ke daerah; dan tidak untuk ditarik pula kembali ke pusat, seperti kecenderungan resentralisasi melalui kebijakan sektoral yang terjadi sekarang ini.
Tugas DPD adalah untuk menfasilitasi dan mengkoor-dinasikan masalah-masalah kelegislasian di tingkat nasional yang berkaitan dengan masalah-masalah kedaerahan. Dan DPR mempercayakan itu kepada DPD sehingga tidak perlu pula DPR ikut-ikut mencikarauinya. Silahkan DPR menangani semua yang lain-lainnya. Dengan demikian antara DPR dan DPD ada pembagian kerja. Checks and balances bisa dilakukan dengan mengadakan joint sessions di MPR. Yang menjadi anggota MPR bukan lagi anggota-anggota DPR dan DPD seperti sekarang ini (Pasal 2 ayat (1) UUD1945), tetapi DPR dan DPD itu sendiri secara kelembagaan. Dengan demikian prinsip bikameral yang setara dan saling kontrol seperti di negara-negara yang menganut sistem bikameral lainnya bisa kita ciptakan. Ke arah itu agaknya kita secara bernegara menuju.
Sekarang ini para anggota DPD pada turun ke daerah masing-masing untuk memintakan dukungan daerah di sam-ping menjelaskan apa yang diinginkan dalam kerangka aman-demen kelima UUD1945 ini. Dukungan daerah seperti yang telah diperlihatkan oleh putusan-putusan secara positif dari asosiasi para gubernur dan para walikota se Indonesia itu secara formal tentu saja tidak akan lantas merubah komposisi dukungan fraksi partai-partai di DPR. Tetapi sikap positif yang mendukung DPD walau secara moral oleh unsur-unsur kekuatan di daerah itu secara psikologis akan berarti dan berdampak besar bagi pengambilan sikap politis dari partai-partai, karena bagaimanapun partai-partai juga memerlukan dukungan konstituen dan unsur-unsur lainnya di daerah-daerah, apalagi di ambang pemilu 2009 yang sudah makin mendekat ini.
Nasib DPD yang sekarang berada di ujung tanduk itu adalah tugas kita semua untuk menjadikannya menjadi ujung tombak bagi percepatan pembangunan di daerah dalam kerangka otonomi di NKRI tercinta ini. ***

0 Responses to “DPD-RI DI UJUNG TANDUK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: