UPAYA PEMBASMIAN KORUPSI DI NEGERI ENTAH-BERENTAH

JSR, No. 40, 20 Februari 2007

I

SEBUAH kunjungan studi telah dilakukan oleh 14 orang anggota DPD-RI ke negara bagian Queensland, Austra-lia, pada bulan Agustus 2006 yl. Kunjungan beberapa hari dari rombongan di bawah Wk Ketua DPD-RI Dr La Ode Ida ini disponsori oleh Ausaid dan Griffith Univ, Brisbane. Yang menjadi obyek studi adalah bagaimana pemerintahan Queensland telah berhasil menumpas korupsi yang sempat merebak bagaikan virus ke dalam sistem pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, di samping juga publik, terutama rekanan bisnis yang menjadi mitra dan pemasok keperluan logistik pemerintahan.
Ternyata pendekatan yang dipakai relatif sederhana, namun sistemik, sistematik dan menyeluruh. Ada tiga pende-katan yang dipakai. Satu, jelas melalui jalur hukum (judicial approach). Hukum yang telah cenderung disalah-gunakan dan disalah-tafsirkan diluruskan dan ditegakkan kembali tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu. Yang bersalah, siapapun, diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sistem kontrol diperketat dan sanksi diperberat. Tidak sedikit pejabat dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dicopot dan dipenjarakan setelah ketahuan korupsi.
Dua, dilakukan secara terpadu (integrated approach) sehing-ga semua dinas dan instansi dilibatkan dan berada dalam satu sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam pengentasan korupsi ini. Tidak ada satu dinas dan instansipun yang tidak terlibat, dan semua mengikuti cara dan pola yang sama dalam sistem pertanggung-jawaban akuntabilitas, terutama yang berkaitan dengan jalur keluar-masuk keuangan.
Tiga, dilakukan dengan pendekatan integritas (integrity approach), yakni dengan memberdayakan kembali nilai-nilai etik yang mengatur lalu-lintas hubungan inter-personal dan kelembagaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sistem nilai dan etik yang telah cenderung melonggar diperkuat dan ditegakkan kembali. Dalam hubungan kelem-bagaan dan inter-personal dalam usaha-usaha yang terkait ke dalam organisasi, asosiasi dan korporasi sejauh mungkin ditu-angkan secara tertulis, sehingga jelas apa yang boleh dan yang tidak boleh (do’s and don’ts) dan sendirinya bersifat kontraktual dan mengikat.
Selama lebih sepuluh tahun upaya penumpasan korupsi yang dilakukan secara sistemik dan sistematik serta menye-luruh ini terbukti efektif dan “mangkus” dan keadaan kembali normal. Hukum berjalan, kontrol dan sanksi berjalan, dan hubungan interpersonal dan kelembagaan yang dikendalikan melalui pendekatan integritas tadi juga jalan.
Secara berlebih-berkurang, pendekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Australia itu juga dilakukan oleh negara-negara yang tadinya juga terkena virus korupsi, di belahan dunia manapun, di Barat maupun di Timur. Jika di Australia dan di negara-negara demokratik lainnya di Barat penekanan-nya adalah pada ketiga pendekatan tadi, di Timur, seperti di Cina, di Singapura dan di Malaysia, ditambahkan lagi dengan pendekatan “keteladanan,” khususnya oleh pejabat-pejabat pengambil dan penentu kebijaksanaan di tingkat atas, baik di pusat maupun di daerah.
Sebagai contoh sederhana saja, di Cina, presidennya me-nyuruh membikinkan 99 keranda mayat, yang nomor satunya khusus disediakan untuk dia manakala dia yang melakukan korupsi itu. Di lapangan terbuka, mana-mana yang telah dibuktikan bersalah melakukan korupsi, ditembak di hadapan ribuan mata. Yang ditekankan adalah efek jeranya itu.
Di Singapura, yang sebenarnya lebih dahulu mempelo-pori upaya pembasmian korupsi tanpa tebang pilih ini, pende-katan suri-tauladan ini sangat ditekankan sekali. Lee Kuan Yu menurunkan gajinya, sementara yang lain dinaik-kan. Para pejabat dan pegawai pemerintah, dan termasuk dirinya sendiri, ke kantor hanya dengan kemeja putih lengan pendek tanpa dasi. Yang ditekankan adalah simplisiti, frugalitas, kesederha-naan. Kalau tidak ditunjukkan bahwa itulah yang rumah kedi-aman perdana menteri Lee Kuan Yu, tidak ada yang akan segera tahu, karena rumahnya biasa saja, sama dengan rumah tetangga lainnya, dan tanpa penjaga. Mobil dinasnya pun sudah ketinggalan tahun.
Kita juga ingat betapa cerita legendaris seorang khalifah ketika didatangi oleh anaknya di malam hari. Lampu yang meneranginya di waktu dia bekerja untuk negara itu dipadam-kannya, ketika anaknya mengatakan bahwa dia datang untuk urusan pribadi.
Artinya bahwa penumpasan korupsi itu haruslah dimulai oleh orang pertama – dari manapun kita melihatnya — dan dimulai dari diri sendiri. Gagal atau berhasilnya sebuah negara dalam menumpas korupsi itu akan ditentukan oleh sejumlah paradigma yang dikemukakan itu, di samping tentunya kemauan politik (political will) yang harus kuat dan bersungguh-sungguh.

II
Di Indonesia susahnya kita menerima warisan nenek-moyang berupa budaya feodalisme, paternalisme, otoritarianis-me, nepotisme dan bahkan despotisme, yang di zaman mo-deren yang serba terbuka dan demokratik ini justeru menjadi biang bagi maraknya korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan lainnya. Artinya, di samping sistem ketatalaksanaan yang moderen dan terbuka yang kita tiru dari dunia maju dalam bernegara dan berpemerintahan itu kitapun kembali berorien-tasi ke budaya masa lalu itu yang jelas-jelas anatemik dan bertentangan dengan tuntutan zaman moderen sekarang ini. Kita cenderung bersikap apologetik dan bahkan mengagung-agungkan budaya nenek moyang masa lalu itu yang dalam hal-hal seperti ini jelas-jelas sudah tidak payu lagi.
Di zaman pra-kolonial yang berkuasa adalah raja-raja pribumi di daerahnya masing-masing. Kerajaan-kerajaan ini bisa dibagi dua menurut orientasi kekuasaannya. Ada yang sentrifugal dan ada yang sentripetal. Yang sentrifugal, masya-rakatnya biasanya bersuku-suku (tribal) dan egaliter-demokratik dan tidak berkelas. Rajanya berkhidmat untuk rakyatnya. Mottonya adalah: “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.” Kepuasan tertinggi dari seorang raja adalah jika dia bisa menyejahterakan rakyatnya.
Yang sentripetal, masyarakatnya biasanya berjenjang ber-kelas-kelas secara hirarkis-vertikal dan feodalistik. Raja memi-liki semua-semua. Anak panah semua kepentingan mengarah ke dirinya. Kekuasaannya tanpa batas; bahkan duniawi dan ukhrawi. Raja memiliki semua tanah dan segala isinya, termasuk rakyatnya sendiri. Rakyat itu adalah para kawula atau hamba-sahaya bagi raja. Kepuasan tertinggi dari rakyat yang merupakan kawula raja itu adalah jika dia bisa mencium kaki dari rajanya itu. Dan kepuasan tertinggi dari rajanya adalah jika para kawulanya itu tunduk patuh kepadanya tanpa reserve.
Ketika Sukarno mulai frustasi dengan sistem demokrasi ala Barat yang dirindukannya di zaman mudanya, dia lalu berbalik ke belakang dan mencari kekuatan ke dalam khazanah budaya bangsa sendiri. Maka dia pun mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup, bapak bangsa dan pemimpin revolusi. Sukarno berbalik arah, dari yang tadinya dirinya untuk rakyatnya (sentrifugal), sekarang rakyat untuk diri dan kemegahannya (sentripetal).
Suharto tinggal melanjutkan dalam magnituda keserakah-an akan kekuasaan dan kekayaan tiada tara. Tiga puluhan tahun di bawah regim Orde Baru cukup meletaikan semua persendian negara ini. Ternyata pembangunan ekonomi yang diutamakan itu adalah semu, karena yang mendapat hanyalah kelompok penguasa yang berkolusi dengan pengusaha. Dan para pengusaha ini, kecuali yang MNC dari negara-negara maju yang menanamkan modalnya di Indonesia ini khususnya di sektor industri hulu, terutama adalah para cukong yang rata-rata adalah pedagang dan pengusaha non-pribumi, khususnya warga keturunan Cina. Walau jumlah mereka relatif sedikit (5 % dari seluruh penduduk, berbanding dengan 37 % di Malay-sia), tetapi merekalah yang menguasai dan mengendalikan nadi dan jentera perekonomian dan jalur perdagangan, dan seka-rang juga industri dan jasa. Mereka menguasai jalur ekonomi tanah air ini dari hulu sampai ke muara, dan di segala sektor.
Dari segi ekonomi ini rakyat Indonesia sesungguhnya belum merdeka, dan secara struktural belum ada yang berubah sejak masa kolonial dahulu. Rakyat pribumi tidak mendapat peluang untuk berusaha walau secara wajar sekalipun. Sekat-sekat hukum dan prosedur diciptakan yang tidak memungkin-kan mereka mendapatkan kredit walau dari bank pemerintah sekalipun. Sebaliknya bagi kalangan pengusaha non-pri. Kadang kasir bank sampai menanyakan, berapa lagi kredit diperlukan. Karena di balik itu ada angpaw atau apapun yang diharapkan yang jumlahnya menggiurkan. Dan para cukong selalu siap untuk memberikannnya. Jumlah kredit yang disedia-kan oleh bank-bank berbanding terbalik dengan komposisi penduduk. Yang 5 % non-pri mendapatkan 95 %, sementara yang 95 % pri mendapatkan 5 %. Lihat saja kucuran BLBI dalam rangka memulihkan kembali perusahaan-perusahaan besar konglomerat yang umumnya dimiliki non-pri.
Dahulu yang diciptakan adalah dualisme ekonomi, dan sekarangpun juga begitu. Di lapisan atas para penguasa ber-kolusi bekerjasama dengan para pengusaha yang non-pri, sementara di lapisan besar dan tebal di bawahnya, mayoritas rakyat masih dibelit oleh kemiskinan dan keterbelakangan serta kebodohan. Karenanya secara struktural belum ada yang berubah dengan kemerdekaan ini. Sistem ekonomi erzats kapitalismus dengan ekonomi pasar bersebelahan dengan sistem ekonomi tradisional agraris dari tangan ke mulut dari rakyat pribumi.
Kerjasama kolutif antara penguasa dan pengusaha (“konglomerat hitam”), khususnya non-pri, inilah yang menjadi biang kerok dari maraknya dan meraja-lelanya korupsi di Indonesia ini, sehingga, walau sudah di zaman reformasi inipun, tingkat korupsi di Indonesia tercatat sebagai nomor tiga tertinggi di dunia dan nomor satu di Asia Tenggara. Keadaannya sungguh mengerikan, apalagi jika kita menoleh keluar, bagaimana di negara tetangga saja semua serba teratur, tertata dan terkendali. Korupsi ada, pasti ada, tapi di bawah ambang batas toleransi dan terkendali.
Kerjasama kolutif antara penguasa dan pengusaha dalam konteks sejarah Nusantara sendiri ternyata juga sudah bertali panjang ke belakang, yakni ketika jalur ekonomi dan perda-gangan sudah dimasuki oleh para pedagang dari Cina dan Gujarat dan Arab. Dan ini bertali sampai ke zaman Majapahit sampai Mataram sampai masuknya Belanda ke Indonesia ini.
Karena kehidupan di kraton lebih mengutamakan pada seni-budaya yang tinggi-tinggi dan halus-halus, sarat dengan kepercayaan akan mistik-mistik, dan jampi-jampi, sehingga berdagang dan berusaha lainnya dianggap sebagai “ora ilok, ora becik,” karena banyak kicuhnya, banyak malingnya, dan mani-pulasi dengan berbagai cara, maka yang melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk kraton diserahkan kepada “sedulur tuo,” yang adalah para saudagar itu, khususnya non-pri Cina.
Tali-rantai kerjasama kolutif antara penguasa dan pengu-saha ini sesungguhnya bermula dari sini. Dan ini berlanjut sampai hari ini, 60an tahun setelah kita merdeka sekalipun. Sebagaimana dahulu, sekarang pun di zaman sudah merdeka ini, yang namanya “rakyat berderai” itu tetap saja sama dan tak berubah nasibnya. Lebih dari separoh dari rakyat Indonesia ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Distribusi kesejah-teraan adalah bagai piramida terbalik. Dasarnya ke atas, dan puncaknya yang runcing ke bawah. Artinya, bagian terbesar dari kekayaan negara ini dinikmati oleh kelompok elit pengu-asa dan pengusaha yang jumlahnya kecil itu, sementara makin ke bawah yang merupakan bagian terbesar dari rakyat itu, makin mendapatkan hanya tetesan-tetesan saja, atau bahkan tidak sama sekali.

III
Sekarang di zaman reformasi ini ada keinginan baik dari pemerintahan SBY-YK untuk melakukan penumpasan dan pemberantasan korupsi, dan hasilnya sudah mulai terlihat, walau masih sporadis, berketika-ketika, dan belum sistematis, belum menyeluruh, jangankan sistemis, seperti yang dilakukan oleh Queensland, Cina, Singapura dan Malaysia itu. Di samping alat kelembagaan yang intrinsik ada di setiap jalur birokrasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan, juga ada macam-macam perangkat kelembagaan lainnya yang diciptakan dalam rangka memerangi korupsi ini. Ada yang namanya KPK, tim tipikor, BPK, BPKP, entah apa lagi, dan di daerah ada Bawasda, BPKP, dan entah apa lagi, di samping polisi, kejaksaan, pengadilan dan entah apa lagi itu. Mereka hebat dalam membual cerita tapi tidak dalam kerja. Mereka bekerja sebatas ketersediaan dana; lebih dari itu, tidak.
Secara keseluruhan, jadinya, anjing menyalak kafilah lalu. Tidak ada yang telah berubah, apa lagi secara sistemik dan struktural itu. Kasus Yusril-Ruki yang hangat diangkatkan oleh media massa hari-hari ini hanyalah satu dari sekian banyak yang kebetulan tersingkapkan. Tapi belum-belum jalan penye-lesaian secara kolegial-kongko-kongkoan dan musyawarah-musyawarahan secara “adat” di istana, bukan jalan hukum, ditempuh. Artinya kita kembali ke dunia lama kita.
Kuncinya kelihatan ada pada SBY dan YK sendiri. Siap-kah kedua mereka memulai dari diri sendiri, seperti Lee Kuan You, Mahathir, Badawi sekarang, dan presiden Cina itu? Di samping juga menyiapkan berbagai macam perangkat penga-wasan dan penindakan yang diperlukan itu? Artinya, siapkah SBY dan YK menurunkan gajinya, tinggal di rumah sederhana, naik mobil ketinggalan tahun, dan dinas ke luar negeri dengan membawa hanya satu-dua pembantu yang perlu-perlu belaka, dan bukan dengan entourage ala komidi Istanbul satu karavan pesawat penuh?
Jika SBY-YK adalah orang pertama di pusat, pun juga begitu dengan orang pertama di daerah, para gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, sampai ke orang pertama di rumah tangga sendiri. Mulai dari orang pertama dan dari diri kamu sendiri (ibda` bi nafsik) adalah aforisma dan kearifan klassik yang tetap berlaku sampai sekarang dan sampai kapan-pun.
Bagaimana Pak SBY dan Pak YK? Bagaimana Bang Yos, Pak Fadel Muhammad, Pak Datuk Gamawan Fauzi, dan semua gubernur lainnya, semua bupati dan walikota serta semua orang nomor satu lainnya, dari atas sampai ke bawah, dan semua diri kita masing-masing? ***

0 Responses to “UPAYA PEMBASMIAN KORUPSI DI NEGERI ENTAH-BERENTAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: