POTRET SUMBAR DAN DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH

JSR, No. 47, 20 April 2007

SEJAK diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, semula dengan UU No. 22 th 1998, sekarang dengan UU No. 32 th 2004, terasa sekali bedanya dengan ketika daerah-daerah masih di bawah UU No. 5 th 1979, dan sebe-lumnya UU No. 5 th 1974, di bawah Orde Baru.
Semasa Orde Baru yang berjalan selama lebih dari tiga dekade, daerah-daerah langsung diatur dan dikendalikan dari pusat, kadang sampai dengan hal-hal yang sekecil apapun. Di daerah yang ada Kanwil, Kantor Wilayah, sebagai perpanjang-an tangan dari Departemen-Departemen yang ada di Pusat. Gubernur pun hanyalah perpanjangan tangan dan wakil peme-rintah pusat di daerah. Kecuali itu, daerah telah dijadikan sebagai “kuda pelajang bukit,” dan sebagai lahan penghasil devisa yang keuntungannya sebagian terbesar dibawa ke pusat.
Sekarang dengan Otonomi Daerah hanya hal-hal pokok tertentu saja lagi yang diatur oleh pusat, yakni termasuk pertahanan, luar negeri, keuangan, kehakiman, pendidikan dan agama. Selebihnya diatur langsung oleh daerah. Daerah lalu memiliki Dinas-dinas yang beruntun dari provinsi ke kabupa-ten dan kota di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Dan Gubernur adalah Koordinatornya.
Sumatera Barat (Sumbar) tergolong kepada daerah yang miskin SDAnya. Pegunungan Barisan yang membujur mele-wati Sumbar sepanjang pulau Sumatera menyisakan dataran rendah yang sempit di pantai baratnya, sementara dataran rendah ke bagian Timur masuk ke provinsi tetangga, Riau dan Jambi. Daerah perbukitan berlapis dan pegunungan di pedalaman sebagian terbesar tidak bisa diperladang ataupun ditanami tetapi menyediakan beberapa dataran tinggi yang subur dan menawan.
Konsentrasi penduduk terutama di lingkaran dalam dengan poros Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakum-buh dan Batu Sangkar, Solok, Sawah Lunto. Daerah peda-laman, khususnya daerah lingkaran luar, yang tadinya memiliki lahan berupa tanah ulayat yang cukup luas, sekarang sebagian besar sudah dikonversikan menjadi daerah-perkebunan yang digarap oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang keba-nyakan datang dari luar dan dari pengusaha-pengusaha konglo-merat non-pribumi.
SDA yang belum digarap tinggal daerah pantai dan laut. Kepulauan Mentawai hutannya sudah terkuras namun pemba-ngunan berupa prasarana jalan dan bahkan listrik, telepon, kantor pos, dsb, belum menyentuh. Para nelayan pribumi kebanyakan masih berkutat dengan alat tangkapan yang sederhana, karenanya tidak bisa jauh dari pantai. Sementara ke laut lepas telah menjadi wilayah tangkapan dari armada-armada perikanan mancanegara, khususnya dari negara-negara Asia Timur (Jepang, Korea, Cina) dan Asia Tenggara lainnya. Dekat ke pantaipun mereka masih menyisir perairan dengan pukat harimau.
SDM Sumbar mana yang berpendidikan tinggi, bertulang kuat dan berakal panjang, banyak yang keluar merantau, khususnya ke kota-kota di Jawa dan Sumatera lainnya. Yang bertahan di desa-desa yang bergerak di bidang pertanian tradisional kebanyakan adalah dari kelompok berumur tua dan wanita. Sekolah-sekolah yang ada, dari TK ke PT, menyiapkan SDM untuk kemudian mencari kerja ke daerah-daerah lainnya, khususnya ke kota-kota di Jawa dan Sumatera. Ekonomi Sumbar sejauh ini tidak mampu menahan mereka untuk tetap tinggal di kampung. Kampung halaman hanyalah sebagai landasan untuk akhirnya berangkat ke rantau.
Di bidang ekonomi dan perdagangan, sebagian besar pasar dan toko-toko ukuran menengah ke bawah lainnya masih dikuasai oleh pribumi Minang. Namun sektor distribusi dan produksi barang-barang manufaktur yang dijual di semua pasar dan di semua toko-toko pribumi dikuasai dan dikendalikan oleh non-pribumi yang berpusat di kota-kota di Jawa, Medan dan Singapura. Sektor impor-ekspor yang dahulu banyak dimasuki pribumi sekarang rata-rata berada di tangan non-pri. Pembangunan gedung-gedung dan prasarana lainnya yang berukuran menengah ke atas juga banyak yang dikuasai oleh non-pribumi. Suplai kebutuhan kantor-kantor pemerintah pun dikuasai pemasokannya oleh perusahaan-perusahaan non-pribumi.
Dengan dibangunnya mal-mal di kota Padang, yang sebentar lagi juga akan menjalar ke kota-kota lainnya, peralihan dominasi perdagangan menengah dan retail juga akan berpindah ke tangan non-pri seperti di kota-kota lainnya di Indonesia ini. Karena mal-mal langsung ditempatkan di dekat pasar yang dikuasai pribumi maka pasar-pasar mulai tersedot oleh mal-mal, dan pedagang pribumi makin termarjinalkan. Para pejabat yang mengendalikan suka mengukur keberhasil-annya dengan berdirinya mal-mal, ruko-ruko moderen, hotel-hotel, resor pariwisata, pabrik pengolahan ikan, dsb, yang dibangun dan dikuasai oleh kelompok ekonomi kuat dari non-pri itu. Apalagi kalau pedagang kecil kaki-lima di pasar-pasar dan di trotoar-trotoar dianggap pula sebagai faktor peng-ganggu lalu lintas, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan kota, sementara semua mereka adalah penduduk pribumi yang ekonominya sudah kejepit, ngos-ngosan dan di bawah garis kemiskinan.
Di era otonomi sekarang ini, dengan memahami dan merasakan fenomena semua itu, para pejabat, khususnya eselon satu di provinsi dan kabupaten/kota, dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD, serta kalangan perguruan tinggi, mulai putar otak. Dengan otonomi berarti: sauk air mandikan diri. Tak mungkin orang luar akan datang kalau tak diundang untuk melakukan investasi dan kerjasama lainnya. Gubernur, para Bupati dan Wali Kota, mulai melakukan gebrakan-geb-rakan di bidang-bidang yang potensial untuk dikembangkan.
Daerah-daerah pedalaman yang berbasiskan pertanian padi berusaha keras agar Sumatera Barat merupakan lumbung padi dan surplus beras. Beras Sumbar lalu diekspor ke luar daerah, terutama ke daerah-daerah tetangga. Pertanian sayur-sayuran juga diarahkan untuk tujuan ekspor ke daerah-daerah lain, terutama ke Riau, Riau Kepulauan, dan Jambi. Perikanan darat dan danau juga digalakkan. Danau-danau di Sumbar, terutama Danau Maninjau dan Singkarak, juga diarahkan untuk memakai sistem keramba di mana peternakan ikannya dibudi-dayakan. Peternakan sapi dan unggas, terutama ayam pedaging dan petelur, digalakkan, dalam jumlah yang makin banyak, dan dengan teknik pemeliharaan yang makin baik.
Di bidang perkebunan, Sumbar telah dikelilingi oleh perkebunan besar, terutama sawit dan karet, yang selain oleh BUMN (PTPN) juga dikelola dan dikuasai oleh kelompok pengusaha kuat non-pri. Perkebunan plasma yang digarap oleh rakyat setempat juga disisipkan walau peranannya bermula dan berhenti di sektor produksi saja, dengan harga juga ditentukan secara sepihak oleh pemilik perkebunan inti. Mata rantai selanjutnya di bidang prosessing dan pemasaran dikuasai seluruhnya oleh pemilik perkebunan inti.
Pemerintah di Sumbar juga sekarang tengah menggalak-kan penanaman cokelat di samping tanaman bio-diesel, jarak. Perkebunan gambir di Sumbar sebagai satu-satunya yang terdapat di Indonesia masih diolah secara tradisional dengan menggempa dan ekspornya seluruhnya dikuasai oleh pedagang perantara dari India dengan harga jual yang juga ditentukan secara sepihak oleh mereka. Belum terlihat ada gerak untuk mengolah dengan cara teknologi moderen dan memprosesnya menjadi hasil jadi atau separo jadi untuk diekspor di tangan bangsa sendiri.
Di sektor pertambangan di luar batu bara dan semen juga mulai kelihatan ada geliat-geliat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi-kannya, baik yang secara berkecil-kecil dilaku-kan oleh rakyat atau mengajak investor dalam dan luar negeri melakukannya. Pun juga di bidang perikanan laut dan tambak-tambak di sepanjang pantai, para bupati yang daerahnya memiliki pantai dan kepulauan mulai aktif mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di bidang yang punya potensi besar ini.
Di bidang pendidikan pun, walau rating secara nasional pernah melorot, tetapi sekarang ini, justeru karena itu pula, mulai kembali bersemangat. Sumbar sebagai pusat pendidikan juga didatangi oleh para siswa dan mahasiswa dari daerah-daerah tetangga dan dari anak-anak rantau yang memilih sekolah di kampung halaman. Adalah pemandangan yang menarik melihat anak-anak sekolah, siswa dan para mahasiswa yang perempuan di Sumbar rata-rata pakai pakaian muslimah berjilbab dan berbaju nkurung. Gambaran yang sama juga ditemukan dalam masyarakat sendiri, di desa dan di kota.
Pemerintah kelihatannya juga bersemangat menggairah-kan kegiatan keagamaan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di masyarakat, yang tidak lagi hanya bersifat ritus-seremonial tetapi telah memasuki bidang perbaikan akhlak bangsa. Perda pekat (penyakit masyarakat) atau anti maksiat tidak lagi hanya sekadar tinggal di atas kertas, tetapi mulai diterapkan. Di kota-kota praktek pelacuran, judi, minuman keras dan narkoba mulai dihabisi dengan menangkapi para PSK, mucikari dan bandar-bandar judi. Hotel-hotel dan penginapan-penginapan melati yang dicurigai setiap kali dirazia untuk menumbuhkan efek jera. Ini adalah berkat kerjasama dari pihak keamanan, khususnya polisi, yang selama ini masih berdua hati untuk melibatkan diri karena mereka masih berorientasi ke pusat. Sekarang usaha all-out untuk menanganinya secara bersama-sama telah terlihat dan dilaksanakan.
Dengan filosofi hidup ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) yang diterima oleh seluruh masyarakat, satu per satu dari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan itu mulai diterapkan. Kemarin ini (28-30 November 2006) baru saja diadakan Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Minangkabau di Padang yang penekanannya adalah pada penerapan budaya ABS-SBK itu. Sebagai salah satu dari keputusan, yang kebetulan saya usulkan, adalah dibentuknya Dewan Adat dan Syarak (DAS) yang berjenjang naik dari Nagari sampai ke Provinsi. Lembaga-lembaga sosial yang mengatur adat dan syarak secara terpisah-pisah yang telah ada di Nagari, seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari), Majelis Ulama, dsb, sampaipun ke Provinsi, diintegrasikan ke dalam DAS, sehingga dikotomi dan polarisasi antara adat dan agama selama ini bisa dihilangkan. Dengan prinsip ABS-SBK di mana syarak mengata, adat memakai, antara adat dan syarak tidak perlu berjalan sendiri-sendiri, tetapi dipadu dan diintegrasikan. ***

0 Responses to “POTRET SUMBAR DAN DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: