PENGEMBANGAN USAHA TANGKAPAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DI SUMATERA BARAT

Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan
Berdasarkan Koperasi Syariah

JSR, No. 38, 21 Januari 2007

SETELAH praktis semua tanah yang cocok untuk dita-nami di pedalaman di darat sudah tergarap, perhatian kita ke depan mau tak mau menuju ke laut dan ke sepanjang pantai. Kebetulan Sumbar diberkahi dengan wilayah pantai yang cukup panjang, dari Air Bangis ke Air Haji, yaitu dari batas di Utara dengan wilayah Tapanuli dan batas di Selatan dengan wilayah Bengkulu. Belum pula kalau kita masukkan seluruh pantai Kepulauan Mentawai, yang kalau dijumlahkan panjangnya menjadi di atas 2000 km, dan panjang pesisir daratan Sumbar saja di atas 700 km. Dengan adanya kepulauan Mentawai yang berjarak 100 mil dari “tanah tepi” maka laut antara di perairan Sumbar itu telah merupakan tempayan atau kolam besar yang kaya akan ikan dan nabati laut lainnya. Se-mua sampai saat ini praktis belum tergarap, dan bahkan belum terlihat ada usaha yang serius dari pemerintah dan masyarakat sendiri secara menyeluruh untuk mengembangkannya kecuali satu-dua yang sudah mulai digarap oleh swasta dalam tahap awal. Pemerintah baru sebatas menuangkannya dalam RPJM Sumbar yang masih berupa wacana, keinginan ataupun ga-gasan, sembari berusaha menarik para investor untuk masuk membuka usaha perikanan laut dan pertambakan di sepanjang pantai Sumbar itu.
Agar orang tua tidak kehilangan tongkat sampai dua kali, dari sekarang sudah perlu kita memikirkan corak perkem-bangan usaha pantai dan kelautan yang bagaimana yang perlu kita kembangkan dan yang cocok dengan kepentingan mema-jukan ekonomi kerakyatan seperti yang telah menjadi tekad kita bersama secara nasional di zaman Reformasi ini.

*
Sebagai pengalaman, dengan perkembangan perkebunan estate di darat, orang tua sudah kehilangan tongkat sekali. Ra-tusan ribu hektare tanah ulayat rakyat, terutama di lingkaran luar dan berbatasan dengan provinsi-provinsi tetangga – seper-ti di Pasaman Barat dan Timur, di Sawah Lunto-Sijunjung dan Darmasyraya, di Solok Selatan dan di Pesisir Selatan — oleh pemerintah telah disunglap menjadi tanah negara untuk dise-rahkan pada perusahaan swasta berupa Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 30-35 tahun, untuk kemudian bisa diperpanjang berkali-kali, sehingga praktis seperti telah menja-di milik mereka sendiri.
Sekarang perkebunan estate yang modalnya rata-rata ada-lah modal “dengkul,” karena didapatkan melalui kredit bank, telah menghasilkan dan mendatangkan keuntungan bagi peru-sahaan dan negara, tetapi tidak bagi rakyat. Negara menda-patkan pajak, devisa dan pungutan lain-lain, sementara peru-sahaan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Yang rakyat tidak lebih dari menjadi kuli dan buruh di atas bekas tanah ulayatnya sendiri, dengan upah minimum harian, yang kalau bekerja dibayar, tidak bekerja tidak dibayar. Mereka biasanya dibawa dengan truk terbuka ke perkebunan, sambil berdiri berpegangan bahu, di atas jalan tanah perkebunan yang tidak rata dan berlobang-lobang, yang karenanya mereka tergoyang ke kiri dan ke kanan, laki-laki campur perempuan – sebuah ritme kehidupan yang berlaku hari-hari, pagi dan sore, yang cukup memilukan, dan siapapun akan terenyuh melihatnya.
Rakyat yang mendapatkan porsi plasma sebanyak 2 ha per KK, buahnya dijual ke perusahaan yang harganya tidak melalui proses penawaran secara terbuka tetapi ditentukan secara sepihak oleh perusahaan, sementara jalur selanjutnya, dari memproses hasil di fabrik-fabrik sampai pengepakan un-tuk kemudian dijual ke pasar nasional dan internasional, dan didistribusikan kembali berupa hasil jadi dalam berbagai ben-tuk komoditi, semua, dikelola dan dikendalikan oleh para pengusaha, yang rata-rata dikuasai oleh para konglomerat. Dan para konglomerat inilah yang sekarang juga menguasai praktis seluruh jaringan ekonomi manufaktur dan perdagangan di Indonesia ini.
Di perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh pemerin-tah sekalipun dalam bentuk BUMN, yaitu PTPN, segala keper-luan apapun yang diperlukan oleh PTPN bersangkutan disup-lai oleh perusahaan-perusahaan konglomerat, dan merekalah yang secara de facto sesungguhnya yang menguasai PTPN ber-sangkutan. Sama pula halnya dengan Dolog dan Bulog dalam usaha pemerintah mengontrol pengadaan padi dan beras, yang menjadi distributor beras dan menguasai pasar beras di seluruh Indonesia dalam prakteknya adalah juga para konglomerat. Demikian jauh sudah konglomerasi dan kolusi antara para pejabat pemerintah dan para konglomerat dalam menguasai dan menentukan hajat hidup rakyat banyak yang katanya memegang kedaulatan di Republik ini.
Rakyat yang terbius dengan ajakan pemerintah untuk menyerahkan tanah ulayatnya yang lalu disunglap menjadi tanah negara itu praktis tidak mendapatkan apa-apa kecuali jadi kuli dan buruh kasar di atas bekas tanah ulayatnya dengan UMR serta fasilitas maupun perlakuan yang di bawah standar. Karenanya rakyat merasakan hidup di negara yang katanya telah merdeka ini seperti masih di zaman penjajahan, atau mungkin lebih, karena tidak ada tanah mereka yang diambil begitu saja di waktu penjajahan dahulu itu.
Tanah-tanah ulayat yang tadinya terbentang luas berupa tanah cadangan adat tersebut sekarang telah berubah dan berpindah tangan menjadi tanah-tanah perkebunan yang tidak ada lagi jalan kembali, walau tidak lagi diperkebuni sekalipun — karena tanah tersebut telah menjadi tanah negara yang tidak bisa dialihkan kembali menjadi tanah ulayat rakyat.
“Kehebatan” pemerintah di masa lalu dalam “mengke-cerdiki” rakyatnya sendiri adalah itu; pertama demi devisa, pajak, dsb, itu, bagi kepentingan pemerintah, karena pemerin-tah selalu dalam keadaan berhutang kepada IMF, dan negara-negara kapitalis lainnya, dan kedua, itu pula cara bagi para pejabat negara untuk mendapatkan bermacam upeti dari para konglomerat, dalam usaha memperkaya diri di atas keseng-saraan rakyatnya sendiri, di samping bermacam bentuk korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang menilap uang negara dan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelom-poknya itu.
Di daerah perkebunan ini, di samping itu, tidak sedikit dari kaveling-kaveling perkebunan yang dikuasai oleh para pejabat sendiri – biasanya didaftarkan atas nama keluarga — yang pengelolaannya diatur secara “remote control.” Sebuah sistem ekonomi “ersatz kapitalismus” yang zalim dan menzalimi rakyatnya sendiri, di mana para pejabat berkolusi dengan para kapitalis pengusaha konglomerat, asing maupun non-pri, telah terjadi di negara yang tergolong ke dalam kelompok negara terkorup di dunia ini.
Untuk dicamkan, sebagai “hasil” dari pembangunan yang telah dilakukan sejak masa Orde Baru ke Orde Reformasi sekarang ini: “Rakyat telah menjadi kuli di atas bekas tanah mereka sendiri, dan diperlakukan sebagai kuli. Sementara di bidang manufaktur dan jasa lainnya, rakyat Indonesia yang menjadi pemilik yang sah dari Republik ini, telah menjadi buruh-buruh dan bergerak di sektor informal, di kaki lima dan di pasar-pasar tradisional, yang usahanya suka diusik dan digu-sur, dan tanahnya diambil “demi pemba-ngunan.” Yang mengeruk keuntungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi di negeri ini, sekali lagi, tidak lain dari para konglo-merat yang main mata dan berkolusi dengan para pejabat itu.

*
Dengan tinggal daerah pantai dan laut yang belum tergarap, seyogyanya prinsip ekonomi kapitalistik yang bersifat menzalimi rakyat ini tidak terulang, dan orang tua tidak harus kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Sekarang saja, yang namanya usaha perikanan laut dalam skala besar, yakni dengan mempergunakan armada-armada perikanan moderen, dengan teknologi penangkapan dan pemrosesan yang canggih, telah menguasai perairan lepas pantai di sepanjang pantai barat Sumatera sendiri, sebagaimana halnya dengan perairan di pantai timur di sepanjang Selat Melaka, seperti juga dengan seluruh wilayah perairan Indonesia lainnya. Setiap hari berseli-weran armada-armada perikanan manca negara, terutama dari kawasan Cina Nan Yang, Korea dan Jepang, di samping juga Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, yang mengharungi lautan Nusantara dan bahkan menyisiri daerah pantai sendiri dengan alat-alat penangkapan ikan yang moderen dan canggih itu.
Di mana letaknya para nelayan pribumi Indonesia sen-diri? Mereka masih saja terikat dengan cara-cara penangkapan secara tradisional, dengan perahu-perahu kecil bermesin tem-pel, atau bercadik, ataupun dengan bagan dan pukat. Manakala armada perikanan asing dan non-pribumi lainnya menangkap ikan di sepanjang tahun dengan menghadang berbagai cuaca, nelayan-nelayan tradisional pribumi hanya ke laut di musim laut tenang dan ketika tidak lagi berbulan terang, dan itupun hanya di dekat-dekat pantai saja, sampai maksi-mum 10 mil ke luarnya, dengan hasil tangkapan yang minimal. Bayangkan dengan hambatan lain yang sekarang juga sedang mereka ha-dapi, yaitu kelangkaan dan mahalnya harga minyak tanah, solar dan bensin, sehingga banyak hari-hari yang mereka tidak bisa melaut, karena tidak sesuainya ongkos dengan pendapatan.
Sejauh ini para pejabat di pemerintahan dan para wakil rakyat di DPRD dan DPR-DPD hanya berpikir bagaimana mendatangkan para investor untuk membuka usaha-usaha tangkapan dan budidaya ikan, udang, dsb. Dan tidak ada pikiran ataupun konsep bagaimana membantu para nelayan pribumi untuk meningkatkan kemampuan dan daya saingnya. Malah tidak sedikit yang berpikir bagaimana merekapun ikut serta dalam ventura ini agar, ketika masa dinasnya sudah habis, ada garapan yang akan menyibukkannya, atau menjamin masa tuanya.
*
Kiranya waktunya adalah sekarang untuk mengelokkan semua perhatian dari para pejabat yang terkait dan wakil rakyat di lembaga-lembaga legislatif itu untuk masuk ke ventura baru secara radikal di mana yang diberi peluang adalah rakyat nela-yan dan rakyat yang memiliki lahan pantai yang diangkatkan menjadi subyek, menjadi aktor utama, dalam pengembangan usaha penangkapan dan budidaya perikanan laut di sepanjang pantai itu.
Ini memerlukan tekad dan azam yang kuat, memang, karena tanpa tekad yang bulat dan azam yang kuat itu, pemerintah masih saja akan berdua hati dengan rakyatnya sendiri, dan mereka masih saja akan melirik kepada para investor yang adalah para kapitalis itu, karena memang berudang di balik batu, untuk menggemukkan kantong sendiri, dan memperkaya diri dengan cara kolutif yang mudah.
Dengan tekad dan azam yang kuat dan bulat itu, perhatian sepenuhnya harus diberikan sekarang, dan sekarang, bagaimana menciptakan dan menumbuhkan usaha di bidang penangkapan dan pembudidayaan perikanan laut ini, kepada para nelayan dan penduduk sepanjang pantai yang selama berabad-abad lamanya sampai hari ini hidup di kerak-kerak kemiskinan. Merekalah yang menurut catatan statistik sosial-ekonomi penduduk yang berada di lapisan terbawah, yang tidak ada lagi lapisan lain yang di bawah itu. Bukankah tujuan utama dari kemerdekaan kita adalah untuk mensejahterakan, yakni dengan membantu menghidupkan dan meningkatkan taraf ekonomi dari lapisan penduduk miskin dan bahkan termiskin itu ke tingkat yang sejajar dengan lapisan-lapisan lainnya?
Rezim pemerintahan yang ada sekarang ini, sejak dari pusat sampai ke daerah, dan di daerah sendiri, dari provinsi ke kabupaten dan kota, lalu ke kecamatan dan nagari-nagari, seluruhnya, harus punya nazar atau komitmen untuk berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat nelayan dalam rangka pengembangan usaha kenelayanan dan budidaya perikanan laut ini.
Agar para nelayan dan petani tambak yang menjadi subyek dan aktor utama dalam menggiatkan ekonomi kelautan dan pesisir ini bisa diberdayakan dan terbantu secara terlem-baga, mereka harus digalakkan untuk berserikat dalam organi-sasi koperasi, dan sekaligus koperasi syari’ah. Koperasi syari’ah adalah koperasi yang menjalankan usahanya dengan mengin-dahkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berusaha ekonomi di mana unsur ribawi dan berbagai macam praktek penghisapan terhindarkan. Bagi penduduk yang bukan muslim tentu saja juga bisa pula membentuk usaha koperasi dengan mengindah-kan nilai ajaran agama mereka pula, ataupun ikut bergabung dengan koperasi syari’ah yang sifatnya sesungguhnya adalah terbuka dan universal dan bisa diikuti oleh semua orang tanpa harus melihat latar-belakang agama dan keyakinan dari para anggota dan siapapun yang berhubungan dengannya.
Dengan mereka terkelompok ke dalam usaha-usaha koperasi ini, seluruh jalur dan jaringan kegiatan usaha mereka terjalin ke dalam usaha berbadan hukum berbentuk koperasi itu. Dengan demikian pemerintahpun dapat memberikan bimbingan dan arahannya, di samping bantuan berbagai rupa, karena pemerintah mempunyai departemen yang khusus mengemban usaha koperasi ini, yaitu Departemen Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), di samping departemen lain-lainnya yang mengarahkan programnya kepada usaha-usaha mengikis dan mengentaskan kemiskinan dari rakyat yang memang rata-rata miskin itu.
Dengan demikian, di mana perlu, lupakan mengundang investor asing dan konglomerat lainnya, kecuali dalam bentuk yang mereka bersedia bermitraan dengan rakyat nelayan dan pantai dalam bentuk usaha koperasi itu. Koperasi tidak harus diartikan selalu dalam usaha berskala kecil, karena keseluruhan ekonomi perikanan laut, dan bahkan keseluruhan jentera ekonomi nasional Indonesia ini bisa diatur secara koperasi. Semua itu sekali lagi tergantung kepada azam, kepada niat dan tekad yang kuat dari kita. Ekonomi kapitalistik yang hanya mengandalkan kepada kekuatan investor asing dan konglo-merat dalam negeri tetap saja akan memikirkan keuntungan optimal pertama-tama bagi mereka, yang di mana perlu, seperti dibuktikan selama ini, memasung kemampuan ekonomi dari rakyat pribumi sendiri.
Untuk itu pemerintah bersama DPR-DPD dan DPRD-nya harus menyiapkan blue-print dan grand-design perencanaan yang berorientasi kerakyatan yang akan merubah secara total (umwertung aller werte) prinsip-prinsip ekonomi yang dianut dan dijalankan selama ini. Karena dalam Republik ini pada hake-katnya adalah rakyat yang berdaulat, dan rakyat yang memiliki negara ini, maka segala daya dan upaya haruslah dikerahkan untuk memberdayakan dan mensejahterakan – bukan mem-perdayakan dan menyeng-sarakan – mereka. Paradigma-paradigma pembangunan yang dilakukan selama ini yang hasil bersihnya hanyalah menguntungkan para kapitalis konglo-merat yang berkolusi dengan para pejabat – sivil dan militer– dan wakil rakyat di DPR-DPD dan DPRD itu, haruslah dirubah dengan paradigma-paradigma yang berorientasi kerak-yatan, dan terutama rakyat miskin itu.
Kita mengharapkan bahwa gerakan pembalikan dengan orientasi dan filosofi kerakyatan ini dimulai dan dipelopori oleh daerah ini, Sumatera Barat, sendiri. Dan dimulai dari upaya menggerakkan ekonomi kelautan, di laut dan di pantai, di mana rakyat nelayan dan pantai yang menjadi sokoguru dan aktor utamanya. Karenanya juga, semua praktek-praktek kolu-tif, apapun macamnya, harus dihindarkan dan diharamkan, serta diberi sanksi dan hukuman yang berat.
Mari kita berketatapan hati untuk mengembangkan usaha kelautan yang berorientasi kerakyatan yang dimulai dan dipe-lopori oleh Sumatera Barat ini. Mari kita menyusun kekuatan yang tersinergi antara rakyat dan pemerintah, dengan unsur-unsur eksekutif, legislatif dan yudikatifnya, serta perguruan tinggi, dan para cerdik pandai, yang kita miliki, serta juga bersinergi antara yang di kampung dan yang di rantau. Dalam kerjasama yang bersinergi itu diperlukan sedikitnya kerjasama bukan saja antara rakyat dan pemerintah tetapi tidak kurang-nya dengan pihak perbankan yang tadinya hanya mengucurkan dananya kepada para konglomerat dan pengusaha kuat lainnya, tetapi sekarang ikut tungkus-lumus memajukan ekonomi rak-yat dengan prinsip ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, dan koperasi syariah itu.
Sinergi khususnya antara dinas-dinas terkait di pemerin-tahan – termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dsb – dengan Bappeda, dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan ataupun studi perikanan dan kelautan (seperti UBH, Unand dan IPB), dan dengan bank-bank yang sekarang harus lebih banyak memberikan perhatian kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini, diperlukan. Dan dengan arahan serta koordinasi dari gubernur dan para bupati-walikota yang dae-rahnya memiliki perairan pantai, rasanya semua ini dimung-kinkan untuk direalisasikan, dan bukan hanya sekadar wacana atau mimpi buruk belaka. ***

0 Responses to “PENGEMBANGAN USAHA TANGKAPAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DI SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: