PEMEKARAN KOTA TUAL DALAM KERANGKA PEMEKARAN KEPULAUAN MALUKU JADI TIGA PROVINSI

JSR No. 41, 25 Februari 2007

KOTA TUAL yang menjadi ibukota Kabupaten Malu-ku Tenggara di Provinsi Maluku, sekarang sedang di-usulkan untuk dimekarkan menjadi kota berstatus otonomi. Dengan demikian dia akan berdiri sendiri dan terle-pas dari Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan itu pula, menu-rut ketentuan yang berlaku, sendirinya perlu dibentuk dan ditumbuhkan sebuah kota baru sebagai ibukota yang baru dari kabupaten Maluku Tenggara. Dalam hal ini diusulkan agar ibukota kabupaten Maluku Tenggara yang baru itu dibangun di pulau Kei Besar, di Kecamatan Elat, yang letaknya bersebe-rangan selat dengan kota Tual yang terletak di pulau Kei Kecil, di Kecamatan Dullah Selatan. Kebetulan, di Maluku Tenggara, satu-satunya kota yang telah ada barulah kota Tual.
Memekarkan kota Tual dan membangun sebuah kota baru haruslah dilihat dari perspektif pemekaran wilayah bukan hanya dalam konteks provinsi Maluku tetapi sekaligus juga dalam konteks perspektif secara menyeluruh di Indonesia bagian Timur (IBT). Kecuali Papua yang merupakan pulau terbesar di IBT itu, pulau-pulau yang lain seluruhnya terdiri dari pulau-pulau yang relatif berukuran kecil-kecil dan yang secara geografis tersebar di gugusan kepulauan IBT itu.
Karena bagian terbesar dari wilayahnya adalah laut, maka cara kita membacanya juga harus disesuaikan dengan konsep dan perspektif kelautan itu. Sementara selama ini konsep dan perspektif kewilayahan yang berlaku sebagai acuan secara nasional adalah yang berorientasi darat dengan pola-pola keda-ratan yang berlaku di Indonesia bagian Barat (IBB). Sendirinya juga orientasi sosial-ekonominya adalah agraris pertanian, pa-ngan maupun perkebunan, dan SDMnya padat karya. Semen-tara di IBT, yang kecuali pulau-pulau, seluruhnya adalah laut. Sendirinya orientasi sosial-ekonominya adalah laut dan kelaut-an, khususnya perikanan, bukan darat dan bukan pula pertani-an pangan seperti di IBB, dan sendirinya padat teknologi.
Kesalahan kita selama ini adalah itu, yakni memakaikan satu acuan yang sama dan seragam untuk seluruh Indonesia yang berkiblat ke IBB yang bermental agraris dan kedaratan, sementara negara kita adalah negara maritim kepulauan — dan terbesar di seluruh dunia.
Pola-pola dan paradigma berfikir ke depan yang harus kita terapkan di IBT, oleh karena itu, adalah yang disesuaikan dengan konteks kewilayahannya yang basisnya adalah laut, bukan darat. Laut itulah sesungguhnya yang “lahan” mereka, bukan darat, sehingga dalam mengukur parameternya adalah juga dalam konteks kelautan itu.
Membaca peta pewilayahan IBT ke depan, oleh karena itu, kepulauan Maluku tidak cukup hanya dibagi dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku, tetapi tiga, yaitu dengan memasukkan pulau-pulau di bagian selatan ke provinsi baru: Provinsi Maluku Selatan. Kepulauan Maluku lalu menjadi tiga provinsi: Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota Ternate), Maluku Tengah (dengan ibukota Ambon) dan Maluku Selatan dengan ibukota Tual.
Provinsi Maluku Selatan, ke depan, menjadi signifikan, atau bahkan krusial, bukan hanya karena potensi alamnya, khususnya kelautan, tetapi sekaligus juga sebagai provinsi penyangga karena berbatasan langsung dengan Australia – seperti juga Papua dan NTT.
Konsep pemekaran di bagian awal dari pertumbuhan wilayah secara konsepsional adalah sebuah keharusan, atau bahkan keniscayaan. Di bagian awal dari pertumbuhan ini kita dihadapkan kepada berbagai macam kendala, khususnya trans-portasi dan komunikasi, di samping fasilitas sarana dan prasa-rana lainnya. Apatah lagi di IBT yang laut belum lagi menjadi penghubung tetapi pemisah. Oleh karena itu kita memerlukan konsep “antara” yang sifatnya bagaimanapun adalah transisi-onal, yakni sementara laut masih menjadi pemisah belum penghubung. Diperlukan waktu 25 sampai 50 tahun ke depan sampai konsep laut sebagai pemisah berubah menjadi peng-hubung manakala teknologi kelautan sudah masuk ke dalam paradigma pembangunan wilayah itu.
Pemekaran wilayah dalam konteks berfikir paradigmatik ini, oleh karena itu, diperlukan. Karenanya pemekaran kota Tual di Kabupaten Maluku Tenggara haruslah diletakkan dalam perspektif pemekaran wilayah kepulauan Maluku dan dalam kerangka IBT secara keseluruhan yang mempunyai ciri khas tersendiri yang orientasinya adalah laut, bukan darat.
Hymne lagu kebangsaan Indonesia Raya yang tiap kali kita nyanyikan: “Indonesia tanah airku,” dengan demikian mendapatkan penekanan arti, yang tidak hanya “tanah” tetapi juga “air.” Indonesia adalah sebuah negara maritim kepulauan yang terbesar di dunia yang ke depan punya peluang untuk juga menjadi negara dan bangsa yang besar di dunia ini, kalau kita secara arif bisa membaca dan memahaminya, dan … mengaktualisasikannya. ***

0 Responses to “PEMEKARAN KOTA TUAL DALAM KERANGKA PEMEKARAN KEPULAUAN MALUKU JADI TIGA PROVINSI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: