PEMBANGUNAN EKONOMI BERKAKI DUA DI REPUBLIK PANCASILA

JSR, No. 44, 19 Maret 2007

KETIKA Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI melakukan penelaahan terhadap RUU LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang disiapkan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD-RI tgl 17 dan 18 Maret 2007 yl, muncul polemik yang menegangkan tetapi sekaligus sangat menarik yang akhirnya berakhir dengan saling pengertian dan konsensus bersama untuk menerima jalur berpikir yang ber-kembang di pelataran nasional sekarang ini, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.
Konsensus itu ialah bahwa di pelataran nasional sekarang ini telah berkembang sebuah pemikiran yang sangat mendasar, yaitu mengakomodasi sejauh mungkin hal-hal yang tadinya dianggap sebagai sektarian, karena hanya berlaku untuk satu segmen tertentu dari masyarakat, khususnya masyarakat mus-lim di tanah air ini, tetapi diakui secara bernegara sebagai sebuah fundamental yang boleh berlaku untuk warga muslim semata atau juga boleh untuk seluruh warga. Sebaliknya untuk warga muslim sekalipun tidak ada keharusan untuk mengikuti-nya, sehingga tetap terbuka opsi untuk mengikuti atau tidak mengikuti karena tersedianya jalur konvensional yang telah ada selama ini.
Konkretnya, dalam sistem ekonomi perbankan, keuangan dan lalu-lintas perdagangan di Negara RI Pancasila sekarang ini terbuka dua jalur yang kepada siapapun diberi kesempatan untuk memilih salah satu ataupun kedua-duanya. Dan funda-mental itu ialah sistem ekonomi dan keuangan syariah di sam-ping sistem ekonomi dan keuangan konvensional seperti yang berlaku selama ini. Dalam sistem syariah berlaku sistem penyertaan bagi hasil tanpa bunga, sementara dalam sistem konvensional berlaku sistem kredit dengan bunga. Dalam sistem syariah keuntungan dibagi menurut akadnya, sementara risikopun dibagi sebanyak maksimum penyertaan modal. Dalam sistem konvensional yang dasarnya adalah kapitalistik, bunga dibayar, baik beruntung maupun merugi.
Masalah ini semula ditanggapi oleh para anggota yang kebetulan bukan muslim, baik Kristen maupun Hindu Bali, karena dianggap sektarian, dan karenanya dianggap tidak sejalan dengan ideologi negara Pancasila yang memperlakukan semua warga sebagai sama tanpa memandang latarbelakang agama, sosial-budaya, dsb. Tetapi ketika tenaga ahli dari Bank Indonesia datang menjelaskan duduk soalnya, dan mencerita-kan latar-belakang perkembangan pemikiran khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan selama satu-dua dekade ke mari ini, yakni sejak konsep ekonomi dan keuangan syariah diterima secara bernegara yang berjalan bersebelahan dengan sistem ekonomi dan keuangan konvensi-onal yang berjalan selama ini, keteganganpun mereda, dan polemik berakhir dengan menerima prinsip ekonomi berkaki dua itu.
Dengan prinsip ini pada dasarnya tidak sesiapapun yang dirugikan selain kelompok Muslim merasa bahwa ajaran agamanya di bidang ekonomi bisa berlaku yang sifatnya tidak dipaksakan tetapi terbuka secara opsional. Karenanya juga pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan, pasal 1, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan pasal 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tidak terlanda dan bahkan terwadahi secara bernegara.
Lembaga Keuangan Mikro yang ditujukan terutama un-tuk membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan di kalangan rakyat bawah di Desa-desa, di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang dalam kenyataannya merupakan jumlah terbesar dari penduduk di Republik Pancasila ini sekarang mendapat-kan bukan hanya peluang tetapi sekaligus dasar yang kukuh yang sejalan dengan pilihan akar budaya serta agamanya itu.
Seperti kita tahu, di bidang ekonomi dan keuangan ini, prinsip ekonomi syariah nir-bunga tetapi berbagi laba dan kerugian ini bukan hanya digerakkan oleh kelompok Islam semata tetapi tidak kurangnya oleh kelompok non-muslim sekalipun, baik di tingkat nasional maupun dan apalagi interna-sional. Perbankan syariah sekarang ini praktis ada di mana-mana dan menglobal. Singapura sendiri bahkan mencanangkan untuk menjadi pusat perbankan syariah yang berskala dunia.
Di bidang lain-lainpun, termasuk di bidang pendidikan, agama, hukum dan peradilan sekalipun, prinsip pembangunan berkaki dua ini sebenarnya telah sejak dari awal Republik ini ditegakkan. Hanya saja kita seperti tersentak ketika prinsip berkaki dua ini juga masuk ke jalur ekonomi dan keuangan itu.
Kalau saja prinsip yang sama berlaku di semua jalur kehidupan di negara Republik Pancasila ini, seperti yang sudah kita lihat, tidak sesiapa yang kita rugikan. Malah sebaliknya, menguntungkan untuk semua, karena ajaran Islam yang walau dipakai oleh yang bukan Muslim sekalipun adalah rahmat, bukan bencana, karena Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seisi alam.
Membanding ekonomi Islam tanpa bunga atau riba dan yang dasarnya adalah syirkah saling membantu dengan prinsip bagi hasil dan bagi keuntungan segera terasa bedanya dengan ekonomi konvensional yang dasarnya adalah kapitalistik, eks-ploitatif, materialistik dan egoistik dengan sistem bunga atau bahkan riba, seperti selama ini yang kita ambil dan pusakai dari penjajah Barat yang kebetulan latarbelakang agamanya adalah Kristen. ***

0 Responses to “PEMBANGUNAN EKONOMI BERKAKI DUA DI REPUBLIK PANCASILA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: