LAPORAN KUNKER KE DAERAH SUMBAR (April 2007)

Selaku Anggota PAH I DPD-RI
dari Sumbar

JSR, No. 51, 2 Mei 2007

SEPERTI dengan yang sebelumnya, kali inipun kami melakukan kunker sendiri-sendiri. Ajakan agar ada waktu untuk melakukan pertemuan atau kunjungan bersama tidak disepakati karena alasan kesibukan masing-masing. Dengan dibagi-baginya anggota kepada PAH-PAH yang ada dianggap lebih efektif jika masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan konsentrasi pada bidang masing-masing.
Selama sebulan April di daerah, saya konsentrasi kepada beberapa hal pokok berikut:

Satu, pemantauan terhadap jalannya otonomi daerah

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1998 sebelumnya, koordinasi antar daerah kabupaten/kota dengan provinsi yang difungsi-kan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mulai terlihat. Rapat-rapat koordinasi makin sering diadakan. Arahan dari provinsi agar setiap daerah kab/kota menyiapkan RPJM dan RPJP, di samping RAPBD, Kabupaten/Kota Dalam Angka, dsb, rata-rata diikuti dan dilakukan. Masing-masing daerah praktis sudah punya pedoman dimaksud.
Koordinasi horizontal antara daerah kabupaten/kota bertetangga, sebaliknya, kurang terlihat; pertama karena ma-sing-masing disibukkan oleh tugas masing-masing, kedua karena kebiasaan selama ini di mana semua apapun masalah dibawakan ke atas. Belum ada tradisi untuk melakukan kerja-sama horizontal antar kabupaten/kota bertetangga yang bersi-fat saling menguntungkan dan saling memerlukan.
Koordinasi dan kerjasama horizontal, khususnya antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi mengenai sengketa perluasan wilayah kota dengan memasukkan sebahagian wila-yah Kabupaten Agam (16 Nagari) ke dalam kota Bukittinggi, sampai saat ini ternyata masih dead-lock.
Keputusan penengahan dari DPD-RI agar melakukan kerjasama yang saling menguntungkan tanpa perubahan batas wilayah dengan model Yogya-Sleman dan Jabodetabek, ter-nyata tidak digubris. Sampai saat ini Depdagri masih bersiku-kuh mau tetap melaksanakan PP84/1999 dengan mengenyam-pingkan saran keputusan DPD-RI itu.

Dua, masalah perbatasan dengan provinsi-provinsi te-tangga

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan empat provinsi tetangga: Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara. Dengan terbentuknya Provinsi Riau dan Jambi yang tadinya bersama Sumatera Barat membentuk Provinsi Sumatera Tengah, lalu ada bahagian dari Keresidenan Sumatera Barat sebelumnya yang masuk ke dalam Provinsi Riau (bahagian dari Kabupaten Kampar) dan ada bahagian lain dari Keresidenan Sumbar yang masuk ke dalam Provinsi Jambi (yaitu bahagian dari Kabupaten Kerinci). Di kedua daerah ini dan di daerah perbatasan lainnya masih ada bahagian-bahagian dari perba-tasan yang masih belum didudukkan secara semestinya. Tetapi survei dan penentuan yang lebih cermat mengenai garis per-batasan sekarang sedang dalam berjalan.

Tiga, kendala yang dihadapi dalam mengundang
investor dan kaitannya dengan tanah ulayat

Kerjasama antara BKPMD, Bappeda dan Dinas-dinas terkait dalam menyiapkan proyek-proyek yang diprioritaskan kelihatannya juga mulai jalan. Beberapa di antaranya bahkan sudah dibahas dan disepakati di DPRD terkait.
Salah satu dari yang sempat saya telusuri ke lapangan adalah mengenai pengembangan ekonomi kelautan dan budi-daya pantai, yang sebelumnya dalam kunker yl saya telah sempat membawa ke lapangan ke Kab Pesisir Selatan mantan Menteri Kelautan Prof Rochmin Dahuri dan calon investor dari Korea. Beberapa calon investor lain juga sudah melakukan kunjungan ke lapangan, yang semua itu, sejauh ini, berakhir dengan ketidak sepakatan.
Para investor umumnya menolak melakukan usaha joint-venture, baik dengan perusahaan nasional dan apalagi dengan penduduk setempat yang memiliki lahan berupa tanah ulayat di sepanjang pantai di samping SDM sebagai tenaga pekerja yang juga diharapkan dari mereka. Para investor tetap lebih menyukai dengan prinsip konsesi seperti sediakala di mana mereka yang langsung mengelolakan sejak dari tahap produksi, processing, dan sekaligus pemasarannya.
Di samping itu merekapun mensyaratkan agar prasarana listrik, air bersih, jalan-jalan, dan sejumlah fasilitas lainnya dise-diakan untuk mereka oleh pemerintah setempat.
Prinsip “bagi-hasil” dengan orientasi “ekonomi kerak-yatan” yang sekarang jadi jargon pembangunan ekonomi di daerah Sumbar kelihatannya tidak digubris oleh para investor. Mereka meragukan “kejujuran” dari pihak rakyat, dan kuatir dengan keikut-sertaan rakyat ke dalam perusahaan, kontrol ke dalam akan sukar dilakukan. Mereka cenderung menyukai cara-cara konsesi yang telah berlaku di perusahaan-perusahaan perkebunan yang tanahnya sesungguhnya adalah tanah ulayat rakyat tetapi yang dialihkan menjadi tanah negara oleh pemerintah untuk diberikan berupa tanah konsesi kepada para investor itu. Sementara, dengan habisnya hak konsesi setelah masa 30 tahun pakai, tanah tidak kembali kepada rakyat berupa tanah ulayat tetapi tetap menjadi tanah negara. Terlihat betapa selama ini pemerintah atau bahkan negara tidak berpihak kepada rakyat tetapi melindungi para investor karena pajak dan lain-lain yang diharapkan dari mereka.
DPD-RI seyogyanya memberikan perhatian khusus kepa-da masalah ketimpangan ini dan kembali berpihak kepada rakyat karena bagaimanapun merekalah yang punya tanah ulayat itu. Melalui prinsip “ekonomi kerakyatan” pemerintah diharapkan akan memberikan perhatian lebih banyak bagi pemberdayaan ekonomi rakyat yang nasibnya masih belum banyak berubah sejak dari masa kolonial dahulu.

Empat, Gempa dan akibatnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat Sumbar

Gempa 3 Maret 2007 yang terjadi di Sumbar ternyata telah mendatangkan kerusakan berat dan sedang di 8 kabu-paten/kota di Sumbar. Banyak dari rumah penduduk yang rusak dan yang hancur di samping rumah sekolah, mesjid dan bangunan umum lainnya.
Bantuan darurat berupa bahan makanan dan tenda-tenda serta bantuan keuangan segera berdatangan. Pembangunan kembali rumah-rumah sekolah dan mesjid perlu diprioritaskan agar yang rusak segera diperbaiki dan yang hancur segera dibangun kembali. Pemerintah sejauh ini telah menyanggupi memberikan bantuan keuangan 15, 10 dan 5 juta masing-masingnya bagi yang rusak berat, sedang dan ringan. Tentu saja bagi yang hancur dan rusak berat jumlah 15 itu sangat tidak memadai walau akan membangun rumah sederhana saja dahulu. Banyak dari mereka yang sampai saat ini masih tidur di tenda-tenda, termasuk tenda-tenda darurat sebagai ruang belajar bagi anak-anak yang sekolah mereka hancur atau rusak berat.
Bagi daerah-daerah yang memang berada pada jalur patahan gempa, sudah waktunya pemerintah mengeluarkan ketentuan khusus apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaku-kan dalam membangun rumah dan bangunan lain-lainnya untuk dipedomani oleh rakyat.

Lima, Rencana Pembangunan PBC (Padang Bay City)

Walikota Padang, Fauzi Bahar, telah memperkenalkan sebuah rencana mega project kepada masyarakat kota Padang, yaitu pembangunan kawasan kota moderen di tiga tempat yang saling terkait yang dia namakan dengan Padang Bay City. Situs pertama adalah di tepi pantai di mulut muara sungai Batang Harau yang tanahnya adalah tanah reklamasi yang diambilkan dari tanah lumpur pengerukan muara sungai Batang Harau, Diatas tanah reklamasi seluas 33 HA yang sekarang masih berupa bibir pantai itu akan dibangun high-rise buildings berupa deretan hotel-hotel, kondominium, apartemen mewah, mal-mal, shopping archades, restoran, recreation centers, dsb.
Di sepanjang kedua pinggir muara Batang Harau dengan jembatan Siti Nurbaya yang melintasi sungai Batang Harau itu dibangun Marina tempat berjejernya kafe-kafe dan kegiatan malam lainnya dengan tempat bersandarnya yacht-yacht dan kapal-kapal pesiar lainnya. Sementara di atas bukit Gunung Padang di bekas tanah pekuburan Cina dibangun hotel besar berbintang lima bertingkat menyusur dan bersandar ke pung-gung bukit itu, dengan pemandangan lepas ke kota.
Lalu di pantai Air Manis, yang dihubungkan dengan jalan tembus baipas lewat jembatan Siti Nurbaya, di tempat kapal Malin Kundang terdampar karena dapat kutukan dari ibunda-nya, dibangun pula sea resorts dengan segala macam atraksi laut, perumahan mewah, hotel, golf course, dsb. Ke Utara baipas Air Manis-Muaro via Jembatan Siti Nurbaya akan bersambung pula dengan estrada baipas ke arah Utara kota yang langsung tembus ke bandara internasional Minangkabau dengan menyusuri pantai.
Sebuah rencana mega project yang dahsyat dan sangat luar biasa, namun yang konon ditolak oleh DPRD Kota Padang. Saya juga diminta oleh Walikota untuk memberikan tanggapan, yang isinya saya lampirkan bersama laporan ini. ***

0 Responses to “LAPORAN KUNKER KE DAERAH SUMBAR (April 2007)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: