LAPORAN ASPIRASI DAERAH BIDANG PAH I

8 Desember 2006 – 7 Januari 2007

JSR, No. 37, 10 Januari 2007

PEMANTAUAN secara sendiri-sendiri yang dilakukan dalam rangka kunjungan kerja ke Daerah Asal, Suma-tera Barat, selama bulan Desember 2006 sampai awal Januari tahun 2007, di bidang PAH I yang saya lakukan, dapat saya laporkan sbb:

– Kasus Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi (PP 84/1998)
Kendatipun sudah disampaikan kepada pihak-pihak ter-kait, baik di Pusat kepada Presiden dan Depdagri, maupun di Daerah kepada Gubernur, Walikota Bukittinggi dan Pimpinan DPRDnya, dan Bupati Agam dan Pimpinan DPRDnya, mengenai Keputusan DPD RI pada bulan September 2006, yang mengusulkan agar mencabut PP84/1998 dan mengganti-nya dengan kerjasama bersinergi yang saling menguntungkan antara kedua pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukit-tinggi, yakni dengan mengikuti pola Jogya-Slemen, atau pola Jabodetabek, ataupun pola Surabaya-Sidoarjo, ataupun kese-muanya, namun keputusan DPD RI kelihatannya tidak diin-dahkan. Yang Depdagri, maupun Gubernur dan Walikota Bukittinggi tidak mengacuhkannya dan mau melanjutkan usa-ha perluasan wilayah kota Bukittinggi sesuai dengan PP84/ 1998 itu, walaupun secara bertahap. Alasan yang selalu dike-mukakan adalah karena PP84/1998 itu adalah sah dan akan mengurangi wibawa pemerintah jika tidak diindahkan. Tapi sebaliknya pihak Kabupaten Agam pun juga tidak bergeming dengan tetap menolak dan tidak mau menandatangani penye-rahan ke 4 Kecamatan dengan 16 Nagari, yang luasnya 3 kali seluas kota Bukittinggi yang ada sekarang untuk diserahkan ke kota. Alasannya adalah bahwa PP84/1998 itu adalah cacad hukum karena dikeluarkan ketika pemerintahan Habibie sudah dalam keadaan demisioner dan rakyat dari daerah-daerah kecamatan yang akan dimasukkan itu tidak pernah diminta pendapatnya dan yang sampai sekarang tetap menolaknya.
Situasi fiasco dan dalam posisi saling bertahan pada pendi-rian masing-masing ini sekaligus memperlihatkan betapa tidak berdayanya DPD-RI dalam melakukan intermediasinya di daerah. Apalagi, walau sudah didesak ke Setjen DPD-RI agar menelusuri sudah sampai ke mana Keputusan DPD-RI itu di proses di Pusat, yakni di Sekretariat Kepresidenan dan Dep-dagri, tak kelihatan ada upaya kongkret yang dilakukan, baik oleh Setjen maupun Pimpinan DPD-RI. Menjadi tanda tanya apakah intermediasi DPD-RI itu hanya sampai menelurkan keputusan itu saja, atau juga memastikan bahwa keputusan itu terlaksana, yaitu dengan meyakinkan Presiden untuk mencabut PP84/1998 itu dan menggantinya dengan kerjasama yang bersinergi itu.
Sementara itu situasi bagai api dalam sekam dan situasi tegang di tengah-tengah masyarakat sendiri, dengan sesekali saling ancam-mengancam, tetap jalan terus. Yang terkena jadinya adalah wibawa pemerintah dan termasuk DPD-RI sendiri secara keseluruhan.
Usul konkret saya adalah: Telusuri sudah sampai ke mana Keputusan DPD-RI itu dipelajari dan dituangkan dalam bentuk Keputusan oleh Presiden dan Mendagri oleh Pimpinan dan Sekjen DPDRI.

– Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan
Dengan mengingat formasi wilayah kabupaten yang me-manjang sepanjang pantai barat sementara lebarnya relatif sempit karena dibatasi oleh jalur Bukit Barisan yang menjulur ke laut, sehingga dataran rendahnya sempit dan memanjang sampai ke batas provinsi di selatannya dengan Provinsi Beng-kulu, santer suara-suara di kalangan pejabat daerah kabupaten dan anggota-anggota DPRD Kabupaten untuk memekar-kannya menjadi dua kabupaten sehingga mekanisme jalannya administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien. Namun sua-ra-suara ini belum tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga sampai saat ini masih berupa wacana di kalangan terbatas di Kabupaten bersangkutan.

– Konsep Kembali ke Nagari dan akibat sampingannya
Kendati konsep Kembali ke Nagari sudah berjalan dan semua daerah terendah yang takluk ke dalam wilayah budaya Minangkabau sudah berubah kembali dari Desa ke Nagari, namun di Kepulauan Mentawai yang penduduknya merupakan sub etnik tersendiri yang bukan Minangkabau, tetapi Menta-wai, mereka tetap bertahan pada bentuk Desa. Hal ini diper-sulit oleh anutan agama yang tidak sama. Penduduk Mentawai yang mayoritas beragama Kristen dan atau masih animis keli-hatannya lebih menyukai tetap berbentuk Desa, walau tidak pula mau, seperti di tanah tepi (maksudnya daerah daratan Sumbar), memanfaatkan ciri kekhasan adatnya dengan ben-tukan desa ala adat Mentawai. Sementara itu ada keinginan dari elit politik dan agama di Mentawai yang mau bergabung dengan pulau-pulau lain di sepanjang pantai Barat Sumatera, khususnya dengan Nias, yang mayoritas penduduknya juga Kristen, untuk membentuk Provinsi bersama tersendiri.
Sisi benturan lain adalah adanya keinginan dari masyara-kat di perkotaan di Sumbar yang menginginkan agar Kelurah-an dikembalikan menjadi Nagari, seperti di wilayah Kabupa-ten. Sekarang ini yang jelas, di Sumbar terdapat tiga macam bentuk pemerintahan terendah di tingkat desa, yaitu Nagari, Desa dan Kelurahan.
Yang sekarang terjadi adalah: Masalah diselesaikan, dan penyelesaian masalah pada gilirannya juga menciptakan mas-alah baru.

– Substansiasi Nagari
Konsep Kembali ke Nagari ternyata dalam pelaksanaan-nya tak semudah seperti yang diperkirakan semula. Masalahnya adalah karena Nagari yang ada sekarang, bagaimanapun, adalah dalam konteks NKRI, karena Sumbar adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan dengan induk kesatuannya, yaitu NKRI. Kendati Wali Nagari adalah hasil pilihan rakyat, tetapi peng-angkatannya adalah oleh Bupati dan administrasi pemerintah-annya dikoordinasikan oleh Camat. Namun, periuk-nasi Wali Nagari tak ada yang mengisinya, kecuali berupa honor sekadar-nya sekali 6 atau 3 bulan. Sementara, menurut ketentuan baru, Sekretaris Nagari dijadikan pegawai negeri dengan gaji dan tunjangan-tunjangan lain sebagai pegawai negeri. Ini saja sudah menimbulkan kesenjangan di samping juga keirian.
Dan ini berimbas lagi pada efektif-tidaknya berfungsi sekian banyak lembaga-lembaga bentukan Nagari itu, seperti BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari), KAN (Kerapatan Adat Nagari), MUNA (Majelis Ulama Nagari), sayap wanitanya (Bundo Kanduang) dan pemudanya, dsb. Berpikir sekarang, apa-apa tidak akan terjadi kalau tidak ada apa-apanya. Artinya duit, artinya dana, artinya, anggaran. Dari mana semua ini datangnya?
Itupun hanya sekelumit dari permasalahan yang sesung-guhnya menumpuk di tingkat desa yang berbentuk Nagari itu. Cukupkah, atau bisakah, UU no. 32 th 2004 mewadahi dan menangani semua permasalahan di tingkat desa itu?
Karena jawabannya adalah tidak, maka wajar kalau pemi-kiran yang bergulir di DPDRI, dan khususnya di PAH I, agar UU tentang pemerintahan desa dan yang setara itu diatur secara tersendiri, sehingga UU No. 32/2004 itu dipecah men-jadi tiga, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Desa.
Ini artinya bahwa DPD pun akan diuji, sampai sejauh mana kemampuannya untuk menggolkan ide yang kelihatan-nya lebih praktis dan pragmatis ini.

– Upaya Penyempurnaan struktur KAN jadi DAS di tingkat Nagari sampai Provinsi
Dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau yang diada-kan pada akhir November 2006, di Padang, di mana saya juga diundang menyampaikan buah-buah pikiran, saya telah me-nyampaikan gagasan ke arah penyempurnaan lembaga Kera-patan Adat Nagari (KAN) dalam konteks pengintegrasian lem-baga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan masalah-mas-alah adat dan syarak, dari Nagari sampai ke Provinsi. Konsep yang saya kemukakan ternyata diterima oleh Kongres.
Konsep tersebut saya ungkapkan dalam JSR No. 32, 20 Des 2006, seperti terlampir.

– Upaya mengumpulkan dukungan untuk penguatan kedudukan DPDRI
Setelah terobosan-terobosan oleh DPD-RI yang dilaku-kan di penghujung 2005 dan awal 2006 dalam rangka pengum-pulan dukungan untuk penguatan kedudukan DPD-RI, de-ngan melakukan serangkaian seminar di Padang dan Bukit-tinggi, usaha ke arah ini seolah terhenti. Dari apa yang telah dicapai, secara keseluruhan, rakyat dan masyarakat, beserta ormas dan LSM, dan tertutama universitas dan perguruan tinggi, sangat mendukung. Sudah ada sejumlah pernyataan tertulis yang dihasilkan waktu itu dalam rangka mendukung tuntutan DPD-RI itu.
Bagaimanapun, ke depan, diperlukan gebrakan-gebrakan yang lebih intensif dan sistematik, untuk menggalang dukung-an ini. Tim Sumbar siap melakukan ini mulai dari masa sidang sekarang ini. Dan kami sedang menyusun tenaga dan program untuk itu.

– Pengantar Laporan
Juga terlampir Pengantar Laporan Daserah Sumbar yang saya bacakan di hadapan Sidang Paripurna tgl 8 Jan 2007 yl, sebagai mengawali Laporan Aspirasi Daerah yang kami sam-paikan secara sendiri-sendiri ini. Pengantar Laporan Daerah Sumbar dimuat tersendiri dalam JSR No. 36, 8 Jan 2007. ***

0 Responses to “LAPORAN ASPIRASI DAERAH BIDANG PAH I”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: