Kata Sambutan Untuk Naskah Buku PRIBAHASA TANAH Oleh Julius Sembiring Sebuah Apresiasi Kritis

Jakarta, 4 Des 2006

Saudara Julius Sembiring, dosen Hukum Agraria di Fakul-tas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), tempat saya pernah menuntut juga di era 1950-an, punya penci-uman budaya yang tajam. Dia menelusuri masalah tanah ini tidak hanya melalui jalur hukum formal maupun non-formal, alias hukum adat, tetapi sekarang juga mencari akarnya ke masa lalu ke khazanah perbendaharaan budaya lokal yang diungkapkan dalam bentuk pribahasa.
Semua kita tahu bahwa ketika budaya lama belum lagi mengenal huruf, atau kalau sudah, terbatas pemakaiannya hanya pada penulisan sastra oleh para literati di lingkungan istana, yang terpakai sebagai pakan adalah pribahasa itu. Dan ternyata pribahasa itu ditemukan di hampir semua budaya lokal di Nusantara ini, yang cakupannya bahkan lebih luas dari wilayah Indonesia sekarang ini. Apa-apa yang merupakan para-digma budaya diungkapkan dalam pakan berbentuk pribahasa itu. Karena budaya-budaya lokal di Nusantara ini ternyata juga saling masuk-memasuki dan pengaruh-mempengaruhi, maka pribahasa yang lahir di satu tempat juga sering dipakai dan terpakai di tempat lain. Apalagi kalau warna budayanya juga serasi.
Karena kita tidak tahu siapa yang menggubah pribahasa itu, kita menganggapnya sebagai khazanah perbendaharaan budaya kolektif dari suku bangsa bersangkutan. Pribahasa lalu ditularkan secara lisan, dari mulut ke mulut, dan diulang-ulang, dalam bentuk yang sama, sehingga masing-masing ungkapan pribahasa itu menjadi baku — bukan beku. Pribahasa itu ada yang pakai sampiran sehingga dia menjadi ungkapan sastra tersendiri, tetapi juga bisa tidak. Pribahasa lalu diungkapkan dalam momentum yang tepat, dalam pidato-pidato adat, dan dalam penuturan hari-hari manakala masalahnya perlu dibuhul dalam paradigma budaya yang terungkapkan dalam pribahasa itu.
Demikianlah dahulu suku bangsa-suku bangsa di Nusan-tara ini memelihara budayanya dalam sastra lisan, yang kita sekarangpun masih ikut menikmati dan memanfaatkannya.
Buku kumpulan pribahasa yang berkaitan dengan tanah yang disusun oleh pakar Hukum Agraria ini tidak hanya ter-batas pada satu suku-bangsa tertentu saja, tetapi pada banyak suku-bangsa yang terdapat di Nusantara ini dan diungkapkan dalam bahasa lokalnya yang kemudian padanan atau terjemah-annya serta konotasi maknanya diberikan oleh penyusun sekali. Jika kita cermat melihatnya, dan membanding-banding-kannya antara satu sama lain, maka di samping keberbagaian terdapat kesamaan-kesamaan, yang puncanya semua berhulu ke tanah.
Ternyata bahwa dalam alam agraris yang bersifat tradi-sional dan rural, tanah adalah segala-segala. Tanah adalah menentukan dan sentral sifatnya dalam kehidupan rakyat dan masyarakat di daerah-daerah. Dan memang karena orientasi ekonomi masyarakat rural, tradisional dan agraris tersebut terikat ke tanah, melalui ungkapan-ungkapan pribahasa yang berkaitan dengan tanah ini, kita bisa mendapat gambaran ba-gaimana fungsi dan peranan tanah dalam masyarakat ber-sangkutan di masa lalu.
Secara sosiologis saya melihat bahwa pemilikan akan tanah sangat berkaitan erat dengan struktur masyarakatnya yang berorientasi ke tanah itu.
Di Indonesia ini secara struktural ada masyarakat daerah yang vertikal sifatnya dan ada yang horizontal. Yang vertikal karena dia beraja-raja, feodal dan aristokratik sifatnya, sehingga tanah ada yang seluruhnya milik raja, ada yang sebagian, tetapi juga ada yang dibagi-bagikan peruntukannya kepada rakyat, yang kemudian lalu juga turun-temurun. Yang horizontal yang tidak beraja-raja, tetapi tribal, bersuku-suku, biasanya tanah itu milik kolektif secara komunal, yang warganya mempunyai hak peruntukan, tetapi tidak milik pribadi. Dia bisa diturunkan kepada anak-cucu, sesuai dengan sistem garis keturunannya, tetapi tidak bisa diperjual-belikan sehingga tidak bisa berpin-dah tangan ke yang bukan anggota suku.
Sebagai bentuk ketiga, kendati tadinya milik kolektif suku, tetapi ketika dibagi-bagikan kepada anggota suku, dan diturunkan lagi ke anak-cucu, anggota suku berhak menjual-nya, atau mengalihkannya, sehingga tanah yang sama menjadi tanah milik pribadi. Maka melalui itu masuklah orang-orang baru, baik yang tadinya masih ada kaitan dengan suku, kam-pung ataupun desa, atau seperti sekarang, dari orang luar sama sekali, yang kadang kita tidak tahu secara persis siapa mereka.
Dengan perubahan struktur ekonomi dari agraris pede-saan dan tradisional-informal ke ekonomi industri, uang dan pasar, dan formal bahkan global multi-nasional, maka pemi-likan tanah bergeser secara relatif drastis, dari komunal ke individual dan ke korporasi. Sebenarnya peralihan ini telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dahulu ketika Belanda membuka perkebunan-perkebunan yang luas di samping industri, khususnya di Jawa dan Sumatera, sehingga terjadilah bentukan ekonomi yang dualistis sifatnya. Yakni, di samping ekonomi rural-agraris dan tradisional dari masyarakat pribumi, muncul ekonomi urban-industrial dan moderen yang dikuasai oleh Belanda dan multi-nasional lainnya, dan kemudian seperti yang kita lihat sekarang, oleh para konglomerat warga ketu-runan Cina. Struktur ekonomi yang bersifat dualistik dan dikhotomik ini berkelanjutan sampai sekarang.
Kaitannya dengan tanah adalah bahwa dahulu, atau semula, semua tanah adalah milik rakyat pribumi, dengan sistem penguasaan tanah seperti digambarkan di atas. Dengan munculnya ekonomi moderen kapitalistik yang semula diper-kenalkan oleh penjajah Belanda itu, maka penguasaan akan tanah beralih secara berangsur-angsur dari pribumi ke non-pribumi. Dengan makin gencarnya peralihan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderen setelah merdeka ini maka makin gencar dan makin cepat pulalah peralihan penguasaan akan tanah terjadi.
Tanah-tanah perkebunan yang luas di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya, tadinya rata-rata adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh rakyat pribumi. Sekarang, melalui kebijaksanaan pembangunan di bidang perkebunan, oleh pemerintah diambil alih dan dikonversikan menjadi tanah negara, yang lalu diberikan hak guna usahanya kepada para investor kapitalis, dalam dan luar negeri, termasuk pemerintah sendiri dengan menyerahkannya kepada perusaha-an-perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan (PTPN). Selagi masih dimanfaatkan, HGU ini bisa diper-panjang tiap 30-an tahun sekali yang dalam praktek tanah itu telah seperti milik dari perusahaan sendiri.
Yang rakyat pribumi yang punya tanah, sekarang menumpang di atas bekas tanahnya itu dan menjadi buruh tani di perkebunan-perkebunan itu, menjual tenaganya. Mereka dapat upah ketika bekerja dan tidak dapat upah ketika tidak bekerja. Tidak ada jaminan sosial yang mereka dapatkan. Dahulu mereka miskin, sekarangpun tetap miskin. Malah seperti dikatakan oleh Marx, proses pemiskinan berketerusan (verelendungsprocess) pun terjadi. Sementara para investor-kapi-talis menuai hasil dalam jumlah yang berlimpah.
Melalui kebijaksanaan perkebunan plasma, di mana rak-yat diberi hak penguasaan tanah sebanyak lk 2 hektar untuk ditanami dengan komoditi perkebunan yang sama dengan yang ditanam oleh perkebunan inti dari pemilik perusahaan, mereka mendapatkan penghasilan ekstra. Tetapi dari buah yang diserahkan tetap perusahaan yang menentukan secara sepihak, dan peranan mereka bermula dan berakhir di sana, karena urutan selanjutnya dari prosesing ke distribusi dan marketing seluruhnya dikuasai oleh perusahaan. Pemerintah karena butuh uang membiayai negara ini, dan pejabat karena butuh pema-sukan ekstra, membiarkan struktur ekonomi dualistik-eksploi-tatif-kapitalistik ini berjalan hampir tanpa kendala.
Sekarang di daerah-daerah, yang namanya tanah ulayat nyaris punah sudah. Kecuali untuk perkebunan yang memerlu-kan tanah yang luas, tidak kurangnya juga tanah-tanah rakyat diambil dengan berbagai cara untuk kepentingan pembangun-an fabrik, industri dan sarana publik lainnya. Gambaran Pantura (pantai utara) dari Merak ke Banyuwangi di pulau Jawa adalah tipikal yang sekarang juga menjalar ke luar Jawa lainnya, dengan pola yang seluruhnya sama. Yang diuntungkan adalah yang punya duit dan yang punya kekuasaan, alias pengusaha dan penguasa, dan yang buntung (dirugikan) adalah rakyat pribumi.
Ada pribahasa yang semua orang tahu: Bak Ulando mintak tanah, dari sajangka nak saheto, dari seheto nak sadapo (Min.) — Bagaikan Belanda minta tanah, dari sejengkal hendak sehasta, dari sehasta hendak sedepa –, persis itu betul yang terjadi sampai sekarang di zaman Indonesia merdeka ini. Karena yang merdeka itu hanyalah penguasa dan pengusaha, tidak rakyat sebagai pemilik yang sah dari Republik ini. Mereka sampai saat ini, seperti di zaman penjajahan dahulu, tetap jadi obyek, tidak jadi subyek yang ikut menentukan. Mereka sebenarnya belum mengenal, apalagi menikmati, arti kemerdekaan itu.
Dengan ungkapan pepatah “Bak Ulando mintak tanah itu,” sebenarnya pepatah yang merupakan kearifan budaya dari rakyat itu sudah mengantisipasi bahwa ini yang akan terjadi, yang dampak dan magnitudanya makin luas dan makin mengerikan.
Kalau sebuah kerajaan Melayu Temasik di selatan Johor, di pulau Singapura, bisa berubah dan bertukar tangan menjadi negara Singapura yang seluruhnya dikuasai oleh Nan Yang Chinese, bukan mustahil, seperti Filipina juga, Indonesiapun akan jatuh ke tangan raksasa kekuasaan yang sama. Sebagai-mana di Singapura penduduk asli Melayu sudah termajinalkan dan menjadi tamu, atau bahkan jadi budak, di rumah sendiri, dan penduduk asli Melayu di Filipina juga sudah termar-jinalkan dan menjadi budak di tanah air sendiri, sebentar lagi, atau bahkan sekarang, idem ditto orang Indonesia sebagai rakyat pribumi di negerinya sendiri. Mereka menjadi “kuli” di negeri sendiri. Dan menjadi budak di rumah sendiri. Lalu mana dia kemerdekaan itu? Mana dia kesejahteraan untuk semua itu?
Sekarang warga keturunan masih dominan di bidang ekonomi, tetapi sebentar lagi juga dominan di bidang politik, militer, pendidikan, sosial-budaya, dsb, seperti yang gejalanya secara pasti menuju ke sana, seperti di Singapura dan Filipina itu. Apatah lagi dalam prediksi sepuluh-dua puluh tahun ke depan, emporium Cina tidak hanya akan menguasai kawasan Nan Yang Asia Tenggara ini tetapi bahkan juga yang bersifat global sekalipun menggantikan adikuasa Amerika yang sudah menurun dan melewati titik zenitnya sekarang ini. Ini bisa dilihat, di Indonesia sendiri, jumlah mereka yang hanya kurang dari 5 % dari jumlah penduduk, tetapi menguasai sebagian terbesar dari kekayaan dan kekuasaan ekonomi Indonesia dalam hampir semua sektor, dari hulu sampai ke hilir.
Di bidang pertanahan itu sendiri, dengan pertumbuhan ekonomi melaju ke sektor industri moderen dan jasa, praktis tanah-tanah di perkotaan dan di luar kota yang diperlukan bagi pertumbuhan industri dan jasa telah pula mereka kuasai; apalagi dengan usaha-usaha real estate yang nyaris seluruhnya berada di tangan mereka. Dengan kota seluas Jakarta itu, usaha real estate yang terpegang di tangan mereka hanya dikendali-kan oleh segelintir kecil saja tetapi yang luas tanahnya meliputi seluruh kawasan Jabodetabek. Dengan sawah-sawah yang masih luas terbentang di sepanjang jalur pantura, jangan dikira kalau masih warga pribumi yang punya. Mereka menggarapnya hanyalah untuk mempertahankan hidup dan yang sekaligus untuk melindungi hak dari tuan-tuan tanah yang membeli tanah-tanah mereka itu. Para konglomerat itupun sekarang menjadi “petani berdasi” yang hari-hari bercokol di kota-kota mengurus urusan bisnisnya masing-masing dan yang kita tidak tahu siapa sebenarnya mereka.
Walaupun pepatah telah memberi isyarat seperti di atas, sudahkah kita mengantisipasinya dari segi hukum agraria yang Julius Sembiring adalah salah seorang pakar yang dipercayakan oleh DPD-RI menyiapkan draft perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang memang sudah sangat perlu direvisi itu? Masalah kita jelas bukan hanya sekadar bagaimana meluaskan arti agraria ke dalam yang juga mencakup air dan udara, di samping tanah dan yang di bawah tanah itu, untuk juga diatur dalam paket undang-undang yang sama, tetapi, bagaimana menyelamatkan pemilikan tanah rakyat yang tadinya berbentuk tanah ulayat atau tanah suku, kaum dan pribadi sekalipun, untuk tidak bertukar tangan, tapi jadi asset untuk ikut bersama-sama dalam usaha bagi hasil di mana rakyat memiliki saham yang minimal setara dengan harga atau nilai tanahnya itu. Artinya, dapatkah, atau cukupkah, masalah agraria itu didudukkan hanya dari segi yuridis-formalnya seperti yang cenderung kita lakukan selama ini, atau sekarang juga perlu kita sorot dari segi fungsional dan manfaatnya dalam artian ekonomi, teknologi dan budaya sekalipun, di mana rakyat kembali menjadi subyek dan tidak lagi obyek semata. Pemahaman hukum agraria terhadap gejolak-gejolak yang terjadi di luar bidang hukum itu sendiri perlu diantisipasi sehingga Indonesia tidak menjadi Temasik kedua, dan Filipina kedua, dalam hukum domino kekuasaan yang bisa terjadi di manapun. Malaysia, sekurangnya, telah lebih dahuluan mengantisipasinya, sehingga mereka mampu dan berhasil melakukan gebrakan-gebrakan di bidang agraria sekalipun, sehingga penduduk Melayu terselamatkan, di sam-ping yang lainpun terselamatkan.
Julius Sembiring dan semua sembiring-sembiring – arti-nya para pakar — lainnya yang perduli dengan masalah agraria di Nusantara ini perlu memberikan perhatian dan keper-duliannya terhadap masalah-masalah yang saya angkatkan itu yang bagaimanapun lantunannya akan juga menimpa masalah agraria atau tegasnya tanah yang menjadi landasan hidup-mati dari rakyat kita yang, seperti dikatakan, adalah pemilik yang sah dari republik ini. Pepatah Melayu: “Tidak Melayu hilang di bumi ini,” patutlah menjadi iktibar bagi kita dalam memper-juangkan hak agraria dari masyarakat pribumi itu. ***

0 Responses to “Kata Sambutan Untuk Naskah Buku PRIBAHASA TANAH Oleh Julius Sembiring Sebuah Apresiasi Kritis”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: