INDONESIA BUTUH SISTEM BIKAMERAL

Disampaikan dalam Pertemuan
Ahli Hukum Tata Negara
“Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI 1945”
Kerjasama Pusat Studi Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Andalas
dengan Dewan Perwakilan Daerah RI
11-13 Mei 2007 di Hotel Novotel, Bukittinggi

KALAULAH Indonesia hanya seluas daun kelor, katakanlah sebesar Singapura atau Srilangka, siapapun akan mengatakan, gila kalau mengimpikan sebuah sistem bikameral dalam struktur lembaga legislatifnya. Tapi Indonesia ditakdirkan adalah sebuah negara besar, bahkan termasuk lima besar, di dunia ini. Indonesia yang terletak secara strategis di persimpangan jalan antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua lautan besar, India dan Pasifik, dengan 17an ribu pulau-pulau, besar-kecil, dan 230an juta penduduk, belum lagi kekayaan alamnya dan kekayaan sosial-budayanya, tidak mungkin ke depan masih diatur seperti selama ini, yaitu dengan sistem unikameral, apalagi sentralistis, yang dibayangi oleh kekuatan militer dan dengan sistem sosial yang kental feodalisme dan nepotismenya.
Malaysia saja, Thailand saja, Filipina saja, sebagai negara tetangga yang jauh lebih kecil dari Indonesia, memiliki sistem bikameral, sementara kita di Indonesia ini masih saja ingin mempertahankan sistem unikameral, apalagi sentralistis, seper-ti yang diinginkan oleh kelompok para pensiunan jenderal dan nasionalis ektrim lainnya yang ingin kembali ke UUD1945 yang asli dan belum dirubah.
Seperti yang diperlihatkan oleh negara-negara tetangga kita itu, bahkan praktis seluruh negara-negara maju dan selu-ruh negara-negara besar di dunia ini, sistem bikameral di samping federal, jauh lebih ampuh, lebih stabil, lebih solid, lebih efektif, dan lebih efisien, ketimbang kita negara besar tetapi yang diatur secara unikameral dan sentralistis seperti selama ini. Umumnya negara-negara totaliter dan diktatorial yang enggan seperti kita ini yang tidak memiliki sistem federal dan bikameral itu.
Jika kita memang berfikiran maju ke depan, dan meng-inginkan Indonesia solid, stabil, efektif dan efisien dalam cara penanganannya, pilihan kita seperti negara-negara tetangga dan negara-negara besar dan maju lainnya itu, mau tak mau, dan tak lain dari bikameral dan desentralistis itu.
Indonesia dikatakan belum siap dengan sistem federal, seperti yang lain-lainnya itu, okelah, tetapi tidak mungkin tanpa bikameral dan desentralisasi. Dengan federal sekalipun, seperti yang kita lihat dengan semua negara berbentuk federal lain-lainnya, tidak berarti mereka lalu pecah dan berantakan ke dalam, seperti yang ditakuti dan dijadikan momok oleh mereka yang alergik dengan federalisme itu. Bahkan sebaliknya. Jus-teru dengan sistem federal itu mereka lebih solid dan lebih stabil. Pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan lebih efisien, karena kerja berat dipersamakan, antara pusat dan daerah, dan dibagi habis secara struktural dan fungsional sam-pai ke tingkat terendah sekalipun.
Sekarang amandemen ke satu sampai empat terhadap UUD1945 telah dilakukan, termasuk dengan dilahirkannya lembaga negara baru di bidang legislatif di samping DPR-RI, yaitu DPD-RI: Dewan Perwakilan Daerah RI. Dengan keha-diran DPD itu mestinya di bidang legislatif di tingkat nasional telah ada dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Tetapi apa sesungguhnya yang lalu terjadi?
Ternyata lembaga legislatif yang legitimet itu tetap hanya-lah DPR, sementara DPD tidak. Pasal 20 ayat (1) UUD1945 yang telah diperbaharui itu mengatakan bahwa DPR memiliki hak membentuk undang-undang, sementara DPD dalam pasal 22D Ayat (1) dan ayat (2) hanyalah “dapat” mengajukan kepa-da DPR, dan “ikut” membahas, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, dsb., dan dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah di daerah “dapat” melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, dan sejumlah lainnya itu.
Dengan demikian, DPD bukanlah sebuah lembaga legis-latif dalam arti yang sesungguhnya, karena yang paling esensial dari sebuah lembaga legislatif itu betul yang tidak dimilikinya, yaitu, seperti DPR, hak membentuk undang-undang. DPD, seperti istilah yang dipakai oleh ahli hukum tatanegara kawakan, Prof Solly Lubis, hanyalah “bediende,” atau “sub-ordinate,” kepada DPR, atau istilah kawan-kawan ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, hanyalah “kacung”nya DPR. Hubungannya bukanlah hubungan setara (equality), tetapi hubungan tidak setara (inequality) sebagaimana pembantu ter-hadap majikannya itu. Meskipun DPD punya hak prakarsa (inisiatif) untuk RUU, namun yang memutuskan adalah DPR. Nilainya hanyalah sebagai “bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindak lanjuti.” Ini adalah karena … “DPD tidak me-miliki kewenangan pembentukan undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang dalam menetapkan anggaran (APBN),” tegas Solly Lubis.
Karena itu pula, dengan kehadiran DPD, esensinya tidak ada yang berubah dalam sistem pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dan karenanya pula, juga tidak tercipta yang dinamakan dengan sistem bikameral itu, baik yang soft, apalagi yang strong bicameralism, seperti yang dipergunjingkan selama ini.
Dilemanya bukan hanya itu. Di samping kerancuan hubungan antara DPR dan DPD itu, bahkan tidak kurangnya adalah juga hubungan dengan MPR sekalipun. Pasal 2 ayat (1) UUD1945 mengatakan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari “anggota” DPR dan “anggota” DPD, bukan kelembagaan DPR dan DPD. Karena MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, maka sendirinya muncul ketimpangan menyolok yang tidak akan mungkin diatasi. Jumlah anggota DPR adalah 522 sementara DPD 128, yang berarti DPD kurang dari sepertiganya. Bagaimana mungkin DPD akan mengajukan agenda pembicaraan apapun di MPR manakala suara mereka tidak mencapai jumlah sepertiga yang diperlukan itu; sementara untuk bisa bersidang diperlukan kehadiran dua pertiga anggota MPR dan untuk memutuskan diperlukan sedikitnya setengah jumlah suara tambah satu. Ke-timpangan tersebut tidak akan mungkin terjembatani tanpa anggota-anggota DPR juga ikut memberikan dukungan terhadap DPD – jika mereka mau. Namun keterikatan mereka dengan partai masing-masing menyebabkan semua itu menjadi musykil. Kemusykilan demi kemusykilan karenanya terjadi akibat kerancuan yang sifatnya struktural dan fungsional dan built-in itu.
Seperti juga yang dikatakan oleh Prof Soly Lubis, kita adalah bangsa yang suka menciptakan masalah, tetapi tidak pandai atau bahkan tidak mau menyelesaikan masalah. Selama dua setengah tahun DPD sudah berjalan, dan setumpuk banyak keputusan-keputusan yang telah diambil untuk diterus-kan dan diajukan ke DPR, namun sebahagian terbesar terge-letak begitu saja tanpa digubris atau bahkan dibiarkan begitu saja oleh DPR. Kalaupun ada hak inisiatif yang dilakukan oleh DPD berupa RUU dsb, ketika diajukan pada tingkat satu kepada Komisi terkait di DPR, utusan DPD biasanya langsung dipersilahkan keluar ketika naskahnya diterimakan. Jangankan hak memutus bersama, hak membahas bersamapun tidak diberikan.
DPD, jika diteruskan, sebenarnya adalah sebuah lembaga negara sia-sia dan sebuah pemborosan luar biasa, baik tenaga apalagi biaya. Sekarang saja lebih dari 200 miliar per tahun harus disediakan anggaran untuk DPD saja, dan lebih dari itu bahkan untuk MPR yang praktis tidak punya kerja yang rutin kecuali hanya untuk sosialisasi putusan-putusan MPR yang lalu.
Jika DPD tidak dikuatkan (empowered), dalam arti tidak ditingkatkan menjadi lembaga legislatif yang berwenang untuk membentuk undang-undang, seperti DPR, dan tidak dicipta-kan sistem bikameral yang menempatkan DPD setara dengan DPR untuk tugas dan fungsi yang berbeda bagi percepatan pembangunan daerah, atau seperti Senat di negara-negara maju lainnya, rasanya lebih baik dibubarkan saja, daripada sia-sia.
Dan jika memang ini yang diinginkan, maka kemunduran demi kemunduran serta kesemrawutan demi kesemrawutan seperti yang dialami sekarang dan selama ini dalam negara kesatuan Republik Pancasila ini akan terus dihadapi, sebab, untuk negara sebesar dan seluas ini tidak mungkin ditangani dengan cara dan sistem yang masih terpusat, baik dari segi eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya.
Indonesia yang sebesar ini baru akan lincah bergerak ke masa depannya jika pekerjaan dibagi-bagi, dan dipersamakan, dengan mendahulukan akal sehat demi kepentingan masa depan dan kejayaan bangsa. ***

0 Responses to “INDONESIA BUTUH SISTEM BIKAMERAL”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: