CIPTAKAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAN SYARAK (DAS) DARI NAGARI KE PROVINSI AGAR ABS-SBK DAPAT TERIMPLEMENTASIKAN

Disampaikan pada
Kongres Kebudayaan Minangkabau
28-30 November 2006
Di Padang

JSR, No. 17, 28 Nov 2006

SEBUAH filosofi pedoman hidup: ABS-SBK (Adat Ber-sendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) yang telah dite-rima oleh rakyat dan masyarakat di Minangkabau jelas tidak cukup hanya sekadar simbol dan pengakuan saja. ABS-SBK memerlukan penerapan aktual di tengah-tengah masyara-kat yang tersusun secara struktural-institusional dari Nagari sampai ke Provinsi.
Sejauh ini, dengan kita telah kembali ke Nagari, telah ada lembaga adat di setiap Nagari yang bernama KAN (Kerapatan Adat Nagari) di samping lembaga-lembaga lainnya yang menata kehidupan beragama, berbudaya, dsb. Dalam rangka penerapan ABS-SBK secara struktural-institusional itu KAN, dsb, dijadikan sebagai modal dasar dari pembentukan Dewan Adat dan Syarak (DAS) di setiap Nagari. Dalam arti, KAN dan semua lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan dan penerapan Adat dan Syarak di Nagari dilebur ke dalam DAS itu. Dengan demikian sekaligus kita menghilangkan dikotomi dan polarisasi antara Adat dan Syarak. Dengan lahirnya Dewan Adat dan Syarak, (DAS) permasalahan Adat dan Syarak tidak lagi kita lihat dan tangani secara terlepas-lepas dan tersendiri-sendiri, tetapi secara integral dan kaffah. Sesuai dengan filosofi ABS-SBK itu, antara adat dan syarak tidak bisa dipisah. Adat dan syarak telah bersintesis di mana adat basandi syarak, syarak mangato, adat mamakai.
Karena masalah adat dan syarak tidak hanya ada di ting-kat Nagari, tetapi juga di tingkat yang di atasnya sampai ke Provinsi, maka DAS ini juga harus ada di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
Di Minangkabau sebenarnya di atas Nagari, yang meru-pakan unit kesatuan administratif pemerintahan terendah dalam kerangka NKRI, ada yang bernama supra nagari, atau “Nagari Gadang,” yang mencakup sejumlah nagari yang saling berkaitan secara geografis-ekologis dan memiliki kesatuan genealogi, sosial, ekonomi, adat dan budaya. Ambillah contoh seperti nagari-nagari di sekitar Bukittinggi, nagari-nagari yang namanya Banuhampu, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Ampek Koto, Sungai Pua, dsb, adalah sebenarnya Nagari Gadang dimaksud. Rata-rata Nagari Gadang ini sekarang ini identik atau bertumpang-tindih dengan unit administratif pemerintahan Kecamatan. Lalu di atas itu Kabupaten yang juga bertumpang tindih dengan konsep Luhak dan Rantau. Dan di atas itu lagi Provinsi Sumatera Barat.
Dengan mengikuti jalur hirarkis-struktural seperti itu maka DAS ikut berjenjang naik sampai ke tingkat Provinsi. DAS karenanya ada di tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. DAS di tingkat yang berjenjang itu memiliki yurisdiksi dan ruang lingkup yang jelas. Masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan syarak yang mencakup satu Nagari saja diselesaikan di tingkat Nagari bersangkutan. Masalah-masalah bersama yang ada di Nagari Gadang, dan seterusnya ke tingkat Kabupaten dan Provinsi ditangani pula oleh DAS setingkat.
DAS-DAS yang berjenjang naik yang ada di atas Nagari itu keanggotaannya adalah utusan-utusan yang dipilih atau diangkat oleh DAS Nagari dan sekaligus merupakan wakil representatif dari DAS Nagari. Artinya DAS Kecamatan yang identik dengan Nagari Gadang tadi, diisi oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh DAS Nagari. Pada gilirannya DAS Kecamatan menunjuk wakil-wakil di DAS Kabupaten dan DAS Kabu-paten menunjuk wakil-wakil yang akan duduk di DAS Provinsi.
Lama masa kerja dari DAS-DAS itu disesuaikan dengan pergantian pemerintahan di Nagari.
Frekuensi persidangan diatur oleh DAS-DAS di tingkat masing-masing itu, yang makin ke atas makin sesekali, dan makin ke bawah makin sering, sesuai dengan tuntutan kebu-tuhan masing-masing tingkat. Katakanlah misalnya DAS Provinsi bersidang sekali setahun, DAS Kabupaten sekali 6 bulan, DAS Nagari Gadang sekali 3 bulan, dan DAS Nagari Ketek setiap kali diperlukan.
Issu yang dibicarakan adalah semua yang berkaitan dengan masalah adat dan syarak yang produknya ada yang berupa Fatwa, ada yang harus diregulasikan menjadi Perna, Perda, dsb.
Dengan adanya keinginan untuk menghidupkan kembali lembaga beraja-raja di ranah dan di rantau yang pernah ada di masa lalu, seperti yang disuarakan di Kongres Kebudayaan Minangkabau ini, semua itu dibicarakan dan diputuskan oleh DAS di tingkat Provinsi. Sehingga ide dan keinginan itu tidak hanya dilahirkan secara sendiri masing-masing tetapi melalui proses musyawarah dan mufakat di DAS Minangkabau di tingkat tertinggi di Provinsi.
Demikian juga dengan lembaga-lembaga adat seperti LKAAM dan MTKAAM yang selama ini tidak terkait dengan struktur Nagari, atau bahkan tidak ada di Nagari, juga dibicarakan keberadaannya di DAS tertinggi itu.
Karena putusan-putusan yang dirumuskan oleh DAS di tingkat masing-masing sendirinya diambil melalui proses mu-syawarah melalui persidangan-persidangan, maka sarana dan prasarana dan sekaligus pembiayaannya merupakan porsi tang-gung-jawab yang harus dipikul oleh lembaga eksekutif dan legislatif dari pemerintahan di tingkat terkait. Misalnya dengan memasukkannya ke dalam APBD masing-masing. ***

0 Responses to “CIPTAKAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAN SYARAK (DAS) DARI NAGARI KE PROVINSI AGAR ABS-SBK DAPAT TERIMPLEMENTASIKAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: