ADAT BERSENDI SYARAK, SYARAK BERSENDI KITABULLAH (ABS-SBK) Dilema yang Dihadapi Masyarakat Minangkabau Moderen dalam Pengimplementasiannya

Disampaikan pada
Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau
29-30 November 2006, di Padang

JSR, No. 18, 29 Nov 2006

ABS-SBK adalah sebuah simpul, dan sekaligus simbol, budaya yang dari sana orang bisa melihat bagaimana masyarakat dari budaya bersangkutan memahami hubungan antara adat dan agama yang mereka anut. Jelas bahwa hubungannya bukanlah hubungan timbal-balik yang setara (kolateral), tetapi hirarkis-vertikal, di mana agama yang dilafalkan sebagai syarak itu diletakkan di atas adat, dan agama pada gilirannya cantelannya adalah kepada kitabullah, Al Qurān, yakni wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya (Muhammad) sebagai penuntun dan petunjuk (hudan) dalam kehidupan ini. Dan karenanya jelas bahwa yang dimaksud dengan agama atau syarak di sini adalah Islam, dan tidak ter-masuk agama yang lain-lainnya. Ini sekaligus menangkis upaya pembelokan interpretatif oleh unsur pemangku adat yang berfungsi sebagai pejabat di masa Orde Baru di mana “syarak” dan “kitabullah” diartikan tidak hanya eksklusif Islam tetapi juga agama wahyu lain-lainnya. Motifnya adalah karena kuatir akan berbenturan dengan konsep Pancasila yang sifatnya inklusif, dan takut kalau Sumatera Barat akan mengganjil dari yang lainnya akibat trauma di masa PRRI yang lalu.
Dengan itu, sekaligus, budaya Minangkabau tidaklah ter-golong kepada yang berorientasi atau dikategorikan sebagai budaya sinkretik, seperti di Jawa, tetapi sintetik. Dengan sinkretisme dipahami bahwa semua unsur budaya dalam masyarakat yang bisa berbagai dan datang dari lubuk budaya yang berbeda-beda diperlakukan sebagai sama — bahkan diakui secara inklusif sebagai sama benarnya (sadaya agami sami kemawon) –, sementara sintetisme yang dipahami di sini adalah peleburan atau persenyawaan dari budaya adat yang menjadi satu dengan budaya agama. Dengan demikian bahwa unsur adat yang bersenyawa dengan agama atau syarak itu adalah yang serasi dengan agama, sementara yang berlawanan dibuang. Adat yang bersenyawa dengan agama dinamakan adat yang islami (adat islamiyah), sementara adat yang dibuang karena bertentangan dengan Islam, adat jahili (adat jahiliyah). Dari sana, dan dalam pengimplementasiannya maka muncullah ungkapan-ungkapan seperti: Syarak berbuhul mati, adat berbu-hul sintak; syarak mengata, adat memakai; syarak bertelanjang, adat bersesamping; syarak mendaki, adat menurun; yang baik dipakai yang buruk dibuang, dsb.
Kitapun menyadari bahwa walaupun secara konseptual dan per definisi hubungan antara adat dan syarak adalah sede-mikian, namun dalam kenyataan sosiologis-historisnya bisa terjadi anomali, ketidak serasian dalam hal pengimplementasi-annya. Ini antara lain adalah karena proses persenyawaan antara adat dan syarak tadi dalam pengimplementasiannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, secara historis, jauh sebelum Islam masuk dan melakukan penetrasi budaya ke dalam masyarakat Minang, dan Indonesia umumnya, daerah ini telah memiliki budaya primordial yang dalam perjalanan sejarahnya juga telah bertemu dan berkonvergensi dengan budaya-budaya luar yang masuk, seperti Hinduisme, Budhis-me, dsb, di samping animisme yang menjadi ciri khas dari budaya primordial itu sendiri. Dengan demikian, sampai seka-rangpun masih kita lihat sisa-sisa dari kepercayaan lama yang berbau mistis, tahyul, khurafat, bid’ah, dan syirik sekalipun. Malah, kedua, kecenderungan ke arah yang bersifat kontra-diktif dengan prinsip tauhid-monotheisme dalam Islam justeru hidup subur dan dibiarkan dalam alam kemerdekaan ini seba-gai akibat dari budaya sinkretisme dan inklusivisme yang lebih dominan dalam kehidupan bernegara dewasa ini.
Karena itu pula, seperti Islam itu sendiri, budaya Minang-kabau yang menganut paham sintetisme ini akan berhadapan dengan budaya Indonesia lainnya yang sifatnya sinkretik. Kebetulan sekali bahwa budaya kontemporer yang dominan di Indonesia sekarang ini adalah budaya sinkretik itu, bukan sintetik. Budaya sinkretik yang tadinya berasal dari lubuk budaya Jawa itu, sekarang ini, suka atau tak suka, telah menjadi budaya Indonesia moderen. Simpulnya terbuhul pada simbol budaya “Pancasila” itu sendiri. Ajaran Pancasila yang lahir dari buah pikiran kontemplatif bapak pendiri negara moderen Republik Indonesia, Sukarno, itu dasarnya adalah sinkretik, seperti dengan budaya asalnya, Jawa, atau kejawen, bukan sintetik; bahkan selama masa Orde Lama dan Orde Baru pernah dimitoskan bersama-sama dengan UUD 1945 — yang setitik haram dirubah.
Dari sila pertama saja orang telah melihat sekali unsur sinkretismenya itu, yakni bahwa yang dimaksud dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa,” itu bukanlah hanya Islam yang memang monotheis, berketuhanan YME, tetapi juga yang lain-lainnya yang walau mengenal dan mengakui Tuhan YME, tetapi terdiri dari tiga atau lebih banyak lagi unsur theistik-ketuhanan, yang dalam theologi Islam dikategorikan sebagai politheis atau syirik. Jadi, bukan hanya Islam yang diakui, tetapi juga Kristen, Hindu, Budha, bahkan sekarang Kong Hu Chu sekalipun, yang sebenarnya hanyalah agama-budaya yang kebetulan berasal dari Tiongkok dan lekat dengan tradisi budaya Cina. Kong Hu Chu sejak promotornya Gus Dur diakui karena kebetulan ada sejumlah 3-5 % dari penduduk Indonesia sekarang ini yang dari keturunan Cina, yang kebetulan sekarang bertangan di atas dalam menguasai jentera ekonomi Indonesia, dari hulu sampai ke muara. Di zaman awal kemerdekaan dahulu, di mana Sukarno tidak mengingin-kan “kuda berkaki tiga,” sehingga Komunisme-Marxisme-Leninisme-Maoisme yang jelas-jelas atheis, anti-tuhan, juga diakui, berdampingan dengan Islamisme, nasionalisme dan sosialisme.
Cara berpikir gado-gado dalam artian sinkretik seperti inilah di tingkat Indonesia yang lebih luas yang pertama-tama menjadi tantangan bagi konsep budaya ABS-SBK itu. Dengan ditolaknya konsep “negara Islam” di Konstituante di Bandung di penggal kedua 1950-an, yakni karena tidak berhasil meng-golkan dua pertiga suara yang diperlukan, seperti juga tidak berhasilnya kelompok ideologi kenegaraan nasionalis-komu-nis-sosialis-sekuler lain-lainnya, maka dari sana cara berfikir yang sinkretik makin menguat, yang selama masa Sukarno dan Suharto, dan bahkan berlanjut sampai sekarang, makin domi-nan.
Dengan kekalahan dalam perang ideologi yang dialami oleh kelompok sintetik, di mana budaya Minangkabau menjadi sokogurunya, maka berturut-turut terjadilah proses pelong-soran dan pengeroposan dari budaya sintetik itu sendiri dari dalam. Karena ingin selamat, trauma dengan kekalahan dalam pertarungan fisik yang dialami (PRRI), dan sadar bahwa diri-nya adalah penganut aliran sintetik dari kelompok minoritas (dalam artian budaya) dalam berhadapan dengan aliran sinkretik dari kelompok mayoritas, kompromi demi kom-promi, dan konsesi demi konsesi, pun dilakukan. Yang terjadi lalu adalah munculnya sikap batin yang bercirikan split-personality, jiwa terbelah. Orang Minang, seperti juga dikatakan oleh Asrul Sani, lalu memiliki mentalitas skizofrenik. Di satu sisi ingin tetap menjadi dan mempertahankan diri sebagai orang Minang, yang sintetik, yang Islamnya khalis, murni, tetapi di sisi lain, ingin pula tetap menjadi orang Indonesia yang cantelan budayanya, suka-taksuka, sinkretik. Sementara alternatif ketiga tidak ditemukan. Orang Minang tidak memi-liki sikap batin seperti yang dimiliki oleh orang Aceh: saya mau yang ini sampai kapanpun, dan saya pertaruhkan semua ini untuk itu. Orang Minang terlalu banyak pertimbangan, sehing-ga dari maju surut yang lebih — bagaikan “si ganjur lalai,” seperti dalam cerita Talipuak Layua dalam cerita klasik Mi-nang. Kehilangan kepribadian menimbulkan sikap mengam-bang, sukar mengambil keputusan, dan cenderung tidak berpendirian.
Ini juga karena di sisi lain alih generasi telah terjadi. Generasi para pelopor dan para pendiri republik ini telah pergi. Minangkabau sering diidentikkan dengan generasi yang telah pergi itu. Setengah abad waktu telah berlalu. Dan persalinan generasi telah terjadi. Generasi yang sekarang adalah generasi yang ditempa oleh sistem pembentukan wangsa yang seluruhnya indoktriner, regimenter, dan totaliter. Dalam arti, yang ditekankan adalah keseragaman, bukan keragaman, dalam satu sistem komando yang sentralistis dan vertikal dari atas. Dan ketika tonggak demokrasi-liberal telah dilewati (dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959), masuk ke era demokrasi terpimpin dari Sukarno dan demokrasi Pancasila dari Suharto di zaman Orde Lama dan Orde Baru selama 4 dekade (1959-1998), Indonesia pun ‘maju ke belakang’ dengan menghidupkan kembali budaya feodalisme, paternalisme, nepotisme, bahkan despotisme, dan sentralisme kekuasaan di tangan orang seorang yang merasa bahwa negara itu adalah saya (l’etat c’est moi), seperti di zaman keemasan Majapahit dan Mataram dahulu yang diidolakan itu, dan diperlihatkan khususnya oleh kepemimpinan Sukarno dan Suharto. Walau resminya kecenderungan itu telah berhenti dengan masuknya Indonesia ke era reformasi, tetapi yang bertukar baru hanyalah botolnya, belum isinya: the old wine in the new bottle. Artinya bahwa tantangan terhadap filosofi dan ideologi ABS-SBK tetap berlanjut.
Proses pengindonesiaan dari suku-suku bangsa yang tadinya beragam berjalan secara sistematis dan sistemis terutama melalui jalur pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang diatur dan dikendalikan oleh pusat kekuasaan selama masa kemerdekaan ini yang muaranya melahirkan generasi yang nyaris tidak lagi mengenal budaya-budaya aslinya yang diikat dalam sebuah motto: “Bhinneka Tunggal Ika” — beragam-ragam tapi satu. Melalui sistem pendidikan yang bercorak seragam dan indoktriner, dan melalui sistem birokrasi politik yang lebih mengedepankan keseragaman dan terregi-mentasi secara quasi-militeristik sampai seluruh desa di Indonesia ini yang tadinya sangat beragam lalu diseragamkan seperti model desa di Jawa, maka proses pengindonesiaan dengan orientasi sinkretik lengkaplah sudah.
Dari dalam sendiri, karena proses pembentukan wangsa dan penyeragaman struktur birokrasi politik itu juga berlaku di daerah budaya Minangkabau sendiri, yakni bahwa Sumatera Barat itu sekarang hanyalah bahagian dari Indonesia yang lebih luas, maka konflik ataupun pertarungan budaya itu tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal di daerah. Malah daerah menjadi medan pertarungan dari konflik-konflik budaya yang berlaku secara nasional. Ambil misalnya, sejak dari pertarungan antara dasar negara: Islamis-me atau Pancasila sejak 1950-an itu sampai ke masalah-masalah yang lebih sektoral dan operasional sifatnya, seperti polemik antara melenyapkan pelacuran ataupun perjudian dan praktek-praktek pekat (penyakit masyarakat) lain-lainnya, yang sama sekali sesuai dengan ajaran Islam, berhadapan dengan konsep lokalisasi pelacuran dan perjudian serta praktek-prak-tek maksiat lainnya yang lebih pragmatis, demi pertimbangan ekonomi, kemanusiaan, dsb; polemik mengenai pakaian wanita keluar rumah antara berjilbab dengan yang tidak; bunga bank dengan praktek-praktek ekonomi kapitalistik seperti yang ber-laku selama ini berhadapan dengan sistem bagi hasil (syirkah) dari sistem ekonomi dan perbankan syariat; melaksanakan syariat Islam secara kaffah atau sebagian saja; sampai kepada hal-hal yang mempertentangkan antara adat dan syarak, ke-imanan monotheistik-eksklusivistik versus kegalauan posmo, pluralisme, inklusivisme, liberalisme, dsb.
ABS-SBK, dalam kancah konflik budaya yang belum kunjung mereda itu, memang tak gampang mengimplemen-tasikannya, karena adanya dua kubu budaya yang saling bertolak-belakang itu, dan adanya dua orientasi yang berbeda dari orang Minang sendiri, yaitu yang pertama sebagai orang Minang yang memang menginginkan terlaksananya konsep ABS-SBK itu, dan kedua sebagai orang Indonesia yang takut kalau ajaran eksklusif seperti itu akan ditolak secara nasional, yang menyebabkan orang Minang tersingkirkan. Orang Mi-nang, hati kecilnya ingin melaksanakan prinsip yang ter-kandung dalam ABS-SBK itu, tetapi pada waktu yang sama takut akan menjurus kepada pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang ujungnya adalah penjelmaan sebuah masyarakat yang islami ataupun menjurus ke sebuah negara Islam. Konsep masyarakat Islam yang eksklusif, ataupun sebuah negara Islam, di mana ajaran Islam berlaku secara kaffah, adalah sesuatu yang sampai saat ini masih dianggap sebagai tabu, dan alergik untuk dibicarakan. Dan orang Minang sendiri, berbeda dengan orang Aceh, ataupun Bugis, takut melibatkan diri dalam polemik budaya seperti itu. Sebagian karena trauma di masa lalu sehingga menjadi stigma yang takut untuk diangkatkan dan dibicarakan.
Agar filosofi ABS-SBK itu bisa berjalan secara efektif dalam masyarakat, mau tak mau secara bernegara memang harus dituangkan pengimplementasiannya ke dalam ketentuan perundang-undangan walau hanya berlaku di daerah sendiri dan khusus untuk orang Minang saja. Di Sumatera Barat sendiri walau mayoritas terbesar penduduknya (di atas 90 %) adalah orang Minang dan beragama Islam, tetapi juga dikenal ada penduduk minoritas yang bukan Minang dan bukan pula Islam, seperti orang Mentawai yang Kristen, dan suku lainnya yang menjadi penduduk Sumatera Barat yang tidak beragama Islam. Inipun dipermasalahkan, dan jadi masalah.
Sampai saat ini, karenanya, di bidang legislasi belum ada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang sudah mengeluarkan undang-undang daerah atau perda yang mengatur tentang segi-segi pelaksanaan dari konsep ABS-SBK menurut sisi dan aspeknya masing-masing, yang kalau dijabarkan praktis mencakup keseluruhan sisi kehidupan itu sendiri. Yang ada baru yang berkaitan dengan pekat (penyakit masyarakat) karena tanpa dikaitkan dengan ABS-SBK pun telah mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat, seperti yang diterapkan di kota Padang. Kota Padang kebetulan saat ini dipimpin oleh seorang walikota yang cukup punya nyali dan berani mempertaruhkan kedudukannya demi pengimplementasian ajaran ABS-SBK yang diyakininya itu. Tetapi daerah-daerah lain yang juga punya wewenang mengeluarkan peraturan sendiri sebagai konsekuensi dari oto-nomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat dua: kabupaten dan kota, tidak punya nyali, baik pihak eksekutif maupun legislatifnya.
Sementara unsur masyarakat yang terjalin kepada sistem kepemimpinan “tungku nan tigo sajarangan dan tali nan tigo sapilin,” yakni ninik-mamak, alim-ulama dan cerdik pandai, bungkem seribu bahasa. Terasa ada terkatakan tidak. Komu-nikasi timbal-balik antara sesama pemimpin informal tersebut kelihatannya tergolong langka. Konsep kerjasama dan keserasi-an antara sistem kepemimpinan tripartit itu kelihatan-nya enak untuk didengarkan tetapi mahal dalam pelaksanaan-nya. Yang jelas sifatnya amorfik, tidak terwujud dalam praktek kenyataan-nya. Bukan saja cenderung jalan sendiri-sendiri tetapi di antara sesama ninik-mamak, sesama alim-ulama dan sesama cerdik-pandai sekalipun dalam praktek dialog-dialog jarang terjadi. Ini bukan saja karena secara struktural dan fungsional sifatnya amorfik itu tetapi juga sistem kepemimpinan informal seperti itu dalam praktek tersaingi, malah tersingkirkan, oleh sistem kepemimpinan formal, yang jauh lebih bergigi dan lebih dominan, terutama setelah perubahan demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin di zaman Sukarno dan Suharto itu.
Dengan sistem kepemimpinan totaliter yang hirarkis-vertikal dari kepemimpinan formal itu memang tidak ada tempat yang tersisa untuk dimainkan oleh kepemimpinan informal-tradisional dari tungku nan tigo sajarangan itu kecuali yang sifatnya seremonial dan simbolik itu. Praktis semua aspek dari fungsi kepemimpinan informal itu turut diambil alih oleh kepemimpinan formal sehingga tidak sedikit dari merekapun yang menyandang gelar-gelar ninik-mamak, alim ulama dan cerdik-pandai itu sendiri. Mereka bahkan seperti berebutan untuk mendapatkan gelar dan menyandang gelar-gelar peng-hulu dan datuk dari para ninik-mamak, bahkan gelar keula-maan dan kesarjanaan berbagai macam. Banyak dari para pemimpin formal yang rata-rata adalah juga pegawai negeri yang mengambil kuliah-kuliah ekstra di universitas-universitas swasta maupun program extension dari universitas-universitas negeri yang tujuan utamanya lebih pada penambahan deretan gelar kesarjanaan di depan dan ataupun di belakang papan namanya untuk tujuan peningkatan status sosial dalam masya-rakat dan dalam aura kedinasannya. Malah tidak sedikit pula yang ikut-ikut “membeli” gelar kesarjanaan honoris causa yang dijajakan di mana-mana, di dalam maupun di luar negeri.

*
Di sisi lain lagi ada gejala-gejala yang berlaku secara nasional dan yang prakteknya menjalar sampai ke daerah-daerah yang mengarah kepada praktek islamisasi yang di waktu yang lalu hampir tak terbayangkan tetapi sekarang menjadi kenyataan yang berada di hadapan mata sendiri walau rata-rata masih di luar bidang politik. Pertama di bidang ekonomi dan perdagangan, dan kedua di bidang pendidikan. Ketiga bahkan di bidang sosial kemasyarakatan.
Di bidang ekonomi dan perdagangan sebuah terobosan meyakinkan telah terjadi sejak dua dekade kemari ini, yaitu masuk dan diterimanya secara terbuka sistem ekonomi dan perbankan syariah, di mana juga termasuk perdagangan (tijarah) dan asuransi (takaful), dan sebentar lagi industri. Masyarakat ekonomi lalu mempunyai dua jalur pilihan: jalur ekonomi kapitalistik-eksploitatif dengan sistem bunga, berori-entasi pasar, seperti yang telah melembaga dan membudaya selama ini, atau jalur baru ekonomi syariah yang tidak mengenal bunga atau riba, tetapi mengenal kerjasama dengan pembagian hasil atau keuntungan yang proporsional dan adil.
Dengan masuknya sistem ekonomi syariah yang juga mengglobal sekarang ini masyarakat muslim pun terbelah dua: yang yakin dengan keunggulan sistem ekonomi syariah lalu memakaikannya, dan yang menolak ataupun ragu-ragu, yang belum yakin akan keunggulannya. Yang menarik adalah bahwa walaupun keperansertaannya secara proporsional masih kecil sekarang ini, tapi tingkat kenaikan dan perkembangannya cukup menakjubkan. Dari sesuatu yang ditakutkan dan dijadi-kan momok selama ini sekarang mulai disukai. Di kalangan pelaku ekonomi yang bukan muslim sekalipun, dengan melihat prospek yang cukup menjanjikan dengan sistem ekonomi syariah ini merekapun tak tanggung-tanggung telah pula ikut memasukinya dengan tak kurangnya juga membuka sistem perbankan yang berorientasi syariah itu. Terbukti dengan dibukanya cabang-cabang dari bank-bank mereka sendiri yang berorientasi syariah. Sekarang di Indonesia sendiri keba-nyakan bank-bank dari non-pribumi Cina sekalipun telah membuka cabang syariahnya.
Kita bagaimanapun memahami bahwa masuknya mereka ke jalur syariah ini bukan karena motif agama tapi terutama karena perhitungan ekonomi itu sendiri di mana bagian banyak dari nasabah mereka adalah kelompok muslim. Ini juga terbukti, sampai dengan di Singapura sekalipun, bahwa yang pertama mengeluarkan label “halal” dari barang-barang ma-kanan yang mereka produksi adalah mereka sendiri, karena sadar bahwa captive marketnya adalah kelompok muslim di negara-negara tetangga sekitar mereka. Di Malaysia dan mungkin juga Indonesia sendiri yang turut mendorong dibangunnya banyak mesjid dan bangunan keagamaan lainnya di mana-mana adalah karena dorongan para pedagang Cina yang juga bukan karena motif agama tetapi ekonomi.
Gejala yang sama juga terlihat di bidang pendidikan dan di bidang kemasyarakatan sendiri. Dahulu yang terjadi adalah paralelisme antara jalur pendidikan umum dan agama, yang bagaikan rel kereta api tidak pernah bertemu; apalagi diatur oleh dua instansi pemerintahan yang berbeda (Dep P&K dan Dep Agama). Sekarang terjadi pengintegrasian, di mana di sekolah-sekolah agama mereka mengajarkan vak-vak umum, dan di sekolah-sekolah umum mereka mengajarkan agama. Dan bahkan, karena ternyata sistem pesantren apalagi yang berasrama mampu mengalahkan sekolah-sekolah umum, per-sentase unggulan makin banyak dihasilkan dari pesantren, sehingga yang masuk ke universitas-universitas unggulan seperti ITB, IPB, UI, UGM, dsb, dan ke luar negeri sekalipun juga banyak yang dari pesantren.
Lalu di bidang kemasyarakatan sendiri, banyak hal telah berubah yang semuanya bermuara pada makin diterimanya pertimbangan-pertimbangan dan paradigma-paradigma keaga-maan yang tadinya secara a priori dianggap sebagai tidak bisa dibawa ke tengah, ketinggalan zaman, surauan, dsb. Di samping juga, seperti dalam wilayah ekonomi tadi, banyak konsep-konsep kemasyarakatan yang berasal dari ajaran agama yang diterima secara terbuka sekarang ini. Misalnya tentang pelaksanaan ajaran berzakat, berinfaq, naik haji, puasa, shalat sekalipun, gerakan berjilbab, dsb.
Pemungutan zakat dan infaq yang dilakukan oleh peme-rintah DKI Jakarta dan sejumlah perusahaan negara sekarang ini sudah struktural sifatnya, yang langsung diambilkan dari gaji per bulannya. Sekarang ini bukan hanya di tempat-tempat umum, seperti terminal-terminal, pasar-pasar, pompa bensin, tetapi bahkan di rata-rata bangunan pemerintahan dan swasta sekalipun praktis tidak ada lagi yang tidak punya fasilitas untuk shalat walau bangunannya dimiliki oleh bukan Muslim sekali-pun. Dan mesjid-mesjid, mushalla-mushalla, kelihatannya menjamur dan ada di mana-mana.
Gerakan berjilbab di lingkungan wanita muslimah seka-rang telah menjalar ke mana-mana yang dahulu hanya dipakai oleh kelompok tertentu yang kental agamanya. Di Sumatera Barat sendiri sekarang praktis anak-anak sekolah dari SLP, SLA dan PT rata-rata sudah berjilbab, baik karena anjuran sekolah maupun karena dorongan dari keluarga dan masyara-kat. Di hampir semua perguruan tinggi di Sumbar kebanyakan mahasiswa sudah berjilbab, walau sebagian belum.
Tak terkecualinya juga lafal-lafal salam yang biasa diucap-kan dalam pertemuan dan perjumpaan yang formal maupun yang tidak formal, terasa sekali sekarang masuk nuasa agama-nya.
Tinggal koridor politik yang belum terbuka dan belum tembus. Dan itu yang menjadi kendala utama dari belum bisa diberlakukannya secara tuntas konsep ABS-SBK walau di daerahnya sendiri di Sumatera Barat. Tetapi pergeseran ke arah yang memungkinkan bagaimanapun terjadi dan sedang terjadi. Pertama karena suasana politik itu sendiri, dari yang seluruh-nya tertutup seperti di masa Orde Baru itu ke suasana keterbukaan di zaman reformasi dengan otonomi seluas-luasnya yang diberikan ke daerah. Kata “otonomi seluas-luasnya” inilah sekarang kecenderungannya kembali menggan-jal, karena UU No 22 th 1998 telah diganti pula dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kelihatannya cenderung bergerak ke arah yang bersifat involusioner, yaitu gerak menyurut ke belakang kembali dengan menguatnya kekuasaan pusat terha-dap daerah kembali. Apalagi, seperti sekarang, hanya kabupa-ten dan kota yang diberi hak otonomi, sementara provinsi tidak, dan desa atau nagari semu sifatnya. Peme-rintahan Pro-vinsi sekarang cenderung dalam hal-hal krusial lebih menem-patkan diri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat daripada merasa memiliki hak untuk memutuskan yang terbaik untuk diri sendiri.
*
Gejala-gejala internal maupun eksternal seperti yang dipa-parkan itulah kelihatannya yang menghambat maupun mendo-rong terlaksananya konsep ABS-SBK yang mau diterapkan di Sumatera Barat. Untuk bisa berlakunya konsep ABS-SBK itu dalam masyarakat di Sumatera Barat, jalan keluarnya tentu saja tidak lain dari menyingkirkan segala hambatan dan kendala-kendala itu dan sebaliknya mendorong ke arah diberlakukan dan diimplementasikannya konsep yang cocok dan serasi untuk daerah itu, dan daerah serupa lainnya di Indonesia ini yang orientasi budayanya sama dengan di Sumatera Barat, yaitu yang berorientasi sintetik itu, yaitu menyatunya konsep adat dan syarak dalam tatanan dan budaya masyarakatnya.
Kendala utamanya seperti diuraikan itu adalah kendala ideologis kenegaraan karena bagaimanapun dengan ABS-SBK keberpihakannya adalah kepada filosofi kenegaraan dan kema-syarakatan yang bersifat sintetik, bukan sinkretik. Tegasnya pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah menyeluruh dan ter-padu di samping terstruktur dan terlembaga. ***

0 Responses to “ADAT BERSENDI SYARAK, SYARAK BERSENDI KITABULLAH (ABS-SBK) Dilema yang Dihadapi Masyarakat Minangkabau Moderen dalam Pengimplementasiannya”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: