WIN-WIN SOLUTION DAN JOINT PLANNING JALAN KELUAR DARI PERMASALAHAN PERLUASAN KOTA BUKITTINGGI

Padang, 26 Des 2005

DALAM pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumbar, Padang, pada hari Rabu 8 Desember 2005 siang, antara Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, wakil-wakil dari Komisi A DPRD Sumbar, dan wakil dari Tim PAH I DPD RI, Mochtar Naim, selaku anggota dan Ketua yang melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka memantau dan melakukan pengawasan terhadap sengketa masalah perluasan kota Bukit-tinggi, telah diambil kata sepakat sebagai berikut:
Dengan melihat kenyataan di lapangan, bahwa antara pihak-pihak yang bersengketa, yakni antara pihak pemerintah Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi dan unsur-unsur masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya, yang menginginkan dilaksanakannya PP 84 tahun 1999, dengan pihak pemerintah Kabupaten Agam, DPRD Kabupaten Agam, dan unsur-unsur masyarakat Kabupa-ten Agam, di mana juga termasuk ke 16 Wali Nagari dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi yang akan dimasukkan ke dalam kota, yang menolak dilaksanakannya PP 84 tahun 1999, disetujui mencarikan jalan keluarnya dengan:
Satu, meminta jasa baik dari PAH I DPD RI untuk menjadi penengah, dengan mengadakan pembicaraan dan kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri, agar pelaksanaan PP 84 th 1999 dicarikan jalan keluarnya yang saling meng-untungkan kedua pemerintahan daerah dan mampu mendo-rong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Dua, mengalihkan perhatian pihak-pihak yang berseng-keta untuk melakukan kerjasama yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan dalam membangun dan memajukan kedua wilayah Agam Timur dan kota Bukittinggi, dengan model kerjasama seperti yang dilakukan di daerah Sleman-Yogya dan Jabotabek.
Dari sengketa yang sudah berjalan sejak tahun 1987, yakni selama masa tak kurang dari 18 tahun, dan 6 tahun sejak dikeluarkannya PP 84 th 1999 itu, memang makin tak keli-hatan jalan penyelesaiannya jika masing-masing tetap bertahan pada pendirian masing-masing. Meme-nangkan yang satu dan mengalahkan yang lainnya adalah bagaikan membelah betung, dan hanya akan memperda-lam luka lama.
Pemerintahpun, baik pusat maupun daerah, tak masanya lagi untuk bersikukuh mengatakan bahwa peraturan bagai-manapun harus jalan; apalagi peraturan itu sendiri adalah produk Orde Baru, dalam suasana Orde Baru, yang sifatnya adalah koersif, memaksakan, yang tidak siapa-siapa bisa menghalangi berlakunya, di masa itu. Dalam semangat Orde Baru tidak ada cara bagi Pemda dan DPRD Agam beserta masyarakat waktu itu untuk mengatakan tidak, kecuali mene-rimanya.
Namun sekarang, situasi telah berubah. Rakyat yang tadinya sebagian menerima PP 84 th 1999, dan undang-undang yang sebelumnya, sekarang telah bisa bersuara dan menyampaikan isi hati-nurani yang sebenarnya. Mereka meno-laknya, tetapi pada waktu yang sama sangat bisa menerima dan menyetujui untuk melakukan kerjasama yang saling mengun-tungkan dengan pihak pemerintah kota Bukittinggi dalam membangun secara bersama-sama kedua wilayah kota dan kabupaten, khususnya daerah Agam Timur, untuk kepentingan dan kemaslahatan semua pihak. Prinsipnya, silahkan bangun di wilayah luar kota di Agam Timur apa saja yang oleh kedua belah pihak dianggap sebagai saling bermanfaat dan saling menguntungkan dan mendatangkan kesejahte-raan bagi rakyat sendiri.
Seperti yang terjadi di Yogya, di Jabotek, atau di mana-pun, bisa saja kepentingan kota yang merupakan kepentingan bersama itu diletakkan di daerah kabupaten, bersebelahan ataupun jauh dari kota, sementara warga kabupaten pun bisa pula mengambil manfaat dari semua fasilitas apapun yang ada di kota.
Tak usah jauh-jauh, sekarangpun, di Padang sendiri, yang tadinya lapangan terbang Tabing ada di dalam kota, sekarang dialihkan ke Ketaping yang berada di wilayah kabupaten Padang-Pariaman. Toh tidak masalah, sebagaimana tidak ber-masalahnya lapangan terbang internasional Sukarno-Hatta yang terletak di wilayah Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten, dan bukan di Jakarta. Begitu juga dengan kampus UI Jakarta ada di Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana kampus UGM Yogya yang sepertinya terletak di tengah kota Yogya tetapi sesungguhnya terletak di wilayah Kabupaten Sleman. Tak masalah.
Sebagaimana dikatakan oleh Prof Dr Syafri Sairin dari UGM yang kampungnya di Padang Luar, kepada saya, pengembangan kota Bukittinggi secara sosiologis adalah sebuah keniscayaan. Kecenderungan yang terjadi di mana-mana memang adalah demikian, tanpa harus melakukan perubahan batas wilayah secara administratif dan yuridis-formal; karena ini akan memancing komplikasi yang sukar dicarikan jalan penyelesaiannya. Kenyataan sekarang saja memperlihatkan bahwa kota Bukittinggi telah berkembang sampai ke Padang Lua dan Cingkariang, yang satu waktu juga akan bertaut dengan Padang Panjang, dan juga ke arah lain ke Payakumbuh.
Sekarang ini, dengan tidak bersedianya DPRD Agam menandatangani surat penyerahan wilayah ke kota Bukittinggi, mengikut PP 84 th 1999 itu, maka pemerintah pusat maupun daerah tidak akan mungkin memaksakannya; karena sikap menolak dari DPRD Agam adalah juga sikap dari masyarakat Agam sendiri yang berjumlah 81 Nagari beserta ke 16 Wali Nagari yang nagarinya mau dimasukkan ke kota itu. Lagi pula, karena yang dimasuk-kan ke dalam kota tidaklah keseluruhan nagari di Agam Timur, seperti Baso, Tilatang Kamang, Palupuah, Canduang, Lasi, Bukit Batabuah, Sariak-Sungai Pua, Batu Palano, dsb, maka nagari-nagari yang tidak dimasukkan itu justeru akan makin terpencil. Untuk berurusan ke Lubuk Basung mereka harus melalui Bukittinggi dahulu. Pemda Agam sementara ini, bagaimanapun, telah membuka Pusat Pelayanan Masyarakat yang berkantor di Jirek, Bukittinggi, untuk praktis semua hal, kecuali satu-dua, sehingga rakyat Agam Timur tidak harus ke Lubuak Basuang untuk melakukan urusan-urusan dengan dinas-dinas pemerintahan kabupaten.
DPD-RI sendiri, pada gilirannya, baik dalam rapat pleno PAH I maupun dalam rapat paripurna DPD-RI sendiri tgl 16 Des. yl, telah pula membahas dan menyepakati rumusan jalan keluar seperti yang diajukan bersama oleh Gubernur, pihak DPRD Komisi A Sumbar, dan Tim PAH I DPD-RI yang kebetulan saya wakili itu.
Mudah-mudahan, ke depan, dengan semangat kebersa-maan, dan dengan dada lapang, kita bisa mengatasi semua ini dengan prinsip win-win solution dan joint planning seperti yang digagaskan itu. Seperti yang disorakkan: Bersama kita bisa.***

0 Responses to “WIN-WIN SOLUTION DAN JOINT PLANNING JALAN KELUAR DARI PERMASALAHAN PERLUASAN KOTA BUKITTINGGI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: