SENGKETA PERLUASAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI

Padang, 9 Des 2005

SEBUAH kericuhan dan situasi tak terkendali telah terjadi ketika Tim PAH (Panitia Ad Hoc) I DPD RI yang saya pimpin melakukan pertemuan dengan unsur masyarakat kota Bukittinggi pada hari Selasa malam tgl 6 Desember 2005 di Gedung Tri Arga, Bukittinggi.
Dalam acara dialog yang dipimpin langsung oleh Wali-kota, semua pembicara, kecuali satu orang, menyatakan dukungannya dan mendesak supaya PP 84 th 1999 segera dilaksanakan. Dari sejumlah belasan yang mengambil kesem-patan berbicara, banyak pula yang mengambil kesempatan untuk mengkritik dan bahkan menuding saya secara langsung sebagai dalang atau provokator dalam menghalangi dan menolak berlakunya PP 84 th 1999 yang telah menjadi biang perpecahan dan persengketaan dalam masyarakat Agam dan Bukittinggi sejak lebih 6 tahun dikeluarkannya PP 84 th 1999 itu.
Perlu saya garisbawahi bahwa persengketaan dan perpe-cahan ini bukan antara masyarakat Kurai yang adalah pendu-duk asli Bukittinggi dan yang adalah juga orang Luhak Agam, berhadapan dengan masyarakat Agam yang di luarnya, tetapi antara sesama masyarakat Agam dari 16 nagari yang mau dimasukkan ke dalam wilayah kota, di mana sebagian menolak dan sebagian ingin masuk kota. Lalu pada level di atasnya, persengketaan tingkat tinggi antara pemerintah dan DPRD Kota Bukittinggi dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Agam. Kelompok yang ingin masuk kota itu semua sudah diatur oleh Walikota – dengan dia sendiri memimpin sidang –, siapa yang diundang, siapa yang tidak boleh diundang, dan siapa yang akan berbicara untuk mengeluarkan serangan-serangan dan lontaran kritiknya. Semua itu saya ketahui setelah saya mendapatkan informasi, baik dari kelompok masyarakat Kurai sendiri yang ingin ikut tetapi tidak boleh atau dilarang ikut karena mereka tidak setuju dengan konsep perluasan kota. Mereka menginginkan agar Kurai dan Bukittinggi tetap satu kesatuan yang utuh tanpa menambah luas wilayah ke nagari-nagari tetangga di Kabupaten Agam. Informasi yang sama saya dapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat Agam yang tidak setuju masuk kota.
Lontaran kritikan secara tajam, pedas, dan bertubi-tubi yang bersifat menyerang, dan bahkan dengan bahasa yang kasar dan vulgar tidak senonoh, sambil berebutan berbicara dan maju ke mikrofon, terjadi ketika kesempatan terakhir diberikan kepada saya selaku anggota dan pimpinan Tim PAH I DPD RI memberikan tanggapan.
Karena saya yang dijadikan obyek sasaran yang dikatakan sebagai dalang atau provokator penolakan PP 84 itu, maka saya katakanlah, bahwa selaku anggota dan ketua Tim DPD RI sikap saya tidak lain dari menampung semua aspirasi dan pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa, untuk kemudian dibawakan ke sidang pleno PAH I dan kemudian ke Sidang Paripurna DPD RI. Namun karena saya secara pribadi dituding sebagai dalang atau provokator itu maka saya merasa berkewajiban untuk menjawab dan menjelaskannya secara pribadi pula, dan bukan sebagai anggota DPD RI. Namun mereka beramai-ramai menolaknya, dengan berebutan berbi-cara dan merebut mikrofon yang di floor sambil meyel-yel memuntahkan ocehan-ocehannya. Satu dari antaranya menga-takan, menyesal telah mendukung saya untuk duduk di DPD RI karena menolak PP 84. Pada hal semua tahu penolakan saya terhadap PP 84 jauh sebelum saya terpilih sebagai anggota DPD RI.
Walikota sendiri, sementara berebutan orang yang pro masuk kota berbicara, dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan segala macam insinuasinya, melenggang begitu saja keluar, meninggalkan sidang tanpa pengarah; dan lama baru dia kembali ke meja pimpinan.
Melalui tulisan inilah saya ingin menyampaikan kenapa saya termasuk yang menolak PP 84 dan jalan-jalan keluar apa yang bisa kita tempuh dalam mengatasi kemelut berkepan-jangan ini.
Memang benar seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri yang sekarang, M Ma’ruf, bahwa PP 84 bukanlah rekayasa dan instruksi paksaan dari atas, tetapi permintaan dari Walikota dan DPRD Bukittinggi untuk perluasan wilayah kota. Permintaan ini kebetulan juga didukung oleh Gubernur Sumbar, Hasan Basri Durin, yang kemudian jadi Menteri Agraria di zaman pemerintahan Habibie. Konon ceritanya, draft PP ini disodorkan ke tangan Presiden Habibie ketika beliau sudah dalam mobil mau berangkat ke MPR di Senayan, untuk memberikan pertang-gung-jawabannya, alias sudah dalam keadaan demisioner.
Payung hukum dari PP 84 th 1999 ini adalah UU No. 22 th 1998 yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan UU no. 32 th 2004.
Penolakan saya terhadap PP 84 ini bukanlah dari segi hukum formalnya, dan saya memang tidak fasih dalam ber-bahasa hukum, tapi dari segi sosiologinya, khususnya sosiologi perkotaan, yang saya kuasai.
Bagaimana analisisnya saya tuangkan dalam tulisan-tulisan saya yang berkenaan dengan masalah perluasan kota Bukittinggi ini, baik sebelum maupun sesudah terjadinya insiden itu. ***

0 Responses to “SENGKETA PERLUASAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: