MENUJU MASA DEPAN BANUHAMPU YANG LEBIH BAIK

Disampaikan pada Diskusi Panel
“Persiapan Kito Urang Banuhampu
ke Arah yang Lebih Baik,”
diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Banuhampu,
Sabtu, 3 Juni 2006, di Padang Lua, Banuhampu

*

WAJAH Banuhampu secara keseluruhan saat ini tidak menggembirakan. Konfederasi dari 7 Nagari yang bersatu secara adat, dan sekarang juga bersatu da-lam sebuah Kecamatan: Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, terkena dampak psikologis dari gara-gara rencana perluasan batas wilayah kota Bukittinggi yang tertuang dalam PP84 th 1999, dan yang telah diusahakan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu ketika pemerintah daerah masih berorientasi kepada UU No. 5 th 1974 dan UU No. 5 th 1979. Walau secara keseluruhan semua Wali Nagari dan semua pemuka masyarakat serta sebagian terbesar warga Banuhampu yang di kampung maupun rantau menolak PP84, namun ada sejumlah tokoh-tokoh muda yang di kampung dan rantau, khususnya Jakarta, yang menginginkan Banuhampu masuk kota.
Mereka yang ingin masuk kota itu tentu punya alasan sendiri agar Banuhampu masuk kota, ketimbang sekarang tetap merupakan bagian dari Kabupaten Agam. Memang di masa Orde Baru ada semacam konsensus dari warga Banu-hampu sendiri, melalui Mubes Banuhampu, jika satu masuk, masuk semua, jika satu tak masuk, tak masuk semua. Yang dimaksudkan adalah nagari-nagari Cingkariang, Sungai Ta-nang, Pakan Sinayan dan Kubang Putiah yang berada di lingkaran luar dari arah kota yang rencana semula tidak masuk kota. Tetapi ketika semua itu dinyatakan masuk, terjadi lalu semacam pembalikan dari sikap warga Banuhampu secara keseluruhan. Dari tadinya mau masuk kalau semua masuk, sekarang tidak mau masuk sama sekali. Dan perubahan sikap ini semua dipicu oleh perubahan suasana politik dari era Orde Baru yang serba top-down dan sentralistis ke era Reformasi yang serba terbuka dan demokratis. Konsensus yang didapat-kan untuk semua masuk kota itu adalah hasil tekanan dari kelompok birokrat yang waktu itu demikian berpengaruh yang karena jabatan dan ketakutan akan yang di atas turut memper-juangkan dan menggolkan rencana pemerintah memperluas wilayah kota Bukittinggi itu. Dengan memasukkan 16 nagari di sekitar Bukittinggi, termasuk Banuhampu, maka luas wilayah Bukittinggi akan menjadi 5 kali dari sebesar dan seluas yang sekarang.
Dengan perubahan suasana politik dari Orde Baru ke Reformasi itu, di mana rakyat dan masyarakat sudah bisa secara terbuka mengeluarkan isi hatinya, maka tidak hanya Banuhampu saja yang berbalik arah, tetapi keseluruhan nagari-nagari yang 16 yang akan dimasukkan ke dalam wilayah kota itu. Sekarang ini bahkan ke 81 Nagari di Kabupaten Agam, termasuk DPRD Agam dan bahkan Bupatinya sendiri secara terbuka menyatakan menolak PP-84. Yang ditawarkan lalu adalah kerjasama yang saling menguntungkan (win-win solution) dan berencana secara bersama-sama (joint planning) dengan kesediaan untuk menempatkan proyek-proyek bersama di atas lahan wilayah kabupaten sendiri – seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman dan kota Yagyakarta, atau dengan konsep Jababotabekjur yang didasarkan atas prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan joint planning itu, tanpa perubahan batas wilayah.
Akhirnya mereka menyadari bahwa dengan masuk kota mereka akan kehilangan yang paling berharga dan paling fundamental-esensial dari kehidupan mereka, yaitu kehidupan bernagari. Nagari akan bertukar menjadi Kelurahan, dan Lurahnya tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh Wali Kota tanpa ada keharusan bahwa yang jadi Lurah itu adalah warga dari kelurahan itu sendiri. Sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, karenanya, siapapun, dan dari manapun asal dan latar belakang agama dan budaya serta lain-lainnya, bisa diangkat asal meme-nuhi syarat-syarat yang diperlukan. Kiblat orientasinya tidak kepada rakyat di kelurahan tetapi kepada loyalitas kedinasan pada Wali Kota dan pemerintah kota yang di atas.
Memang ada iming-iming dari Wali Kota bahwa Nagari dimungkinkan ada dalam kota. Namun dari melihat yang ada sekarang saja, belum satupun kelurahan yang ada kembali jadi nagari. Dan kalaupun ada nagari dalam kota, nagari itu hanyalah sekadar unit kesatuan adat dan sosial-budaya dan tidak kesatuan administratif pemerintahan seperti halnya dengan Nagari di Kabupaten di luar kota. Dengan mau masuk kota Walikota pun memberi iming-iming akan memberi bantuan satu milyar untuk setiap nagari yang mau masuk kota, sembari juga dengan ancaman, anak-anak dari nagari-nagari yang tidak mau masuk kota tidak diperbolehkan masuk sekolah di kota.
Intinya, ketakutan akan hilangnya Nagari inilah yang menjadi titik-balik dari ditolaknya pelaksanaan PP84 itu oleh semua Wali Nagari dan semua tokoh masyarakat – ninik-mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda – serta bagian terbesar dari warga Banuhampu, baik yang di kampung maupun yang di rantau – kecuali sejumlah tokoh-tokoh muda yang cukup fokal di kampung maupun di rantau, terutama rantau Jakarta itu. Hal yang sama juga berlaku dan terjadi pada nagari-nagari yang 15 lainnya di sekitar Bukittinggi itu.
Nagari — yang dengan itu ada Minang itu, dan tanpa itu tidak ada Minang itu –, demikian esensial arti dari keber-adaannya. Sekarang, dengan masuknya Banuhampu ke dalam kota, Nagari itu pula yang akan hilang pertama kali. Nagari, oleh karena itu, menjadi persyaratan utama bagi keberadaan dan kelangsungan hidup Banuhampu masa depan. Akan sukar sekali untuk membayangkan Banuhampu ke masa depan tanpa adanya nagari, yang fungsinya tidak hanya seremonial-adat, tetapi semua-semua.
*
Oleh karena itu, dalam merancang Banuhampu ke masa depan yang lebih baik, seperti yang diinginkan oleh LSM: Forum Masyarakat Peduli Banuhampu (FMPB) yang menjadi pemrakarsa dari Diskusi Panel ini, sistem dan struktur bernagari haruslah yang pertama-tama yang akan diselamatkan untuk tetap dipertahankan dan dibenahi kembali. Dan mem-pertahankannya tidak mungkin dalam konteks bergabung dengan kota dan bahagian dari kota, tetapi tetap adalah di nagari. Alasan-alasan dari keterbelakangan prasarana dan sarana di nagari hanyalah sebuah mitos, karena dengan berkaca ke negara-negara yang sudah maju, yang namanya county, suburb, atau apapun, bisa lebih apik dan terpelihara daripada sarana dan prasarana di kota. Sekarang saja kitapun sudah bisa melihat, apa sih yang kurang dengan rumah-rumah, jalan-jalan, dsb, yang ada di nagari, khususnya Banuhampu, yang semua yang ada di kota merekapun miliki dan punyai. Tinggal barangkali peningkatan fasilitas dan kualitas kehidupan yang terkait dengan kebutuhan material-teknologi di samping pengelolaan dan pemeliharaan itu. Secara spiritual, moral dan sosial-budaya fungsi Nagari, oleh karena itu, tak akan ter-gantikan oleh kelurahan seperti di kota, di mana masyara-katnya tidak lagi bersifat komunal tetapi bernafsi-nafsi.

*
Dalam merancang Banuhampu yang lebih baik ke masa depan, oleh karena itu, perlu ada prasyarat sebagai sebuah conditio sine qua non, bahwa Nagari harus dipertahankan, dan dilestarikan, yang letaknya tidak di kota yang bisa menjadi demikian pluralistik dan heterogen, tetapi di luar kota yang homogen dan komunal itu. Dan Nagari yang kita maksudkan di sini bukan hanya nagari satu-satu tetapi kumpulan dari semua nagari yang tergabung ke dalam konfederasi nagari yang bernama Banuhampu itu.
Banyak cara dan strategi tentunya yang dapat digariskan dalam rangka menyiapkan Banuhampu ke masa depan yang lebih baik itu. Membentuk forum FMPB ini, misalnya, adalah satu upaya. Dan banyak lagi lembaga-lembaga sejenis lainnya yang bisa diciptakan yang sifatnya lebih menjurus dan terfokus. Dari FMPB yang intinya adalah penggalangan tenaga muda yang peduli akan pembangunan nagari yang bersifat multi faset dan multi level ini, juga bisa ada forum-forum lainnya yang lebih sektoral dan terfokus itu. Tetapi semua itu, bagaimanapun, tidak bisa menggantikan lembaga-lembaga for-mal dan informal yang mau tak mau harus ada di setiap nagari, yang tanpa itu nagari tidak akan jalan.
Di setiap nagari, secara struktural-frungsional, di samping pemerintahan nagari, baik eksekutif, legislatif maupun yudi- katif dan pertahanan-keamanannya, juga perlu ada lembaga-lembaga sosial-budaya yang terkait kepada unsur-unsur sosial-budaya secara sektoral yang hidup dan berakar dalam masyara-kat; misalnya organisasi-organisasi yang terkait kepada fungsi dan peranan tungku nan tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai) maupun kepada fungsi dan peranan dari wanita, pemuda, pelajar, mahasiswa, dsb. Ke depan, bahkan perlu diciptakan organisasi-organisasi profesi seperti serikat petani, pedagang, pengrajin, dsb.
FMPB, atau lainnya yang bercorak LSM, bisa saja meng-ambil inisiatif dan memasukkan dalam rencana programnya melakukan kegiatan untuk mendorong bangunnya kembali serta berfungsinya lembaga-lembaga tradisional yang terkait kepada struktur dan mekanisme yang mau tak mau harus ada di setiap nagari itu. Di samping itu, berfikir secara berbanu-hampu yang adalah konfederasi dari nagari-nagari itu, sendiri-nya sekaligus juga harus memikirkan bangunan struktur dan jaringan yang bercorak kebanuhampuan yang bersifat koordi-natif dan konsultatif itu. Hal ini juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Camat, para wali nagari, BPRN, dll, dalam rangka menghidupkan dan menggiatkan kegiatan-kegiatan yang bercorak nagari dan supra-nagari dalam berbanuhampu itu.
*
Dengan demikian, di hadapan kita terbentang dua tugas pokok yang bisa dikerjakan oleh lembaga seperti FMPB ini. Pertama, secara kelembagaan, mendorong terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga kenagarian yang mau tak mau harus ada di setiap nagari dan di tingkat supra-nagari secara berbanuhampu; dan kedua, dengan dan melalui lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga LSM lainnya mendorong terealisasinya rencana-rencana program kerja yang disiapkan, sehingga di balik action planning ada action itu sendiri yang langsung dapat dirasakan oleh stakeholders terkait.
Tugas ini sungguh berat. Semua rencana hanya akan tinggal di atas kertas manakala tidak ada action yang mengikuti. Action memerlukan kerjasama dan teamwork yang efektif. Di atas itu memerlukan dedikasi dan keperdulian yang tinggi di samping juga pengorbanan. Dengan niat yang baik ganjaran-nya adalah surga, di samping baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagai buahnya, bagi siapapun yang ikut menghidupkan kembali semangat bernagari dan berbanuhampu yang sekarang ini dalam keadaan stigmatik, terdisorientasi dan ketiadaan kepemimpinan. ***

0 Responses to “MENUJU MASA DEPAN BANUHAMPU YANG LEBIH BAIK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: