LAPORAN KUNJUNGAN KERJA TIM PAH I DPD RI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KASUS PERLUASAN KOTA PADANG PANJANG DAN BUKITTINGGI SUMATERA BARAT 5-8 DESEMBER 2005

Mochtar Naim
Ketua Tim

ANGGOTA Tim terdiri dari Dr Mochtar Naim, selaku Ketua, I Wayan Sudirta SH, H Subardi, Drs Roger Tobigo, dan Ishak Mandacan, selaku Anggota-ang-gota. Dari Setjen DPD RI, Nadi dan Dyahsiswianna, selaku Tenaga Asistensi. Program Acara di lapangan beserta doku-men bahan-bahan masukan adalah seperti terlampir.

I. KASUS PEMEKARAN KOTA PADANG PANJANG

1. Latar Belakang dan Masalah yang dihadapi

1.1 Kota Padang Panjang termasuk kota yang terkecil di Sumatera Barat, dengan luas wilayah 2.300 HA, dengan jumlah penduduk th 2004 tercatat lk 45 ribu, dan dengan dua Kecamatan dan 16 Kelurahan. Kota ini dibentuk berdasarkan UU No. 8 th 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

1.2 Rencana perluasan kota sudah dimulai sejak 1998, yakni dengan memasukkan wilayah Kecamatan Batipuah dan X Koto dari Kabupaten Tanah Datar ke dalam wilayah kota. Namun usaha ini sampai saat ini belum berhasil karena tidak ditemukannya titik temu dan kesepakatan dari penduduk bersangkutan dan pihak-pihak terkait lainnya. Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya terba-gi ke dalam yang pro dan yang kontra masuk kota.

1.3 Pendekatan yang dilakukan antara Pemda Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar ternyata juga tidak membuahkan hasil, karena alasan dari pihak Kabupaten Tanah Datar yang oleh Pemda Kota Padang Panjang sen-diri diakui sebagai cukup logis. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil di Sumbar, yang tidak mungkin lagi diperkecil. Apabila perluasan kota dilakukan dengan memasukkan kedua kecamatan tsb maka wilayah Kabupaten akan makin mengecil di samping Kabupaten akan juga kehilangan sumber pemasukan yang cukup berarti (sampai sekitar 30 %).
1.4 Kendala lain yang dihadapi oleh Pemda Kota Padang Panjang ialah bahwa selain dari keterbatasan tanah yang tersedia, dari yang tersediapun cukup banyak tanah-tanah yang ada di kota Padang Panjang dikuasai oleh TNI dan PJKA. Perencanaan pembangunan apapun yang dilaku-kan terbentur kepada kesediaan tanah yang dikuasai oleh kedua instansi ini yang mereka tidak sedia untuk menyerahkannya.

1.5 Sebagaimana juga dengan kota-kota lain di manapun, kota Padang Panjang sudah sejak semula merupakan pusat layanan bagi berbagai kebutuhan bukan hanya untuk warga kota tetapi juga bagi penduduk nagari-nagari dari kecamatan-kecamatan Batipuah dan X Koto, yang adalah bahagian dari Kabupaten Tanah Datar. Orientasi kehidupan dari penduduk dari nagari-nagari tersebut ti-daklah ke ibukota Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar tetapi ke Padang Panjang. Kecuali kebutuhan pelayanan di bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan, ada sejumlah instansi yang wilayah pelayanan-nya juga mencakup Kecamatan Batipuah dan X Koto. Instansi-instansi tersebut termasuk Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Kepolisian Resort, wilayah kerja Bank BRI, Bank Nagari, PT Pos, Samsat, dan sejumlah banyak organisasi sosial kemasyara-katan dan LSM lainnya.

2. Alasan-alasan yang mendukung maupun yang meno-lak masuk kota

Dari dua kali pertemuan, yakni pertama, pertemuan di Kantor Walikota Padang Panjang, Senin, 5 Des 2005, dengan Wali Kota dan unsur Muspida, Pemda serta DPRD Kota Padang Panjang, dan kedua, pertemuan di Kantor Bupati Tanah Datar, di Batu Sangkar, Rabu, 7 Des 2005, dengan Bupati, Wakil Bupati, unsur Pemda dan Muspida, dan unsur DPRD Kabupaten Tanah Datar, serta unsur tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Batipuah dan X Koto, alasan-alasan yang dikemukan oleh kelompok yang pro maupun yang kontra masuknya nagari-nagari dari kedua Kecamatan Batipuah dan X Koto pokok-pokoknya adalah sbb:

2.1 Alasan-alasan dari yang pro masuknya nagari-nagari dari Kecamatan Batipuah dan X Koto dalam rangka perluasan kota Padang Panjang pokok-pokoknya adalah sbb:

2.2 Alasan-alasan dari yang menolak masuknya nagari-nagari dari Kecamatan Batipuah dan X Koto dalam rangka perluasan kota padang Panjang pokok-pokoknya adalah sbb:

3. Solusi alternatif

3.1 Rencana pemekaran kota Padang Panjang masih belum mendapatkan titik-temu antara pihak-pihak terkait, baik pada tingkat warga masyarakat dari nagari-nagari dari kecamatan-kecamatan Batipuah dan X Koto yang akan dimasukkan, maupun pada tingkat pemerintahan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

3.2 Mengingat juga bahwa payung hukum dari rencana pemekaran ini belum jelas, maka untuk waktu yang tidak ditentukan ke depan masalah rencana pemekaran ini ditang-guhkan.

3.3 Dengan berpijak pada prinsip: “Tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak pula ada pihak yang diuntungkan” dalam rangka pemekaran wilayah kota Padang Panjang ini, maka kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatannya yang disampaikan secara tersendiri dan terpisah dalam kedua pertemuan dimaksud di hadapan Tim PAH I DPD RI, yang intinya adalah bahwa pihak-pihak terkait bersepakat untuk melakukan “joint planning” dalam arti, melakukan kerjasama dalam membangun kedua daerah dimaksud, yakni kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, khususnya kedua keca-matan Batipuah dan X Koto, untuk tujuan-tujuan yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan.

II. KASUS PEMEKARAN KOTA BUKITTINGGI

1. Latar Belakang dan Masalah yang dihadapi

1.1 Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25.249 HA, dengan luas efektif yang terbangun 45 %. Jumlah penduduk menurut PP no. 84/1999: 96 ribu jiwa, semen-tara data pada Pemilu 2004: 97.664 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata per HA menurut PP No. 84/1999: 38 jiwa per HA, sementara menurut Data Pemilu 2004: 39 jiwa. Jumlah ideal menurut Dep PU: 60-100 jiwa/HA. Karena pelayanan (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata) yang diberikan oleh kota juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang letaknya di Kabupaten Agam dan kabupaten lain-lainnya, jumlah penduduk di siang hari biasa membengkak, terutama di hari-hari pasar (Sabtu dan Rabu), sedang di malam hari menyusut.

1.2 Masalah perluasan kota Bukittinggi telah dibicarakan secara intensif dan resmi semenjak th 1986 (yang berarti sudah 19 tahun), dan sampai saat ini telah melalui 3 UU, yaitu UU no. 5 th 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah, UU No. 22 th 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah, dan UU No. 32 th 2004 tentang Pemerin-tahan Daerah.

1.3 Pada th 1986 disepakati persetujuan prinsip perluasan kota Bukittinggi ke dalam wilayah Kabupaten Agam sehingga luasnya menjadi 56 Km2 (dari 25, 2 Km2). Perluasan ini tidak terealisasi, antara lain karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka, tidak diselesaikannya asset pemerintahan Kabupaten Agam yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota Bukittinggi, dan kekuatiran masyarakat akan rusaknya tatanan adat di nagari yang telah masuk kota yang harus berubah status menjadi kelurahan.

1.4 Pada akhir Desember th 1995, dan pada pertengahan Januari 1996, dengan mempedomani surat Gubernur Sumatera Barat tgl 22 Nov 1995, lahirlah 6 buah surat yang akan menjadi dasar penerbitan PP 84 th 1999 tentang perluasan kota Bukittinggi yang menetapkan 5 Kecamatan yang ada di wilayah Bukittinggi, yaitu Keca-matan Bukittinggi Utara, Bukittinggi Timur, Banuhampu, Bukittinggi Barat, Bukittinggi Tengah.

(1) SK DPRD Kab Agam No. 03/SP DPRD/AG/1995 tgl 27 Des 1995 tentang persetujuan sebagian wilayah Kabu-paten Agam yang akan dimasukkan untuk perluasan wilayah Kotamadya Bukittinggi.

(2) Surat Pengantar dari Bupati Agam kepada Gubernur Sumatera Barat tgl 28 Des 1995 perihal Hasil tindak lanjut perubahan batas wilayah Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam surat No. 136/1053/Tapem/95.

(3) SK DPRD Kota Bukittinggi tgl 30 Des 1995 perihal persetujuan DPRD kota Bukittinggi mengenai perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke sebahagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

(4) Surat Permohonan Walikota Bukittinggi kepada Men-teri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat tgl 30 Des 1995 perihal persetujuan perluasan wilayah Kodya Bukit-tinggi. Lalu

(5) Surat Bupati Agam kepada Menteri Dalam Negeri tgl 15 Januari 1996 perihal tindak lanjut perluasan Kodya Bukit-tinggi. Dan

(6) Surat Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri tgl 15 Januari 1996 perihal permohonan peru-bahan batas wilayah Kotamadya Dati II Bukittinggi. Di dalam-nya menyatakan 7 kecamatan yang ada di wilayah Bukittinggi.

0 Responses to “LAPORAN KUNJUNGAN KERJA TIM PAH I DPD RI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KASUS PERLUASAN KOTA PADANG PANJANG DAN BUKITTINGGI SUMATERA BARAT 5-8 DESEMBER 2005”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: