KASUS KORUPSI BERJAMAAH DAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT

JSR, No. 04, 16 Feb 2006

PADA hari Selasa tgl 14 Februari 2006 yl wakil-wakil provinsi dari Forum Sumatera di DPD-RI melakukan dialog dengan Jampidsus dan Jamintel Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, Jl Sisimangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta. Dialog yang sudah untuk kedua kalinya diadakan dengan pihak Kejaksaan Agung RI mengangkatkan masalah-masalah korupsi dan yang terkait dengan itu yang terjadi di provinsi-provinsi di wilayah Sumatera. Dari ekspose yang disampaikan oleh para wakil rakyat dari daerah itu terlihat betapa meluas dan meruyaknya masalah korupsi dan penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan para pejabat pemerintahan, baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan alat keamanan negara, dari atas sampai ke bawah.
Semua ini menurut saya adalah akibat dari tidak sejalan-nya antara sistem yang dianut dengan yang dipraktekkan. Sis-tem yang dianut yang mengacu kepada prinsip-prinsip demo-krasi, keterbukaan, keadilan tanpa pandang bulu dan hukum berdiri di atas semua kepentingan, yang dilandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, berseberangan dengan praktek-praktek yang dilakukan yang sesungguhnya bersumber dari budaya leluhur kita sendiri, yaitu feodalisme, paternalisme, nepotisme dan etatisme. Karenanya, negara dan bangsa kita cenderung menganut budaya skizofrenia, yang jiwa dan orientasi kehidupannya terbelah antara dua sistem nilai yang saling bertolak-belakang tetapi yang dua-dua sekali dianut itu.
Negara-negara di sekeliling kita, yang tadinya juga sama dengan kita, dan sama-sama memiliki latar belakang budaya leluhur yang sama, tetapi karena mereka pada akhirnya tega dan bersikukuh untuk memilih yang satu lagi, yaitu demokrasi, keterbukaan, keadilan untuk semua dan hukum di atas semua kepentingan, kecenderungan untuk juga menganut budaya skizofrenik yang sama telah mereka hindarkan dan selesaikan. Perbaikan demi perbaikan secara sistemik dan sekaligus struktural berjalan, sehingga praktek korupsi dan penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaan makin berkurang dan makin berkurang. Yang muncul lalu adalah keamanan dan keten-teraman, kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua, dan keadilan yang merata untuk semua. Untuk ukuran sederhana-nya bisa dilihat dengan makin meningkatnya GNP dan GDP dan pendapatan penduduk rata-rata per tahun di samping indeks kesejahteraan lainnya yang makin mendekati ke tingkat negara-negara maju.
Karena itu memerangi korupsi yang telah begitu meluas dan meruyak, dan bahkan melembaga dan membudaya di negara kita ini, tidak lain adalah dengan mengikuti jejak langkah seperti yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita itu. Nyatakan “perang” terhadap korupsi, kolusi, nepotis-me dan segala antek-anteknya itu. Lakukan kontrol yang ketat dan sistem ganjaran yang keras, dengan prinsip: yang baik dipuji, yang jelek dikutuk. Lalu buang budaya leluhur yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak dan tuntutan zaman moderen sekarang itu, lalu gantikan dengan budaya demokrasi, keterbukaan, keadilan yang merata dan kesejahteraan bagi semua. Untuk kita, kita tambahkan: dengan bimbingan dan ridha Ilahi.
Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu, oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan mengais-ngais di atas permukaan saja, pura-pura kasak-kusuk, tetapi membong-karnya sampai ke akar-akarnya, secara bersungguh-sungguh, dan yang dilakukan secara sistematik dan terpadu dan melekat (built in) ke dalam sistem.
Tanpa harus menunggu aba-aba dan komando dari siapa-pun, Sumatera Barat sebenarnya punya peluang untuk melaku-kan dan memulainya. Dengan prinsip ajaran agama: “Mulai dari diri sendiri,” dari titik dan simpul manapun bisa kita mulai. Dari atas, dari tengah ataupun dari bawah: dari diri sendiri, dari rumah tangga, dari masyarakat, dari nagari, dari kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, secara berjenjang naik bertangga turun, dan secara sisematik dan terpadu itu, dan built in (melekat) dalam sistem, insya Allah Sumatera Barat bisa memulai dan memberi contoh serta suri tauladan. Kalaupun ini akan diikrarkan secara bersama-sama, mari kita lakukan.

*
Pertemuan dan dialog dengan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), Hendarman, dan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intel), Muchtar Arifin, beserta sejumlah jajaran-nya itu, telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota DPD dari Forum Sumatera itu, dengan mengajukan dan mempertanyakan kasus-kasus KKN yang mereka ketahui di daerah mereka masing-masing. Dan ini memang adalah bahagian dari tugas konstitusional DPD-RI untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerin-tahan yang berjalan di daerah.
Pada gilirannya, saya yang kebetulan mewakili daerah Sumatera Barat mengemukakan dua kasus: satu kasus yang populer disebut sebagai “korupsi berjamaah” dari mantan para anggota DPRD Sumbar sejumlah 43 orang, dan dua kasus yang saya namakan dengan “kasus kejahatan negara.”
Kasus korupsi berjamaah mantan anggota-anggota DPRD Sumbar. Saya katakan, ketika kasus ini diangkatkan oleh sejumlah tokoh-tokoh muda terpelajar yang tergabung ke dalam sejumlah LSM, rakyat Sumbar ikut berang. Dan merekapun ikut menghujat wakil-wakil mereka sendiri di lembaga legislatif daerah itu. Serenta kasusnya diajukan ke pengadilan dan berproses dalam waktu yang cukup lama sampai akhirnya vonis dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, rakyat Sumbar kemudian membalik dan hiba serta bersimpati kepada para wakilnya itu. Kenapa terjadi pembalikan sikap itu? Sebabnya tidak lain adalah karena kasus korupsi berjamaah di Sumbar itu sesungguhnya adalah kasus nasional dan terjadi di mana-mana di seluruh daerah di Indonesia ini akibat dari kesalahan sistem yang dipicu oleh adanya PP 110 yang terkenal itu.
Sekarang, dengan telah dicabutnya PP 110 itu, daerah-daerah lain menghentikan pengusutan kasus-kasus serupa, tetapi di Sumbar jalan terus, sehingga sampai divonis. Banyak dari rakyat tidak sampai hati melihat wakil mereka dijebloskan ke penjara sementara dari antara mereka ada yang sudah tua, di atas 70 tahun, dan ada pula yang sakit-sakitan, berjalan dengan korsi roda, dsb.
Saya lalu katakan, karena hukum yang menjerat mereka sudah dihapus, seyogyanyalah kasus mereka dicabut dan batal demi hukum. Bebaskanlah mereka, demi hukum.
Namun ketika tiba giliran Jamintel Muchtar Arifin, yang adalah mantan Wakajati di Padang sebelum jabatannya yang sekarang ini, memberikan tanggapannya, beliau mengatakan bahwa para tersangka mantan anggota-anggota DPRD Sumbar itu dijerat tidak dengan PP 110 itu tetapi dengan UU Pidana Korupsi biasa di mana mereka terbukti telah melakukan unsur kejahatan korupsi itu.
*
Dua: kasus tanah ulayat yang oleh pemerintah telah diambil alih menjadi tanah negara untuk diserahkan kepada para pengusaha perkebunan berupa HGU (Hak Guna Usaha). Sebagai akibatnya, jutaan hektar tanah ulayat nagari di lingkungan luar Sumatera Barat – di Pasaman, Sawah Lunto-Sijunjung, Dharmasyraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan – telah berubah bentuk menjadi perkebunan-perkebunan besar yang rata-rata dimiliki oleh para konglomerat non-pri yang berbasis di Jakarta, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, di samping satu-dua yang pribumi, dan yang itupun yang dekat dengan api unggun kekuasaan.
Sekarang rakyat setempat yang adalah pemilik yang sah dari tanah ulayat tersebut telah menjadi buruh-buruh kasar atau kuli di atas tanah nenek moyangnya itu, dengan upah minimal, dan dibayar kalau bekerja. Adalah gambaran yang biasa di mana mereka setiap pagi dan petang diangkut dengan truk-truk terbuka pembawa hasil kebun ke dan dari tempat kerja mereka di ladang-ladang perkebunan itu. Mereka sambil berdiri berpegangan bahu berdesak-desakan, campur antara laki-laki dan perempuan lagi, dan truk berjalan terhoyong-hoyong di atas jalan perkebunan yang tidak mulus. Siapapun akan bisa membayangkan apa yang tak bisa terjadi dengan kondisi yang seperti itu.
Perkebunan-perkebunan tersebut memang telah mengha-silkan devisa bagi negara, tetapi petaka bagi rakyat. Nasib mereka praktis tidak pernah berubah dari sebelum dan sesudah adanya usaha-usaha perkebunan itu, karena mereka hanya berubah dari petani tradisional ke buruh-buruh kasar di perkebunan itu.
Sekarang dengan rata-rata telah hampir habisnya masa pakai dari HGU itu, sewajarnyalah jika tanah ulayat yang formalnya telah menjadi tanah negara itu dikembalikan kepada rakyat yang merupakan pemilik yang sah dari tanah ulayat itu. Caranya tidak harus dengan menyerahkan tanah itu kembali, tetapi dengan memperlakukan tanah itu sebagai aset yang dimiliki oleh rakyat itu. Aset itulah yang dikonversikan menjadi share atau saham yang dimiliki secara kolektif dan atas nama nagari oleh rakyat bersangkutan. Aset tanah dinilai seharga harga pasar yang berlaku sekarang (pada waktu transkasi dilakukan), dan yang setiap kali bisa dievaluasi kembali sebagaimana saham layaknya. Dan share tanah itulah yang merupakan modal pesertaan dari rakyat di mana mereka juga mendapat bahagian dari keuntungan perusahaan secara proporsional. Merekapun selain berkerja di perusahaan sebagai buruh kasar maupun halus juga duduk di direksi dan turut menentukan policy dan kebijakan dari perusahaan.
Jika memang dalam membangun negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyat maka inilah cara yang harus kita lalui; bukan seperti selama ini di mana yang diuntungkan hanyalah para konglomerat dan kapitalis asing lainnya dan pejabat yang hidup mewah dan melimpah di atas penderitaan rakyat yang merupakan pemilik yang sah dari republik ini, dan yang nasibnya belum berubah sampai saat ini.
Karena sejauh ini belum kunjung ada reaksi dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk unsur eksekutif, legisla-tif, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat sendiri, mengenai masalah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak ini, khu-susnya di daerah-daerah, saya bersama ini memberanikan diri mengajukan appeal dan ajakan kepada semua kita untuk meng-angkatkan permasalahan ini dan mencarikan jalan keluarnya, dengan melakukan musyawarah, tukar-pendapat, dsb. Mudah-mudahan pihak eksekutif, legislatif dan LSM-LSM di tingkat provinsi maupun kabupaten dapat mengambil inisiatif ke arah ini. ***

0 Responses to “KASUS KORUPSI BERJAMAAH DAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: