EMPAT PILAR NAGARI

Padang, 23 Des 2005

DENGAN kita kembali ke Nagari sekarang ini, berarti kitapun kembali menghidupkan tatanan masyarakat yang ada di Nagari selama ini. Tentu saja sekarang dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di mana diperlu-kan.
Nagari, sebagai kita tahu, bukanlah desa, dan tidak sama dengan desa. Desa, seperti di Jawa, atau seperti yang juga diterapkan selama masa Orde Baru di seluruh Indonesia, dan tak terkecualinya di Sumbar sendiri, adalah unit kesatuan administratif pemeritahan yang terendah yang secara hirarkis-vertikal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang titik dari atas. Desa tidaklah memiliki otonomi yang dapat mengatur diri sendiri. Dia hanya sekadar perpanjangan tangan dari yang di atasnya, yang berjenjang secara hirarkis-vertikal dan piramidal ke kecamatan, kabupaten, provinsi, lalu ke pusat.
Nagari, sebaliknya, kendati adalah juga unit administratif pemerintahan terendah di negara ini, namun dia memiliki oto-nomi yang karenanya dapat mengatur diri sendiri. Agar otonomi ini dapat berjalan secara efektif maka Nagari memiliki empat pilar fungsi dan wewenang yang berbeda walau juga saling terkait.
Keempat pilar itu adalah: Satu, nagari sebagai “unit kesa-tuan administratif pemerintahan” yang dapat mengatur diri sendiri. Dua, nagari sebagai unit kesatuan sosial-budaya, de-ngan adagium: ‘adat selingkar nagari.’ Tiga, nagari sebagai unit kesatuan ekonomi. Empat, nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan.
Satu, nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerin-tahan memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sen-diri, sama seperti halnya negara dalam artian miniatur. Nagari dalam wujudnya yang asli dahulunya karena itu suka diidentik-kan oleh para pemerhati dengan sebuah republik mini yang unsur-unsur negara itu ada di dalamnya. Karena dia diatur secara demokratik dan egaliter, maka nagari itupun pada dasar-nya berbentuk republik.
Wali Nagari yang merupakan kepala eksekutif di nagari mempertanggung-jawabkan tugas dan kebijaksanaannya kepa-da rakyat melalui lembaga legislatif nagari: DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari), atau dengan nama lainnya. DPRN sebaliknya mengontrol jalannya pemerintahan dan menyiapkan “Perna” (Peraturan Nagari) bagi kelancaran roda pemerintah-an nagari.
Lalu, yang belum lagi secara eksplisit dihidupkan kembali sekarang ini, adalah lembaga yudikatif yang mengadili seng-keta-sengketa perdata maupun pidana yang ada di nagari, yang dahulu dicakup oleh kerapatan (adat) nagari. Kerapatan Adat Nagari ini diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tergolong kepada “tungku nan tigo sajarangan,” ataupun sekarang ditam-bah dengan unsur bundo kanduang dengan pemudanya. Dahulu tugas-tugas legislatif dan yudikatif cenderung ditangani oleh lembaga yang sama. Untuk pelaksanaannya, lalu ada lem-baga “hulubalang” (dubalang) yang mengatur keamanan dalam nagari dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan dan peng-amanan.
Dua, nagari sebagai unit kesatuan sosial-budaya. Dengan prinsip “adat selingkar nagari” maka nagari itupun mengatur dirinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat, dengan agama, dan dengan nilai-nilai dan norma budaya yang dijun-jung tinggi dalam nagari. Istilah ‘adat selingkar nagari’ biasa juga diartikan sebagai unit kesatuan adat dari nagari-nagari selingkar yang bersifat konfederatif, yakni nagari-nagari yang memiliki kesamaan rumpun dan asal-usul, dan karenanya juga kesamaan adat/agama dan sosial-budaya. Manakala kita me-ngatakan nagari-nagari: Banuhampu, Ampek Angkek, Tila-tang Kamang, Ampek Koto, dsb, di sekitar Bukittinggi saja, misalnya, maka yang dimaksud dengan nagari-nagari tersebut sesungguhnya adalah konfederasi dari nagari-nagari yang masuk ke dalam wilayah adat/agama dan sosial-budaya itu.
Tiga, nagari sebagai unit kesatuan ekonomi. Nagari karena sifatnya yang otonom, secara ekonomi juga bersifat mandiri. Karena sifatnya yang mandiri, nagari harus mampu membiayai diri sendiri. Karenanya juga, selain dari usaha-usaha ekonomi yang digerakkan oleh anak nagari sendiri, nagaripun mempunyai aset-aset dan usaha-usaha ekonomi sendiri. Kecu-ali bermacam pajak dan pungutan lainnya yang diambilkan dari usaha anak nagari, nagari membiyai dirinya juga dari hasil usaha ekonomi dan aset-aset yang dimiliki oleh nagari itu. Nagari yang memiliki sumberdaya alam yang memadai, jika diolah, akan mendatangkan hasil yang juga memadai. Dengan itulah nagari dahulu mencukupkan semua macam kebutuhan-nya.
Empat, nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan peng-amanan. Sekarang, polisi dan tentara namanya yang menjaga keamanan negara. Namun polisi dan tentara hanya ada sampai di kecamatan, dan tidak ada di nagari. Polisi khususnya baru turun ke nagari jika ada kasus yang dilaporkan dan tak terta-ngani oleh nagari. Dahulu yang menangani keamanan nagari adalah rakyat sendiri dengan sistem keamanan dan penga-manan semesta. Dengan dikomandoi oleh para dubalang (hulu-balang) yang berada di bawah komando Wali Nagari, semua anak nagari, khususnya pemuda, memikul tanggung jawab akan keamanan dan pengaman-an nagari itu. Sistem keamanan dan pengamanan semesta ini, istilahnya, “mengebat padi dengan daunnya.”
Biasanya sanksi yang diberikan bagi pengganggu kea-manan yang kepergok, seperti mencuri, berbuat zina, dsb, langsung dilakukan di tempat dengan hukuman badan yang berat yang bisa sampai babak belur karena dikeroyok atau didera secara beramai-ramai. Bisa juga dengan diceburkan ke dalam tebat, digunduli, diarak keliling kampung beramai-ramai, sambil dihina, dipermalukan dan dicaci-maki. Tujuan utama-nya adalah membikin orang jera berbuat untuk kedua kalinya. Hukuman badan yang berat dan dipermalukan ini biasanya jauh lebih efektif ketimbang dibawa ke pengadilan, yang dalam ukuran sekarang bisa saja lepas begitu saja kembali dengan rosok-rosok di belakangnya. Sekarang, bisa terjadi, para pemu-da yang memukuli si penjahat itu yang justeru masuk bui, sementara si penjahat lepas atau dilepaskan dan kembali genta-yangan melakukan kejahatan yang sama kembali.

*
Membangun ke empat pilar ini kembali secara utuh dan terpadu adalah kelanjutan dari upaya kita dalam membangun nagari kembali. Sekarang ini terlihat ada kelesuan dengan kita kembali ke nagari ini. Lembaga-lembaga yang dibangun yang berkaitan dengan pemerintahan nagari ini kelihatannya seka-rang rata-rata mati suri. DPRN, KAN, MUN, Bundo Kan-duang Nagari, Paga Nagari, dan entah apa namanya lagi, tak ada yang jalan, dan kalau jalan sifatnya hanya seremonial. Sekarang bahkan ada upaya dari para birokrat untuk mengem-balikannya menjadi seperti dengan Desa semula, walau namanya tetap Nagari. Nagari kembali dijadikan sebagai onderbouw dari pemerintahan Kabupaten dengan Camat dan Kecamatan sebagai koordinatornya.
Ini semua adalah pekerjaan rumah kita ke depan secara bersama-sama, yakni bagaimana memberdayakan pemerintah-an nagari yang kita sendiri pilih sebagai pengganti desa itu. ***

0 Responses to “EMPAT PILAR NAGARI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: