BUKITTINGGI-AGAM: BEKERJASAMALAH !

Mochtar Naim
Selaku Anggota DPD RI dari Sumbar

JSR, No. 11, 9 Oktober 2006

WALAUPUN sempat tertunda sampai tiga bulan, akhirnya Ginanjar dan Irman menandatangani Ke-putusan Sidang Paripurna DPD RI mengenai kasus perluasan kota Bukittinggi. Sementara Laode sudah lebih da-huluan membubuhkan tandatangannya.
Dalam tatatertib DPD RI berlaku ketentuan, keputusan yang telah diambil di sidang paripurna tidak dapat ditolak oleh Pimpinan dengan tidak menandatanganinya. Jika tetap ditolak, konsekuensinya bisa berakibat dengan diajukannya mosi tidak percaya kepada pihak bersangkutan. Dan sejumlah anggota PAH I yang menangani masalah konflik Bukittinggi-Agam ini telah siap untuk mengajukan mosi tidak percayanya jika kedua unsur pimpinan ini tetap bersikeras untuk tidak menanda-tanganinya.
Masalahnya, Irman terutama, merasa bahwa anggota-anggota DPD RI dari Sumbar, kecuali saya, tidak cukup dili-batkan, atau tidak dimintakan pendapat mereka. Sementara saya beragumentasi, justeru sebelum masalah ini dibawakan ke PAH I DPD RI, ketiga anggota lainnya (Irman, Zairin dan Afdal) telah diajak berkonsultasi terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka berdalih, karena PPnya sudah ada untuk perluasan kota Bukittinggi ini (PP84 th 1998) kita tinggal melaksanakan; sementara saya beragumentasi, karena masyarakat Agam keberatan dengan dimasukkannya nagari-nagari sekitar Bukittinggi ke dalamnya, yang luasnya 3 x seluas kota Bukittinggi yang ada sekarang, saya mengusulkan agar masalah ini dibawa ke sidang PAH I. Kebetulan saya duduk di PAH I, sementara dua yang lainnya di PAH lain-lainnya.
Sidang-sidang di PAH I sendiri secara khusus telah membahas masalah sengketa perbatasan dan perluasan kota Bukittinggi vs Agam ini berkali-kali dan telah pula mengirim-kan delegasi ke Padang, Bukittinggi dan Lubuk Basung sebe-lumnya untuk melakukan pengecekan di lapangan dan mela-kukan wawancara serta dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait di ketiga kota tersebut.
PAH I dalam sidang plenonya akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan kebijaksanaan, yaitu dengan meniru pola Sleman-Yogya, atau pola Jabodetabek, tanpa merubah batas wilayah, kedua-dua daerah kota Bukittinggi dan Kabu-paten Agam saling bekerjasama dalam mengembangkan kedua daerah tersebut. Melalui program bersama dengan berencana secara bersama-sama (joint-planning) ini kedua daerah akan saling isi mengisi dan butuh-membutuhkan. Rekomendasi yang diajukan oleh PAH I ke Sidang Paripurna DPD-RI ini pun diterima oleh Sidang Paripurna sehingga menjadilah ia keputusan Sidang Paripurna DPD-RI. Keteledoran Pimpinan DPD-RI, khususnya Irman dan Ginanjar, adalah karena tidak bersedianya menanda-tangani keputusan hasil sidang pleno itu sendiri. Namun setelah melalui konsultasi dengan Sekjen DPD-RI, mereka berduapun menanda-tangani. Keputusan DPD-RI ini lalu diteruskan ke Presiden untuk ditindak-lanjuti. Namun, sampai saat ini, entah apa pula yang mengganjal, keputusan Presiden dengan mengukuhkan pendapat DPD-RI itu tak pula kunjung keluar. Sekelumit contoh dari bertele-telenya sistem pemerintahan itu yang ada di hadapan mata rakyat sendiri.
Bagaimanapun, sesuai dengan rekomendasi DPD-RI itu, jalan keluar terbaik adalah tetap dengan mendahulukan kerja-sama untuk kepentingan kedua belah pihak yang berarti kepentingan bersama itu. ***

0 Responses to “BUKITTINGGI-AGAM: BEKERJASAMALAH !”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: