PROSPEKTIF DPD DAN OTONOMI DAERAH DIPERTANYAKAN

Antaran Kata di hadapan Diskusi Bersama
dengan para Ahli Hukum dan Civitas Akademika lainnya
di Universitas Andalas, Padang,
Rabu, 22 Februari 2006.

JSR, No. 06, 24 Feb 2006

TEMA sentral dalam diskusi kita dengan kawan-kawan civitas akademika di Universitas Andalas hari ini adalah dua pertanyaan pertama dari empat poin yang kami kemukakan itu, yaitu: Satu, “Bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam kerangka NKRI yang dapat menjamin hubungan yang har-monis antar daerah, pembagian yang adil dan merata atas kekayaan nasional serta dapat memelihara keutuhan negara dan seluruh daerah yang berkualitas,” dan
Dua, “Bagaimana mengoptimalkan peranan DPD sebagai lembaga Perwakilan Daerah agar dapat menjamin terseleng-garanya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, menjun-jung tinggi HAM, dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah?”
Dua yang lainnya dari empat poin itu saya kira adalah derivasi dari dua yang pertama itu.
Dua pertanyaan pokok ini makin mencuat ke permukaan justeru setelah kita melakukan eksperimen, baik dengan oto-nomi daerah, yang tadinya diatur dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, kemudian lalu diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 yang berlaku sekarang ini, maupun dengan terben-tuknya lembaga legislasi negara DPD di samping DPR lebih sedikit setahun yang lalu.
Kalau saja negara yang kita cintai ini hanyalah sebesar lepat, kata orang Minang, atau seluas daun kelor, kata orang Jawa, katakanlah sebesar Singapura, atau Srilangka, yang hanya negara satu pulau itu, maka kita tidak perlu ribut-ribut membicarakan dua tema sentral ini. Tetapi Indonesia ini dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya adalah nomor lima terbesar di dunia ini, dengan 17 ribu pulau besar-kecil, dengan luas wilayah lebih luas dari seluruh Eropah, plus, dari segi geo-politik dan geo-kultural sangat kompleks. Cina ataupun India, walaupun besar, dengan penduduk satu miliar (Cina di atas, India di bawah satu miliar) tetapi secara geo-politik maupun geo-kultural kedua negara besar itu tergolong ke dalam negara yang uni-, bukan multi-, kultural. Sehingga pertanyaannya, mungkinkah kita mengatur negara maritim kepulauan terbesar di dunia ini secara efektif ke depan dengan cara sentralistik dan top-down ataupun quasi-otonomi dengan sikap yang mendua terhadap daerah seperti yang telah kita lakukan selama ini?
Perubahan secara struktural maupun institusional, bagaimanapun, telah mulai kita lakukan selama masa reformasi ini; buktinya dengan diberikannya otonomi kepada daerah-daerah dan terbentuknya lembaga legislasi nasional DPD di samping DPR itu. Namun, untuk kedua masalah pokok ini, kendala-kendala struktural maupun institusionalnya masih banyak yang harus kita singkirkan, di samping perbaikan dan penyempurnaan masih banyak yang harus kita lakukan.
Di bidang otonomi daerah, perubahan pengaturan dari UU No. 22 th 1999 ke UU No. 32 tahun 2004, luas dirasakan sebagai maju ke belakang, bukan maju ke depan. Proses involusi sebagai “maju ke belakang” ini ditandai dengan kem-bali tergantungnya daerah kepada pusat di bidang-bidang yang tadinya diberikan otonomi untuk mengaturnya ke daerah. Misalnya, jika yang tadinya dengan UU No. 22/1999 DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten bisa langsung mengeluarkan Perda, sekarang dengan UU No. 32/2004 harus mendapatkan perse-tujuan terlebih dahulu dengan pusat, dalam hal ini Depdagri, terutama untuk melihat apakah Perda yang dikeluarkan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang berlaku. Status dan peranan pemprov sebagai perpanjangan tangan dari pusat, kendati tanpa hak otonomi yang diberikan, makin dipertegas dengan UU No. 32/2004, sementara pemda Kabupaten/Kota tidak bisa lagi langsung-langsung berhubungan dengan pusat, tetapi harus melalui koordinasi dari provinsi, meski kabupaten/kota punya hak otonomi. Juga, otonomi yang tadinya diberikan kepada Desa, sekarang diintervensi oleh pemerintah dengan ditempat-kannya seorang pegawai negeri untuk menjadi sekdes.
Lalu mengenai fungsi dan peranan serta wewenang dan kedudukan dari DPD yang lahir 1 Oktober 2004 yl, kami yang sedang duduk mewakili daerah masing-masing di DPD sangat-sangat merasakan betapa terbatas dan lemahnya fungsi dan peranan serta wewenang dan kedudukan dari DPD itu. Seolah-olah, seperti kata orang Jawa: Dek-e ono ning ora ono (dia ada tapi bagai tiada), atau seperti kata orang Minang: DPD adalah bagaikan timun bungkuk, masuk tak genap keluar tak ganjil. Tak masuk hitungan; masuk tak menambah bilangan, keluar juga tak mengurangi.
Secara formal lembaga negara di bidang legislasi di tingkat nasional itu sekarang ada tiga, tetapi tiga yang a-simet-rik, dan tidak jelas bagaimana sesungguhnya hubungan struk-tural maupun institusional antara ketiga lembaga negara: MPR, DPR dan DPD itu. MPR dalam undang-undang dikatakan: terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD, sementara komposisi keanggotaannya ditentukan bahwa jumlah anggota DPD tidak boleh melebih sepertiga dari jumlah anggota DPR. Karenanya MPR bukanlah gabungan secara kelembagaan atau super-body dari DPR dan DPD. Rancu dan sekaligus mem-bingungkan.
Lebih lanjut, DPR dan DPD bukanlah dua lembaga legislasi yang seimbang. Malah, dari fungsi dan wewenang yang diberikan, DPD itu sebenarnya bukanlah sebuah lembaga legislatif dalam arti yang sesungguhnya, karena yang paling krusial dan esensial dari sebuah lembaga legislatif itu betul yang dia tidak miliki, yaitu hak memutus, dan hak veto di mana diperlukan. Hak memutus itu hanya ada pada DPR, sementara DPD hanya memiliki hak mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, sebelum RUU dimaksud dibahas oleh DPR dengan pihak eksekutif. Karenanya DPD itu fungsinya hanyalah bagaikan kacung yang boleh menyiap-kan RUU dan mengajukan usul-usul serta ikut membahas jika diminta oleh DPR sesuai dengan tatatertib DPR. DPD, ibaratnya, hanyalah mengantarkannya sampai di pintu DPR; selebihnya adalah urusan DPR.
Antara ketiga lembaga legislatif itu karenanya tidak jelas, apakah sistemnya uni-kameral, bi-kameral atau justru tri-kameral. Lagi-lagi, kecenderungan cara berpikir sinkretik yang menjadi ciri dari filosofi kenegaraan kita (Pancasila) lebih mengemuka dari cara berpikir sintetik, yang memilah secara logis dan jelas antara tiga corak kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang wewenangnya terbagi habis dan tidak tumpang tindih (Trias Politica). Dalam konteks cara berfikir yang sinkretik itu maka penyusun undang-undang tidak hanya DPR sebagai lembaga legislatif tetapi juga pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif tidak hanya ikut menyu-sun undang-undang, tetapi juga mengeluarkan undang-undang pengganti, Perpu, PP, Inpres, dsb. Lembaga eksekutif bahkan juga mencampuri urusan yudikatif cukup jauh, sehingga lem-baga yudikatif, seperti halnya legislatif, mirip bawahan dari eksekutif.
Lalu di celah itu muncullah lembaga baru DPD yang juntrungannya tidak jelas, yang istilahnya, masuk tak genap keluar tak ganjil itu. Dia bukan Senat dalam pasangannya dengan DPR sebagai House of Representaives. DPD kelihat-annya tidak lebih dari seekor itik lumpuh (lame duck) yang tidak bisa berjalan sendiri. DPD pada hakekatnya tidak memiliki hak legislatif yang sesungguhnya, yaitu hak memutus dan menen-tukan sendiri. Karenanya, sistem legislatif yang ditumbuhkan bukanlah bi-kameral, bukan pula uni-kameral, seperti sebelum-nya, dan pada gilirannya bukan pula tri-kameral. Dalam arti lain, secara alegorikal, sistem legislatif yang kita tumbuhkan adalah sistem yang “bukan-bukan.” Bukan ini bukan pula itu. Sama juga dengan kita menumbuhkan ideologi kenegaraan kita, dia bukan religius dan bukan pula sekuler: bukan-bukan. Juga, dalam Pancasila, dalam sila pertamanya, kita mengakui dasar negara sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mesti-nya hanya agama yang berketuhanan yang mahaesa saja yang diakui, tetapi nyatanya semua agama diakui dan diperlakukan sama, baik yang dasarnya monoteisme, trinitas, politeisme, animisme, palbegu, atau tidak bertuhan dan bahkan anti tuhan sekalipun, seperti di zaman Orde Lama dahulu.
Pertanyaannya: Sampai berapa lama dan seberapa jauh kita membiarkan diri terombang-ambing dalam suasana ketidak-pastian secara yuridis-formal dan secara struktural-institusional itu? Bukankah sudah waktunya kita berpikir dalam bingkai kenegaraan secara lebih jernih, lebih sintetis, lebih terpadu, tetapi juga lebih terpilah-pilah, dan lebih logis, rasional dan obyektif?
Dari segi pandangan hukum, maupun politik dan sosial-budaya, kami sesungguhnya berharap banyak kepada para ahli hukum, politik dan sosial-budaya, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, seperti di Universtas Andalas yang merupa-kan universitas tertua di luar Jawa ini, yang kebetulan sebentar lagi, September yad, akan genap berumur setengah abad. Sebagai lembaga legislatif yang tugas utamanya adalah mem-berikan perhatian dan keperduliannya kepada masalah-masalah daerah dalam praktis semua faset kehidupan, kami berharap banyak agar civitas akademika dan pihak-pihak lainnya yang perduli di daerah, membantu kami, khususnya untuk mendu-dukkan masalah kepincangan dan kerancuan struktural dan institusional dari lembaga baru DPD ini, di samping juga memikirkan bagaimana caranya kita memperkuat kedudukan daerah vis-à-vis, berhadapan dengan, pusat.
Kepentingan daerah menjadi tumpuan perhatian kita sekarang ini, karena daerah sudah terlalu lama dilecehkan dan bahkan diperlakukan hanya sebagai kuda beban. Atau sebagai obyek, bukan subyek. Penguatan fungsi dan kedudukan daerah dalam konteks negara kesatuan ini perlu dilakukan, sehingga daerah bisa dengan lebih lincah dan cergas dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di daerah. Pengu-atan fungsi dan kedudukan daerah adalah demi penguatan bangsa dan negara. Kuat daerah, kuat bangsa dan negara, lemah daerah lemah bangsa dan negara. Maju daerah maka majulah bangsa dan negara secara keseluruhan. Terbelakang daerah maka terbelakang pulalah negara ini. Tegasnya, keter-belakangan bangsa dan negara, seperti yang kita lihat dan alami sendiri selama ini, adalah karena keterbelakangan daerah.
Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dimaksud, sudah barang tentu ada aspek cara dan strategi bagaimana kita mencapainya yang harus kita perhitungkan, di samping kitapun perlu memformulasikan tujuan, goal ataupun sasaran itu sendiri secara cerdas dan bermakna. Fundamental dalam cara kita berfikir secara bernegara akan sangat ditentukan oleh kemam-puan kita dalam memformulasikan kedua aspek cara dan tujuan itu, yang tentu saja harus bersifat terbuka, rasional, obyektif, di samping kritis-analitis. ***

0 Responses to “PROSPEKTIF DPD DAN OTONOMI DAERAH DIPERTANYAKAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: