SOLUSINYA: “JOINT PLANNING” Kasus Pemekaran Kota Bukittinggi dan Padang Panjang

12 Juli 2005

SETELAH sekian lama berlarut-larut tanpa ujung pangkal yang jelas, akhirnya ditemukanlah solusinya itu. Solusinya ialah: “joint planning!” Artinya: merencana dan memba-ngun secara bersama-sama.
Itulah solusi yang diusulkan oleh Dirjen Otoda Depdagri, M Alkausar Ali, ketika saya sempat berdialog dengan beliau dalam sidang temu evaluasi pelaksanaan Pilkada di Panitia Ad Hoc I DPD-RI hari Selasa tgl 12 Juli 2005 yl, di Gedung DPD-RI Senayan, Jakarta. Dan itu pula yang terpikir oleh saya, oleh Walikota Padang Panjang, oleh kedua Bupati: Agam dan Tanah Datar, dan oleh sekian banyak tokoh-tokoh masyarakat di kedua kota itu dan di kedua Kabupaten Agam dan Tanah Datar, di kampung dan di rantau, di masa-masa sebelumnya.
Saya sendiri cukup konsisten menyuarakan itu sejak dari pertemuan para tokoh masyarakat Agam Tuo di Bukittinggi View Hotel tgl 14 Nov 1999 dan di Kantor Penghubung Pemda Sumbar di Jakarta tgl 11 Agustus 2002 yl. Makalah yang saya sampaikan di Bukittinggi View Hotel berjudul “Bukittinggi Koto Rang Agam. Membangun Kota Bersama Daerah Sekitarnya,” sementara yang di Kantor Penghubung Pemda: “Sinergi Pambangunan Kota dan Nagari. Masa Depan Bukittinggi dan Nagari-nagari di Agam Tuo.” Dari kedua judul itu saja sudah terlihat ke mana kelok lilin dari kerangka dan pola berfikir saya.
Dalam berbagai pertemuan yang saya lakukan dengan Wali Kota Padang Panjang, Dr H M Suir Syam, belakangan ini, beliaupun keluar dengan solusi yang persis sama seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Otoda itu. Yaitu: Joint Planning. Sementara dengan Walikota Bukittinggi, M Jufri, sayapun sudah berdialog panjang dengan beliau sebelumnya – sampai jam 01.00 tengah malam di rumah kediamannya –, yang intinya beliau tetap menginginkan perluasan kota dengan memasukkan sejumlah banyak nagari-nagari sekitar di empat Kecamatan: Banuhampu, Ampek Angkek, Tilatang-Kamang dan Ampek Koto, demi memenuhi tuntutan minimal dari ketentuan Depdagri agar kota bisa berotonomi. Tuntutan minimalnya itu: penduduk sedikitnya 100 ribu, kecamatannya sedikitnya 4, dan luas wilayah sedikitnya 25 HA, dan berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, tanpa mempertimbangkan faktor keragaman dari kepadatan penduduk, luas wilayah, latar belakang sosial-budaya, dsb. Dari ketentuan itu masih terbayang sisa-sisa dari cara berfikir ala militer yang bersifat seragam, regimented, top-down dan monolitik, walau kita sudah keluar dari era Orde Baru.
Tapi dalam Diskusi Debat Calon Walikota di Hotel Royal Denai di Bukittinggi sewaktu kampanye Pilkada kemarin ini, di mana Jufri tampil sebagai salah seorang calon, dan kebetulan saya diminta untuk menjadi salah seorang panelis, dalam menyinggung masalah pemekaran kota ini, beliau menegaskan, yang tuntutan saya tetap, sesuai ketentuan. Namun, biarlah kita serahkan saja kepada pemerintah pusat. Apapun keputusan yang diambil oleh pusat, saya tinggal mengamini.
Alhamdu lillah, akhirnya memang bertemulah ruas dengan buku. Sengketa pemekaran wilayah dari kota Bukit-tinggi dan Padang Panjang dengan demikian diharapkan akan terselesaikan dengan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan bagi semua pihak. Tidak ada lagi perasaan yang satu merasa dirugikan oleh yang lainnya, tetapi dua-dua beruntung dan dua-dua saling mendapat manfaat. Apalagi dengan mengingat betapa kedua kota ini, khususnya dalam setting budaya Minang yang terjalin selama ini, dan dengan juga mengingat pertum-buhan dari kedua kota tersebut, bahwa antara Bukittinggi dan Agam, dan antara Padang Panjang dan Batipuah X Koto, tidak mungkin dipisahkan. Kedua kota itu secara sosiologis tumbuh dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakatnya sehingga terjadilah saling keterkaitan dan saling ketergantungan seperti yang kita lihat selama ini. Orang Agam Tuo, dan pada gilirannya, orang Batipuah X Koto, menganggap kedua kota itu, masing-masingnya, adalah kota mereka, dan kota pujaan mereka, tempat mereka mengidentifikasikan diri selama ini. Walau dia orang Banuhampu, orang Ampek Angkek, Kamang, Koto Gadang, dsb, dia akan menamakan atau mengatakan dirinya orang Kitinggi. Begitu juga orang Batipuah, Aia Angek, Singgalang, Kotobaru, dsb, dia akan menamakan atau menga-takan dirinya orang Pampanjang.
Semua hasil bumi dibawa ke pasar mereka di kota itu, dan pada gilirannya mereka manuka (menukar), artinya ber-belanja, di pasar pujaan mereka itu. Anak-anak mereka ber-sekolah ke kota kebanggaan mereka itu. Dan mereka bekerja dan melakukan apapun yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi sekalipun, ke kota sanjungan mereka itu. Sebaliknya, kota pujian mereka ini juga mendapat keuntungan yang melimpah karena semua transaksi dan jasa itu berlaku di kota kesayangan mereka itu. Karenanya juga Bukittinggi mau-pun Padang Panjang bisa berbuat banyak dari hasil limpahan retribusi dan keuntungan lainnya dari daerah-daerah sekitarnya itu.
Dengan dikembalikannya pinang ke tampuknya ini, maka tinggal bagaimana kita membenahinya ke masa depan. Dengan semangat joint planning yang artinya merencana dan memba-ngun secara bersama ini banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama tanpa merubah batas-batas wilayah dan tanpa meri-saukan di mana proyek itu akan diletakkan. Untuk kota-kota moderen di zaman sekarang ini banyak kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi dan dikembangkan terus. Masyarakat di samping memerlukan pasar dan pusat-pusat pelayanan publik lainnya, seperti kantor pos, rumah sakit, sekolah-sekolah, kan-tor-kantor pemerintahan dan jasa lain-lainnya, juga memerlu-kan kawasan industri, pusat distribusi barang-barang antar-daerah, pusat pendidikan, kampus-kampus dari berbagai uni-versitas dan pendidikan tinggi lainnya, pusat kebudayaan, pusat pariwisata dan rekreasi, terminal bus dan angkutan kota, dsb. Semua itu bisa disebar ke daerah-daerah sekitar di samping yang ada dalam wilayah kota sendiri. Dalam batas wilayah masing-masing mereka membangun sendiri-sendiri, dan dalam hal yang perlu dipersamakan, dipersamakan, walau letaknya di luar batas kota atau daerah bersangkutan.
Inilah yang kita lihat di banyak kota di dunia ini, dan bahkan di banyak kota di Indonesia sendiri. Sebagai contoh bisa kita kemukakan dengan apa yang terjadi di Yogya maupun Jakarta, dan bahkan banyak kota lainnya. Di Yogya orang banyak tidak menyadari bahwa kampus Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Bandara Maguwo, Adi Sucipto, sebenarnya tidaklah terletak di kota Yogyakarta an sich, tapi di Kabupaten Sleman. Tapi orang Yogya maupun Sleman tidak pernah mencikaraui. Dan mereka menerimanya sebagaimana adanya. Yang mereka lihat adalah keuntungan yang saling bermanfaat, bukan kerugiannya.
Begitu juga di Jakarta dan daerah sekitarnya. Orang juga banyak tidak tahu bahwa bandara internasional Cingkariang Sukarno-Hatta, kampus universitas-universitas terkemuka: UI, UIN, UMJ, itu tidak terletak di DKI, tetapi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan di kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Orang juga terima bahwa kawasan-kawasan industri dibangun di Bekasi, Karawang, Cikarang dan Cikampek, di Jawa Barat, dan Serpong, Tangerang, dan kota-kota satelit lainnya di Provinsi Banten. Semua itu berjaringan secara sinergik dan simbiotik dengan DKI. Dan orang DKI, Jawa Barat dan Banten tidak pernah mencikaraui, dan mereka menerimanya dengan legawa.
Kenapa kok di Bukittinggi mereka sampai berantem, ber-keruk-keruk arang, dan memutus hubungan silaturrahmi antar sesama? Itukah ciri khas orang Bukittinggi, orang Agam, orang Batipuah-Padang Panjang, dan orang Minang umumnya, yang lebih banyak melihat kepada perbedaan daripada kesamaan dan kebersamaan di samping juga kepada kepentingan diri dan kelompok ketimbang kepentingan bersama yang lebih besar? Dalam contoh kasus seperti ini rasanya diperlukan introspeksi diri yang lebih serius dari kita semua, dan mengkaji ulang dengan sistem nilai dan cara berfikir yang kita miliki selama ini; apalagi ke depan kita akan menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang lebih besar dan berat dengan skala dan kompleksitas yang lebih luas lagi.
Semua itu bisa dimulai dengan duduk barepak, atau duduak basamo, dalam semangat kebersamaan, dengan niat yang ikhlas dan bersih, dan untuk keuntungan dan kepentingan bersama, demi masa depan kita dan anak keturunan kita. Sebagai konsekuensinya, bisa saja ada joint committees dibentuk dalam berbagai proyek pembangunan yang dilakukan di kawasan-kawasan yang disepakati bersama. Namun, di atas semua itu, ada sejumlah prinsip dasar yang juga harus disepakati bersama. Misalnya, bukan hanya di nagari-nagari di luar kota, di dalam kota sekalipun, jika perlu sistem kelurahan dikembalikan ke sistem nagari, di mana nilai adat dan agama tetap dijunjung tinggi walau di kota sekalipun. Apalagi semua itu dibangun di atas dasar filosofi hidup yang disepakati bersama: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Dengan semangat kebersamaan seperti ini, saya mem-bayangkan, dalam jangka waktu 50-100 tahun ke depan, dengan kita berdiri di tempat ketinggian di Sungai Puar, di kaki Gunung Merapi, atau di atas Sungai Tanang, di kaki Gunung Singgalang, kita akan melihat wajah kota Bukittinggi dan sekitarnya di dataran tinggi Agam Tuo ke bawah yang terhampar luas sampai ke tepi-tepi bukit dan gunung-gunung yang melingkarinya, yang semuanya telah berubah wajah men-jadi daerah perkotaan dan pedesaan dalam artian moderen, yakni di mana fasilitas publik, termasuk listrik, telepon, air bersih, sanitasi, transportasi, jalan-jalan dan layanan publik lainnya tersedia secara berkecukupan dan menyenangkan. Semuanya itu adalah hasil kemerdekaan, dan hasil dari kerja keras dari semua pihak dengan dasar kesamaan dan keber-samaan dan dalam rangka membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur – negeri yang aman-makmur dan diampuni serta diberkati oleh Allah. ***

0 Responses to “SOLUSINYA: “JOINT PLANNING” Kasus Pemekaran Kota Bukittinggi dan Padang Panjang”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: