LAPORAN PILKADA PROVINSI SUMATERA BARAT

27 Juni 2005

Beberapa Catatan Khusus
Disampaikan pada Rapat Pleno PAH I DPD-RI
Selasa, 5 Juli 2005,

SEMENTARA menunggu kembalinya Daftar Pertanyaan yang diedarkan ke sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang melakukan Pilkada tgl 27 Juni 2005 yl, berikut kami sampaikan beberapa Catatan Khusus:

(1) Di samping di tingkat Provinsi sendiri, ada 10 kota dan kabupaten dari 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang melakukan Pilkada tgl 27 Juni yl itu. Ke sepuluh kota dan kabupaten itu adalah: Kota Bukittinggi dan Solok, Kabu-paten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Lima Puluh Kota, Padang-Pariaman, Solok, Solok Selatan, dan Darmasraya. (Lihat, terlampir, Daftar Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai yang mengusungnya di Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2005).

(2) Secara keseluruhan Pilkada di Sumbar berjalan dengan aman dan tertib. Selain kerja keras dan koordinasi yang cukup baik dari pihak-pihak terkait, masyarakatpun punya komitmen untuk mensukseskan Pilkada yang pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat ini. Dalam masyarakat ada ungkapan: Pemilu atau Pilkada “badunsanak,” yang artinya Pemilu atau Pilkada bersaudara, yang dampak psikologisnya cukup dirasakan secara positif. Karenanya tidak terlihat ada upaya untuk melakukan kekacauan dan saling jelek-menjelek-kan. (Sebuah kekecualian, bagaimanapun, perlu disebutkan, yaitu dengan adanya selebaran gelap yang menyebarkan issu miring terhadap salah seorang kontestan Cagub, yang kebe-tulan Cagub tersebut ternyata keluar sebagai pemenang. Namun Cagub ini jauh-jauh hari sudah mengatakan dalam kampanye-kampanyenya: Jangan hiraukan dan jangan tanggapi. Doakan saja!)

(3) Kelemahan dan kekurangan dalam persiapan mau-pun pelaksanaan Pilkada terutama terletak pada segi adminis-tratif-teknis dan finansial yang umumnya sama untuk seluruh Indonesia, karena semua dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Cukup banyak keluhan dari masyarakat pemilih yang tidak menerimakan kartu pemilih ataupun surat undangan memilih di hari-hari terakhir menjelang Pilkada. Munculnya Desk Pemda dan keterlibatan Kantor Catatan Sipil yang melakukan tugas-tugas pendataan penduduk bagi kepentingan Pilkada yang tadinya merupakan tugas dari KPUD, cukup membingungkan pengkoordinasian. Di sisi lain, cukup banyak dari anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak melakukan hak pilihnya. Sementara ini untuk Sumbar tercatat sekitar 60 % yang mempergunakan hak pilihnya itu, yang persentasenya kira-kira juga sama dengan waktu Pilpres sebelumnya.

(4) Jumlah dan jenis pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye di Sumbar umumnya adalah relatif kecil. Rekapitulasi dari pelanggaran seperti yang dicatat oleh Panwas Pilkada adalah seperti Data terlampir. Urutan tiga pertama adalah: (1) Pelanggaran terhadap Atribut tempat terlarang, (2) Adanya keikut-sertaan PNS, (3) Kampanye tanpa ataupun tidak sesuai STTP, dan (4) Membawa atribut lain saat kampanye. Juga dilampirkan Data Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tgl 10 s/d 23 Juni 2005, seperti yang dilaporkan oleh Panwas Provinsi. Kecurangan di sana-sini sewaktu pemungutan dan penghitungan suara juga dilaporkan dari berbagai daerah pemilihan.

(5) Jadwal kampanye secara terbuka di lapangan yang telah disusun oleh KPUD sebelumnya ternyata banyak yang tidak terisi. Mereka cenderung mengalihkannya kepada kampanye informal dengan kunjungan ke pasar-pasar dan di sepanjang jalan di desa-desa yang dilalui. Motif utama kelihat-annya adalah faktor biaya kampanye di lapangan terbuka, yang jumlahnya memang relatif besar, dan banyak macamnya, di samping ketidak pastian akan banyaknya pengunjung yang akan datang. Namun, dari kampanye-kampanye lapangan yang dilakukan oleh para kontestan, banyak juga yang berhasil mengumpulkan jumlah massa yang cukup signifikan.

(6) Bagaimanapun, faktor perbandingan kerumunan massa di lapangan di samping penampilan fisik, keterampilan beretorika, dan jumlah dana yang disediakan untuk berkampa-nye tidaklah jaminan akan juga berkorelasi positif dengan perolehan suara sesungguhnya. Dari 5 pasang kontestan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tampil, ada yang keluar sebagai Mr Charming, Mr Miliarder, Mr Simpatik, Mr Ahli Adat, Agama, Politikus, dsb, ternyata dalam Pilkada sekarang ini yang dipilih oleh rakyat bukan karena atributnya, tetapi karena figur kepemimpinan yang telah teruji. Ada ungkapan Minangnya: “Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang (Melihat contoh kepada yang sudah, melihat tuah kepada yang menang).” Mereka ingin kepada kepastian dan contoh nyata dan bukan kepada atribut dan janji-janji. [Ada yang janji, kalau menang, seluruh gajinya akan diberikan kepada fakir miskin. Dan ada yang janji, kalau terpilih, wang sekolah dari SD ke SMP atau SMA akan digratiskan. Ada pula yang buru-buru jadi Datuk di kampungnya dengan perhelatan besar-besaran dengan tujuan untuk meningkatkan wibawa, atribut, daya tarik, dsb, dalam menghadapi Pilkada ini].

(7) Implikasinya adalah juga kepada peranan partai poli-tik yang terlihat sekali bedanya dengan pemilu-pemilu yang lalu. Jika yang sebelum-sebelumnya partai-partai sangat menentukan dan menonjol, sekarang yang dipilih oleh rakyat adalah figur. Partai hanyalah sekadar keharusan administratif-formal belaka, yang harus menyediakan diri sebagai kereta Pilkada, yakni seperti yang dibunyikan dalam UU No. 32 th 2004 itu. Kombinasi-kombinasi yang rancu bisa saja terjadi antara partai-partai yang mendukung seorang calon. Partai-partai yang selama ini hubungannya adalah bagaikan “kucing dan anjing” – misalnya, di mana yang satu adalah partai Islam yang secara terang-terangan memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara bernegara, sedang yang lain adalah nasionalis-sekuler dan anti kepada penegakan syariat Islam – sekarang bergabung dalam mencalonkan seorang calon. Namun, sekarang, rakyat tidak lagi melihat kepada partai tetapi kepada figur. Sebagai contoh lain, partai terbesar yang selama masa Orde Baru dan bahkan sampai pemilu terakhir mendominasi pentas politik sampai ke daerah-daerah sekalipun, ketumnya sendiri yang jadi cagub ternyata hanya keluar sebagai “peme-nang keempat” dari lima pasang cagub/cawagub yang tampil. Di daerah-daerah kota dan kabupaten, faktor primordialisme karena berasal dari daerah itu sendiri, juga cukup mewarnai walau tak jaminan untuk bisa keluar sebagai pemenang.

(8) Fenomena menarik dan sekaligus mengerikan dari kasus Pilkada sekarang ini adalah: betapa mahalnya harga yang harus dibayar dengan pesta demokrasi seperti itu. Sudahlah Pilkada bisa saja diadakan setiap tahun dan bisa berkali-kali dalam setahun, yang sendirinya akan menguras daya, perhatian dan dana dari pemerintah, masyarakat, partai dan kontestan bersangkutan masing-masing, dana dan biaya yang dikeluarkan bisa saja tidak masuk akal dan menjadi tidak rasional sama sekali. Dunianya sekarang bukan lagi dunia ber-jut-jut tetapi sudah ber-em-em. Dari surat-surat kabar dibaca, para kontestan itu ada yang mengeluarkan dana kampanyenya sampai sekian M – bahkan ada yang di atas 10 M. Mending kalau keluar dari kantongnya sendiri, tetapi bagaimana kalau di belakangnya bermain cukong-cukong yang bersedia membiayai bukan hanya satu kontestan tetapi semua kontestan, dengan perhitungan, satu di antaranya pasti menang, dan yang dengan itu, siapapun yang menang, bisa dengan gampang melakukan deal dan kolusi untuk proyek-proyek yang nanti akan jatuh ke tangan mereka. Lihat sajalah gambaran kota-kota besar dan kawasan industri dan jasa serta perkebunan dan pertambangan di manapun di Indonesia sekarang ini. Siapa yang menguasai semua itu? Dan bagaimana kita dan Indonesia ini jadinya ke depan, jika memang itu yang sesungguhnya terjadi?

(9) Pertanyaan ke depan kita, jadinya, bagaimanapun, adalah: Bisakah Pilkada sekarang ini menjadi model untuk pilkada dan pemilu kita selanjutnya? Secara konseptual jawab-nya tentu saja, satu dari tiga: Bisa, tidak bisa, bisa dengan perbaikan dan penyesuaian. Untuk itu yang harus dijadikan tolok-ukur bagaimanapun adalah: maximum benefit with minimum risk. Karena ini akan memerlukan analisis yang panjang dengan mengemukakan berbagai kriteria, paradigma dan variabel yang banyak, dalam Catatan Khusus ini yang perlu kita perhatikan adalah faktor risk itu. Jika dengan Pilkada ini kita secara nasional dan secara bernegara akan disibukkan terus setiap tahunnya, dan beberapa kali setiap tahunnya, rasanya banyak energi dan perhatian yang akan terkuras, banyak dana dan biaya yang akan amblas, baik dari pemerintah, partai politik, rakyat dan masyarakat, dan kontestan itu sendiri, sehingga rasanya jelas akan “besar pasak dari tiang.” Kita di Senat, eh DPD-RI, ini khususnya, harus putar otak dan kerja keras untuk mencari konsep-konsep alternatif yang memenuhi prinsip MBMR (maximum benefit with minimum risk) itu. Ancang-ancangnya sudah harus dimulai dari sekarang setelah kita keluar dengan pengalaman pertama berpilkada langsung ini. DPD-RI harus keluar secara berani dengan konsep yang jitu yang menjawab segala macam tantangan itu. ***

0 Responses to “LAPORAN PILKADA PROVINSI SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: