LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH SUMATERA BARAT Juli-Agustus 2005

Mochtar Naim
Anggota B-12 DPD-RI dari Sumbar

Pengantar

KARENA kepentingan yang bermacam-macam yang sukar dikompromikan untuk dicarikan waktu yang bersamaan untuk bersama-sama turun ke daerah, kami dari Sumbar dalam kunjungan kerja ke daerah kali ini melakukan tugas secara sendiri-sendiri, dengan pembagian tugas masing-masing yang disepakati bersama. Kami juga sepakat untuk kali ini memfokuskan perhatian kepada bebe-rapa hal tertentu yang kami anggap relevan untuk diberikan perhatian.
Kami telah membagi perhatian kepada hal-hal sbb:
– Sdr Irman Gusman kepada masalah Kesehatan Masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi musibah gizi buruk dan busung lapar.
– Sdr Zairin Kasim kepada masalah pengembangan potensi kelautan dan khususnya perikanan laut dan peluang masa depan bagi perbaikan nasib nelayan.
– Sdr Afdal pada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah.
– Sdr Mochtar Naim pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

Permasalahan di lapangan

Salah satu dari permasalahan yang dihadapi oleh para anggota DPD-RI tiap kali turun ke daerah ialah bahwa mereka tidak atau belum dibekali dengan Pedoman Lapangan, baik yang umum maupun yang operasional sifatnya. Sementara di daerah sendiri menunggu sekian banyak permasalahan daerah. Namun karena ketiadaan Pedoman Lapangan (PL) dimaksud, tidak ada yang tahu persis yang mana yang patut dimasuki oleh anggota-anggota DPD mana yang tidak, dan bagaimana urutan prioritasnya. Karena ketiadaan PL ini pula, pihak Pemda maupun DPRD di daerah juga tidak tahu mana permasalahan yang patut dibawakan atau berbagi perhatian dengan DPD, mana yang tidak. Sebagai akibatnya, dalam berbagai pertemuan yang diadakan dengan berbagai lapisan, sebelumnya, berbagai permasalahan daerah seperti sekali dicurahkan. Masing-masing mereka keluar dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, yang akibatnya para anggota DPD yang melakukan dialog-dialog dan urun rembug dengan mereka menjadi kewalahan.
Apa yang tadinya diharapkan sebagai “penampungan aspirasi,” berubah menjadi pencurahan semua macam permas-alahan dan keluhan, baik yang dihadapi oleh Pemda, oleh DPRD, dan tidak kurangnya oleh unsur-unsur masyarakat sendiri. Dari unsur-unsur masyarakat khususnya banyak pula yang mengajukan keinginan dan permintaan agar DPD turun tangan, termasuk misalnya penyelesaian urusan pembangunan mesjid, sekolah, jalan, puskesmas, busung lapar, kekurangan gizi, kenakalan remaja, pekat (penyakit masyarakat), kekurang-an lapangan kerja, kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap harga barang-barang kebutuhan, dan banyak lagi. Sebagai akibatnya, makin sering pertemuan diadakan dan makin sering pula para anggota DPD turun ke daerah, maka penampungan aspirasi berubah menjadi penagihan dari janji-janji yang dalam kunjungan ke daerah sebelumnya diberikan.
Dari pengalaman-pengalaman seperti ini, agaknya tidak hanya dihadapi oleh satu-dua daerah dan wakil daerah, tetapi praktis oleh semua daerah dan semua wakil daerah. Sebuah Pedoman Lapangan (PL) bagi para anggota untuk nanti kem-bali lagi ke daerah, oleh karena itu, sudah waktunya dipikirkan dan digarap dalam Masa Sidang 2005-2006 ini.

Masalah Pendidikan

Masalah khusus yang dihadapi oleh SumBar selama minimal sepuluh tahun ke mari ini ialah masalah penurunan kualitas pendidikan yang diakibatkan oleh bermacam-macam sebab yang pada dasarnya saling terkait antara satu sama lain. Masalah yang sama sesungguhnya juga dihadapi oleh semua daerah secara nasional yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia praktis berada di tingkat terendah, dalam konteks Asean, maupun termasuk terendah, di tingkat Asia.
Salah satu dari permasalahan utama adalah karena kecil-nya anggaran belanja negara yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan ini. Kendatipun pemerintah telah menentukan sedikitnya 20 % anggaran belanja negara diberi-kan kepada sektor pendidikan, tetapi dalam kenyataannya be-lum terlaksana. Namun, melalui subsidi BBM sekarang ini bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diharapkan sege-ra akan bisa dilaksanakan, yang jumlahnya per sekolah cukup berarti dalam menghadapi tahun akademik 2005-2006 ini yang baru saja berjalan. Masalah lain-lainnya termasuk kualitas dan prestasi kerja guru di samping relatif kecilnya gaji dan take-home-pay guru; masalah sarana dan prasarana sekolah, masalah pengadaan buku, dsb.
Buku adalah salah satu faktor penentu yang menjamin peningkatan kualitas pendidikan di tingkat manapun. Namun buku itu pula yang lari dari anak didik, khususnya setelah dihentikannya dropping paket buku dari Depdiknas ke seko-lah-sekolah. Anak-anak sekarang tidak lagi bisa pinjam buku di sekolah untuk dibawa pulang, yang karena itu mereka tidak lagi bisa menyiapkan pelajaran di rumah untuk ke sekolah besok paginya. Waktu mereka lalu habis untuk bermain dan nongkrong di muka TV selama berjam-jam setiap hari sehabis waktu sekolah. Sementara, bagi sebagian besar orang tua yang berada di tingkat sosial-ekonomi menengah ke bawah rata-rata tidak punya kemampuan untuk membelikan buku bagi anak-anak mereka. (Walau untuk beli rokok sebungkus sehari oleh si ayah yang berarti lebih dari 200 ribu rupiah sebulannya bagai-manapun tetap harus ada uang – sebuah indikasi yang menun-jukkan bahwa prioritas buku untuk anak masih di bawah prioritas untuk rokok).
Sebuah konsep: “Buku untuk Setiap Anak Sekolah” (ter-lampir) telah kami lemparkan ke tengah masyarakat Sumbar sejak dari dua kunker yang lalu, yang secara keseluruhan cukup mendapat tanggapan positif. Namun untuk pelaksanaannya memerlukan kesepakatan dan kerja sama dari berbagai pihak terkait, khususnya Pemda, DPRD, Diknas, di samping orang tua dan anggota masyarakat sendiri. Kesepakatan ini baru dirasakan efektif manakala Pemda dan DPRD menyiapkan Perda sebagai payung hukum dalam melaksanakan konsep dimaksud.
Dengan turunnya program BOS melalui subsidi BBM sekarang ini, bagaimanapun, gebrakan pertama dalam penga-daan buku pelajaran sekolah diharapkan telah akan dimulai dalam tahun ajaran 2005-2006 sekarang ini, kendati masih terbatas untuk pendidikan dasar (SD dan SMP dan yang sederjat) dan dalam jumlah buku yang masih terbatas. Buku yang disediakan untuk tahap ini baru terbatas untuk 4 mata pelajaran pokok, sementara yang lain-lainnya masih harus diusahakan sendiri oleh para orang tua murid. Untuk tingkat pendidikan SMA dan setara lainnya, belum ada pengadaan buku disediakan melalui program BOS ini. Untuk ini dan untuk menutupi kekurangan buku-buku lain bagi tingkat pendididikan dasar, program pengadaan buku yang kami lontarkan kepada pihak-pihak terkait (Pemda, DPRD dan Dinas Diknas Provinsi maupun Kabupaten dan Kota) kiranya masih relevan sifatnya. Untuk pelaksanaan selanjutnya, bagai-manapun, masih harus ditunggu penyelesaian dan pelantikan para pejabat daerah yang ikut Pilkada sekarang ini.
Permasalahan mengganjal lainnya di bidang pendidikan di Sumbar ini adalah masalah double shift sebagai akibat dari kekurangan ruang kelas belajar (RKB) dan kekurangan alat-alat peraga, alat-alat labor dan perpustakaan, di samping kekurang-an tenaga guru yang diangkat. Dan semua ini adalah juga akibat dari kecilnya dana yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
Sementara itu, program pengiriman tenaga perawat lulusan Akademi Perawat yang sekarang telah ada di berbagai kota di Sumatera Barat untuk tujuan “ekspor,” seperti yang dilakukan oleh Filipina dan India/Pakistan/Bangladesh/Sri- langka, baik ke negara-negara berbahasa Arab di Timur Tengah, maupun ke negara-negara berbahasa Inggeris di Eropah dan Amerika, sekarang tengah dijajaki. Keterlibatan layanan dan perhatian DPD dalam hal ini sangat diharapkan oleh daerah.

Masalah Kenelayanan dan Potensi Kelautan

Sumbar sesungguhnya kaya akan SDA. Namun SDA berupa deposit mineral dan batuan dalam jumlah yang memadai untuk dieksplorasikan sampai hari ini belum ditemukan. Kecuali semen dalam jumlah yang relatif belum terbatas yang sudah dieksploitasikan selama ini, kandungan batu bara yang juga dieksploitasikan selama ini juga sudah menipis. Karena kontur geografinya yang bergelombang di sepanjang Bukit Barisan, bagian banyak dari hutannyapun tidak bisa dieksploitasikan kecuali untuk kepentingan kon-servasi dan perlindungan alam. Daerah-daerah dataran tinggi dan daerah-daerah datar di lingkaran luar lainnya sekarang ini praktis sudah digarap untuk tujuan perkebunan besar, yang dominan di antaranya adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Sementara praktek illegal logging di hutan-hutan Sumatera Barat juga selama ini berjalan tanpa kendali.
Tinggal andalan satu-satunya yang diharapkan oleh Sum-bar adalah potensi kelautan yang panjang pantainya lk 300-an km, dengan kepulauan Mentawai di hadapannya sebagai penyangga. Sejak dari kunker pertama sampai yang kemarin ini berbagai penjajakan dan pendekatan sudah dilakukan, dan akan terus dilakukan. Pantai Sumbar yang terbentang luas itu, bagaimana-pun, sampai hari ini praktis belum mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Ada beberapa sentra pengem-bangan perikanan laut yang sudah mulai digarap, baik oleh swasta maupun pemerintah, termasuk yang di Pesisir Selatan, Padang dan Pariaman.
Sementara ini usaha perikanan laut di Sumatera Barat memiliki dua wajah yang kontras. Di sepanjang bibir pantai ditemukan nelayan-nelayan tradisional dengan tingkat tekno-logi sederhana dan dengan hasil tangkapan yang terbatas. Di lepas pantai, sebaliknya, berkeliaran armada-armada perikanan asing dari Thailand, Malaysia, Singapura, Taiwan, Cina dan Jepang, dengan teknologi tangkapan yang sudah canggih, yang dari antaranya juga memproses hasil tangkapan selagi di laut, dan semua dibawa ke negara masing-masing.
Dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Pemda, DPRD dan Dinas Kelautan dan Perikanan Laut yang sudah dilakukan itu telah ditemukan kesepakatan dasar untuk menggarap potensi kelautan dan perikanan laut di Sumbar ini secara terpadu di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Laut. Blue print dari perencanaan pengembangan yang bersifat terpadu inilah yang akan “dijual” kepada pihak-pihak terkait, yang investasinya diharapkan dari dalam maupun dari luar negeri dalam bentuk kerjasama joint venture yang saling meng-untungkan.
Peranan DPD dalam pengembangan kelautan dan perikanan laut ini diharapkan cukup berarti.

Masalah Kantor Penghubung DPD

Atas kebijakan Gubernur Sumbar yang sebelumnya (Zainal Bakar), sebuah ruangan di tingkat tiga dari kantor bekas Kanwil PU di Padang telah disediakan dan telah pula diisi dengan perabot seperlunya. Perangkat komputer dan telepon dijanjikan untuk dimasukkan bulan September yad. Sementara ini seorang staf Kantor Gubernur (Drs Riyandi Djamhur) juga sudah ditempatkan sebagai liaison officer yang sejak dua bulan ini telah mulai memberikan layanannya. Atas rekomendasi Ketua DPRD Prov Sumbar sekarang ini sedang diusahakan tempat lain yang lebih representatif. Baik masalah pendanaan, personil maupun logistiknya, di samping program kerja ke depan, masih perlu dijajaki lebih lanjut.
Sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Forum DPD se Sumatera di Medan tgl 9-12 Agustus 2005 yl, diharapkan dalam waktu yang singkat ini akan ada pertemuan segi-tiga antara DPD dengan Pemda Prov dan DPRD Prov Sumbar untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk hal-hal yang sewajarnya dilakukan dan disertai oleh DPD di daerah. ***

0 Responses to “LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH SUMATERA BARAT Juli-Agustus 2005”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: