LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH DI SUMATERA BARAT 10 Okt – 12 Nov 2005

Mochtar Naim
Anggota DPD-RI No. B 12
Dari Daerah Sumatera Barat

BERBEDA dengan kunjungan-kunjungan ke Daerah sebelumnya, di mana ke empat anggota dari daerah Sumatera Barat melakukan kunjungan ke daerah secara bersama-sama dalam Tim, kunjungan sekarang ini berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam PAH-PAH dan Panitia-Panitia lainnya yang dimasuki.
Berikut adalah Laporan Kegiatan yang saya lakukan selama berada di daerah, yakni dari tgl 10 Okt s/d tgl 13 Nov 2005.

Laporan Kegiatan di Daerah:
Pertemuan silaturrahmi dengan Gubernur Sumbar yang baru (Gamawan Fauzi SH) serta para Bupati, Walikota dan Kepala-kepala Dinas Provinsi se Sumbar, di Kantor Gubernur, Padang, tgl 13 Okt 2005, bersama dengan para anggota DPR RI dan DPD-RI yang berasal dari Sumbar
Pertemuan silaturrahmi dengan Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se Sumbar beserta para Kepala Dinas Provinsi bersama dengan para anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Sumbar, dirasakan sebagai sangat penting dan sangat strategik, justeru karena dilakukan bersamaan dengan baru berfungsinya Gubernur, Wk Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota se Sumbar sebagai hasil Pilkada 2005.
Dalam pertemuan yang sifatnya saling memperkenalkan diri ini masing-masing unsur menyampaikan harapan dan pesan serta missinya dengan juga mengemukakan beberapa crucial issues yang akan menjadi pokok-pokok pemikiran dalam membangun Sumbar ke masa depan. Sebagai yang ditekankan oleh Gubernur, Sumbar menghadapi kenyataan bahwa seperlima (21 %) dari penduduk Sumbar berada di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan per KK per bulan di bawah Rp 175 ribu, atau kurang dari Rp 50 ribu per kepala per bulan, atau kurang dari Rp 2 ribu per kepala per hari. Program pengentasan kemiskinan di samping peningkatan kualitas pendidikan, gizi dan kesehatan mau tak mau harus menjadi program utama pemerintah dan masyarakat Sumbar untuk jangka menengah dan panjang ke depan. Inipun sekaligus menjadi signal bagi para anggota DPD dan DPR RI yang berasal dari Sumbar untuk juga memberikan perhatian utama kepada masalah-masalah krusial itu.

2. Pertemuan dengan Wakil Gubernur (Prof Dr Marlis Rahman), Wk Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumbar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang-Pariaman, dan Direktur AKPER (Akademi Perawat) Pariaman dan Padang Panjang
– Serangkaian pertemuan dengan Wakil Gubernur dan pihak-pihak tersebut yang dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda tujuan utamanya adalah untuk menjajaki dan mempersiapkan Sumbar menjadi daerah pemasok tenaga perawat untuk dikirim ke berbagai negara, khususnya Timur Tengah, Amerika, Eropah dan Asia Timur (Jepang, Korea, Hongkong dan Taiwan) seperti yang dilakukan oleh Filipina, India, Pakistan, Bangladesh dan Srilangka selama ini. Melalui pengiriman tenaga-tenaga perawat yang dilatih dan dipersiap-kan dengan baik, sesuai dengan standard dan tuntutan minimal keahlian, diharapkan bahwa Sumbar akan menjadi salah satu dari daerah pemasok utama bagi tenaga-tenaga perawat untuk tujuan negara-negara dimaksud. Sebagai return yang diharapkan tentu saja adalah berupa devisa luar negeri yang cukup signi-fikan dari pengiriman tenaga-tenaga terlatih di bidang kepera-watan dan kesehatan ini.
Sekarang ini sudah ada 17 AKPER yang tersebar di berbagai kota dan daerah di Sumbar, yang dalam waktu singkat ini perlu dikoordinasikan dan disinergikan untuk tujuan dimaksud. Dalam waktu yang singkat sesudah lebaran ini, Wakil Gubernur akan mengundang semua direktur AKPER berserta pimpinan Dinkes Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menubuhkan sebuah asosiasi AKPER se Sumbar dan mempersiapkan program bersama yang terkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh AKPER dan Dinkes di Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tujuan pengiriman tenaga-tenaga keperawatan dan kesehatan ke luar negeri ini.
– Sementara itu diharapkan agar wakil-wakil Sumbar di DPD dan pun DPR RI melakukan lobby-lobby dengan pihak-pihak kedutaan dan agensi-agensi bersangkutan di samping pihak Depkes dan Depnaker di Jakarta. Sejauh ini dua keduta-an sudah saya datangi sebelum kunker ke daerah ini, yaitu Kedubes Marokko dan Mesir. Gagasan pemasokan tenaga perawat dari Sumbar ini mereka sambut dengan entusias, dan bahkan menawarkan kerjasama di bidang pertukaran tenaga medis (dokter) dan kerjasama antar rumah sakit.

3. Program Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan Laut
– Sejak dari kunker-kunker sebelumnya Tim DPD RI dari Sumbar telah melakukan sejumlah pendekatan dan pembica-raan dengan pihak-pihak terkait dengan program pengem-bangan usaha kelautan dan perikanan laut di Sumbar ini. Tim DPD RI Sumbar menyadari bahwa dengan mengingat keter-batasan Sumbar di bidang SDA, satu-satunya potensi SDA yang belum tergarap praktis adalah di bidang kelautan dan perikanan laut ini, yang kebetulan Sumbar mempunyai panjang pantai yang cukup bisa diandalkan dengan kepulauan Menta-wai di hadapannya.
– Sejauh ini yang terjadi adalah dikotomi dan kesenjangan yang cukup menyolok antara armada-armada penangkapan ikan multi-nasional (terutama Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia dan Singapura) dengan teknologi moderen yang bergerak di perairan lepas pantai dengan hasil tangkapan yang optimal, berhadapan dengan para nelayan pribumi di sekitar pantai dengan teknologi sederhana dan hasil tangkapan yang minimal.
– Dengan menyadari bahwa laut dan kelautan adalah andalan potensial satu-satunya dari Sumbar ke masa depan, sementara kelompok nelayan pribumi berada di lapisan terbawah dari tingkat sosial-ekonomi penduduk Sumbar, yang seperlimanya dari penduduk Sumbar bahkan berada di bawah garis kemiskinan, Pemda Sumbar beserta DPRD dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar telah mencanangkan untuk menempatkan prioritas tinggi bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan laut ini dalam jangka menengah dan panjang ke depan. Sebagai gebrakan pertama, Pemda Sumbar sedang mengusahakan sejumlah bantuan motor tempel bagi nelayan pantai untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan mereka. Usaha-usaha pembangunan pelabuhan perikanan di beberapa tempat strategis, cold storage, pabrik es, sekolah menengah kelautan dan perikanan laut, dan beberapa upaya terkait lainnya, di samping mengajak pengusaha-pengusaha swasta dan perbankan untuk ikut berpartisipasi, sudah dimulai dan sedang berjalan.
Dalam rangka mendorong dan menfasilitasi usaha yang sama, Tim DPD RI dari Sumbar sedang melakukan pende-katan dengan pihak-pihak swasta di bidang perikanan laut, pihak perbankan, di samping pihak kedutaan dan agensi luar negeri lainnya yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan ini.
– Untuk ini kami telah mendorong Pemda Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar menyiapkan cetak biru dari RPJM dan RPJP pengembangan kelautan dan perikanan Sumbar sebagai bahan dasar dan landasan berpijak bagi lobbi-lobbi dan negosiasi-negosiasi dengan pihak-pihak terkait, dalam maupun luar negeri.

4. Program Bantuan Paket Buku Pelajaran bagi anak-anak nelayan miskin tingkat SLA
Untuk mendorong disiapkannya tenaga-tenaga SDM yang ada kaitannya dengan usaha kelautan dan perikanan laut di atas, Tim DPD RI dari Sumbar juga mengambil inisiatif untuk mendorong Pemda Sumbar maupun Pemda Kabupaten dan Kota berpantai beserta DPRD terkait dan masyarakat umumnya, untuk melakukan pengumpulan dana (fundraising) untuk memberikan bantuan paket buku pelajaran bagi siswa SLA (SMA, SMK dan MA) dari keluarga nelayan miskin. Melalui gerakan pengumpulan dana bagi pengadaan paket buku pelajaran untuk siswa tingkat SLA dari keluarga nelayan miskin ini diharapkan kemampuan akademik dari anak-anak nelayan miskin bersangkutan bisa ditingkatkan di samping kesenjangan sosial dan struktural antara kelompok nelayan dan kelompok sosial lainnya bisa dikurangi.
Sejauh ini melalui pengumpulan infaq, zakat dan sadaqah, telah terkumpul dana sekitar 30 juta, untuk nanti dilanjutkan lagi dengan berbagai upaya pengumpulan dana oleh Pemda dan masyarakat sendiri, termasuk yang di rantau, dan di mana perlu diambilkan dari APBD melalui Perda daerah masing-masing. Kampanye pengumpulan dana tahap satu ini diharap-kan hasilnya sudah bisa diserahkan berupa paket buku dimak-sud pada awal tahun ajaran 2006, Juli 2006 yad.

Upaya pengembalian tanah ulayat yang telah menjadi lahan perkebunan kembali kepada Nagari

Praktis semua, atau sebagian besar, tanah ulayat Nagari di daerah-daerah pinggiran di Sumbar telah berubah status menjadi tanah negara yang HGUnya diberikan kepada perusa-haan perkebunan besar, negara maupun dan terutama swasta non-pribumi. Kecuali karet, sebagian besar sekarang ditanami sawit. Proses verelendung alias pemiskinan kembali dari rakyat yang tadinya pemilik tanah ulayat tersebut sekarang sedang terjadi di mana sebagian banyak dari mereka menjadi buruh perkebunan dengan upah rata-rata di bawah upah minimum, di samping kondisi dan fasilitas kerja jauh di bawah standar.
– Dengan banyak dari perusahaan perkebunan tersebut sekarang telah mendekati masa habis kontrak HGUnya, waktunya adalah sekarang untuk berupaya mengembalikan status tanah ulayat tersebut kembali kepada rakyat. Demikian juga dengan tanah hutan ulayat yang karena garis-garis sempadannya tidak diatur dengan jelas sebelumnya dengan tanah hutan negara, banyak dari tanah hutan ulayat ini yang dimasukkan oleh pemerintah kepada tanah hutan negara. Sebagai akibatnya, rakyat tidak lagi punya akses untuk mengambil manfaat dari tanah ulayat mereka sendiri. Mereka oleh pengusaha pemegang konsesi hutan dianggap mencuri hasil hutan yang dikleim sebagai hutan negara yang dikonsesikan itu. Pada hal secara tradisional dari hutan ulayat itulah mereka mengambil hasil hutan termasuk perkayuan untuk bahan bangunan perumahan, perahu, dsb.
– Lahan perkebunan yang diperuntukkan bagi perkebunan plasma bagi rakyat setempat yang tadinya memiliki hak ulayat tanah tersebut, kecuali di perkebunan PTPN yang berjalan lumayan baik dan lancar, di perkebunan swasta non-pribumi, asing maupun pribumi rata-rata berjalan semrawut dan menciptakan berbagai macam sengketa yang kompleks dan berbelit. Pembagian lahan plasma yang tadinya @ 2 hektar per kaveling, sekarang di atas kaveling yang sama tercantum berlapis nama, yang karena dikelolakan secara koperasi, masing-masing nama hanya mendapatkan hasil harga sekilo buah sawit dari seluruh kaveling bersangkutan (rata-rata di bawah 50 ribu rupiah).
– Tindakan restrukturisasi dan reorganisasi dari tanah-tanah ulayat yang telah dikonversikan menjadi tanah negara yang HGUnya diserahkan kepada pengusaha perkebunan swasta maupun pemegang konsesi hutan negara ini harus segera dibenahi dengan mengutamakan kepentingan rakyat yang memiliki tanah ulayat itu. Berbagai langkah pendekatan dalam rangka pencerahan akan hak-hak rakyat ini perlu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat daerah di lembaga DPD RI ini, baik di daerah masing-masing maupun dalam ruang lingkup dan skala nasional.
– Kunjungan bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek, sebagai tahap awal, telah dilakukan dalam rangka penjajakan permasalahan-nya, di samping mendapatkan gambaran umum dari keadaan daerah.

6. Penyelesaian sengketa pemekaran wilayah kota
Bukittinggi, Padang Panjang, dsb.
– Kecuali kota Padang dengan penduduk ¾ juta dan wilayah yang sudah dimekarkan, praktis tidak satupun dari kota-kota di Sumbar yang memenuhi ketentuan undang-undang No. 32 th 2004, baik dari segi jumlah penduduk minimal berbandingan dengan luas wilayah minimalnya. Kota-kota dengan luas wilayah yang telah dimekarkan, seperti Sawah Lunto, Solok dan Payakumbuh, ternyata tidak memiliki jumlah penduduk minimal 100 ribu. Sementara kota Bukittinggi, Padang Panjang dan Pariaman, kedua-duanya, yakni jumlah penduduk minimal maupun luas wilayah minimal, tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Dan kenyataan ini juga melanda praktis sebagian besar dari kota-kota di manapun di luar Jawa umumnya.
– Kasus kota Bukittinggi, Padang Panjang, dan belakangan juga Pariaman, menjadi mencuat karena tidak ditemukannya penyelesaian yang sama-sama memuaskan antara pihak pemerintah kota dan kabupaten terkait. Dengan kasus kota Bukittinggi, Nagari-nagari di sekitar (16 Nagari), yang masuk Kabupaten Agam, yang ingin dimasukkan ke wilayah kota Bukittinggi, semua menolak masuk kota dan ingin tetap berada di dalam wilayah Kabupaten Agam. Dengan kasus kota Padang Panjang, sebagian nagari-nagari ingin masuk kota, dan sebagian lainnya menolak. Dengan kasus kota Pariaman yang baru diakui kekotaannya, menginginkan agar ibukota Kabupa-ten Padang-Pariaman, dengan di kotakannya Pariaman, ingin agar ibukota Kabupaten dipindahkan ke tempat lainnya dalam wilayah Kabupaten Padang-Pariaman. Suara-suara yang populer adalah ke Lubuak Aluang atau Sicincin ataupun Kayu Tanam.
– Kasus sengketa pemekaran kota Padang Panjang dan Bukittinggi, sejauh ini telah diangkatkan ke forum DPD RI (PAH I). Tim PAH I yang menangani masalah ini diren-canakan akan berkunjung ke Sumbar pada awal Desember 2005 yad untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan dan melakukan pembicaraan serta dialog dengan pihak-pihak ter-kait.
– Kecuali pihak Walikota Bukittinggi yang menyerahkan keputusan diambil oleh pihak Depdagri, pihak pemerintah dan DPRD Kabupaten Agam maupun masyarakat dari 16 Nagari berbatasan dengan kota di samping menolak masuk kota juga menginginkan adanya kerjasama simbiotik dan sinergik antara kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan mencontoh model kerjasama Sleman-Yogyakarta ataupun model Jabo-detabek.
– Sikap 16 kelompok masyarakat nagari yang berbatasan dengan kota Bukittinggi ini diperkuat dan dikukuhkan kembali dalam pertemuan di Kantor Penghubung Kabuaten Agam di Bukittinggi di mana saya diundang dan hadiri. Sayapun diundang untuk melakukan pembicaraan dengan Bupati Agam dan pimpinan DPRD Kabupaten Agam di ibukota Kabupaten, Lubuak Basuang. Dalam kesempatan itu saya menawarkan konsep kerjasama simbiotik dan sinergik Bukittinggi-Agam yang teksnya saya lampirkan dalam Laporan ini.
– Kasus Padang Panjang kelihatannya juga cenderung untuk mengajukan konsep “Joint Planning” dalam arti kerjasama simbiotik dan sinergik antara Kota dan Kabupaten Tanah Datar tanpa merobah batas kota dan kabupaten. Kasus Kota Pariaman dan kabupaten Padang-Pariaman masih akan ditunggu perkembangannya lebih lanjut. Dengan kunker Tim PAH I awal Des yad diharapkan siatuasinya akan makin jelas. Begitu juga dengan kasus-kasus pemekaran di kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.

7. Kasus korupsi di lingkungan proyek dan penyim-pangan lainnya
– Sebagai rentetan dari praktek-praktek yang umum dan biasa terjadi sejak masa Orde Baru, yang cenderung juga berlanjut sampai hari ini, disinyalir, atau bahkan terbukti, banyaknya terjadi praktek-praktek KKN dan penyalah-gunaan keuangan negara lainnya, khususnya di lingkungan dinas dan instansi pemerintah dengan proyek-proyek basah. Mendengar dan mengetahui bahwa salah satu dari tugas DPD RI di daerah adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah-an serta pembangunan di daerah, maka kepada saya telah disampaikan kasus penyelewengan dan praktek KKN dari sebuah dinas tertentu di lingkungan Pemda Provinsi, dengan juga menyerahkan berkas-berkasnya untuk diteruskan ke KPK Pusat di Jakarta. Dari kasus yang dikemukakan itu, ada proyeknya yang fiktif yang melibatkan dana miliaran rupiah.
– Untuk menangani masalah-masalah seperti ini, DPD RI kiranya memerlukan pedoman dan arahan yang dapat jadi pegangan bagi para anggota tiap kali masalah ini dihadapkan atau disampaikan ataupun diserahkan kepada DPD RI melalui anggotanya. Kasus-kasus yang sudah diangkatkan ke forum BK DPD RI baru yang ada kaitannya dengan kode etik keanggotaan DPD RI, tetapi tidak atau belum yang ada kaitannya dengan tugas pengawasan di daerah seperti yang diserahkan kepada saya itu. Saya menyarankan agar masalah pengawasan seperti ini dimasukkan dalam agenda dalam Sidang 2006 yad ini.

8. Konsep Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi
Salah satu dari tugas kita di DPD RI ini seyogyanya adalah juga memberikan masukan pemikiran yang bersifat konseptual kepada Pemda, DPRD dan masyarakat luas di Provinsi masing-masing di samping juga yang berskala nasional di forum DPD RI. Melalui sejumlah dialog, a.l. dengan Kepala Bidang Ekonomi Kantor Gubernur Sumbar, dan Dirut Bank Nagari BPD Sumbar, saya telah mengemuka-kan konsep memberdayakan Nagari sebagai sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi. Nagari sebagai unit administratif pemerintahan terendah di republik ini memiliki otonomi luas dalam mengurus diri sendiri, dan karenanya memerlukan pemasukan dari usaha-usaha di bidang ekonomi yang juga dikelola sendiri melalui badan usaha seperti BUMN, tetapi Nnya “n” kecil yang berarti nagari. Nagari seba-gai sebuah pemerintahan terendah tetapi memiliki otonomi yang luas punya tradisi selfsupporting dengan memiliki aset dan usaha ekonomi tersendiri. Sebagaii kedua yang terkait dengan itu adalah direntangkannya layanan Bank Nagari sampai ke tingkat Nagari yang sekaligus diharapkan akan menjadi kasir nagari dalam sistem perbankan secara moderen. Diharapkan wacana ini tidak akan tinggal wacana tetapi menjadi pemikiran yang serius dari pihak-pihak pengambil keputusan dan rakyat umumnya di Sumbar. ***

0 Responses to “LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH DI SUMATERA BARAT 10 Okt – 12 Nov 2005”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: