KENDALA STRUKTURAL DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH DI TINGKAT NASIONAL MELALUI LEMBAGA NEGARA DPD RI

Disampaikan pada Seminar Nasional
Tentang Hubungan Struktural
Antara Masyarakat Hukum Adat,
Etnik, Bangsa dan Negara,
Selasa, 4 Oktober 2005,
Di Hotel Red Top, Jl Pecenongan, Jakarta,
Diselenggarakan oleh Komnas HAM

KETIKA DPD RI sedang dirancang di BP MPR RI, dalam masa sidang 1999-2004, Fraksi Utusan Daerah (FUD) yang mempelopori dan membidani lahirnya DPD RI, yang sekarang telah berumur genap setahun ini, waktu itu dibayangkan bahwa yang akan diperjuangkan ber-dirinya itu adalah sebuah lembaga legislatif di tingkat nasional, bersebelahan dengan DPR RI, dalam kerangka sistem bika-meral seperti yang berlaku di kebanyakan negara-negara besar di dunia ini, dan yang tujuannya adalah sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Lembaga legislatif yang fungsi dan cirinya identik dengan Senat itu terdiri dari wakil-wakil daerah tingkat provinsi dalam jumlah yang sama untuk setiap daerah, tanpa melihat besar-kecil ukuran wilayah maupun jumlah penduduk, dan dipilih melalui pemilihan langsung di setiap daerah.
Di sebelah itu secara sejajar lalu ada DPR RI bagaikan House of Representatives yang merupakan wakil rakyat yang menyalurkan suaranya melalui partai-partai, dan dipilih melalui pemilu di daerah pemilihan tertentu di provinsi.
Pertimbangan penciptaan DPD RI yang identik dengan Senat itu didasarkan kepada kenyataan-kenyataan obyektif dari negara dan bangsa ini sendiri yang ukuran magnitudinalnya tergolong ke dalam negara 5 besar di dunia, baik dalam ukuran luas wilayah maupun jumlah penduduk di samping kemaje-mukan dan kompleksitas sisi-sisi etnik, agama, bahasa, adat-istiadat dan sosial-budayanya. Di dunia ini praktis semua negara-negara besar memiliki lembaga legislatifnya yang berciri bikameral dan pemerintahannya di samping desentralistik bah-kan federal. Dua negara tetangga di Asia Tenggara ini yang ukurannya jauh lebih kecil dari Indonesia juga bersifat bika-meral dan federal. Kedua negara tetangga itu adalah Filipina dan Malaysia.
Logisnya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terhampar di sepanjang garis Khatul Istiwa dan diapit oleh dua benua dan dua lautan ini juga berbentuk bikameral dan sekaligus federal. Kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang bercorak bikameral dan federal secara keseluruhan jauh lebih stabil, lebih mapan, lebih sustainable, lebih solid dan berumur panjang dibanding negara-negara unikameral dan unitaristik, apalagi yang sentra-listik, sentripetal, otoriter, militeristik, diktatorial, despotik, yang rata-rata juga berumur pendek dan penuh gejolak.
Masalahnya, secara bernegara, dan dari segi ilmu politik, logikanya cukup sederhana. Makin luas wilayah, makin banyak penduduk, dan makin beragam latar-belakang etnik, suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, sosial-budaya, di samping berbagai macam ketimpangan dan kesenjangan sosial, ekono-mi, pendidikan, tingkat perkembangan, dsb, makin susah mengaturnya dengan sistem yang tersentralisasi dengan segala buntutnya itu. Untuk kondisi geografi, geo-politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb, seperti Indonesia ini, alternatif terbaik ke masa depan sesungguhnya tidak lain adalah sistem dan struktur yang serasi dengan itu, yaitu yang desentralistik, bikameral dan federal itu, dengan catatan: hanya ada satu negara, satu bangsa, dan satu cita-cita untuk keseluruhan rakyat dan daerah betapapun berbedanya latar-belakang segala macamnya itu. Sebagaimana dengan negara-negara bikameral dan federal di manapun di dunia ini, mereka hanya mengenal satu negara (state), satu bangsa (nation), dan satu cita-cita (ideology). Sebutan untuk “Daerah” boleh beragam: “Province,” seperti di Kanada dan Filipina, “Prefecture,” seperti di Jepang, Negara Bagian atau “State” seperti di Amerika, Australia, India, Malaysia, dsb. Wujudnya tidak lain adalah bahagian dari Negara pada level provinsi, yang ke bawahnya dibagi lagi ke dalam Kabupaten, Distrik, Kota, atau apapun namanya. Konsep NKRI dalam artian kesatuan negara, bangsa dan cita-cita itu tetap bisa diterapkan tetapi dalam konotasi di mana bikameralisme dan otonomi atau bahkan federalisme bisa diamalkan. Negara federal sekalipun pada dasarnya adalah sebuah negara kesatuan, yang satu wujudnya, ke luar dan ke dalam, tetapi yang berotonomi luas, sehingga hal-hal yang bisa dilakukan dan diselesaikan di daerah tidak perlu ditangani oleh pusat. Bukankah yang lebih tahu dengan masalah-masalah daerah adalah daerah sendiri, bukan pusat. Memberikan urusan daerah ke daerah sendirinya akan meringankan beban pusat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan ataupun mensinkronisasikan seluruh kegiatan yang bercorak nasional.
Sejalan dengan itu pulalah ide bikameralisme diciptakan yang didukung penuh oleh unsur-unsur dan suara daerah seperti yang disalurkan melalui keberadaan FUD di MPR RI itu.
*
Namun, konsep bikameralisme dan federalisme ini terha-lang di MPR RI yang anggotanya kecuali Utusan Daerah dan Utusan Golongan di samping TNI dan Polri adalah anggota partai-partai politik. Partai-partai politik yang rata-rata ber-orientasi pada kekuasaan, dan hegemoni kekuasaan, bagai-manapun, menolak ide federalisme dan menerima secara berat hati bikameralisme, dan itupun dalam artian yang lunak (“soft bicameralism”). Partai-partai yang menguasai DPR menerimanya karena takut kehilangan dukungan rakyat di daerah. Tetapi di FUD sendiri yang anggota-anggotanya dalam kenyataannya adalah juga pendukung partai-partai, karena sebagian besar dicalonkan oleh partai-partai, menerima juga dengan berat hati. Mereka bersikap, lebih baik menerima kehadiran DPD walau seperti itik lumpuh itu daripada ditolak sama sekali. Lebih baik berjuang dari dalam sambil berjalan tertatih-tatih daripada terlempar ke luar pagar sebelum diakui.
Dalam wujud yang seperti itulah DPD RI dilahirkan dan sekarang berada. Per definisi, DPD dalam wujudnya seperti sekarang ini belum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga legislatif dalam arti yang sesungguhnya karena ketiadaan wewenang yang paling esensial dari sebuah lembaga legislatif yang mestinya dia miliki, yaitu hak memutus dan memiliki veto. DPD hanya diberi hak untuk mengusul dan mengajukan RUU, dan mengawasi pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan masalah-masalah daerah, yang semuanya diatur dalam Pasal 22 D dan E dari amandemen UUD 1945, dan UU Susduk. Hak memutus dan membahas sepenuhnya ada di tangan DPR. Ada yang mengibaratkan bahwa tugas DPD tidak lain dari pengantar surat yang dipersiapkannya, lalu memasukkannya melalui bawah pintu DPR untuk seterusnya terserah kepada DPR untuk membahas atau tidak membahas-nya, memutuskan atau tidak memutuskannya. Tidak ada jaminan yang RUU yang dipersiapkan dengan inisiatif DPD sekalipun akan diproses selanjutnya oleh DPR menjadi UU. Skala urgensi seluruhnya ada di tangan DPR.
Kerancuan struktural dalam bentuk lainpun juga terjadi dengan kaitannya dengan MPR RI yang tadinya merupakan Lembaga Tertinggi Negara, dan yang sekarang diturunkan menjadi Lembaga Negara seperti lembaga-lembaga negara lainnya dengan tugas-tugas legislatif yang ditentukan dalam UUD 1945 dan UU Susduk. Dengan keberadaan MPR sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri seperti DPR dan DPD, maka yang bersua sesungguhnya bukanlah “bikameralisme,” soft ataupun strong, tetapi adalah: “trikameralisme” di mana di samping DPR dan DPD juga ada MPR. MPR bukanlah pa-yung dari DPR dan DPD tempat melakukan joint-session atau general assembley (sidang umum bersama), seperti Congress di Amerika, tetapi lembaga sendiri dengan tugas-tugas yang khu-sus sendiri yang secara administratif dan institusional terlepas dari DPR dan DPD.
Yang bertemu jadinya bukan hanya “kerancuan” struktural, tetapi adalah “kericuhan” struktural yang bersifat stigmatik yang dirasakan pedih oleh DPD.

*
Dengan kondisi sebagai lame duck atau “itik lumpuh” inilah DPD melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka men-dorong dan memacu kecepatan pembangunan di daerah, membantu mengurangi beban-beban daerah dan mencarikan berbagai solusi alternatif bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
Kerancuan struktural yang dialami oleh DPD dalam berhadapan dengan DPR maupun MPR telah menciptakan suasana disorientasi ataupun kelinglungan yang cukup parah dalam diri DPD selama masa-masa awal dari pendiriannya, yang efeknya juga dirasakan di daerah sendiri dan di tingkat nasional, yang ditandai antara lain dengan lambat atau lambannya DPD bersikap dan bereaksi untuk hal-hal yang DPD sendiri mestinya turut bersuara dan bersikap. Ketiadaan hak memutus sendiri yang diberikan kepada DPD, menye-babkan mereka tidak banyak bisa berbuat kecuali hanya menyalurkan kepada DPR untuk mengambil semua keputusan. Di DPR sendiri sementara ini, seperti terlihat, menumpuk RUU-RUU yang harus dipersiapkan, dibahas dan diputuskan, yang sekarang bukan hanya dari pemerintah dan DPR sendiri datangnya, tetapi juga dari DPD, yang menyebabkan Daftar Prolegnas DPR makin panjang yang sampai akhir masa kerja 2009 yad bisa berjumlah ratusan banyaknya. Pada hal kalau tugas-tugas legislatif yang ada kaitannya dengan masalah-masalah daerah diserahkan kepada DPD untuk menggarapnya dan memutuskan sendiri, sendirinya beban tugas DPR dan pemerintah akan sangat diringankan. Namun, karena keta-kutan partai-partai dan DPR beserta juga pemerintah bahwa DPD akan menjurus ke arah federalisme, dan kekuasaan legislatif yang besar untuk mengatur daerah, semua itu tidak terjadi, dan jadilah DPD itu berjalan tertatih-tatih bagai itik lumpuh seperti yang kita lihat sekarang ini.

*
Pada sisi yang lain, melalui otonomi daerah yang muncul setelah masa Reformasi ini, tugas-tugas kenegaraan yang tadinya dikerjakan dan diborong oleh pusat sekarang dikerja-kan dan dilimpahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah-daerah pun menjadi kewalahan. Kanwil-kanwil dari berbagai Departemen yang tadinya disebar ke daerah-daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pusat, sekarang praktis semua dihibahkan ke daerah sebagai Dinas Daerah. Tetapi karena yang dilimpahkan ke daerah, terutama pemerintah provinsi, lebih berupa beban tugas daripada wewenang untuk memutus dan mengendalikan sendiri, maka yang terjadi sebagai akibat-nya adalah bahwa semua penyakit birokrasi yang tadinya ada di pusat, sekarang juga menjalar ke daerah-daerah. Akibatnya, seperti yang kita lihat, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang telah menjadi penyakit kronis dan sukar disembuhkan di pusat sekarang juga dilakukan hampir tanpa kendali oleh unsur birokrasi di daerah. Dan yang berkolusi itu bukan hanya antara para pejabat selaku penguasa dan para pengusaha (yang hampir semuanya adalah konglomerat dan cukong-cukong yang menguasai jaringan ekonomi dan perdagangan serta industri di negara ini) tetapi juga antara unsur-unsur eksekutif dan legislatif dan bahkan yudikatif dan para hulubalang – yang dahulu menonjol tentara, sekarang polisi.
Stigma-stigma di daerah seperti ini makin terasa dengan digantinya UU No 22 th 1999 dengan UU No. 32 th 2004 mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Dengan perubahan UU tersebut yang terjadi adalah proses involusi dari perjalanan otonomi dan demokrasi itu sendiri di daerah, yang sifatnya mempersempit bukan memperlapang, menarik kembali bukan menambah. Hak dan wewenang pusat di daerah makin menguat, terutama dengan dijadikannya Pemda Provinsi sebagai ujung tombak pelaksana tugas-tugas pusat di daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintah di daerah. Pemda Provinsi sendiri tidak memiliki hak otonomi seperti yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota. Pemda Provinsi kembali sebagai agen pusat di daerah dalam mela-kukan tugas-tugas pengkoordinasian pemerintahan di provinsi. Sementara di tingkat desa sekalipun, Sekretaris Desa adalah pegawai negeri yang diangkat oleh, dan sendirinya tunduk kepada, Camat dan Bupati. Sekretaris Desa jadinya menjadi barang aneh di desa sendiri, karena yang lain-lainnya dari perangkat Desa yang termasuk Kepala Desa sendiri tidak digaji. Badan Perwakilan Desa atau apapun namanya karena kekurangan minyak ini dalam kenyataannya tidak atau tidak efektif berfungsi. Desa di mana hampir semua warga negara sesungguhnya ditemukan, seolah-olah dilupakan. Otonomi Desa adalah otonomi semu yang mekanisme maupun sistem dan strukturnya kabur.

*
Di pihak lain lagi, semua undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang dibikin selama masa Orde Baru untuk tujuan percepatan pembangunan dan pemberian konsesi berbagai rupa kepada pihak investor, dalam dan luar negeri, swasta maupun BUMN, pri maupun non-pri, tetap berlaku, dan berjalan terus, yang semua itu telah menjadikan asset rakyat berupa tanah atau apapun dan rakyat sendiri sebagai obyek penggarapan. Seperti yang dipantau oleh Komnas HAM sendiri, melalui seminar-seminar dan masukan lainnya, kesen-jangan struktural antara rakyat dan penguasa dan pengusaha selama masa Post-New Order ini bukan makin menyempit tetapi makin menganga. Yang tergadai sesungguhnya adalah yang paling hakiki dari kehidupan rakyat sendiri, yaitu jati diri dan HAMnya itu.
Tugas bernegara bukan makin ringan, tetapi makin berat, karena yang terjadi adalah kecenderungan involusioner dari cita demokrasi dan keadilan serta kesejahteraan sosial yang dinukilkan secara indah sekali dalam konstitusi dan bait-bait Pancasila dan yang didambakan oleh rakyat sendiri. ***

0 Responses to “KENDALA STRUKTURAL DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH DI TINGKAT NASIONAL MELALUI LEMBAGA NEGARA DPD RI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: