DPD-RI: TINGKATKAN JADI SENAT-RI ATAU BUBARKAN

Selaku Anggota DPD-RI dari Sumatera Barat,
23 Juli 2005

KETIKA Professor Ginanjar Kartasasmita berkunjung ke Tokyo belum lama ini dalam rangka memberi kuliah di salah satu universitas di sana, beliau selaku Ketua DPD-RI menyempatkan diri untuk berkunjung ke Parlemen Jepang (Diet). Beliau diterima dengan baik, bahkan dijamu makan oleh Pimpinannya. Namun, ketika Ginanjar mengajak untuk melakukan hubungan kerjasama dengan DPD-RI yang baru ditumbuhkan itu, pimpinan Diet meno-laknya, dengan alasan, DPD-RI bukanlah, atau belumlah, sebuah lembaga legislatif setara parlemen yang mempunyai wewenang untuk bisa memutus sendiri. Ini diceritakan oleh Pak Ginanjar di hadapan sidang DPD-RI dengan suara terbata-bata dan dengan perasaan getir.
Upaya pimpinan DPD-RI agar DPD-RI juga diterima sebagai anggota organisasi parlemen sedunia kelihatannya juga menemui hambatan yang sama. Bukan hanya karena lembaga ini baru yang bersebelahan dengan DPR-RI tetapi juga karena alasan status dan perannya yang tidak menggambarkan me-miliki hak legislatif itu.
Begitu perlakuan di luar negeri, seperti kasus Jepang itu, begitu pula perlakuan di dalam negeri sendiri seperti yang diperlihatkan oleh sikap DPR-RI (selanjutnya DPR) selama ini terhadap DPD-RI (selanjutnya DPD). Dan semua ini berhulu pada penambahan pasal 22 C dan D dari UUD 1945 pada perubahan ketiga th 2001 yang melahirkan lembaga negara baru yang bernama DPD itu. Memang dari bunyi pasal 22 D ayat (1) sampai (3) terlihat bahwa wewenang DPD hanyalah sebatas mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepa-da DPR untuk hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber-daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk hal-hal ter-sebut DPD ikut membahasnya serta memberikan pertim-bangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Di samping itu DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dimaksud dan menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertim-bangan untuk ditindaklanjuti.
Karena sifatnya yang hanya mengajukan RUU, ikut membahasnya dan memberikan pertimbangan, tetapi tidak ikut memutus, lalu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dimaksud, jelas terlihat bahwa DPD sesung-guhnya memang bukanlah lembaga legislasi dalam artian sepenuhnya. Tugas DPD terhadap DPR hanyalah sekadar pembantu-pelengkap dalam mempersiapkan sebuah RUU yang DPD sendiri tidak ikut dan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan untuk menjadikan RUU itu menjadi UU. Sikap dari pimpinan Diet di Tokyo dan bahkan juga sikap dari DPR sendiri secara konstitusional sesungguhnya adalah benar. Yang salah bukanlah Diet dan bukan pula DPR, tetapi adalah amandemen konstitusi dan pembuat amandemen konstitusi itu sendiri yang melahirkan dan memperlakukan DPD sebagai “anak tak diharapkan” alias unwanted child.
DPD lahir adalah karena tuntutan yang gencar dari FUD (Fraksi Utusan Daerah) yang memperjuangkan kepentingan daerah di MPR dan maraknya tuntutan daerah serta masya-rakat akademik dan umum lainnya agar di samping otonomi penuh yang diberikan kepada daerah juga dibentuk lembaga legislatif DPD di pusat bersebelahan dengan DPR dalam sebuah sistem bikameral untuk memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Dalam sistem bikameral dimaksud DPD berfungsi sebagai Senat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu di Provinsi dengan jumlah anggota yang sama untuk setiap provinsi, yaitu 4 masing-masingnya.
Kenyataan bahwa yang tertuang dalam amandemen UUD 1945 adalah seperti yang tertera dalam Pasal 22 C dan D tersebut, bagaimanapun, adalah hasil maksimal yang bisa dicapai oleh FUD setelah melalui perjuangan yang sengit di forum MPR. Kekuatan FUD dalam berhadapan dengan partai-partai politik di forum MPR memang sangat tidak berimbang, sehingga dalam menghadapi buah simalakama ini FUD memilih untuk menerimanya, daripada tidak sama sekali, dengan harapan, dari dalam, sambil berproses, diusahakan peningkatan status dan perannya itu.
Sekarang, setelah 10 bulan berjalan, memang terasa sekali betapa tak berdayanya DPD ini, berhadapan dengan DPR, dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dengan status dan peran yang sangat terbatas itu. Dengan status dan peran yang dimiliki oleh DPD sekarang ini, sesung-guhnya tidak ada sistem bikameral yang tercipta. Karena yang mempunyai hak legislatif yang bersifat memutus hanyalah DPR, maka DPD hanyalah berupa apendiks sekadar pem-bantu DPR. Ciri utama dari sebuah lembaga legislatif adalah bahwa lembaga tersebut memiliki hak memutus, di samping hak mengontrol dan yang lain-lainnya.
Sekarang ini kelihatan sekali kerancuan antara hubungan DPR, DPD dan bahkan MPR, yang ketiganya cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sistem jaringan yang jelas. Hubungan antara DPR dan DPD, khususnya, sejak semula tidak dapat dikatakan harmonis. MPR sendiri, walau dikatakan, sedikitnya bersidang sekali dalam 5 tahun, tetapi karena diberi tugas oleh UU Susduk untuk melakukan sosiali-sasi dari UUD 1945 yang telah diamandemen, juga berjalan rutin setiap hari, dengan pimpinan dan sekretariat jenderal yang juga berfungsi rutin setiap hari, dan dengan anggaran yang jauh melebihi anggaran DPD setiap tahunnya. Dari keberadaan ketiga lembaga negara yang bergerak di bidang legislatif ini, karenanya, orang sering menamakan sistem kepar-lemenan yang berlaku di Indonesia sekarang ini bukan bika-meral, tetapi trikameral – dan trikameral yang rancu.
Sorotan tajam yang dilakukan oleh para pengamat dan para ahli ketata-negaraan terhadap kinerja DPD yang dikata-kan mandul, sebenarnya bukanlah sebab, tetapi adalah akibat dari sistem dan struktur yang diciptakan terhadap lembaga negara baru keparlemenan tersebut. Dalam batas-batas fungsi dan peran yang diberikan kepada DPD itu, sebenarnya DPD, seperti yang saya lihat dan alami sendiri sebagai anggota, cukup sibuk. Puluhan sudah RUU dan saran-saran yang diajukan ke DPR di samping tugas-tugas pengawasan yang dilakukan. Namun karena produknya tidak dihasilkan sendiri, atau tidak ikut menghasilkan, maka yang terlihat oleh orang luar adalah kesan kekerdilan dan kemandulannya itu.
Karena dia adalah akibat dari sistem dan struktur kepar-lemenan yang rancu yang menyebabkan DPD juga menjadi rancu dan impoten, maka pilihan ke depan tidak lain adalah: Rubah atau bubarkan. Jika sistem dan struktur itu yang salah, maka yang diperbaiki adalah sistem dan struktur itu sendiri. Merubahnya tentu saja dengan melakukan amandemen kem-bali, khususnya terhadap pasal-pasal yang terkait dengan ke-beradaan serta fungsi dan peranan dari DPD dalam sistem keparlemenan kita.
Merubahnya kelihatannya adalah sebuah keniscayaan. Kita tentu saja tidak ingin melihat DPD berjalan seperti itik lumpuh (“lame duck”), yang karenanya tidak produktif dan tidak efisien. Sementara, biaya yang dikeluarkan negara untuk keberadaan DPD ini tidak sedikit. Biaya yang sudah keluar saja mendekati 100 milyar, sementara anggaran yang diajukan untuk 2005-2006 dekat-dekat 200 milyar. Untuk apa mem-buang-buang uang negara sekian banyak untuk menghidupi itik lumpuh. Karenanya pilihan lain tentu saja adalah: Bubar-kan!
Pada hal, dengan kondisi geo-politik dan geo-sosio-kultural yang ada di negara kita sekarang yang telah berjalan sejak era reformasi ini, kita telah beralih dari sistem sentralisme yang kita anut selama ini ke sistem desentralisme. Dengan otonomi luas yang diberikan kepada daerah-daerah, maka logis, jika di pusatpun ada lembaga legislatif yang memikirkan kepentingan daerah, di mana yang duduk itu adalah wakil-wakil dari daerah-daerah bersangkutan. Dengan memikirkan daerah berarti kita memikirkan seluruh tanah air dengan seluruh kepentingan nasional kita. Yang namanya Indonesia itu tidak lain adalah jumlah keseluruhan – the sum total – dari keseluruhan daerah. Maju daerah maka maju Indonesia ini. Begitu juga sebaliknya: Terbelakang daerah maka terbelakang pula Indonesia ini.
Dalam rangka desentralisme dan otonomi inilah kita menempatkan DPD, dan DPD dalam wadah bikameralisme keparlemenan yang setara dengan DPR dan punya hak legislatif penuh. Kita bisa meniru atau mengambil manfaat dari pengalaman negara-negara yang memiliki sistem bikameral ini. Di kebanyakan negara-negara yang menganut sistem bika-meral, tugas utama dari Senat adalah melakukan “review” atau penelaahan terhadap rancangan undang-undang yang disiap-kan oleh House of Representatives (DPR) untuk diundangkan.
Dengan iktikad baik bersama dalam rangka memajukan negara dan bangsa ini, kita perlu berlapang dada, dan melihat kepentingan bersama kita ke depan. Presiden, ataupun MPR, bisa saja membentuk sebuah tim atau komisi yang mempelajari bentukan sistem bikameral yang cocok untuk kepentingan negara ke depan. Dari hasil kerja komisi inilah nanti MPR melakukan Amandemen terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem bikameral dan dengan keberadaan DPD dengan fungsi dan peran yang disesuaikan itu.
Sia-sia jika negara sebesar seperti Indonesia ini tidak belajar banyak dari pengalamannya sendiri. ***

0 Responses to “DPD-RI: TINGKATKAN JADI SENAT-RI ATAU BUBARKAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: