TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERKEMBANGAN DAERAH SUMATERA BARAT

Presentasi Laporan Kunjungan Kerja
Tim DPD-RI Asal Sumatera Barat
(4-23 April 2005)
Disampaikan oleh Mochtar Naim
pada Sidang Paripurna DPD RI,
Selasa, 3 Mei 2005

KUNJUNGAN KERJA sembari pulang kampung dari kelompok DPD-RI asal Sumatera Barat, kali ini di-sambut dengan sambutan luar biasa oleh gejala alam yang juga ‘berkunjung’ ke ranah Minang. Gempa bumi yang datang secara susul-menyusul siang dan malam yang sekarang beralih ke bagian Selatan di dekat kepulauan Mentawai diba-rengi pula dengan letusan gunung Talang di pedalaman yang menyebabkan ribuan penduduk terpaksa mengungsi. Tidak kurang dari Presiden SBY sendiri yang datang melihat di samping Menteri Sosial dll. Kamipun sengaja memperlihatkan diri dan simpati kami yang mendalam yang kebetulan seiring dengan Menteri Sosial yang juga turut menurunkan bantuan-nya. Belum pula rakyat yang tinggal di sepanjang pantai pada mati ketakutan, karena pengalaman Aceh dan Nias menunjuk-kan, gempa yang berasal dari laut bisa menyebabkan terjadi-nya Tsunami. Kamipun ketika di Padang, juga pernah ikut mengungsi di waktu malam ke daerah ketinggian di Indarung, dan tinggal beriktikaf semalaman di mesjid dekat pabrik semen, takut kalau hal mengerikan yang terjadi di Aceh dan Nias juga terjadi di Padang dan pantai barat lainnya di Sumbar.
Namun, missi DPD-RI yang kami bawakan dalam rangka ‘kunker’ ke daerah asal juga jalan terus. Ada enam kabupaten dan kota kecuali Padang yang kami pilih untuk kami datangi kali ini. Dua kota, yaitu Payakumbuh dan Padang Panjang, dan empat kabupaten, yaitu Agam, Pasaman Barat, Solok dan Padang/Pariaman. Semua ini kami laporkan secara tertulis dan lengkap dalam Laporan Kunker kami ini. Dalam kesempatan presentasi ini kami hanya akan memberikan highlights secara menyeluruh dan mendasar dari permasalahan-permasalahan yang kami kumpulkan di lapangan di keenam daerah kabu-paten dan kota itu. Sumbar sendiri seluruhnya memiliki 19 kota dan kabupaten: 6 kota dan 13 kabupaten, dengan penduduk sekitar 4 – 5 juta. Sekitar dua atau tiga kali lebih banyak dari itu pergi menyabung hidup ke daerah-daerah lainnya, yang sekarang juga keluar negeri, merantau. Mereka punya koloni rantau di Malaysia yang sudah menjadi kerajaan sendiri, yakni di Negeri Sembilan, dsb. Ketika saya ke Australia bulan Maret yl, saya menemukan cukup banyak migran Minang di kota Sidney dan Canberra, di samping juga konon di Melbourne, Perth dan kota-kota lainnya. Mereka punya organisasi perantauan yang tidak hanya bersifat menyeluruh, tetapi juga menurut daerah asal masing-masing.

Masalah ketertinggalan daerah

Sumatera Barat, seperti daerah-daerah lainnya, sesung-guhnya kaya dengan SDA di samping SDMnya. Namun, dengan SDA, dari survei geologi dll yang sejauh ini telah dilakukan, kecuali semen dan batubara, tidak ada dari sumber-sumber mineral dan alam lainnya yang laik gali, dalam arti, yang memadai jumlah depositnya untuk dieksploitasikan seca-ra menguntungkan. Karena hutannya sebagian terbesar ter-letak di sepanjang Bukit Barisan yang berlapis-lapis, berlembah dan berbukit-bukit, sedikit dari kayu-kayuan di sepanjang Barisan itu yang dapat dikeluarkan. Yang banyak dijamah oleh pembalak-pembalak liar dengan dukungan para uknum adalah yang sudah arah ke dataran Timur yang berbatasan dengan Jambi dan Riau, di samping yang arah pantai Barat di Pesisir Selatan. Tinggal yang belum digarap adalah lautan di sepanjang pantai barat, yang panjangnya mendekati 400 km, dengan kepulauan Mentawai berjarakan di hadapannya.
Sejauh ini, di bidang kelautan ini, lagi-lagi kita meng-hadapi polarisasi dan dikotomi ekonomi yang sifatnya menyeluruh, dan klassik, di Indonesia ini. Di lingkaran luar, dengan teknologi dan alat tangkapan yang moderen dan canggih, armada-armada perikanan asing manca negara pada berseliweran. Di lingkaran dalam, sejauh maksimum 10 mil dari pantai, barulah kita temukan nelayan-nelayan lokal dengan alat-alat tangkapan tradisional yang caranya belum banyak berubah dari kebiasaan nenek-moyang sebelumnya. Jumlah nelayan pantai, karenanya, tak ada satu persennya dari jumlah keseluruhan penduduk.
Sejauh ini, belum ada rencana dan gerak yang berarti yang sudah diambil oleh pihak pemerintah dan DPRDnya, mau diapakan laut yang sepanjang itu, yang potensinya sesung-guhnya sangat luar biasa. Belum pula, kepulauan Mentawai yang sekarang telah menjadi kabupaten tersendiri, sepertinya, dibiarkan untuk dijarah dan dibalak secara liar oleh tangan-tangan perusahaan perkayuan yang main mata dengan para pejabat dan alat negara lainnya. Sebentar lagi Mentawai akan mengalami nasib yang sama dengan kepulauan lain-lainnya di Indonesia yang tadinya kaya hutan, yaitu yang menjurus ke arah proses penggundulan hutan yang dampaknya akan sangat luas sekali dan bisa sangat mengerikan.
Di daratan, di pedalaman Sumbar, tanah-tanah ulayat di lingkaran luar, sekarang praktis sudah tandas dan jatuh ke tangan negara untuk diberikan kepada para pemilik HGU di bidang perkebunan besar. Kecuali PTPN dan satu-dua pri-bumi yang dulunya selama masa Orde Baru dekat dengan api unggun kekuasaan, selebihnya jatuh ke tangan para konglo-merat yang dalam praktek hanya bermodal dengkul dan kelicikan otak, karena modalnya praktis seluruhnya adalah dari bank-bank, yang kebanyakan adalah juga bank-bank pemerin-tah. Bayangkan, dengan sertifikat tanah rakyat yang dirung-gukan di bank-bank itulah emporium kekuasaan ekonomi mereka dirikan di bumi Indonesia ini. Di atas tanah ulayat yang dikonversikan menjadi tanah negara yang sesungguhnya adalah milik rakyat itu sekarang rakyat itu sendiri telah menjadi buruh dan kuli-kuli dengan upah murah yang kehidupannya tak banyak berbeda dengan sebelumnya. Mereka pagi dan petang diangkut dengan truk-truk perkebunan sambil berdiri berdesak-desakan di atasnya, bercampur laki-laki dan perem-puan. (Bayangkan, gejala kerusakan moral apa yang tak akan terjadi dengan cara perlakuan seperti ini). Sementara, mereka yang mendapatkan jatah plasma dalam konsep PIR itupun, memang sedikit beruntung, tapi jumlah mereka terlalu sedikit, di samping kenyataan, mereka hanya jadi obyek dari peru-sahaan-perusahaan perkebunan itu. Mereka hanya memetik buah dan menyiangi, sementara manajemen, prosessing, pema-saran dan penentuan harga beli dan jual seluruhnya ditentukan dan dikendalikan oleh perusahaan secara sepihak. Tak ada yang tahu secara persis berapa keuntungan sesungguhnya yang mereka kaut dari hasil penyunglapan tanah ulayat rakyat menjadi perkebunan besar ini dari tahun ke tahun selama masa konsesinya itu.
Di bidang pertanian tradisional, termasuk perladangan, perikanan dan peternakan, dari rakyat sendiri, kecuali satu-dua yang sudah mulai berorientasi pasar, secara keseluruhan, belum kelihatan ada konsep dari pihak pemerintah, perguruan tinggi dan pihak manapun yang berupaya untuk merombak-nya, yang walau dengan lahan terbatas sekalipun, seperti di Jepang itu, bisa, dan mustahak, dimodernisasikan.
Karena tidak ada garapan ekonomi yang menjanjikan bagi penduduk sendiri, maka, apalagi kalau bukan merantau, heng-kang dari kampung halaman yang disayangi, yang dilakukan, dengan tujuan untuk mencari sesuap nasi pagi dan petang dan punggung yang tak bertutup, di negeri orang, yang sekarang, karena merantau, telah menjadi kampung halaman mereka pula. Mereka dibekali dengan nasihat bundo kanduang: O, buyung, — atau sekarang juga: O, upik, kalau jadi ‘nak ke pekan, iyu beli, belanakpun beli, ikan panjang beli dahulu; kalau jadi ‘nak berjalan, ibu cari dunsanak cari, induk semang cari dahulu… Juga diingatkan, … di mana bumi dipijak, ‘nak, di sana langit dijunjung, … berkata di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir… Dan banyak nasihat-nasihat berharga lagi, melepas bujang dan gadis pergi merantau. Sebanyak yang berhasil, tak sedikit pula yang gagal di rantau.
Di bidang SDM! Dari segi jumlah, seperti di daerah-daerah lainnya, persentase dari anak-anak yang bersekolah cukup tinggi. Namun kualitasnya? Menyedihkan! Sumbar yang selama ini biasa bermain di tingkat atas di bidang pendidikan ini, sehingga orang biasa melihat ke atas dalam hal pendidikan ke Sumbar itu, sekarang melorot ke peringkat bawah, sehingga orangpun berbalik menjadi melihat ke bawah ke Sumbar itu. Sumbar yang dahulu banyak menghasilkan kaum intelektual, ulama dan pemimpin bangsa, sekarang kering kerontang. Bagaimanapun, yang jadi sarjana banyak, — sarjana kodian –, tapi sedikit yang jadi cerdik-pandai.
Faktor penyebabnya banyak, yang satu sama lain saling tali bertali dan kait mengait. Satu dari antaranya adalah encroachment – pencekokan – yang terlalu jauh dari pihak negara dan pemerintah sendiri, sehingga melalui kebijakan etatisme itu hilanglah segala inisiatif, kreativitas, vitalitas dan daya kritis dari rakyat sendiri untuk menegakkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa itu, sebagaimana dahulu dilakukan oleh rakyat di Sumatera Barat. Belum pula intake dari tenaga-tenaga yang nantinya akan menjadi guru itu, umumnya adalah dengan kualitas residual, yang tak laku melanjutkan ke fakultas dan jurusan lain-lain yang lebih bergengsi dan menjanjikan, lalu masuk sekolah guru. Karenanya, bagaimana akan mengharapkan kualitas pendidikan yang berbobot jika intake guru sudah begitu, di samping merekapun telah lebih menempatkan diri sebagai pegawai negeri yang patuh dan penurut, ketimbang sebagai guru dan pendidik yang menekan-kan kepada semangat heroik keguruan dan pendidikan. Yang ditekankan lebih pada aspek kognitifnya tidak pada keter-paduan antara aspek-aspek IQ, EQ, SQ dan psikomotoriknya itu. Makanya banyak dari akhlak anak bangsa sekarang ini pada melorot lepas-kendali, karena sekolah hanya tempat mengajar, mentransfer ilmu, tidak mendidik dan mencerdaskan bangsa itu.
Belum pula bicara tentang moral dan moralitas bangsa. Penyakit-penyakit masyarakat apa yang tidak ditemukan di Sumbar sekarang ini, yang dahulu tabu dan pantang dilakukan. Dan bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, itu juga adalah masalah utama di Sumbar sekarang ini. Akibat terlalu lama dijajah oleh budaya bangsa yang lebih menyukai feoda-lisme daripada demokrasi, paternalisme daripada egaliterianis-me yang dahulu sangat dijunjung tinggi di daerah itu, buro-kratisme dan sentralisme yang mengekang seluruh inisiatif dan kreativitas anak bangsa, serta penyakit KKN yang merebak ke mana-mana, sehingga dikenallah istilah: “korupsi berjamaah,” dsb, di bumi Minangkabau itu.
Perubahan paradigmatik nilai-nilai budaya yang terbalik inilah yang menyebabkan terbalik dan hancurnya Sumbar sekarang ini. Dengan nilai-nilai budaya demokratik dan egaliter yang mereka anut dulu itu, sekarang telah berubah menjadi yang sebalik-sebaliknya. Apalagi, karena proses pendidikan yang juga dicekoki oleh indoktrinasi filosofi bangsa, Sumbar, akibatnya, menjadi jauh kedodoran. Padahal, dengan reforma-si, pendulum kesempatan sebenarnya mengarah ke sana kepa-da mereka. Tapi mereka tidak berkutik dan bereaksi, sehingga pendulumpun kembali mengayun ke arah yang sebaliknya kembali: Resentralisasi! Dari sentralisasi ke desentralisasi dan kembali ke resentralisasi.
Lalu PILKADA! Mengerikan sekali melihat kenyataan bahwa sekarang ini kalau Anda tidak punya duit bergoni-goni, dengan hitungan miliaran, jangan harap Anda akan bisa masuk ke gelanggang pemilihan. Pertanyaannya: Dari mana duit itu datangnya, dan bagaimana caranya Anda mengembalikannya nanti? Bukankah hal ini hanyalah mata rantai dari KKN di mana banyak unsur akan terlibat, termasuk kelompok yang sekarang menguasai emporium ekonomi Indonesia itu. Rasa-nya, jalan yang kita tempuh dengan cara pilkada, atau pilkadal, yang sifatnya sangat liberalistik dan kapitalistik ini, adalah jalan tiada ujung, yang arahnya hanya akan menjerumuskan negara dan bangsa ke arah keterpurukan yang lebih dalam. Sebuah konsep alternatif lain agaknya diperlukan yang cocok untuk Indonesia yang mendambakan tegaknya demokrasi kerakyatan ini.
Itulah sekelumit wajah kelam dan suram dari segi tinjauan kritis, filosofis, sosial-budaya, dari daerah Sumatera Barat, dan yang mungkin juga berlaku bagi daerah-daerah lainnya, dari survei yang kami lakukan secara kualitatif dengan kunker kemarin dan hasil pengamatan kritis lain yang dilakukan sela-ma ini.

Sekarang bagaimana jalan keluarnya?

Sederhana! Orang-orang tua mengatakan: Sesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tugas utama kita adalah meng-hilangkan dikotomi paradoksal antara aspirasi bangsa di alam kemerdekaan ini yang menginginkan demokrasi, keterbukaan, kesetaraan dan hukum di atas segala-gala, dengan budaya bangsa sendiri yang kita jawat secara turun temurun dari nenek moyang kita, yaitu kembali kepada kejayaan masa lalu dengan feodalisme, paternalisme, autokratisme, etatisme, seremonialis-me, dsb itu. Ini yang kita lihat secara kuat sekali selama masa Orde Lama dan Orde Baru yang panjang itu, dan yang simptomnya berlanjut sampai hari ini dalam masa reformasi sekalipun.
Tugas berat kita adalah memenangkan aspirasi bangsa yang menginginkan demokrasi jalan; keterbukaan, kesetaraan dan hukum di atas segala-gala, jalan. Dan ini juga harus dimulai di daerah-daerah, sebagaimana juga dipelopori oleh pusat sendiri. Sebuah gerakan dan pergerakan ke arah ini diperlukan dengan semangat juang yang tinggi dan kolosal menyeluruh sifatnya.
Dari enam daerah yang kami kunjungi itu, dalam laporan kunker kami, kami rinci satu per satu hasrat dan keinginan rakyat di daerah masing-masing. Karena keterbatasan waktu yang diberikan dalam presentasi ini tidak mungkin kami menyebutkan satu per satu. Oleh karena itu, silahkan baca saja. Yang terpenting di antaranya adalah:
(1) Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Makin kecil SDA yang dimiliki oleh daerah bersangkutan maka makin kecillah jatah yang didapatkan. Sumbar dalam hal ini termasuk yang buntung, bukan beruntung. Karena sumber SDAnya kecil sekali, menjadilah Sumbar sebagai kelompok daerah termiskin di Indonesia dalam era otonomi dan desen-tralisasi sekarang ini. Sementara SDMnya seperti itu pula keadaannya. Terkait dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah ini adalah mengenai pembiayaan Pilkada dan sendirinya pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan lain-lain, yang kelihatannya daerah kembali dipermainkan oleh pusat tanpa ketentuan yang jelas.
(2) Pemekaran wilayah kota (dalam hal ini: Bukittinggi dan Padang Panjang), karena adanya ketentuan dari Depdagri yang masih berorientasi keseragaman ala militer dan monolitik top-down sifatnya, di mana kota baru dinamakan kota kalau penduduknya di atas 100 ribu dan daerahnya minimal terdiri dari 5 kecamatan; sementara Bukittinggi hanya berpenduduk 70 ribu dengan 3 kecamatan, dan Padang Panjang dengan 40 ribu dengan 2 kecamatan. Pada hal, lucunya, tanpa syarat-syarat apapun, kedua kota ini telah menjadi kota juga sejak jaman penjajahan Belanda dahulu lagi.
Sebagai akibatnya, terjadilah sengketa yang sebenarnya tak diperlukan dengan kabupaten terkait: Agam bagi Bukit-tinggi, dan Tanah Datar bagi Padang Panjang. Agam dan Tanah Datar sebagai kabupaten merasa dirugikan karena daerah atau nagari-nagari di selingkar kota itu adalah juga nagari-nagari yang berpotensi tinggi. Karena pertumbuhan kependudukan dan luas daerah dari dalam tidak dimungkin-kan, maka yang terjadi karenanya adalah: sengketa! Keterse-diaan lapangan kerja yang terbatas di kota, tak memungkinkan untuk mengharapkan meningkatnya jumlah penduduk yang berarti untuk memenuhi tuntutan pusat yang berlaku sama untuk seluruh Indonesia itu.
Lagi pula, penduduk sekitar tidak merasa perlu untuk berpindah ke kota, karena, seperti selama ini, mereka tinggal di desa, berkegiatan dan mencari rezeki di kota. Dan kota itu sendiri adalah lahan garapan mereka. Bagi Depdagri, terutama, yang menterinya cenderung selalu dari kalangan militer seperti selama ini, berfikir mengindonesia yang penuh dengan kebhinnekaan itu perlu ditingkatkan dan disensitifkan daripada berfikir monolitik berorientasi keseragamaan ala militer seperti di masa lalu di bawah rezim Orde Baru itu. Tidak ada salahnya kota Bukittinggi dan Padang Panjang, seperti halnya dengan banyak kota-kota lainnya di luar Jawa, berpenduduk di bawah 100 ribu, seperti selama ini, sementara kota-kota di Jawa di atas 1 sampai 10 juta sekalipun, karena penyebaran penduduk memang tidak sama dan merata di Indonesia ini.
(3) Perlu adanya konsep pemerintahan Nagari yang lebih rinci dan diundangkan sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang bersifat otonom, sehingga Nagari yang setingkat Desa itu tidak hanya berupa unit kesatuan adminis-tratif pemerintahan di tingkat terendah, tetapi juga sekaligus sebagai unit kesatuan ekonomi kerakyatan yang mandiri, di samping unit kesatuan sosial-budaya, dan keamanan-keter-tiban.
(4) Tumpang tindih UU dan peraturan pelaksana, ter-utama dalam permasalahan undang-undang otonomi daerah, yang semua itu membingungkan daerah. Belum pula, banyak PP yang dijanjikan oleh UU itu, tapi tak kunjung keluar; yang akibatnya Pemda, daripada menunggu yang tak akan kunjung datang, mengambil kebijaksanaan sendiri.
(5) Tuntutan rakyat Sumbar dalam rangka menjaga keseimbangan hidup dunia dan akhirat, iptek dan imtaq, perlu dikeluarkan Undang-undang ataupun Perda tentang pelaksa-naan syariah sebagai konsekuensi logis dari diterimanya kon-sep ABS/SBK (Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Ki-tabullah) oleh seluruh rakyat Sumatera Barat. Undang-undang kenegaraan yang ada sekarang ini, termasuk KUHP, ternyata terlalu berbau sekuler dan tak bisa diandalkan untuk menjaga dan memelihara moral bangsa. Untuk itu, rakyat merasakan, harus diberlakukan kaedah-kaedah adat dan agama, yang di Sumatera Barat, seperti di daerah-daerah berkebudayaan Mela-yu lainnya di Indonesia ini, antara adat dan agama telah menyatu, berjalin berkelindan, di mana yang satu tak bisa dipisahkan dari yang lainnya, bak aur dan tebing. Pengapli-kasian konsep ABS/SBK sebagai bagian dari kebudayaan bangsa ini tidak ada kena mengena dengan konsep kesatuan wilayah, bangsa dan negara; bahkan sebaliknya, memperkukuh konsep kesatuan yang telah ada sekarang dalam kerangka NKRI itu.
(6) Kualitas pendidikan yang makin melorot, karena banyak faktor yang saling terkait, di samping gangguan televisi, di samping media elektronik lainnya, yang menjauhkan anak-anak dari belajar dan yang menarik mereka memiliki prilaku gaul yang sensual dan jauh dari akhlaqul karimah. Rakyat Sumatera Barat menuntut, bukan hanya pemenuhan jatah dana pendidikan yang 20 % itu, tetapi juga diprioritaskannya rehabilitasi dan pembangunan kembali pendidik-an justeru dalam rangka memacu diri dalam mengejar keterting-galan di hampir segala bidang. Untuk itu Program “Buku untuk Setiap Anak Sekolah” a.l. diusulkan oleh Tim DPD RI untuk dija-dikan menjadi program daerah dalam rangka memacu diri mempercepat proses pengejaran dari ketertinggalan itu.
(7) Perlunya Program Alih Teknologi, pembiayaan dan orientasi ekonomi kelautan agar laut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setakat ini penguasaan teknologi kelautan dan penangkapan ikan masih seperti sediakala dengan tingkat kehidupan nelayan berada jauh di bawah garis kemiskinan dan di lapisan terbawah dari jenjang sosial-ekonomi bangsa. Tawaran pemerintah Australia melalui KBRI di Canberra yang disampaikan kepada kami dalam kunjungan bulan Maret yl, untuk menyerahkan kapal-kapal penangkapan ikan yang sudah perlu diganti dengan yang lebih canggih kepada kelompok-kelompok nelayan di Indonesia, seyogyanya perlu direspons dan ditindaklanjuti. Selain itu, da-lam rangka menjaga kelestarian alam pantai, gerakan penanam-an bakau perlu digalakkan dan menjadi program nasional.
(8) Tuntutan rakyat yang tanah ulayatnya diserahkan kepada perkebunan-perkebunan besar agar tanah-tanah terse-but hak ulayatnya dikembalikan kepada mereka dan mereka turut serta dalam manajemen perusahaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah
(9) Tuntutan terhadap dana konpensasi BBM merupakan rintihan sebagian besar rakyat. Rakyat sangat mengharapkan pengontrolan dana konpensasi BBM agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlahnya tanpa diselewengkan.
(10) Terhadap keberadaan DPD di samping DPR sekarang ini, rata-rata mereka kecewa. Malah ada yang mengatakan, kalau hanya akan seperti itu, lebih baik bubarkan saja. DPD apa itu, kata mereka. Mereka sebaliknya akan mendukung penuh jika ada tuntutan dari DPD RI untuk men-dapatkan dukungan dari rakyat melalui DPRD, kabupaten/ kota dan provinsi, bagi penyetaraan dan penfungsian DPD RI secara penuh dalam sistem bikameral yang setara dan seim-bang. Perubahan UUD 1945 untuk pengakomodasian tun-tutan tersebut adalah sebuah keniscayaan.

Wassalamu’alaikum w.w.

0 Responses to “TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERKEMBANGAN DAERAH SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: