SISTEM BIKAMERAL DAN PERKEMBANGAN PARLEMENTARISME DI INDONESIA

Ceramah Selaku Anggota DPD-RI
Di Hadapan Staf KBRI dan Masyarakat Indonesia
di Canberra, Australia
Gedung KBRI, Selasa, 15 Maret 2005

(Salinan Verbatim Pidato Tanpa Teks)

(Ibu Meirita selaku Pembawa Acara:
Susunan Acara:
1. Sambutan dari KBRI Canberra yang akan disampaikan
oleh: Bapak Kristianto Wibowo
2. Ceramah oleh Bapak Mochtar Naim
3. Dialog dan tanya jawab
4. Penyerahan cendera mata dari KBRI Canberra
5. Ramah tamah dan Penutup)

1. Sambutan dari KBRI Canberra yang disampaikan oleh: Bapak Kristianto Wibowo (Minister Councillor)
Yang sangat saya hormati Bapak Dr Mochtar Naim
bersama Ibu,
Yang saya hormati pula seluruh staf KBRI Canberra,
Yang saya hormati pula seluruh anggota masyarakat Indonesia yang ada di Canberra, yang telah berada di sini.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua….!

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Meirita, bahwa sore ini kita kedatangan tamu. Kita kedatangan saudara kita, yaitu Bapak Dr Mochtar Naim, yang dia juga merupakan anggota DPD-RI dari Provinsi Sumatera Barat.
Kalau saya boleh memperkenalkan teman-teman yang ada di sini, yang hadir di sini sebagian besar adalah Staf KBRI Canberra, dan beberapa anggota masyarakat kita. KBRI Canberra ini, Home Staffnya terdiri dari wakil instansi-instansi yang ada di Indonesia, selain Deplu kita juga ada wakil-wakil dari instansi lain, seperti Atase Pertahanan. Kita punya dari tiga angkatan: Angkatan Darat, Laut dan Udara, dan kita juga ada SLU Polri. Dan kita ada perwakilan dari BIN; kita ada juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian ada juga Atase Perdagangan dan Perindustrian. Tapi kita di sini adalah satu yaitu sebagai wakil Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Kita di sini tidak dalam kaitannya mewakili instansi teknis yang ada di Indonesia.
Kemudian dari masyarakat Indonesia di sini juga terdiri dari berbagai kalangan; ada yang student dan ada mereka yang sudah bekerja lama. Demikian gambaran audience yang hadir pada sore hari ini.
Terus terang, kehadiran seorang tokoh dari Indonesia adalah sesuatu yang kita syukuri, karena kita yakin melalui tamu kita yang datang, kita bisa mengetahui lebih banyak lagi dan lebih detail lagi mengenai berbagai macam perkembangan yang terjadi di tanah air kita. Secara khusus kehadiran Bapak di sini tentunya kita harapkan bisa memperluas lagi pengetahuan kita megenai semua perkembangan di Tanah Air, khususnya mengenai DPD RI. Tentunya ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan kita, di mana kita ketahui menurut pasal 2 UUD kita di mana telah berubah bahwa sekarang MPR terdiri dari DPR dan DPD. Mungkin dulu kita kenal ada Utusan Daerah, tapi kita ketahui betul proses pengangkatan-nya juga lain. Dulu Utusan Daerah diangkat tapi sekarang DPD ini dipilih langsung oleh rakyat.
Kita juga ingin mengetahui bagaimana posisi DPD saat ini, begitu Pak….! Secara khusus dalam sistem pemerintahan kita, kemudian kaitannya dengan DPR, dan apakah ada semacam pengkaplingan dalam penanganan berbagai macam isu yang terkait, khususnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa DPR nampaknya deal dengan berbagai macam isu yang memang jadi tangung jawab eksekutif, sementara kita lihat dari perundang-udangan yang ada, nampaknya bahwa DPD lebih terkait dengan hubungan antara pusat dan daerah, masalah otonomi daerah. Maka kita ingin sekali mendengar dari Bapak, bagaimana hal ini secara konkrit diimplementasikan dalam sistem pemerintahan kita yang ada pada saat sekarang ini. Dan mungkin Bapak bisa bandingkan dengan sistem yang lama, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari sistem yang baru ini.
Kira-kira itu Pak, sambutan singkat saya. Saya atas nama seluruh staff KBRI Canberra dan atas nama seluruh Masya-rakat Indonesia yang di Canberra, mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu di Canberra, khususnya di KBRI Canberra ini. Saya kira sekian dulu sambutan dari saya, justru kita ingin mendengar lebih banyak dari Bapak.

Sekian.
Wassalamu ‘alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

2. Ceramah oleh Bapak Dr Mochtar Naim
Bismillahir rahmanir rahim…!
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…!
Pak Kristianto, Ibu-ibu, Bapak-Bapak sekalian
yang saya hormati,
Saya tidak mengira kedatangan saya dan isteri ke Canberra ini disambut dengan begitu hangat, terbukti dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi ini menambah catatan pengalaman kehidupan kami, bahwa kami diterima dengan baik sekali oleh Masyarakat Indonesia di Canberra ini. Tujuan utama dari kedatangan kami ke Canberra ini adalah untuk mengenal lebih dekat tentang sistem parlemen di Australia, untuk kita bandingkan dengan sistem yang sedang kita kembangkan di Indonesia. Rasanya pengetahuan komparatif seperti ini diperlukan karena kita masih berada pada awal dari sebuah perjalanan panjang ke depan. Dan terus terang kita sendiri belum tahu persis apakah dengan sistem yang sedang kita tegakkan sekarang ini sudah benar adanya atau masih memerlukan perobahan-perobahan ke depan.
Dan perlu juga saya katakan di sini bahwa kunjungan saya ke Canberra ini semua adalah atas ongkos pribadi. Saya kemari, kebetulan sekali, kalau boleh saya ceritakan sedikit, kebetulan sekali menantu saya bekerja di Garuda; dan di Garuda itu ada suatu fasilitas termasuk mertua untuk bisa mendapatkan special discount 75 % ditanggung oleh Garuda. Jadi kita hanya membayar 25 %. Jadi sejak bermenantukan orang Garuda ini kami sudah sempat ke mana-mana, mengambil kesempatan itu. Dua tahun yang lalu kami ke Inggeris dan kebetulan juga jadi visiting scholar di Leeds University untuk 6 bulan. Dan 6 bulan kemudian tahun yang lalu di University of Michigan di Ann Arbor, sebagai visiting scholar juga. Jadi Allah memberi peluang kepada saya untuk tidak harus memberatkan pemerintah untuk pergi ke mana-mana, terma-suk ke sini sendiri. Dan ini juga untuk sedikit sekedar menghilangkan keragu-raguan barangkali. … Nanti ini ada pula anggota DPD yang pergi jalan-jalan dengan biaya negara. Ini tidak sama sekali.
Selain itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah kunjungan saya yang ke dua ke Canberra. Kunjungan yang pertama tiga dekade yang lalu, tahun 1971. Ini Ibu Yohani adalah saudara tua saya di sini. Pada waktu itu ada International Congress of Orientalists diadakan di Canberra ini Januari 71, kalau saya tidak salah. Pada waktu itu saya membawakan makalah yang berjudul “Migratory Pattern of the Minangkabau” (Pola Migrasi Orang Minang) yang kemudian menjadi disertasi saya di Unversity of Singapore. Tahun 74 saya selesai.
Nah, sekarang saya ada di sini lagi. Tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi, untuk melihat dari dekat, tanya jawab dengan kawan-kawan di Senat yang ada di Australia ini. Bagaimana cara mereka bersenat itu? Bagaimana sistem parle-menter mereka? Untuk kemudian kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia.
Nah, saudara-saudara sekalian…!
Kita baru saja memasuki sebuah era yang kita namakan dengan bikameralisme (bicameral system) yang kita perjuangkan sejak 1999 melalui MPR. Dan kebetulan sekali saya termasuk ke dalam katakanlah arsitek dari bikameralisme ini, tapi dengan perjuangan yang sangat berat, berat dalam merobah cara berfikir kita-kita di MPR itu. Tapi berkat gigihnya kami yang pada waktu itu bergabung dengan yang namanya Fraksi Utusan Daerah, kami bekerja keras untuk memperjuangkan terbentuknya sistem bikameral itu. Menantang arus kalau boleh dikatakan demikian, sehingga Anda pun pernah dengar, pernah membaca dan melihat di televisi, bagaimana sampai terjadi yang namanya konfrontasi fisik. Kami secara demon-stratif bergerak ke depan rostrum MPR itu dan hampir saja terjadi baku hantam antara kelompok kami dan kelompok partai-partai yang anti kepada adanya DPD ini. Tapi kalau Allah memang mengizinkan, apapun bisa terjadi, dan kebe-tulan juga kita mendapatkan popular support, tidak hanya dari daerah-daerah tapi juga dari para intelektual, orang-orang dari perguruan tinggi dan politisi yang memang bisa melihat ke depan, bahwa Indonesia yang seluas itu, dengan penduduk yang demikian banyak dan pulau-pulau yang demikian banyak dan ragam budaya yang demikian beragam tidak mungkin lagi diatur secara sentralistik seperti selama ini. Perlu ada peru-bahan yang struktural sifatnya. Tidak mungkin Indonesia secara sentralistik itu semua diatur dari pusat, dari Jakarta, sampai mesin tik satu harus minta dan datang ke Jakarta, kertas sehelai harus ke Jakarta.
Dengan melihat kenyataan geografis, kenyataan sosio-kultural, ekonomi dan segala macam itu, solusinya tidak lain adalah kita harus menuju sebuah sistem yang lebih otonom sifatnya — otonomi seluas-luasnya diberikan kepada daerah. Nah, inilah pergumulan pemikiran yang berjalan selama lima tahun, yang akhirnya lahirlah sebuah DPD, dilahirkan pada sidang pada tahun yang lalu, Oktober 2004 yang lalu. Jadi sejak itu sudah lima bulan lamanya kita memiliki sebuah lembaga parlemen yang berdampingan dengan DPR. Ada DPR, sekarang ada DPD, tapi di atasnya itu ada umbrella, ada payung yang namanya MPR.
DPR ini membahas masalah-masalah yang sifatnya umum, menyeluruh, apa saja. Sementara DPD memperhatikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan daerah-daerah. Apapun yang ada kaitannya dengan daerah, DPD ikut terlibat. Lalu di atasnya itu ada MPR. Namun yang menarik adalah MPR itu ternyata tidak hanya sekedar sebuah joint session, antara DPR dengan DPD, tapi juga di luar joint session itu yang MPR ada kapling-kapling yang dia kerjakan sendiri, hingga orang jadi bingung. Dan kitapun ikut bingung, sistem parlementer Indonesia ini apakah bikameral atau apakah trikameral. Karena seperti yang saya katakan tadi, MPR itu tidak hanya berfungsi seperti yang dikatakan sekali lima tahun itu, untuk tugas-tugas tertentu yang sudah sangat diciutkan, katakanlah yang termasuk mengamandemen, mengamandir Undang-undang Dasar 45, mengukuhkan presiden dan wakil presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat, mengganti presiden dan wakil presiden kalau berhalangan tetap, dan seterusnya. Kecuali itu ternyata ada juga rupanya hari-hari di mana MPR ini juga berfungsi, walau sekarang ini sudah sangat dibabat atau dipotong habis, tapi toh dia jalan sendiri juga. Jadi akhirnya kita bingung sendiri, apakah ini bikameral ataukah trikameral. Rasanya tidak ada contoh lain di dunia parlemen seperti ini.
Sementara itu yang kita mengharapkan tadi dua lembaga DPR dan DPD ini benar-benar dalam konteks bikameral yang setara dan seimbang, ada pembagian kerja yang jelas. ternyata yang tersua adalah sebuah ketimpangan struktural, di mana DPR mempunyai fungsi dan peranan yang begitu besar sementara DPD hanya ibarat sebagai kacung-kacung saja. Ada yang mengumpamakan ini hanya tukang pos yang mema-sukkan suratnya ke bawah pintu. Surat itu masuk, diterima oleh DPR, kemudian seluruh permasalahan diselesai-kan oleh DPR. Karena DPD itu tidak lebih hanya sekedar mengusulkan rencana undang-undang (RUU). Dia bisa membantu menyi-apkan rancangan itu, atau hanya sekedar memberikan judul saja, selebihnya dikerjakan oleh DPR, dan DPR-lah yang memutuskan rencana undang-undang itu menjadi undang-undang.
Nah, dalam situasi yang seperti itulah kita melihat sekarang hubungan antara DPR dan DPD itu. Jadi bisa dibayangkan ada semacam cold war, ada semacam perang dingin antara DPR dengan DPD. DPR yang merasa dirinya ini seolah-olah perkasa, berkuasa, kami yang menentukan, semen-tara DPD minimal sekali punya wewenang dan kebijakan itu. Memang menurut pasal-pasal terkait, khususnya 22 C dan D dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandir, dikata-kan ada sejumlah tugas yang diberikan kepada DPD, akan tetapi tugas-tugas dimaksud sebagian terbesar adalah berkaitan dengan kegiatan di daerah. Misalnya; (1) Melihat hubungan antara pusat dan daerah atau mengatur hubungan antara pusat dan daerah. (2) Melihat pembagian rezki, anggaran antara pusat dan daerah. (3) Memperhatikan perkembangan-perkem-bangan yang ada di daerah, daerah-daerah yang ingin mengem-bangkan diri, memekarkan diri, yang ingin bergabung dengan daerah-daerah lain. Nah ini yang diperhatikan oleh DPD itu. Kemudian juga mensupervisi, mengawasi perjalanan pemerin-tahan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif di daerah.
Kira-kira begitulah tugas-tugas yang diberikan kepada DPD ini. Dengan tugas-tugas itu akibatnya DPD sehari-hari cukup sibuk di Jakarta, apalagi tugas-tugas itu dituangkan dalam bentuk PAH-PAH, Panitia Ad Hoc. Ada 4 PAH di samping 5 panitia lainnya. Ada PAH I yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah. Ada PAH II yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan dan segala macam di daerah. Ada PAH III yang berkaitan dengan pendidikan, agama dan hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya lainnya. Lalu PAH IV yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas keuangan. Di samping itu ada lagi panitia yang namanya PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga), yang mengatur hal-hal ke dalam. Ada yang namanya Badan Kehormatan, mengatur tentang Kode Etik disiplin kerja, lalu lintas birokrasi ke dalam. Ada lagi panitia perancangan undang-undang (PPUU). Lalu ada lagi yang namanya partisipasi DPD di MPR yang saya juga ikut di dalam itu. Artinya MPR itu dalam tugasnya sehari-hari diwakili oleh kelompok anggota DPD ditambah dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Itu juga hari-hari atau dalam waktu-waktu yang ditentukan bersidang dan berapat. Sekarang ini kebetulan sedang mempersiapkan sosialisasi dari apa yang sudah diputus-kan oleh MPR untuk dijelaskan ke daerah-daerah. Jadi mulai akhir Maret ini sampai April nanti anggota DPR dan DPD yang duduk dalam katakanlah Badan Pekerja MPR itu akan turun ke daerah-daerah melakukan sosialisasi.
Jadi saudara-saudara sekalian…! Itulah yang kita nama-kan dengan sistem bikameral di Indonesia sekarang ini.
Nah, saya secara pribadi jauh dari puas melihat kenyataan yang seperti ini. Saya terus terang kebetulan dan termasuk yang dicekoki bahkan dirasuki oleh sebuah konsep yang mungkin sekarang ini belum populer tetapi sudah disuarakan, cuman waktunya masih harus panjang ke depan. Saya melihat dengan Indonesia yang sebesar itu, belasan ribu pulau-pulau, seluas dan sebesar Australia ini sesungguhnya atau di Eropa sejak dari Islandia sampai ke Turki panjangnya itu, dengan dua ratusan juta penduduk, dengan demikian banyak warna-warna sosial budaya dan segala macamnya, tidak mungkin diatur secara tersentralisasi. Itu sudah harus kita tinggalkan, dan itu tidak cukup hanya sekedar otonomi saja yang diberikan kepada daerah-daerah, apalagi dengan otonomi seperti yang kita lihat sekarang. Seperti yang Anda tahu semua otonomi yang diberikan ke daerah-daerah hanyalah dan barulah diberikan kepada daerah-daerah tingkat II kabupaten dan kota, semen-tara yang provinsi, yang sesungguhnya itulah yang merupakan unit kesatuan daerah. Kalau orang bilang Sumatera Barat misalnya orang tidak bilang Payakumbuh, Bukittinggi, Padang; orang bilang Sumbar atau Minangkabau. Itulah unit kesatuan administratif, pemerintahan, adat, sosial budaya, ekonomi dan segala macamnya, tetapi itu tidak diberikan, atau diberikan dalam pengertian yang semu, apalagi setelah terjadinya peru-bahan undang-undang nomor 22 tahun 1999, yang mem-berikan otonomi kepada daerah-daerah itu sekarang telah diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Nah, ada kecendrungan yang saya lihat yang boleh kita namakan dengan kecenderungan involusioner di mana tadinya pusat memberikan otonomi ke daerah-daerah, seolah-olah sebuah progress yang menggembirakan, tapi dengan dirubah-nya undang- nomor 22 menjadi 32 itu seolah-olah dia kembali ke belakang. Memang provinsi diberi tugas yang banyak pada undang-undang ini, tapi tanpa wewenang, yang wewenang itu tetap dipegang oleh pusat. Sementara saya melihat wewenang otonomi perlu diberikan kepada provinsi secara jelas. Sekarang ini yang tertuang dalam Undang-undang 32 itu semu sifatnya, sukar ditangkap, sukar dipegang.
Nah, saya melihat perlu sekali mesti harus dirobah undang-undang nomor 32 itu. Dan sekarang ini baik di DPD maupun dalam masyarakat sendiri sudah santer ada suara-suara terutama yang disuarakan oleh DPRD-DPRD dan bahkan juga gubernur-gubernur di seluruh Indonesia ingin adanya perubahan terhadap Undang-undang nomor 32 itu. Berikan otonomi yang jelas kepada provinsi, agar orang daerah tidak harus bolak-balik, untuk hal-hal yang spele saja harus juga ke Jakarta sekarang ini, padahal otonomi sudah diberikan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak hal-hal yang masih sangat terkait langsung dengan pemerintahan pusat. Jadi lain dalam kertas lain dengan kenyataannya. Wewenang dari Departemen Dalam Negeri terlalu kuat, sehingga sampai saat ini yang namanya daerah belum lagi otonom pada pengertian yang sesungguhnya itu.
Nah, saya ingin kalau bisa ke depan itu berikanlah otonomi yang lebih luas lagi dan berikan otonomi itu kepada provinsi di samping kepada kebupaten dan kota. Dan di samping itu juga perjelas otonomi yang diberikan kepada desa-desa. Kalau saya melihat bahwa otonomi yang sesungguhnya mesti diberikan pertama kali ke desa-desa karena setting sosial budaya yang sifatnya built-in ini dalam sistem sosial kita. Di zaman dahulu selama ini desa juga ingin memiliki otonomi yang luas sekali, bisa berbuat apa saja. Hanya hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh desa itu sendiri baru dibawakan ke atas. Tapi sayangnya sejak Orde Baru, wewenang yang diberikan ke daerah-daerah itu ditarik kembali semua. Semua dikelola oleh pusat. Nah kita lalu melihat desa-desa yang tidak lagi independen, tidak lagi otonom; soal-soal kecil saja dikadu-kan ke atas.
Nah justru untuk kelancaran kerja pemerintah, makin banyak otonomi diberikan kepada daerah-daerah, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota dan ke desa-desa, tugas-tugas di pusat akan menjadi lebih ringan. Dan satu waktu di mana diperlukan Indonesia akan menjadi sebuah negara federal. Maaf kalau saya katakan begitu, ini pendapat pribadi saya, dengan membaca gambaran sosiokultural, geografis, geopolitik dan segala ma-camnya. In the long run kita memerlukan sebuah negara Indonesia yang bersifat federalistik.
Bagaimanapun, kita jangan mencampur adukkan antara konsep federalisme itu dengan NKRI. Saya sangat setuju dengan NKRI itu bila diartikan hanya boleh ada satu negara di Republik Indonesia ini. Tidak boleh dua atau lebih negara. Kita tidak akan terpecah-pecah ke dalam negara-negara balkanik itu, tetap harus hanya ada satu negara, dan itu tidak bisa ditawar-tawar, yaitu: one state and one nation. Tetapi ke dalam berikanlah otonomi seluas-luasnya pada daerah-daerah. Namanya tetap provinsi, seperti contoh di Kanada, dan bukan Negara Bagian. Karena dengan demikian, dan hanya dengan cara demikian, kita bisa menjadi lebih lincah, lebih percaya diri dan lebih cepat kita mengejar ketinggalan kita ke masa depan.
Kenapa? Kita lihat di kiri-kanan kita dan kemana pun di seluruh dunia ini, tidak ada satu negara yang besar, apa lagi sebesar Indonesia itu, yang tidak federalistik sifatnya. Tidak usah kita menyebut Amerika, Kanada, dan India; Jepang saja bahkan Malaysia, yang namanya Malaysia adalah sebuah negara federal. Dan sejarah mengatakan, jauh lebih solid dan lebih suitable negara besar yang dikelola secara federalistik daripada yang dikelola secara unitaris sentralistik. Sementara sebaliknya negara-negara besar ataupun negara-negara kecil yang diatur secara sentralistik tidak ada yang panjang umurnya, short lived. Sepanjang-panjang umurnya seperti yang kita lihat di Rusia, yang umurnya cuma 70-an puluhan tahun, sekarang sudah bertukar. Dan negara-negara di Amerika Latin, di Afrika dan di Asia lainnya yang sifatnya sentralistik apalagi totalitarian, apalagi …. kayak di Mesir atau di Indonesia zaman Soekarno dulu di mana-mana yang sifatnya otoritarian, apalagi totali-terian, tidak ada yang panjang umurnya. Tapi sebaliknya, negara-negara yang memberikan otonomi ke daerah-daerah justeru itu yang suitable. Amerika sudah dua ratusan tahun, Australia sendiri kita lihat makin lama makin mantap. Jadi ini adalah sebuah mitos yang kita ciptakan dan kita kembangkan dengan NKRI itu, dan ini nampaknya makin mengeras kelihatannya, sehingga sebagian besar dari rakyat kita telah menjadikan itu sebagai mitos, seolah-olah itu tidak boleh dirobah, sama dengan atau pernah kita menganggap bahwa Undang-undang Dasar 45 itu tidak boleh dirobah, tapi seka-rang toh ternyata bisa dirobah.
Tapi, bagaimanapun, Saudara-saudara sekalian, maaf ini adalah pendapat pribadi saya. Saya tidak akan segan-segan menyatakan pendapat ini karena ini hanyalah pendapat pribadi saya. Saudara-saudara bisa sependapat atau bisa juga tidak sependapat dengan saya. Tapi yang jelas kita telah melakukan perobahan yang berarti di Negara kita sendiri dari yang tadi nya highly centralized system of government kepada yang lebih otonom seperti sekarang ini. Dan kita mengaharapkan makin ke depan daerah-daerah itu makin lebih diperhatikan. Karena bagaimanapun yang namanya Indonesia itu tidak lain terdiri dari daerah-daerah, hingga keseluruhan, the sum total, daerah-daerah itu yang dinamakan dengan Republik Indonesia ini. Dan saya percaya dengan itu berikanlah keleluasaan seluas-luasnya. Tentu saja kalau kita mengatakan kebebasan, kelelu-asaan, kemerdekaan, otonomi, tentu saja dalam konteks Negara Kesatuan itu, yang ini tidak ada tawar menawarnya. Cuma di sini tentu akan terlihat beda antara NKRI dengan NKRI. Bisa kita sama atau satu istilah tapi berbeda konsep dan konteksnya. Sama juga dengan selama ini kita di Indonesia juga menggunakan istilah-istilah yang sama, kita memper-gunakan istilah demokrasi sama dengan demokrasi, istilah musyawarah juga musyawarah, tapi konsepnya ternyata sangat berbeda-beda. Dan saya ingin sebuah konsep yang memberi-kan wadah, akomodasi untuk perkembangan yang lebih longgar ke depan, lebih lapang ke depan.
Saya kira, saya hentikan sebentar di sini, lebih baik kita langsung berdialog. Kita kalau boleh santai sajalah; mana yang ingin mengemukakan pendapat, silahkan langsung. Yang mau berdebat juga boleh, atau pertanyaan juga boleh, tentu saja melalui pimpinan.
Terima kasih.

3. Sesi dialog
Bapak Kristianto Wibowo: Terima kasih banyak kepada Bapak Mochtar Naim. Teman-teman sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mochtar Naim tadi sangat menarik sekali, telah menambah pengetahuan dan wawasan kita, terutama mengenai posisi DPD dengan DPR sebagai sesama bagian dari MPR. Dan juga bagaimana hubungan DPD dengan Pemerintah, kemudian juga Pak Mochtar Naim menyampaikan berbagai macam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang otonomi kita, dan juga pendapat pribadi yang sangat menarik bagaimana Indionesia ke depan semestinya dikelola. Beliau tadi muncul dengan konsep perlunya kita akan sistem federalisme. Saya kira meru-pakan suatu topik yang mungkin menarik untuk ditanggapi oleh teman-teman sekalian. Pak Mochtar, sekali lagi terima kasih.
Kita akan buka kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan ataupun pendapat yang mungkin dianggap perlu dan ingin diketahui oleh teman-teman sekalian. Baiklah, bagi yang ingin bertanya dan menge-mukakan pendapat saya persilahkan.

(… karena mikrofon tidak tersedia untuk para penanya, dan langsung saja berbicara, suara mereka tidak terekam oleh tape recorder dengan jelas)

0 Responses to “SISTEM BIKAMERAL DAN PERKEMBANGAN PARLEMENTARISME DI INDONESIA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: