KASUS PEMEKARAN KOTA BUKITTINGGI DAN PADANG PANJANG

23 Mei 2005

REPUBLIK Indonesia yang kita cintai ini adalah sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang menguntai bagaikan zamrud di sepanjang garis Khatul Istiwa di kawasan Asia Tenggara, dan dengan ribuan pulau, besar dan kecil, dengan dua ratusan juta penduduk, dan dengan latar belakang sosial-budaya, bahasa, agama dan sukubangsa yang sangat beragam. Namun, selama masa Orde Baru terutama, semua urusan kenegaraan, apapun, diatur secara seragam, dengan sistem komando yang selalu titik dari atas, dan yang nuansanya cenderung otokratik, monolitik, bahkan berbau militeristik karena kendali utama pemerintahan sampaipun ke bawahnya dipegang oleh para hulu-balang.
Tidak terkecualinya adalah juga contoh kasus mengenai pemekaran kota yang semua juga diatur secara seragam, di seluruh Indonesia. Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki oleh sebuah kota untuk diakui sebagai daerah dengan hak otonomi. Dari persyaratan itu antara lain mengenai luas wilayah dan jumlah penduduk. Ada daerah-daerah, seperti di Papua, Kalimantan, dsb, yang persyaratan luas wilayah mungkin tidak masalah – karena memang tanahnya luas tersedia –, tetapi jumlah penduduk yang minimal harus sekian bisa menjadi masalah, karena jarangnya penduduk. Sebaliknya, ada daerah-daerah, seperti di Jawa, yang persyaratan jumlah penduduk tidak masalah — karena penduduknya memang banyak–, tetapi luas wilayah bisa bermasalah.
Karena persyaratan yang harus sama dan seragam untuk seluruh kota-kota di Indonesia, sementara latar-belakangnya sangat berbeda dan beragam, khususnya antara Jawa yang sempit dan padat penduduknya dan luar Jawa yang lapang dan jarang penduduknya, maka permasalahan stereotip yang sama muncul di mana-mana. Diperkirakan tidak kurang dari 30-an kota di Indonesia tidak lolos akan persyaratan yang sama dan seragam itu. Di Sumatera Barat saja hanya satu kota yang lolos syarat, yaitu Padang, selebihnya tidak. Termasuklah kota Bukit-tinggi dan Padang Panjang yang kita angkatkan kasus permas-alahannya di sini.
Kasus kota Bukittinggi, khususnya, masalahnya telah pan-jang bertali-tali ke belakang. Juga, kasus kota Padang Panjang, di Sumatera Barat, dua-dua bermasalah. Sementara, kedua kota ini, semua tahu, telah menjadi kota juga, dan resmi diakui, masih sejak zaman penjajahan Belanda dahulu lagi. Secara sosiologis, siapa orang yang akan mengatakan bahwa kedua kota itu bukan kota. Bahkan kedua kota itu telah mengukir sejarah gemilang di masa lalu, terutama di zaman awal ke- merdekaan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan ini. Bukittinggi bahkan pernah menjadi ibu kota perjuangan dari RI ini, sementara Padang Panjang mengukir sejarahnya sebagai pusat pendidikan keagamaan dan keguruan di kawasan yang luasnya bisa seluas Asia Tenggara ini.
Sekarang melalui UU mengenai Pemerintahan Daerah, dan melalui PP yang dipersiapkan untuk itu, kedua kota ini bisa saja gugur menjadi kota dengan hak otonomi sendiri, manakala persyaratan-persyaratan yang ditentukan itu tidak dipenuhi, atau tak terpenuhi. Sementara untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu, khususnya mengenai luas wilayah dan jumlah penduduk, dari situasi yang berkembang selama ini, mungkin sekali tidak bisa memenuhinya.
Bukittinggi hanya memiliki luas wilayah 25 KM2 dengan penduduk sekitar 70-an ribu, sedang Padang Panjang dengan luas wilayah .. KM2 dan dengan penduduk sekitar 40-an ribu. Luas minimal yang diperlukan adalah .. KM2 dengan sedikit-nya 4 Kecamatan dan penduduk 100 ribu. Kedua-dua kota ini sejauh ini tidak mampu memenuhi persyaratan minimal itu. Jika persyaratan minimal itu memang harus dipenuhi, maka jalan satu-satunya tidak lain hanyalah dengan memasukkan sejumlah desa atau nagari sekitar ke dalam wilayah kota.
Tetapi permasalahannya justeru terletak di situ betul. Kedua kota ini, secara sosiologis maupun historis, adalah bahagian tak terpisahkan dari daerah sekitar; khususnya (Kabupaten) Agam untuk Bukittinggi dan (Kabupaten) Tanah Datar untuk Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan oleh penduduknya sendiri: Bukittinggi koto ‘rang Agam, begitu juga dengan Padang Panjang sebagai koto ‘rang Tanah Data. ***

0 Responses to “KASUS PEMEKARAN KOTA BUKITTINGGI DAN PADANG PANJANG”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: