GAYUNG BERSAMBUT KATA BERJAWAB Polemik Budaya Minang Hidup Kembali

Kata Sambutan dalam Buku
Duabelas Jurus Pertahanan Menolak Serangan
Oleh Asral Dt Putiah, SH

7 Juni 2005

BUKU dengan judul Duabelas Jurus Pertahanan Menolak Serangan yang ditulis oleh seorang pengacara yang kebetulan adalah juga seorang ninik mamak pemangku adat, Asral Dt Putiah, SH, yang sekarang ada di tangan Anda ini, adalah sebuah tangkisan terhadap buku yang ditulis oleh Dr Saafroedin Bahar dengan judul: Masih Ada Harapan, Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara (penerbit Yayasan 10 Agustus, tahun 2004).
Sebagai seorang pemerhati sekaligus penghayat terhadap kebudayaan Minang ini saya sangat gembira melihat muncul-nya kembali polemik budaya dari kebudayaan Minang ini setelah sekian lama sepertinya sepi belaka. Orang Amerika bilang, sepertinya: all is quiet on the waterfront. Pada hal melalui polemik seperti inilah budaya dan nilai-nilai budaya itu akan hidup dan menyala terus. Persis seperti yang dikatakan oleh para begawan dan cendekia kita juga: “Bersilang kayu dalam tungku baru api mau hidup.” Sedang ajaran Islam sendiri mengatakan: “Perbedaan pendapat itu adalah Rahmah.”
Ini menunjukkan bahwa budaya Minang itu pada dasar-nya memiliki sifat-sifat yang dinamis yang tak takut akan perbedaan pendapat, selagi dan selama perbedaan pendapat itu ditujukan untuk mencari sayak nan landai, air nan jernih, dan kata nan benar, dan selama cara membawakannya adalah sopan dan beradab.
Budaya Minang, seperti juga dengan budaya Islam, hemat saya, sifatnya adalah dialektik, yakni di mana ada tesis, di sana ada antitesis, dan dari pergumulan antara keduanya itu ditemu-kanlah adanya sintesis. Dialektika Minang, bagai manapun, tidaklah sama dengan dialektika marxistis yang materialistik-atheistik tanpa landasan nilai spiritual yang mendasarinya. Dialektika Minang, seperti dialektika Islam juga, adalah sebuah metoda dan proses berfikir yang selalu mempertentangkan antara yang benar dan yang salah, bukan antara yang kuat dan yang lemah, ataupun antara mayoritas dan minoritas, seperti dalam metoda berfikir marxis itu. Karenanya dalam adat Minang, seperti juga dalam Islam, di samping nilai-nilai yang absolut berbuhul mati yang datang dari atas secara transen-dental itu, ada pula yang relatif berbuhul sintak yang datang dari pemikiran-pemikiran manusia sendiri. Dalam konteks yang relatif yang berbuhul sintak itulah kita seyogyanya menempatkan semua polemik dan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kebudayaan yang terjadi di antara sesama, yang kebenarannya akan diuji dengan sejauh mana kadar kebenaran itu ada padanya.
Ini yang membedakannya dengan budaya monolitik-otokratik yang tidak mentolerir adanya perbedaan pendapat, seperti yang cenderung kita anut secara bernegara selama masa Orde Lama dan Orde Baru, di bawah rezim Sukarno dan Suharto, yang berjalan selama 40 tahun dari 55 tahun perjalanan sejarah (sejak akhir 1950-an sampai akhir 1990-an) di masa kemerdekaan ini. Di zaman kedua Orde Lama dan Baru yang panjang itu yang benar itu selalu adalah yang titik dari atas, yang diucapkan berupa sabda pendita ratu; yakni, apa yang dikatakan oleh sang bapak, itulah yang benar, dan tak boleh ditampik. Bapak itu adalah ratu (raja) dan sekaligus pendita, yang di samping mempunyai kekuasaan keduniaan yang absolut juga sakral sifatnya. Kuwalat kalau ada yang menampik sabda pendita ratu itu. Karenanya rakyat di bawah kekuasaan yang absolut itu ditempatkan bukan sebagai warga negara yang merdeka, tetapi sebagai kawulo (abdi) yang harus selalu patuh dan tunduk ke bawah kekuasaan sang pendita-ratu itu. Cara berfikir yang absolut dan otoriter ini adalah juga cara yang dianut oleh kelompok militer yang juga mendominasi sistem kekuasaan selama masa Orde Baru yang kebetulan Dr Saafroedin Bahar sebagai seorang perwira militer secara profesional ada di dalamnya.
Sementara di ujung yang lain, ini ada sebuah masyarakat di tanah Andalas, yang bernama Minangkabau itu, yang orien-tasi dan filosofi hidupnya berbeda dan bertolak-belakang sama sekali dengan yang bersifat monolitik dan otokratik dari buda-ya J atau Jawa itu. Dengan meminjam istilah dan konotasi budaya dari Saafroedin Bahar sendiri, kebetulan kelompok Jawa yang “mayoritas” dan mendominasi tampuk kekuasaan kenegaraan selama kedua masa Orde Lama dan Orde Baru itu, secara kebudayaan berseberangan dengan kelompok etnik non-Jawa lain-lainnya, termasuk Minang, yang “minoritas,” yang kalaupun semua dikumpulkan menjadi satu, tetap saja minoritas. Mempertentangkan dua atau lebih budaya dalam konteks jumlah penduduk (mayoritas-minoritas) nuansa dan resultatnya tentu akan berbeda jika yang diuji adalah kadar kebenaran yang terkandung di dalamnya dengan tolok ukur yang sama. Dalam budaya Minang, seperti juga dalam Islam, kadar kebenaran itu tidaklah ditentukan oleh besar-kecilnya jumlah, tetapi oleh kualitas dan kadar kebenaran yang ada padanya yang rujukan utamanya adalah kepada apa yang dikatakan oleh Yang Satu atau Kitabullah itu.
Yang bergumul, oleh karena itu, sebenarnya adalah filosofinya itu; sementara orang dan para pelakunya bisa saja hidup bergaul dan berkoeksistensi dalam satu negara yang sama, seperti yang kita lihat selama masa kemerdekaan ini. Namun tiap kali konflik antar budaya itu menyembul atau meletus ke permukaan, maka nuansa yang muncul adalah pertarungan antara kedua kekuataan budaya antipodal yang diwakili oleh kelompok etnik masing-masing, khususnya antara yang berpola M dan J itu.
Dalam menyambut dan memberi Kata Sambutan terha-dap buku tangkisan dengan jurus-jurus seperti orang bersilat dari Engku Asral Dt Putiah, SH, ini, yang teringat oleh saya adalah juga perjalanan panjang dari sejarah kebudayaan dari masyarakat Minangkabau ini, yang dari awal-awalnya memang terbentuk melalui proses dialektik ini. Pola budayanya itu sendiri dari sononya memang sudah dikotomik dan dialektik, sifatnya. Kita tidak hanya mengenal satu pola budaya yang utuh dan terstruktur secara monolitik dan hirarkik-feodalistik seperti di Jawa, tetapi dua-dua sekali sejalan, yakni ada jalur kelarasan adat Koto Piliang dari Dt Katumanggungan yang cenderung vertikal-hirarkik-feodalistik sifatnya, dan ada jalur kelarasan adat Bodi Caniago dari Dt Parpatiah Nan Sabatang yang cenderung horizontal-egaliter-demokratik sifatnya.
Melalui proses islamisasi yang sebenarnya juga masih berjalan sampai sekarang, maka terbentuklah pola dan sistem budaya yang orientasi budayanya tidak lagi hanya semata ajaran rasional-filosofis etika budaya, tetapi sekaligus juga religius-fundamental dan bahkan universal. Integrasi ataupun sintesis antara ajaran adat dan agama inilah yang kemudian di Bukit Marapalam sesudah peristiwa Paderi di abad ke 19 dipateri bersama oleh ketiga unsur kepemimpinan Tungku nan Tigo Sajarangan, Tali nan Tigo Sapilin, dengan rumusan budaya yang terpakai sampai sekarang, yaitu: ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Walau dalam proses pemformulasiannya dia tidak sekali jadi, dan bahkan bertahap, pelaksanaannya pun juga bisa bervariasi menurut masa, tempat dan situasinya; tetapi setidaknya, seperti yang kita lihat sekarang, orang Minang telah mempunyai filosofi dan pegangan hidup. Pegangannya menjadi sedemikian, sehingga melalui prinsip ABS-SBK ini orang Minang, seperti juga orang Melayu lainnya, adalah orang Islam. Hilang Minang atau Melayunya jika dia tidak Islam.
Permasalahan klassik yang dihadapi selama ini adalah: sampai sejauh mana adat dan kebudayaan Minang itu telah diislamkan, dan bagaimana dengan sistem adat dan sosial-budaya Minang yang tidak seluruhnya kongruen atau serasi dengan prinsip ajaran Islam, terutama segi-segi kehidupan sosial-budaya yang tidak langsung terkait dengan prinsip-prinsip aqidah, seperti sistem garis keturunan (genealogi) dan kekerabatan, sistem perkawinan, sistem pewarisan, dsb, seperti yang selalu saja dipermasalahkan dan bahkan dihebohkan selama ini.
Secara pribadi saya berpendapat bahwa pada pelataran konseptual, kita bagaimanapun harus memisahkan antara masalah yang berbuhul mati dan masalah yang berbuhul sintak, yakni antara aqidah dan syari’ah di satu sisi dan ‘adah (adat, kebudayaan) di sisi yang lain. Dalam hal yang pertama, karena dia berbuhul mati, kalau diasak layu, dibubut mati, tidak ada pilihan lain kecuali orang Minang itu adalah dan haruslah orang Islam dan taat kepada aturan Islam itu. Dan dalam hal yang berbuhul mati yang bersifat prinsipial aqidah ini tidak ada toleransi, apalagi kompromi dan tolak-angsur. Tegasnya: take it or leave it. Ambil atau tinggalkan.
Tetapi dalam hal yang bersifat ‘ādah, yakni sosial-budaya atau kebudayaan, rasanya Islam memiliki sikap tasāmuh atau toleransi yang cukup luas dan lentur; apalagi kalau masalahnya tidak terkait langsung dengan masalah ‘aqidah dan syari’ah yang orientasinya langsung ke atas secara transendental dan absolut itu. Masalah ‘ādah, apalagi yang sifatnya berbuhul sintak, banyak terpulang kepada manusianya sendiri, dengan dalil: lain lubuk lain ikannya, lain negeri lain adatnya. Dan Islam dalam hal ini sadar betul. Sebagai agama yang datang paling akhir, kemanapun Islam masuk ke berbagai benua dan belahan dunia ini, Islam telah menemukan dan berhadapan dengan berbagai peradaban yang sudah mapan yang mengatur berbagai segi dan sisi kehidupan dari rakyat dan masyarakat yang didatanginya itu.
Islam lalu melakukan pemilahan maupun pemilihan. Mana yang tak sejalan dengan prinsip aqidah dibuang, mana yang sejalan diterima dan dipelihara. Karena sifatnya yang terbuka dan akomodatif itu maka Islam secara kebudayaan selalu bersifat memperkaya diri. Apa yang tadinya milik dari budaya yang didatanginya sekarang berbaur dan berintegrasi dengan budaya dan sivilisasi Islam itu. Islam biasanya cepat menerimanya manakala tidak terkait atau berbenturan dengan masalah ‘aqidah, sehingga akibatnya bisa diterima di mana-mana dan masyarakat manapun di belahan dunia manapun.
Sekaitan dengan pertemuan ataupun perbenturan antara Islam dengan budaya Minangkabau yang senantiasa kita pertengkarkan itu, melalui acuan sikap yang sama dan kon-sisten seperti di atas, rumusannya menjadi sederhana, yakni, mana-mana dari adat dan budaya Minang yang bertentangan atau tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, buang dan ting-galkan. Mana yang tak bertentangan dan sejalan, pelihara dan pakai. Traktat Marapalam hakikat isinya adalah itu betul, yang dirumuskan dalam bentuk adagium ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) itu. Melalui rumusan ini jelas dan gamblang sekali terlihat supremasi dari Syarak berhadapan dengan Adat. Tegasnya, tidak boleh ada Adat yang bertentangan dengan Syarak, sementara Syarak secara implisit juga punya kewajiban moral untuk memelihara segi dan sisi Adat yang tak bertentangan dengan Islam.
Ambil misalnya mengenai sistem pewarisan yang juga terkait dengan sistem kekerabatan dan garis keturunan itu. Melalui kesepakatan Bukit Marapalam itu lalu dijabarkan bahwa harta itu terbagi dua: ada Harta Pusaka Tinggi dan ada Harta Pusaka Rendah atau Harta Pencaharian. Harta Pusaka Tinggi tetap tinggal pada kaum dan tidak dibagi secara hukum Islam (Faraidh). Yang dibagi secara hukum Faraidh, per definisi, adalah harta pencaharian dari si mayit atau yang meninggal itu, dan bukan harta tua atau pusaka tinggi dari kaum. Jika harta tua dari kaum pun ikut dibagi, maka di sinilah letak kekeliruannya, seperti kasus keluarga yang diangkatkan oleh Dr Saafroedin Bahar itu yang membagi-bagi harta kaum seperti memperlakukan harta pencaharian, karena merasa diri sudah punah. Pada hal yang punah itu hanyalah, dan barulah, anggota paruik yang perempuan, bukan anggota kaum dan suku dari paruik itu secara keseluruhan.
Dalam harta kaum yang bisa disejajarkan dalam faraidh Islam dengan harta wakaf (kaum), berlaku hukum adat: yang seruas-sejengkal secara ad infinitum. Yang boleh dibagi menurut hukum waris adat adalah hak pakainya dengan prinsip “ganggam bauntuak,” dan tidak mungkin dialihkan menjadi hak milik. Jika dibagi dan menjadi milik pribadi, di sinilah kesalahan yang sifatnya fatal secara hukum. Dan sikap Islam melalui hukum faraidh dalam hal ini tidak mungkin lain kecuali mengukuhkan aturan adat itu yang memperlakukan harta tua, atau pusaka tinggi, itu identik dengan harta wakaf kaum yang tidak mungkin dibagi. Dalam arti lain, Islam jelas-jelas menentang melakukan pembagian harta milik kaum, ketika atau karena seseorang meninggal, karena harta itu bukanlah milik dari yang meninggal. Yang dibagi secara hukum faraidh adalah harta peninggalan dari yang meninggal itu.
Dengan demikian tidak terlihat adanya kontradiksi mau-pun kontroversi antara hukum waris Minangkabau yang telah diislamkan itu dengan hukum faraidh. Adapun dalam praktek-nya bersua penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan seperti itu, masalahnya menjadi bersifat kasuistik dan tidak mungkin digeneralisasi atau dicap sebagai sama dengan prin-sip. Makanya jika kita melakukan sesuatu kritik, maka yang kita dudukkan pertama-tama adalah, apakah yang dikritik itu prin-sip, yakni hukum dan filosofi serta fundamentalnya, atau kasus-kasus penyimpangannya. Kritik terhadap yang pertama bersifat teoretis-konseptual, sementara kritik terhadap yang kedua bersifat kasuistik, empirikal dan sosiologikal-historikal.
Begitu juga dengan sistem garis keturunan dan yang berkaitan dengan sistem perkawinan yang di Minangkabau dasarnya adalah matrilineal, bukan patriarkal ataupun parental. Perbedaannya jelas ada. Cuma, dalam hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan aqidah, seperti ini, tetapi masuk ke dalam ranah budaya dan sosial-budaya, apakah variasi dan diversifikasi seperti ini tidak dibolehkan, atau tegasnya harus dilarang, dalam konsep budaya dan ajaran Islam yang dalam hal ini sifatnya akomodatif, toleran atau tasamuh itu.
Yang pertama-tama yang harus digaris-bawahi adalah bahwa sistem kekerabatan dan garis keturunan yang dipakai di Minangkabau bukanlah sistem matriarkat, tetapi matrilinial. Bedanya besar sekali. Dalam sistem matriarkat, sebagai lawan dari patriarkat, yang berkuasa dan mengatur apa-apa dalam kaum atau keluarga itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Perempuan yang berkuasa dan perempuan yang mengenda-likan. Di Minangkabau tidak. Yang berkuasa dan mengendali-kan tetap adalah laki-laki, yang diwakili oleh mamak dan ninik mamak itu. Hanya garis keturunannya yang ditentukan dari pihak ibu. Siapapun dalam kaum dan suku dibangsakan melalui garis keturunan ibu, atau yang sifatnya matrilineal itu.
Dengan sistem garis keturunan yang ditentukan melalui garis ibu ini, bagaimanapun, ada bako dari mana ayah berasal dan yang nasab atau genealoginya masuk dalam nasab bako yang juga matrilineal itu. Sejauh ini, setahu saya, tidak ada hambatan ataupun larangan sama sekali untuk menelusuri garis keturunan seseorang menurut nasab bako itu, seperti yang dilakukan terhadap nasab ibu, walau memang jarang dilakukan. Konsep bako muncul karena keharusan perkawinan yang bersifat eksogamis, yang berarti kawin keluar suku ibu.
Dengan keberadaan bako dan konsep bako ini, masalah pokoknya, karenanya, bukanlah pada penentuan nasab atau genealogi, tetapi terutama hanyalah pada masalah lokaliti dari pola kediaman: matrilokal atau patrilokal. Masyarakat matri-lineal seperti di Minangkabau, sebagai sebuah konsekuensi logis dari sistem yang dianut, memilih matrilokal, bukan patri-lokal.
Begitu juga mengenai kedudukan dan harkat atau martabat perempuan. Lagi-lagi kita harus membedakan antara yang konseptual dan yang empirikal. Kritik kita itu sesung-guhnya kepada yang mana? Pencampur-adukan antara yang konsep dan yang praktek inilah yang sering menyebabkan terjadinya perbenturan ataupun konflik antar-pribadi ataupun antar kelompok yang sifatnya sia-sia dan memecah. Secara konseptual kitapun harus membedakan antara yang teoretis-ideal dan yang empiris-faktual. Kritik kita bisa saja kepada kedua-duanya, atau salah satu, tetapi jelas sasaran tembaknya.
Bahwa wanita di Minangkabau secara teoretis-ideal jelas posisi, fungsi dan peranannya, karena semua itu terkait dan bahagian yang integral dari tatanan kelembagaan maupun struktur kemasyarakatannya yang matrilineal itu. Kecuali sistem genealogi ditentukan dari garis ibu (matrilini), ibu atau perempuan yang memegang peranan sentral dalam hal penguasaan dan pemanfaatan dari semua harta pusaka tinggi kaum, yang tujuan dari semua itu adalah untuk menjaga martabat dan muruah dari kaum ibu atau perempuan itu. Karenanya mereka terjaga dan terpelihara dari berbagai petaka manakala sebaliknya yang terjadi. Inilah satu cara yang dilakukan oleh sistem budaya matrilineal itu untuk melindungi anggota kaum yang perempuan secara struktural-fungsional maupun institusional-sistemik, sehingga, jika dibandingkan dengan sistem patrilineal ataupun patriarkal pada masyarakat lain-lainnya, kaum wanita di Minangkabau rata-rata relatif lebih terlindungi dan sekur-terjamin martabat dan muruahnya.
Bahwa perempuan Minang dalam artian sosiologis-empi-ris, seperti juga yang laki-laki Minang sendiri, dalam konteks kekinian sekarang ini tidak lagi hanya berpredikat dan ber-fungsi sebagai orang Minang, tetapi merekapun adalah juga orang Indonesia dan bahkan orang dunia. Aglomerasi nilai-nilai dan sistem prilaku telah terjadi, sehingga kadang sudah susah menarik satu garis saja, yang mana dan kapan mereka berlaku dan diperlakukan sebagai orang Minang, dan kapan sebagai orang Indonesia dan orang dunia sekalipun. Jelas mereka tidak lagi hidup dalam kapsul budaya yang terpisah dari yang lain-lainnya, tetapi telah menjadi bahagian dari yang lain-lainnya itu.
Oleh karena itu, sikap mencap-cap, baik yang positif maupun negatifnya, perlu sekali dengan memperhitungkan konteks dan keterkaitannya itu. Namun dari tataran ideal-filosofisnya, pertemuan dan perbauran secara sintetikal antara nilai-nilai budaya adat Minang dan Islam terhadap status, peran dan fungsi wanita atawa perempuan, jika kita mau jujur, jarang kita menemukan tolok-bandingnya dalam masyarakat dan budaya manapun di mana wanita ataupun perempuan ditempatkan di tempat yang terhormat seperti itu. Penurunan harkat wanita di Minangkabau seperti kecenderungan yang mungkin terlihat sekarang ini mungkin lebih karena faktor-faktor eksternal yang masuk melalui berbagai pintu budaya yang semua terbuka lebar sekarang ini, yang disamping konstruktif, tidak sedikit yang juga destruktif sifatnya. Di samping itu, tentu saja adalah juga karena proses pelunturan yang telah terjadi dalam tatanan adat dan sistem sosial masyarakat Minang sendiri.
Bagaimanapun, dengan menyimak dan mengikuti pole-mik budaya, yang sekarang ini dilakoni oleh Dr Saafroedin Bahar dan Asral Dt Putiah, SH, dan dengan jurus-jurus yang berbeda-beda, bisa sangat mengasyikkan. Kebetulan kedua pendekar budaya ini dua-dua adalah kawan akrab saya di mana kami juga sering berdialog dan bertukar pikiran mengenai berbagai hal, khususnya mengenai masalah budaya Minang ini. Bagi generasi muda, kedua tokoh ini telah memperlihatkan contoh dan teladan yang baik bagaimana kita seyogyanya berdialog dan bertukar-pikiran, yang tujuannya tidak lain adalah dalam rangka menghidupkan api budaya dan dalam rangka memajukan budaya bangsa. ***

0 Responses to “GAYUNG BERSAMBUT KATA BERJAWAB Polemik Budaya Minang Hidup Kembali”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: