SOSIALISASI MPR-DPR-DPD DAN AMANDEMEN UUD 1945

Mochtar Naim
Selaku Anggota Kelompok DPD-RI
pada Sub Tim Kerja II
Sosialisasi Putusan MPR RI Th 1945,
di hadapan Rapat Sub Tim Kerja II MPR RI
14 Februari 2005

TIDAKLAH gampang memang untuk menjelaskan kepada masyarakat ramai di daerah-daerah mengenai perubahan-perubahan yang telah terjadi di negara RI ini, terutama yang menyangkut mengenai perubahan struktural dan fungsional kelembagaan yang terjadi pada lembaga kenegaraan yang tadinya dianggap dan diperlakukan sebagai lembaga tertinggi negara, yaitu MPR-RI, dan yang sekarang diperlakukan sama dan sederjat dengan sejumlah lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya, termasuk DPR, MA, Mahka-mah Konstitusi, BKN, dan DPD yang baru dilahirkan itu.
Perubahan demi perubahan terhadap struktur dan fungsi kelembagaan dari lembaga MPR itu terjadi justeru setelah UUD 1945 disakralkan, yang dimulai dengan dikembalikannya UUD 1945 berlaku secara utuh oleh Presiden Sukarno di tahun 1959, yaitu ketika Sukarno melihat bahwa Majelis Kon-stituante yang bersidang di Bandung dinyatakan gagal oleh beliau. Pada hal yang tinggal yang belum dirampungkan oleh Majelis Konstituante pada waktu itu praktis hanyalah menge-nai dasar-dasar negara yang memang esensial dan fundamental sifatnya; sementara yang lain-lainnya sudah. Langkah-langkah yang bersifat kompromistis dalam menyusun dasar-dasar nega-ra itupun pada waktu itu konon juga sudah dilakukan, dengan mengingat sulitnya masing-masing fraksi dan kelompok ideo-logi menggolkan dua-pertiga suara untuk meloloskan dasar ideologi kenegaraan sesuai dengan kehendak fraksi dan kelom-pok ideologi masing-masing yang muncul waktu itu.
Dengan dikembalikannya berlaku UUD 1945 di tahun 1959, yang tadinya dianggap sebagai bersifat sementara menje-lang bersidangnya lembaga konstituante untuk menyusun yang permanen yang dihasilkan oleh sebuah majelis konstituante hasil pemilihan umum, maka misteri di sekitar UUD 1945 itu tidak pernah lenyap. Bukan saja bahwa pada hakekatnya kita tidak atau belum pernah memiliki sebuah konstitusi yang seluruhnya dibuat oleh lembaga MPR yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu, tetapi yang tiap kali kita amandir di lembaga MPR di mana kita ada di dalamnya sekarang ini hanyalah sebuah konstitusi yang tadinya sifatnya sementara itu.
Demikian konstitusi UUD 1945, demikian pula lembaga yang mengembannya itu sendiri. Berapa kali sudah lembaga MPR RI ini diubah dan diutak-atik, sesuai dengan selera dari oknum ataupun kelompok oknum yang berkuasa pada masa-masanya itu. Ada MPR yang namanya MPRS, MPR GR, MPR yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam struktur kenegaraan, dan sekarang ini MPR yang dikebiri yang setara dan sama derjatnya dengan lembaga kenegaraan lain-lainnya, yang wewenang dan kekuasaannya sudah sangat dibatasi. Bukan saja bagi rakyat biasa di daerah-daerah, yang tingkat pengetahuan dan pemahamannya rata-rata masih sederhana dan bersahaja, bagi anak sekolah, pelajar dan mahasiswa sekalipun, dan bahkan bagi para intelektual dan ilmuwan sekalipun, sulit sekali untuk mencerna dan menghapalkan fasal-fasal UUD 1945 yang penuh dengan patchwork atau perca-perca amandemen itu.
Semua ini secara filosofis-sosiologis agaknya berpangkal dari sikap hidup (Weltanschauung) dari bangsa sendiri yang sifat-nya lentur, mudah berubah, dan karenanya gampang terumbang-ambing – bagai bendera di atas bukit, ke mana angin berseru ke sanalah arah kibarannya. Kita memiliki filsa-fat hidup yang sifatnya sinkretik, tidak sintetik, sehingga apapun tiap kali bisa berubah, tergantung pada selera dari ingkang sinuhun dari yang lagi berada di tampuk kekuasaan itu. Apalagi di saat di mana demokrasi dari sebuah negara idaman itu ternyata tidak memiliki akarnya dalam masyarakat kita sen-diri, karena yang ada hanyalah akar feodalisme yang terhunjam dalam yang bercorak sentripetal, yang merengkuh ke diri sen-diri, tidak kepada rakyat terbanyak yang digembalakan itu.
Dengan ungkapan termasyhur dari Sukarno sendiri bah-wa revolusi yang tak pernah berhenti (never ending revolution), maka perubahan demi perubahan pun berjalan terus – yang kadang-kadang demi perubahan itu, yang dirubah sesung-guhnya hanyalah nama dan labelnya saja, sementara isinya esensinya itu juga: the old wine in the new bottle. Cobalah, berapa kali sudah nama SMA berubah – dari SMA, ke SMTA, ke SLA, SMU, kembali ke SMA lagi, dst.; sebagaimana berapa kali sudah nama MPR, DPR, kementerian, departemen, kantor-kantor, dll, berubah, sesuai dengan selera dari kelompok yang lagi berkuasa itu masing-masing. Seolah-olah, yang tetap itu adalah yang berubah-ubah itu. Bandingkan dengan negara-negara demokratik di belahan dunia sana itu, yang lembaga-lembaga kenegaraan itu tidak tiap kali berubah; tetapi bahkan bertahan sampai ratusan tahun lamanya. Ini karena orientasi kehidupan mereka yang tidak sinkretik, tetapi sintetik, yang sebaliknya dari kita. Karena semua bersintesis, dan saling kuat-menguatkan, maka tegaknya adalah bagaikan pilar-pilar dari bangunan Yunani dan Rumawi lama itu, yang façadenya terpampang jelas secara kuat dan mengesankan pada setiap bangunan monumental di ibukota-ibukota negara mereka.
Alangkah bingungnya rakyat kita ketika nantipun kita yang kebetulan lagi duduk di MPR sekarang ini turun pula ke lapangan, mengulangi apa yang telah dilakukan juga sebelumnya di tahun 2003 yl, dan yang tiap tahun sebelum-sebelumnya, oleh kelompok BP MPR dengan PAH I dan PAH II-nya, menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dengan struktur kenegaraan berikut amandemen UUD 1945 yang sedemikian banyak itu, yang semua dengan nama misteri pula: sosialisasi!
Belum pula, karena kitapun ke dalam mempunyai kepentingan yang berbeda pula, khususnya antara kelompok DPR yang memberikan wewenang legislasi kepada lembaga baru DPD-RI dalam artian terbatas; hanya boleh mengajukan usul rancangan saja, sementara penyusunan, pembahasan dan penetapannya dilakukan dan terpegang di tangan DPR sendiri. Bikameralisme yang dibungkus dengan label kosmetik “soft-bicameralism” ini tentu saja berseberangan dengan keinginan dari anggota-anggota DPD-RI sendiri yang menginginkan sebuah senat yang memiliki wewenang dan kekuasaan legislasi yang setara dengan DPR sendiri, sebagaimana laiknya Senat di kebanyakan negara-negara yang memiliki sistem bikameral dalam arti yang sesungguhnya itu.
Yang kami kuatirkan, nantinya, jangan-jangan, kalau kita tidak hati-hati, dan tidak pandai-pandai mempergunakan keris bertuah ini, yang terkena adalah badan sendiri. Sosialisasi dalam artian kunjungan ke daerah ini bisa saja berubah men-jadi ajang pergumulan dalam selimut yang siapapun dari rakyat kita akan melihat ada cuatan kaki yang menyembul ke luar selimut, sehingga menjadi tontonan yang asyik dan mengasyik-kan bagi mereka. Ini, sekali lagi, adalah akibat dari tidak tuntasnya kita menyelesaikan sesuatu masalah yang sesung-guhnya sangat mendasar, tetapi kita selesaikan dengan sikap “seolah-olah” – istilah Gus Dur yang terkenal – seolah-olah telah selesai, pada hal sama sekali tidak selesai. Lagi-lagi, sekarang, bagai kentut dalam selimut: Dia ada, baunya tercium, tetapi dia tidak ada. Dek è ana, ning ora ana!
Oleh karena yang akan turun ke lapangan nanti adalah kombinasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR dan kelompok anggota dari DPD, rasanya sebelum adegan yang bisa saja tidak lucu kelihatannya nanti, kita dudukkanlah di Sub Tim Kerja II MPR yang merupakan gabungan dari fraksi-fraksi dan kelompok anggota DPD itu, sekarang ini, terlebih dahulu, di sini. Karena ini sudah bisa dipastikan, pasti akan menjadi pertanyaan yang akan bertubi-tubi datang dari warga masya-rakat sendiri. Kami bisa membayangkan bahwa rakyat di daerah umumnya bersimpati dengan kelahiran lembaga DPD yang notabene adalah pembuluh penyalur suara hati nurani rakyat-rakyat di daerah sendiri, namun mereka juga kecewa dengan struktur dan peranan terbatas yang diberikan kepada lembaga DPD yang bersifat separo hati itu. Sekarang saja sudah beredar pameo: DPD itu sebenarnya hanyalah kepen-dekan dari sekadar “Dewan Pembantu DPR.”
*
Kami menyarankan agar pokok-pokok permasalahan yang akan kita sampaikan nanti tidak harus bersifat kompre-hensif, semua-semua, tetapi bersifat selektif. Yang utama diutamakan. Yang lain-lain diangsur kemudian. Yang mana yang utama itu, rasanya tetap terbagi dua, yang bersifat struktural-fungsional, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dengan lembaga-lembaga kenegaraan itu, khususnya di sekitar tali yang tiga sepilin: MPR-DPR-DPD, dan kedua yang bersifat substansial, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada batang tubuh UUD 1945, yaitu yang berkaitan dengan amandemen-amandemen yang cukup banyak itu.
Karena kami di DPD ini rata-rata orang baru, tidak apalah kalau kami lebih banyak berperan sebagai figuran dulu. Kami paling-paling akan meningkahi sekali-sekali, agar gamelannya enak juga bunyinya. Kehadiran kami sekarang ini sudah barang tentu akan banyak artinya. Selain mereka akan melihat siapa kami, kamipun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berdialog dan berkomunikasi dengan mereka. Apalagi, kami bagi mereka, adalah bagai jenggot pulang ke dagu. Kami ke dalam, dalam struktur dan sistem kerja kami, telah memasukkan acara kunjungan ke daerah sebagai bahagian yang integral dari kegiatan kelembagaan kami. Ketika berunding dan bersidang-sidang, kami di Jakarta, ketika berkegiatan, kami ada di daerah, di daerah konstituen kami masing-masing, di provinsi yang kami wakili. Kami tidak memakai istilah “kunjungan ke daerah,” tetapi “pulang ke daerah.” Kegiatan kami yang sesungguhnya ada di daerah.
Alangkah idealnya jika pada kesempatan ini, dan dalam majelis yang mempertemukan unsur fraksi dari DPR dan unsur anggota kelompok dari DPD, kita juga mulai memper-temukan hati dan hati, memikirkan secara bersama-sama masalah bangsa dan negara ke depan, khususnya dalam men-dudukkan masalah peran dan posisi DPD dalam konteks sistem bikameralisme yang kita perkenalkan sekarang ini, yaitu dengan memperkenalkan perubahan yang terjadi dalam pasal 22 dan 23 UUD 1945 itu. Maunya kami, dan rakyat di daerah, bukan dalam bentuk yang seolah-olah yang bentuknya semu dan tak setara itu tetapi dalam bentuk Senat yang sesung-guhnya. Untuk mempopulerkannya, mungkin tak apa jika dari sekarang kita menamakan DPD itu dengan panggilan akrab-nya: “Senat” saja. Republik yang seluas ini, dengan penduduk yang demikian banyak dan dengan konstelasi sosial-budayanya yang demikian kompleks dan beragam ini rasanya sudah waktunya kita tidak lagi berpikir seolah-olah itu. Dan kita di mana perlu juga merubah sikap hidup dari yang tadinya cen-derung sinkretik, ke yang sintetik itu. Sintetisme yang memadu semua unsur yang bergalau itu menjadi sebuah kekuatan masa depan yang luar biasa dan diperhitungkan oleh dunia.
Kami juga setuju jika kelompok sasaran bagi kegiatan sosialisasi sekarang ini juga difokuskan pada kelompok pelajar dan mahasiswa dengan para guru dan dosen, di samping tentunya para cendekiawan dan intelektual di daerah. Mereka diharapkan bisa menjadi kelompok yang bisa bersifat sampai-menyampaikan, sehingga dengan bantuan mereka tujuan sosialisasi bisa tercapai. Selain itu, rasanya sia-sia jika kita tidak memanfaatkan kelompok the fourth power, yakni orang pers, untuk tidak membantu mengkaver kegiatan kita di daerah selama bersosialisasi. Andalan kita pertama-tama justeru ada-lah mereka. Melalui corong mereka suara kita bahkan bisa lebih nyaring kedengarannya. ***

0 Responses to “SOSIALISASI MPR-DPR-DPD DAN AMANDEMEN UUD 1945”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: