SISTEM KEPEMIMPINAN TRIPARTIT “TUNGKU NAN TIGO SAJARANGAN” DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA DALAM KONTEKS STRUKTUR NAGARI SEKARANG INI

JSR No. 22, 2 Januari 2007

DALAM rangka menyambut pembahasan yang seka-rang sedang berlangsung di DPRD Provinsi Sumbar mengenai draft Perda tentang Pemerintahan Nagari, saya selaku anggota DPD-RI yang kebetulan duduk di Panitia Ad Hoc (PAH) I yang membidangi a.l. masalah otonomi dae-rah dan pemekaran daerah, memberikan kontribusi pemikiran yang kiranya ada gunanya. Sebelumnya dalam JSR No. 19, 2 Des 2006, saya telah menyampaikan konsep mengenai Dewan Adat dan Syarak di Nagari sebagai penyempurnaan dari lembaga KAN, sementara sekarang dalam JSR No. 22, 2 Januari 2007, ini saya menyampaikan konsep mengenai Sistem Kepemimpinan TTS dan masalah pengimplementasiannya da-lam struktur Nagari sekarang ini.

I
Dengan semangat “Kembali ke Nagari” sekarang ini maka struktur pemerintahan terendah dalam konteks NKRI di Sumatera Barat telah berubah dari Nagari ke Desa dan sekarang kembali ke Nagari. Perubahan demi perubahan yang berjalan menurut gelombang peralihan masa ini tentu saja menciptakan sejumlah permasalahan di samping juga menyele-saikan sejumlah permasalahan lainnya. Satu dari antaranya adalah masalah sistem kepemimpinan khususnya di tingkat Nagari itu.
Nagari dalam strukturnya yang tradisional, yakni ketika Nagari masih berdiri sendiri, dan belum dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya, baik di zaman kolonial maupun dalam konteks NKRI sekarang ini, sifatnya adalah berdiri sendiri. Walau dahulu ada kerajaan Minang-kabau di atasnya, tetapi kerajaan lebih banyak mengurus urus-an luar, dalam berhubungan dengan rantau dan urusan antar-negara lainnya, sementara nagari-nagari di bawahnya berjalan secara relatif independen. Hubungannya dengan Luhak pun lebih berupa ikatan totemik daripada ikatan pemerintahan di mana masing-masing luhak disimbulkan dengan simbul binatang totemik tertentu. Misalnya harimau untuk Agam, kucing untuk Tanah Datar, dan kambing untuk Lima Puluh Kota.
Nagari-nagari ini sering dalam literatur keminangkabauan disebut sebagai petits republiques, republik-republik kecil. Di republik Nagari ini semua bahagian yang esensial dari sebuah negara ada di dalamnya, baik yang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan mencukupkan kebutuhan sendiri.
Sejak dari semula Nagari memiliki empat fungsi utama: Pertama, sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan. Kedua, sebagai unit kesatuan keamanan. Ketiga, sebagai unit kesatuan sosial-budaya. Dan keempat, sebagai unit kesatuan ekonomi. Tidak Nagari namanya kalau tidak memiliki keempat fungsi utama ini.
Sekarang, dengan dihidupkannya kembali Nagari ini, maka keempat fungsi utama ini sewajarnya dihidupkan dan diberdayakan kembali. Di zaman kemerdekaan ini, yakni di mana Nagari telah menjadi unit kesatuan administratif peme-rintahan yang terendah di Republik ini, Nagari memiliki fungsi mengatur urusan-urusan ke dalam, ke atas, dan ke luar. Ke dalam, mewakili pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu Keca-matan, Kabupaten dan Provinsi, kemudian Pusat, untuk melaksanakan apa-apa yang berlaku di tingkat Desa atau Naga-ri itu. Ke atas, mewakili rakyat Nagari dalam berhadapan dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Sementara ke luar, berhubungan dengan sekian banyak unsur-unsur kepentingan dalam masyarakat yang mempunyai hubungan dengan Nagari.
Dari segi keamanan, dalam konteks NKRI sekarang ini, maupun dalam konteks pemerintahan kolonial sebelumnya, dinas kepolisian hanya ada sampai di tingkat kecamatan. Polisi baru turun ke Nagari kalau ada hal-hal yang dimintakan per-hatian dari segi keamanan yang tidak tertanggulangi oleh Nagari. Nagari sendiri mempunyai sistem keamanan terpadu yang dilakukan oleh parik-paga Nagari, yang intinya adalah para dubalang (hulubalang) di bawah komando Wali Nagari beserta seluruh unsur pemuda dan rakyat di Nagari.
Sisi keamanan di Nagari ini bersifat semesta, melibatkan semua warga, dengan menempatkan dubalang nagari dan para pemuda sebagai garda terdepannya. Secara tradisional, segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan apapun di Nagari diselesaikan sendiri dengan sistem kontrol yang efektif dan sanksi moral dan hukum yang relatif berat. Misalnya, pencuri yang masuk kampung dikeroyok secara beramai-ramai. Laki-laki dan perempuan yang kedapatan berzina diarak keliling kampung, dengan digunduli dan di lempar ke tebat dan diso-raki beramai-ramai. Mereka yang melanggar pantangan adat dan budi-susila lainnya yang termasuk ukuran berat di mana perlu dibuang dari Nagari secara adat. Di samping juga ada bermacam denda yang dilekatkan untuk bermacam kejahatan. Sanksi yang berat dengan kontrol yang ketat ini telah membikin Nagari menjadi aman sehingga tidak memerlukan polisi ataupun pengadilan dari luar. Polisi yang sebenarnya adalah sistem penjagaan yang ditanamkan secara spiritual dan moral dalam dada dan diri pribadi dari setiap warga itu sendiri, dengan sifat malu berbuat salah, takut akan kena sanksi yang berat dari adat dan syarak selagi di dunia ini, dan takut akan azab neraka di akhirat nanti, di samping menghiasi diri dengan sifat-sifat luhur dan mulia, dengan akhlaqul karimah.
Sisi sosial-budaya adalah dengan menjadikan nilai-nilai adat dan agama sebagai suluh-bendang dan pedoman utama dalam hidup bermasyarakat, berkorong dan berkampung serta bernagari. Sisi sosial-budaya menjaga keutuhan hidup berma-syarakat, memupuk semangat bergotong-royong serta saling bantu membantu.
Dari sisi ekonominyapun, masyarakat Nagari biasa men-cukupkan kebutuhan sendiri dengan berbagai kegiatan pereko-nomian dan perdagangan serta usaha lainnya. Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi juga memiliki aset dan kekayaan nagari berbagai rupa, yang hasilnya adalah untuk peng hidupi peme-rintahan nagari dan bagi kemaslahatan nagari. Menjadikan Nagari sebagai sebuah korporasi berbentuk koperasi syariah dalam konteks sekarang ini adalah sebuah langkah maju yang perlu direalisasikan.

II
Sekarang di mana letaknya sistem kepemimpinan dengan prinsip “tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin” (TTS) itu? Sistem kepemimpinan TTS itu adalah sistem ke- pemimpinan tripartit dari gabungan kepemimpinan ninik-mamak, alim-ulama dan cadiak pandai yang fungsinya secara setara adalah bagaikan tungku nan tigo sajarangan dan tali nan tigo sapilin itu. Periuk akan oleng kalau ketiga tungku itu tidak sama tinggi dan sama jaraknya, sementara api baru mau hidup kalau kayu di bawahnya bersilangan. Ini artinya bahwa sistem kepemimpinan tripartit ala budaya Minangkabau itu memberi akomodasi akan adanya perbedaan pendapat, tetapi yang tu-juannya adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang optimal melalui proses musyawarah.
Dalam pengimplementasiannya dalam konteks Nagari sekarang ini kelihatannya ada sejumlah masalah yang mau tak mau harus didudukkan dan diselesaikan. Pertama, manakala unsur ninik-mamak dan alim-ulama jelas pengidentifikasian-nya, siapa mereka dan bagaimana fungsi dan peranannya, namun bagaimana dengan cadiak-pandai, siapa mereka dan bagaimana fungsi dan peranannya, tidak segera bisa diketahui. Bahwa ada cadiak pandai (cerdik pandai) semua orang tahu. Kalau ninik mamak menonjol dalam hal adatnya, alim ulama dalam hal syaraknya, maka cadiak pandai menonjol dalam hal ilmu dan kearifannya, di luar dari yang dua pertama itu — khususnya mengenai ilmu keduniaan, termasuk tata organisasi dan manajemen serta bagaimana mengatur kehidupan ini secara cerdas dan selayaknya. Tapi siapa mereka dan bagai-mana mengidentifikasikannya? Bahwa sekadar pendidikan semata, sekarang ini para ninik mamak dan sudah barang tentu alim-ulama juga banyak yang berpendidikan, bahkan pendi-dikan tinggi. Cerdik pandai mungkin lebih dilihat dari segi kecerdasannya dalam melihat sesuatu masalah dan mengambil solusi dari sekian alternatif yang tersedia. Cadiak-pandai mungkin lebih dekat padanannya kepada istilah “intelektual” yang dipakai sekarang. Dan mereka oleh adat diberi tempat tersendiri dan setara dengan dua yang lainnya, yaitu ninik mamak dan alim ulama. Sebuah pengakuan akan fungsi dan peranan tersendiri bagi orang berilmu dan ilmu itu sendiri dalam masyarakat dan budaya Minangkabau. Selama ini, bagai-manapun, dengan tidak dirumuskannya cadiak-pandai secara gamblang sebagai unsur kepemimpinan tersendiri, fungsi dan peranannya lebih diperankan oleh para pejabat, sementara cadiak pendai tidak identik dengan pejabat.
Kedua, dalam era yang serba gender sekarang ini, bagai-mana pula fungsi dan peranan dari bundo kanduang, yang secara generik mencakup semua unsur perempuan, tetapi yang secara khas merujuk kepada pemimpin perempuan. Selama ini, dan khususnya selama masa Orde Baru, yang dianggap sebagai mewakili Bundo Kanduang adalah isteri para pejabat, terutama yang suaminya eselon pucuk di kantor pemerintahan. Lalu, di mana letak pemimpin perempuan itu dalam konteks kepe-mimpinan tripartit TTS itu? Apakah diselipkan, di atasnya, atau di bawahnya. Atau tersendiri?
Dan bagaimana pula dengan pemuda yang bukan semata anak muda, tetapi anak muda yang punya bakat-bakat menonjol sebagai kader pemimpin bangsa, pria maupun wanita? Perlukah, atau patutkah mereka juga diberi tempat tersendiri dan dinyatakan sebagai salah satu unsur menentukan dalam konteks kepemimpinan Nagari itu.
Lalu, untuk tidak memperumit permasalahan, bagaimana pula dengan warga unsur pendatang, yang bukan orang Mi-nang, apalagi yang bukan pula Muslim, yang kebetulan menjadi penduduk di Nagari itu. Sekarang mungkin belum fenomena, tetapi wajar saja kalau diangkatkan untuk mengan-tisipasi kemungkinan adanya di masa depan. Ini tentu saja le-pas dari permasalahan tersendiri mengenai masalah Mentawai dan penduduk transmigran di beberapa daerah trans-migrasi di Pasaman, Sawahlunto-Sijunjung-Darmasyraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Adanya kemungkinan Nagari juga dimun-culkan kembali di kota yang selama ini sudah menjadi kelu-rahan, juga merupakan dimensi tersendiri yang juga perlu dikaji.
Permasalahan kepemimpinan TTS dalam konteks Nagari sekarang ini mungkin belum akan tuntas karena sejumlah per-masalahan yang muncul seperti yang diangkatkan itu. Tetapi paling kurang sudah kita dudukkan mana yang sudah bisa didudukkan.

III
Di Nagari sekarang, di samping Wali Nagari dan Sekre-taris Nagari, ada BPRN dan ada KAN, di samping juga ada MUNA (Majelis Ulama Nagari), Bundo Kanduang, organisasi pemuda, dsb. Wali Nagari dan anggota-anggota BPRN seka-rang ini adalah pilihan rakyat melalui Pilkades yang calon-calonnya diambilkan dari warga Nagari. BPRN, seperti juga DPRD, adalah lembaga legislatif, sementara Wali Nagari adalah eksekutif. KAN, MUNA, Bundo Kanduang, dsb, adalah lembaga profesional di bidang mereka masing-masing dan menangani masalah-masalah di bidang masing-masing itu. Sifatnya adalah konsultatif di mana keputusan mereka bersifat mengikat.
Untuk sementara fungsi dan peranan Wali Nagari maupun BPRN yang bersifat eksekutif dan legislatif masing-masingnya sudah duduk dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang di sini dipermasalahkan dan perlu pendudukan kembali adalah ormas-ormas Nagari yang bersifat konsultatif itu, yaitu KAN, MUNA, Bundo Kanduang, dsb itu. Kita permasalahkan karena semua itu terkait dengan konsep kepemimpinan TTS yang sampai saat ini tidak atau belum duduk itu.
Sejauh ini, masing-masing unsur kepemimpinan TTS itu berjalan sendiri-sendiri dan terlembaga secara sendiri-sendiri, sementara kaedah budayanya mengatakan bahwa ketiga-ketiga unsur Ninik-Mamak, Alim-Ulama dan Cerdik Pandai itu adalah bagaikan tungku nan tigo sajarangan, atau tali nan tigo sapilin. Jadi tidak sendiri-sendiri, tetapi dalam satu kesatuan yang utuh dan terpadu di samping bersifat saling melengkapi, di mana yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lainnya. Apalagi, dalam adagium adat, ada ungkapan: Syarak mangato, adat memakai, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabul-lah, yang sendirinya mengharuskan adanya keterpaduan antara ketiga unsur kepemimpinan TTS itu ada dalam satu lembaga, dan tidak sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya memang, tidak ada adat yang berdiri sendiri dan terlepas dari syarak, sebagai-mana juga sebaliknya secara sosiologis.
Di sinilah letak kesenjangan antara teori dan praktek, dan antara konsep dan pelaksanaannya. Selama ini, masing-masing-nya, bukan saja berdiri sendiri-sendiri – minus cadiak pandai – tetapi sukar untuk saling berhubungan walau secara kelemba-gaan dan kadang secara pribadi sekalipun. Ada kecenderungan, malah, antara ninik-mamak dan alim-ulama berjalan secara tidak serasi, menurutkan alur masing-masing, dan tidak memi-liki bahasa dan pemahaman yang sama.
Belum pula bagaimana memasukkan unsur cerdik pandai yang secara struktural masih a morfik, dan pada gilirannya, unsur Bundo Kanduang, pemuda, dsb itu dalam lembaga konsultatif itu.
Karena adanya keharusan bahwa sistem kepemimpinan Nagari itu adalah bagaikan tugu nan tigo sajarangan atau tali nan tigo sapilin itu, maka jalan keluarnya tidak lain adalah bahwa KAN yang selama ini diasosiasikan sebagai lembaga konsultatif di bidang adat, sekarang dirombak dan disempur-nakan menjadi Dewan Adat dan Syarak (DAS), ataupun dengan nama lain: Majelis Adat dan Syarak (MAS) di Nagari – terserah mau memilih yang mana –, di mana kesemua unsur kepemimpinan TTS itu – ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai — ada di dalamnya, plus Bundo Kanduang, maupun pemuda.
Dengan perombakan dan penyempurnaan seperti itu, yang sekaligus juga melebur semua organisasi kepemimpinan yang tadinya terpisah-pisahkan sekarang dilebur dan diintegra-sikan dalam DAS ataupun MAS itu.
Itu di tingkat Nagari. DAS/MAS mengambil jalur kon-sultatif seperti MPR di tingkat pusat dalam konteks NKRI. Di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi juga ada DAS/ MAS Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi untuk membahas masalah adat dan agama di tingkat setara, yang anggota-anggo-tanya dipilih atau diusulkan oleh Nagari secara bertingkat ke atas.
Sambil lalu, perlu juga barangkali dipikirkan bagaimana memasukkan unsur rantau ke dalamnya, karena kampung dan rantau adalah bagaikan ying dan yang bagi keutuhan Nagari. Sebuah pekerjaan rumah untuk kita semua.
Bagaimana lalu dengan LKAAM dan MTKAAM sebagai ormas adat yang telah ada selama ini?
Kenyataan bahwa ormas ini kedua-duanya tidak ada di Nagari, dan secara struktural bukan pula merupakan lembaga ormas yang lekat atau terkait dengan struktur nagari, maka wajar kalau kedua ormas ini, jika masih terus eksis, tetap sebagai ormas adat maupun syarak yang tidak terkait dengan Nagari, tetapi berdiri sendiri. Tugas mereka adalah sebagai-mana dengan ormas yang berjuang menurut sasaran program masing-masing.
Gagasan yang diajukan Pemda bahwa KAN di Nagari tetap ada, dan di atasnya di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dikukuhkan LKAAM yang menanganinya, rasanya merupakan pencampur-adukkan struktural maupun institusi-onal yang tidak serasi, dan karenanya rancu. Juga tidak adil, kenapa LKAAM diambil sementara MTKAAM tidak, pada hal dari segi urutan sejarahnya MTKAAM jauh lebih dahuluan, sementara LKAAM adalah sebuah kendaraan politik yang diciptakan oleh Orde Baru yang pembentukannya diprakarsai oleh tokoh-tokoh militer, termasuk Pangkowilhan Mokoginta di Medan dan Pangdam Poniman di Padang serta sejumlah perwira lainnya. Filosofi arkaik yang mereka pakai adalah, jika kepalanya ditangkap, maka keseluruhan ikan itu dapat ditang-kap. Maksudnya, jika kepala adatnya dipegang, maka semua anak-kemenakan juga bisa dipegang. Semua ini dalam rangka memenangkan missi Orde Baru.
Rasanya yang tepat adalah seperti konsep yang diajukan di atas, yaitu DAS/MAS ada di setiap jenjang dari Nagari ke Provinsi, dengan wakil-wakilnya dipilih secara bertingkat pula, sementara LKAAM dan MTKAAM biar tetap eksis sebagai ormas.
Akan bijak sekali jika wakil Bundo Kanduang dan Pemu-da/Pemudi ada duduk di lembaga konsultatif DAS atau MAS itu. ***

0 Responses to “SISTEM KEPEMIMPINAN TRIPARTIT “TUNGKU NAN TIGO SAJARANGAN” DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA DALAM KONTEKS STRUKTUR NAGARI SEKARANG INI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: