KENDALA SOSIAL BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SUMATERA BARAT

Padang, 10 Januari 2005

HARI Selasa, 4 Januari 2005, saya berkesempatan, sela-ku anggota DPD RI, untuk mengikuti dialog dan temu wicara anggota DPR RI, Sdr. Is Anwar, dengan kalangan pendidikan dan pariwisata, di Kantor Gubernur Sumbar, Padang. Dialog dan temu wicara dimoderatori oleh Sdr Batius, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Menarik sekali ekspose yang disampaikan oleh kalangan pendidikan dan pariwisata itu serta penyampaian dan tang-gapan yang diberikan oleh Sdr Is Anwar selaku anggota Komisi X yang membidangi masalah pendidikan dan pari-wisata, dari Sumbar itu.
Dari dialog mengenai kepariwisataan di Sumbar itu jelas terkesan masih terlihat ganjalan-ganjalan psikologis dari pihak masyarakat sendiri terhadap pengembangan pariwisata di Su-matera Barat. Masyarakat masih terbelah dua, yang menerima dan yang menolak pariwisata. Yang menerima tidak ada masalah, sementara yang menolak kuatir kalau nilai-nilai adat dan agama yang dijunjung tinggi di daerah ini dilanda oleh praktek-praktek yang berlaku di sekitar kepariwisataan itu jika yang dikembangkan adalah seperti yang mereka lihat dan dengar di daerah-daerah lain dan di negara-negara lain di mana tidak ada pematang antara yang halal dan yang haram seperti yang digariskan oleh adat dan agama itu. Apalagi sekarang di mana Sumbar telah mencanangkan untuk kembali menegak-kan filosofi kehidupan bermasyarakat: “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.”
Saya kebetulan, 15 tahun yang lalu, tepatnya 10 Februari 1989, menyampaikan sebuah makalah dalam sebuah Seminar “Peranan Budaya dan Bahasa dalam Peningkatan Pariwisata di Sumatera Barat,” di Bukittinggi, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke 15 Akademi Bahasa Asing “Budidarma.” Topik yang saya bawakan adalah “Kendala Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata di Sumatera Barat.” Dan saatnya adalah di masa jaya-jayanya rezim Orde Baru.
Apa yang saya sampaikan dan tuangkan dalam bentuk makalah 15 tahun yang lalu itu, saya baca kembali, ternyata masih sangat aktual, dan rasanya perlu sekali dibaca dan disimak kembali oleh pihak-pihak yang berkaitan atau “stake-holders” dari industri kepariwisataan itu, di samping masyarakat luas, umumnya. Kendala sosial-budaya ini tidak boleh dibiar-kan berlarut-larut, yang untuk itu perlu ada solusi dan perlu didudukkan masalah ini secara tuntas dan menyeluruh agar program pariwisata ini bisa berkembang di bumi Minangkabau ini dalam wujud yang terterima oleh mayarakat sendiri. Saya menyarankan agar pihak-pihak terkait dalam industri kepari-wisataan ini bersama dengan pemerintah, eksekutif dan legis-latif, mengajak para ulama, ninik mamak dan cerdik-pandai serta bundo kanduang, untuk mendudukkan kendala sosial-budaya dari kegiatan kepariwisataan ini.
Silahkan ikuti dan tanggapi.
*
DALAM mengikuti perkembangan kepariwisataan di Suma-tera Barat selama masa pembangunan ini terasa memang ada ganjalan-ganjalan psikologis yang masih harus kita singkirkan di samping sejumlah hal mendasar lainnya dari segi pertim-bangan sosial-budaya yang perlu kita dudukkan. Sebagai subyek dan pelaku pembangunan tidak lain memang adalah kewajiban kita untuk mengidentifikasikan kendala permasalah-annya itu untuk kemudian lalu kita carikan rumusan-rumusan jalan keluarnya sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pariwisata dalam rangka pembangunan nasional di daerah ini kena sasarannya. Apalagi, kesempatan kita menjadikan tahun 1989 ini sebagai “Tahun Sadar Wisata” kiranya adalah momen-tum yang tepat untuk mengangkatkan persoalan-persoalan ini sehingga kitapun bisa menentukan langkah dan strategi yang tepat bagaimana merentangkan jalan keluarnya dalam rangka meningkatkan usaha pariwisata di daerah kita ini.

Pokok permasalahan

Permasalahan pariwisata dari segi tinjauan sosial-budaya dan dengan latarbelakang masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah ini, untuk bisa melihatnya secara jernih dan obyektif, perlulah ditinjau dari kedua sisi yang berbeda dari mata-uang yang sama dari kepariwisataan itu secara berimbangan. Sisi yang satu adalah budaya, nilai-nilai budaya serta sikap dan perilaku dari masyarakat yang menerima kehadiran pariwisata itu, sedang sisi yang lain adalah wujud, maksud, tujuan serta cara dari kegiatan pariwisata yang diperkenalkan dan ingin hendak dikembangkan di daerah ini. Keserasian antara budaya yang menerima dan yang datang ini menjadi penting dan krusial sekali karena kunci dari keber-hasilan program kepariwisataan itu di daerah ini adalah terletak di sini. Adanya keserasian itu tidak lain adalah juga tuntutan dari pembangunan, karena dengan pembangunan di bidang kepariwisataan ini khususnya tujuan kita bukanlah hanya semata dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan bagi negara, daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan, tapi juga sekaligus haruslah dalam rangka memelihara, menjaga dan melestarikan keutuhan nilai-nilai dan tatanan budaya kita yang dari masa ke masa memang ternyata keampuhannya dalam menjaga kestabilan dan keutuhan masyarakat itu sendiri.
Persoalan pokok kita adalah bahwa keharusan keserasian ini tidak ditekankan dan digariskan secara jelas, dan tidak dija-dikan sebagai landasan filosofi dari pengembangan kepariwi-sataan itu sendiri. Dan kalau itupun ada, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa pelaksanaan, sehingga yang dilihat oleh rakyat dan masyarakat yang cenderung konservatif akan nilai-nilai luhur mereka itu pertama-tama adalah kecenderungan akan ketidak serasian itu, yang sebagian adalah akibat dari penyalah-gunaan akan maksud-maksud pariwisata itu, sedang sebagian lain adalah juga karena melihat dan memperlakukan pariwisata lebih sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan ekonomi semata daripada juga sosial-budaya. Kurangnya dukungan moral dari rakyat dan masyarakat sendiri akan penggalakan upaya kepariwisataan itu selama ini adalah karena perasaan cemas akan cepat luntur dan hilangnya nilai-nilai budaya mereka dengan makin derasnya dampak dari upaya pariwisata itu. Kecemasan ini juga cenderung meningkat manakala mereka melihat dan merasakan sendiri bahwa mereka dengan budaya mereka lebih diperlakukan sebagai obyek daripada subyek, sementara hasil bersih dari keuntungan material yang didapatkan dari kegiatan pariwisata ini lebih dinikmati oleh para pemilik modal dari kelompok ekonomi kuat, yang umum-nya juga mempunyai jaringan kegiatan yang tidak hanya beruang lingkup daerah, tapi juga nasional, bahkan internasi-onal. Rakyat setempat sendiri, jika juga ikut di dalamnya, hanya akan mendapatkan trickle down effectsnya, yakni tetesan-tetesan, atau sisa-sisa lebihnya, jika mangkuk besarnya sudah melim-pah.
Lebih celaka lagi jika dalam berbagai kegiatan pariwisata yang diperkenalkan itu mereka terutama hanya akan menjadi kelompok kacung-kacung, bell-boys, pelayan, waiters-waitresses, bar-tenders, hostesses, entertainers, tukang pijit, wts, call girls, muci-kari, penjaja, dan sebangsanya, sementara peluang dan kesem-patan untuk ikut berpartisipasi bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata pada tingkat yang lebih tinggi tidak atau kurang mereka dapatkan. Kecenderungan untuk melihat dan memperlakukan kegiatan pariwisata ini pertama-tama sebagai sumber pendapatan dengan target-target yang ditentukan telah mendorong diberikannya prioritas utama bagi pemodal-pemodal kuat dari luar yang secara profesional telah menguasai bidang kegiatan kepariwisataan ini di mana-mana dalam jaring-an dan ruang-lingkup yang luas. Karena orientasi yang teru-tama mengejar keuntungan finansial yang maksimal ini, dan bukan “manfaat yang optimal,” maka prinsip “tujuan meng-halalkan cara” sukar untuk dihindarkan. Karenanya, di mana pariwisata digalakkan dengan prinsip-prinsip seperti itu, di sana juga muncul berbagai macam kegiatan yang selain memang bermanfaat juga tidak kurangnya yang dicampuri ataupun dinodai oleh unsur-unsur kegiatan yang sama sekali berlawanan dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur moral dan agama (seperti pelacuran, perjudian, rumah-rumah minum dan kelab malam dan tontonan cabul, narkotika, perdagangan seks dan wanita, maupun kegiatan-kegiatan di bawah tanah lainnya).
Keberatan dan kecemasan dari para ulama dan pemim-pin-pemimpin masyarakat di daerah ini selama ini dengan penggalakan usaha pariwisata itu adalah karena melihat con-toh-contoh yang ada di mana-mana di belahan dunia manapun, dan di negeri kita sendiri, manakala yang ditekankan hanyalah semata segi pencapaian sasaran keuntungan finansial itu tanpa diimbangi oleh segi pencapaian manfaat sosial-budayanya. Mereka umumnya melihat bahwa dengan prinsip pariwisata yang bertujuan mencari untung semata itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, yakni dengan mengingat ekses-ekses yang dibawakannya itu.

Sikap budaya adat dan agama terhadap pariwisata

Dari permasalahan yang dikemukakan itu dengan sendiri-nya timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya sikap yang diperlihatkan oleh adat dan agama yang dianut dan dijunjung tinggi di daerah ini dan bagaimana pula sikap dan perilaku dari para anggota masyarakatnya terhadap kegiatan pariwisata yang kebetulan karena potensinya termasuk yang diprioritaskan di daerah ini. Pemahaman akan sisi yang satu dari matauang pariwisata ini kiranya sangat diperlukan, karena pemahaman dalam rangka mencari keserasian budaya itu akan juga menentukan sisi yang satu lagi dari matauang yang bernama pariwisata itu, yakni juga dengan pertanyaan: wujud, bentuk, corak dan cara kegiatan pariwisata yang bagaimana yang seharusnya diperkenalkan dan dibawa masuk ke daerah ini.
Dengan mengingat bahwa antara adat dan agama di Minangkabau ini telah terjalin menjadi satu, sehingga yang satu tidak mungkin lagi dilepaskan dari yang lainnya, yaitu yang dinamakan dengan “adat bersendiri syarak, syarak bersendi Kitabullah,” “syarak mengata, adat memakai,” maka dualisme sikap dan pengertian antara adat dan agama terhadap pariwisata ini tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang bisa dikatakan, misalnya, bahwa menurut adat begini, tapi menurut agama begitu; atau menurut adat boleh, menurut agama tidak boleh, dsb. Yang ada secara konsepsional dari ajaran perpaduan adat dan agama ini adalah bahwa ada hal-hal yang absolut “yang berbuhul mati” dan ada hal-hal yang relatif “yang berbuhul sintak.” Yang berbuhul mati: “tak lekang di panas, tak lapuk di hujan,” dan kalau “dicabut mati, diasak layu;” sedang yang berbuhul sintak: “sekali air gedang, sekali tepian berubah,” bisa berubah menurut (selera) masa. Namun untuk hal-hal yang relatif dan yang senantiasa bisa berubah-rubah itu sekalipun, realisasi-pengejawantahannya tetap saja dalam jalur “alur dan patut,” tetap dalam “baris dan belebas,” dan tetap dalam prinsip: “lamak di awak katuju di urang,” indah sampai ke dalam – manis dalam penampilan, dan tak berten-tangan dengan norma-norma adat dan agama itu.
Prinsip dasar dari perpaduan adat dan agama ini dengan demikian bisa dibawakan ke mana-mana, dan tidak terkecuali-nya ke dalam permasalahan kepariwisataan ini sendiri. Tanda sawah berpematang, dan semua-semua ada aturan permainan-nya, maka dalam pengembangan kepariwisataan di daerah yang berbenteng adat dan agama inipun perlu diindahkan mana hal-hal yang berbuhul mati dan mana pula yang berbuhul sintak itu; sekali lagi jika memang tujuan dari pengembangan pari-wisata di daerah ini adalah untuk turut memelihara dan menjaga keharmonian serta kelestarian adat dan agama serta norma-norma etika yang berlaku itu, di samping memang de-ngan tujuan meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat itu.
Mengaitkan mana hal-hal yang berbuhul mati dan mana pula yang berbuhul sintak dalam kegiatan kepariwisataan di ranah Minang ini sebenarnya bukanlah hal yang musykil yang harus dicari-cari, karena masalahnya pada dasarnya telah ada patokannya. Oleh karena dasar semuanya itu adalah: “adat yang bersendi syarak, dan syarak bersendi Kitabullah,” maka sebagai “pedoman umum pertama” bagi pelaksanaan kepariwi-sataan di Sumatera Barat ini, menurut hemat kita adalah, bahwa pada dasarnya:
(1) “Tidak ada hal yang berkaitan dengan kepariwisataan di Sumbar ini yang boleh merusak atau bertentangan dengan ajaran atau kaedah adat dan agama itu.”
Sebagai konsekuensinya, dan menjadi “pedoman umum ke-dua”:
(2) “Apa saja yang mau dilakukan dalam kaitannya dengan kepariwisataan itu, haruslah dengan mengindahkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah adat dan agama itu.”
Dan sebagai “pedoman umum ketiga”:
(3) “Sebaiknya yang akan dikembangkan di daerah ini dalam kegiatan kepariwisataan adalah yang akan memelihara, memperindah, mempercantik dan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya adat dan agama itu — bukan yang sebaliknya — di samping kita berusaha melalui kegiatan pariwisata itu mening-katkan pendapatan bagi negara dan masyarakat.”
Dengan demikian, yang berbuhul mati itu adalah pertama hal-hal yang akan merusak aqidah agama dan nilai-nilai budaya adat dan susila yang dijunjung tinggi di daerah ini. Dengan sendirinya akan terjawab, apakah dengan atau atas nama pariwisata night-club boleh atau tidak boleh, pelacuran ter-organisasi ataupun tidak terorganisasi boleh atau tidak boleh, rumah-rumah minum boleh atau tidak boleh, panti pijit atau sauna yang dilayani oleh wanita-wanita cantik bagi pelanggan-pelanggan pria, atau sebaliknya, boleh atau tidak boleh, mandi telanjang di pantai atau tempat-tempat umum lainnya boleh atau tidak boleh, perjudian berbagai rupa boleh atau tidak boleh, tontonan sex dan filem porno boleh atau tidak boleh, keluar rumah atau hotel dengan pakaian tembus pandang oleh wanita tanpa beha dan paha telanjang seperti yang dilakukan oleh turis-turis hippies bule yang berkeliaran ke sana ke mari itu boleh atau tidak boleh, dsb.
Untuk semua itu tidak ada jawaban lain kecuali adalah “tidak boleh,” karena semua itu aturan dan ketentuannya adalah “berbuhul mati” — tidak perlu dipersoalkan lagi tanpa perlu ada tolak angsur ataupun kompromi. Kaedah ushulnya di sini jelas: “Al ĥarāmu bayyin wal ĥalālu bayyin (yang haram itu jelas dan yang halalpun jelas).
Oleh karena itu tidak perlu ada diskusi ataupun polemik seperti di masa lalu, dengan mempersoalkan, misalnya, apakah pelacuran yang sudah mulai masuk ke Sumatera Barat ini akan ditolerir atau tidak, atau akan dilokalisasi atau tidak, dsb. Jawabannya, sesuai dengan ketentuan adat dan syarak seperti yang berlaku di daerah ini, hanyalah satu, yaitu tidak boleh, karena hal itu termasuk ke dalam ketentuan yang berbuhul mati.
Alasan yang mengatakan bahwa pelacuran tidak bisa diberantas, karena dia ada di mana-mana, sejak dunia mulai terkembang, dari dahulu sampai sekarang, adalah tidak benar, dan tidak didukung oleh kenyataan sejarah. Yang tidak bisa diberantas habis itu adalah perzinaan, karena memang sangat terkait kepada nafsu syahwati dari kedua jenis manusia yang terkadang lepas kendali, apalagi jika kontrol dan sanksi dari masyarakat sendiri sudah kurang pula, atau masyarakat sendiri sudah bersikap permissif masa bodoh.
Tapi lain dengan pelacuran. Praktek pelacuran, baik yang terorganisasi maupun yang tidak, sama sekali bisa diberantas, karena pelacuran dasarnya adalah “perdagangan [seks]” dan berjaringan. Yang diperlukan hanyalah sikap tegas dari masya-rakat dan pemerintah yang dikukuhkan dengan peraturan dan undang-undang, dengan kontrol yang ketat dan sanksi yang berat, dan dengan alat negara yang berdisiplin kuat, yang uknum-uknumnya tidak gampang dibeli, diperalat ataupun disuap. Pun demikian dengan hal-hal yang berbuhul mati lainnya.
Tapi akan lain sekali halnya untuk hal-hal yang berbuhul sintak, karena toleransi ada di sana, pertimbangan untung-rugi atas dasar perhitungan optimal benefit ada di sana, bermacam pendapat dan kemungkinan alternatif yang saling menhargai ada di sana. Variasi dari praktek pelaksanaannya dengan sema-ngat kompetitif ataupun kooperatif ada di sana.
Untuk hal-hal yang berbuhul sintak ini pertanyaannya bukan lagi “apakah itu boleh,” tapi “apakah itu dilarang?” Tegasnya, dengan yang berbuhul mati, pada dasarnya “semua itu tidak boleh kecuali yang diperbolehkan,” sementara yang berbuhul sintak, sebaliknya, “semua itu boleh, kecuali yang dilarang”.
Dengan demikian, yang berbuhul mati tegas, tanpa kom-promi, dan tanpa tawar-menawar, karena hal ini menyangkut masalah yang sangat mendasar, yakni masalah harkat dan nilai kemanusiaan dan peradaban, sementara yang berbuhul sintak: “Anda lebih tahu tentang urusan duniamu,” silahkan atur sendiri, asal saja masih dalam baris dan belebas, tidak menyalahi alur dan patut dan kaidah-kaidah agama, adat, etika dan sopan-santun.

Corak dan ruang lingkup kepariwisataan
Di bidang kepariwisataan, seperti juga yang lain-lainnya, tidak terbatas banyaknya kegiatan-kegiatan yang berbuhul sintak ini yang bisa dikembangkan dalam rangka menarik turis dan menggalakkan kepariwisataan ini. Apalagi Yang Maha Pencipta telah pula memberi kelebihan terhadap daerah ini yang untuk ukuran Nusantara kita ini barangkali jarang pula ada tandingannya.
Dengan memanfaatkan keindahan alam pemberian Al Khaliq ini bukan saja sky lift yang bisa direntangkan di Ngarai Sianok sambil menikmati panorama indah itu, — yang dengan teknologi sekarang ini hanyalah masalah kecil–, bukan pula hanya sekadar hotel-hotel berbintang dan tak berbintang yang bisa ditaburkan di mana-mana — entah di lereng bukit yang berhawa sejuk, entah di riung gunung yang senantiasa disaput kabut, entah di lembah sunyi dengan pemandangan alam yang menghijau, entah di tepi danau yang berair biru dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang berpemandangan syahdu, entah di sepanjang pantai berair gila dengan riak yang berdebur, atau juga di tengah kota yang hiruk-pikuk dan hingar-bingar sekalipun –, tapi juga bisa pula dijual atau dipersembahkan untuk kepentingan turisme berbagai macam kepandaian anak negeri, dengan seni ukir, seni pahat, seni bentuk, seni lukis, seni tenunan, seni anyaman, seni musik, seni tari, dsb, di samping juga keunikan tatanan sosial dan sistem kemasyara-katannya sendiri.
Jelas bahwa dalam pengembangan pariwisata ini pikiran kita tidak hanya harus tertumbuk kepada masalah-masalah yang sudah berbuhul mati itu, karena itu memang tidak boleh diurak lagi, tapi justeru kepada yang berbuhul sintak yang hampir tiada batas ini. Bahkan dalam memikirkan sekian banyak potensi turisme yang bisa dikembangkan di daerah ini, dengan mengingat alamnya yang indah dan tatanan masyara-katnya yang mengenal prinsip kehidupan yang berbuhul mati dan berbuhul sintak itu, bukan mustahil kalau yang dikembangkan di sini adalah juga proyek-proyek turisme yang berorietasi kemanusiaan.
Artinya dengan mengingat bahwa di negeri-negeri belahan sana yang sudah kaya raya itu banyak ketentuan-ketentuan hidup berbuhul mati yang dilanggar, baik karena dalih modernisasi, kehidupan bebas, agama tidak diperlukan lagi, atau juga karena sudah terlampau kaya, dsb, sehingga per-masalahan mereka jadinya adalah bagaimana menanggulangi ekses-ekses dari dunia moderen itu, seperti alkoholisme, nar-kotika, kegemukan, tekanan batin (stress), kehilangan pegangan hidup, dan berbagai macam penyakit orang moderen lainnya (seperti jantungan, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, dsb), maka yang dikembangkan dalam rangka turisme di daerah ini adalah juga termasuk obyek-obyek yang memberi kesembuhan fisik dan psikik itu; misalnya dengan membangun sanatorium-sanatorium atau panti-panti peristirahatan untuk penyembuh-an bagi orang-orang kaya dunia tapi yang jadi mangsa dari bermacam penyakit dunia moderen itu. Dengan peralatan yang canggih, dengan tenaga ahli yang cukup, dan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional di bidang ini dari negara kaya manapun, bukan mustahil jika pusat-pusat rehabilitasi dan peristirahatan itu ada di puncak-puncak bukit dengan peman-dangan yang indah, di lembah-lembah yang sunyi, di tepi-tepi danau, dsb. Bagi mereka, dengan sarana yang cukup, alamnya yang indah dan dengan penduduknya yang tidak pernah disentuh oleh bau-bau alkohol, ganja, madat, dsb, apalagi dengan latar-belakang adat dan agama yang kokoh dan menarik itu, akan merupakan daya tarik tersendiri yang kuat, seolah-olah dengan advertensi yang ada dalam gambaran kepala mereka sendiri: kalau mau sembuh dari penyakit dunia moderen, pergilah ke negeri yang terletak di garis Khatul Istiwa itu, yang konon bernama Minangkabau.
Tapi gambaran itu akan pupus sendirinya kalau di hotel-hotel dan di mana-mana di negeri entah-berentah itu juga dijual minuman keras dan lain-lainnya secara terbuka dan leluasa — seperti di negeri mereka sendiri yang banyak dari mereka sudah muak dan mau melepaskan diri dari penyakit ketagihan minum itu. Dan gambaran itu juga akan pupus seketika jika merekapun bisa dengan leluasa memesan gadis-gadis penghibur seperti yang lekat dengan citra “turisme” di negeri-negeri yang tidak mengenal batas antara yang berbuhul mati dan yang berbuhul sintak itu.

Kesimpulan;
Dengan demikian, apa yang semula mungkin saja diang-gap sebagai penghalang atau kendala dalam menggalakkan turisme di ranah Minang ini, jika kita mau membalikkan kaji ke pangkalnya, dan kita mau berfikir berjernih-jernih, justru itu adalah asset dan potensi kita. Dengan kita mengenal ada batas-batas dari yang boleh dan yang tidak boleh, maka perhatian kita tinggal memusatkan kepada yang boleh itu, yang jumlah, macam dan variasinya hampir tidak terbatas. Yang jadi kendala dalam kerangka berfikir “kembali ke pangkal kaji ini” justeru adalah yang sebaliknya itu, yakni karena kita tidak mengenal batas-batas antara yang berbuhul mati dan berbuhul sintak dalam rangka peningkatan turisme itu.
Titik-berat dari uraian ini memang bukanlah untuk menyentuh hal-hal yang lebih bersifat teknis, yang menyangkut dengan kebijaksanaan pengoperasionalisasiannya, atau juga yang menyangkut dengan pertanyaan “bagaimana” mengem-bangkannya itu, dsb., tetapi terutama pada hal-hal yang bersifat mendasar yang selama ini kelihatannya belum duduk benar. Dengan justeru kita mendudukkan filosofi dan dasar berpijak dari pengembangan turisme di Sumatera Barat itu, maka siapapun yang akan bergerak dalam bidang turisme di ranah Minang ini tidak lagi menjadi soal, karena ada filosofi dan dasar berpijaknya, dan ada aturan permainannya yang berpe-doman kepada nilai-nilai budaya yang hidup di daerah ini. Dan saya kira, tanpa harus mengatakannya dengan kata-kata, apa yang kita ingin dudukkan itu adalah juga pengejawantahan dari ajaran Pancasila di bumi Sumatera Barat ini. ***

0 Responses to “KENDALA SOSIAL BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SUMATERA BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: