ABS-SBK Kendala Dan Peluang Dalam Pengimplementasiannya

Disampaikan pada Seminar Isafat:
“Pemberlakuan Syariat Islam di Ranah Minang”
Rabu, 18 Januari 2006,
di Gedung Bagindo Aziz Khan, Padang

DARI segi tinjauan sosiologi agama, di Indonesia ini ada dua corak berfikir keagamaan yang saling berseberangan di mana yang satu adalah antitesis terhadap yang lainnya. Yakni yang satu bercorak sinkretik dan yang satu lagi bercorak sintetik.
Corak atau cara berfikir keagamaan yang bersifat sin-kretik menempatkan agama sebagai salah satu dari unsur budaya yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan yang lain-lainnya tanpa yang satu harus tunduk kepada lain-lainnya. Karena agama yang dianut oleh masyarakatnya tidaklah satu tapi berbagai, maka antara agama-agama itupun ditempatkan dalam posisi yang sejajar dan diperlakukan seba-gai sama dan setara. Ungkapan yang populer yang menggam-barkan akan kesejajaran ini adalah: “Sedaya agami sami ke-mawon,” dalam ungkapan Jawanya, yang artinya, semua agama adalah sama saja, artinya sama benarnya, artinya tergantung kepada pilihan masing-masing.
Konsep kenegaraan yang tertuang ke dalam falsafah Pancasila dan dengan motto “Bhinneka Tunggal Ika” – ber-bagai-bagai tetapi satu jua adanya – adalah reinkarnasi dari cara berfikir yang sinkretik dalam konteks bernegara sekarang ini. Unsur-unsur budaya yang membentuknya adalah konglome-rasi dari unsur-unsur budaya animisme, dinamisme, Kejawen, Hindu-Budha, Islam, Kristen, nasionalisme, sekularisme, libe-ralisme, dsb. Tiga yang pertama bersifat endemik dan pri-mordial sementara yang lainnya datang dari luar secara berturut-turut dalam sejarahnya. Sekarang, kesemuanya itu saling berkoeksistensi, saling berinteraksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, dan dalam kebhinnekaannya itu diperlakukan sebagai sama dan setara. ‘Kerukunan hidup beragama’ adalah kunci wasiat dalam menjaga kelestarian dan keserasian dari berbagai unsur budaya agama itu. Konflik, apapun macamnya, oleh karena itu, tidaklah diingini dan karenanya haruslah dijauhkan, kendati konflik itu sendiri adalah bahagian yang inheren dari setiap konsep budaya.
Di sisi yang lain dalam kelompok budaya yang juga dianut di Indonesia ini adalah budaya agama yang bercorak sintetik. Jika yang pertama yang bersifat sinkretik tadi lebih berorientasi dan berpola budaya J (Jawa), sementara yang kedua yang bersifat sintetik ini lebih berorientasi dan berpola budaya M (Melayu, Minang). Dalam budaya yang berpola M yang sifatnya sintetik ini, yang diunggulkan adalah I – Islam –, sementara yang lain-lainnya tunduk dan berorientasi kepada-nya. Dengan supremasi Islam ini maka adat, norma dan nilai budaya apapun namanya pada dasarnya tidaklah boleh berten-tangan dengannya, terutama yang ada kaitannya dengan prin-sip-prinsip akidah dan keimanan lainnya.
Islam oleh karena itu membedakan antara ‘aqīdah yang sifatnya absolut dan berbuhul mati, dengan ‘ādah (adat, tradisi) yang sifatnya relatif dan berbuhul sintak. Dengan aqidah, sikap yang diperlihatkan adalah: take it or leave it — ambil atau tinggalkan; tidak ada paksaan dalam beragama (lā ikrāha fid dīn) — dan dengan prinsip: agamamu bagimu dan agamaku bagiku (lakum dīnukum waliya dīn). Sikap Islam dalam aqidah beragama ini karenanya adalah sederhana, jelas dan tuntas.
Dengan ‘ādah (adat, tradisi) sikap yang diperlihatkan adalah tasāmuh (toleran), dengan prinsip: antum a’lamu bi umūri dunyākum – kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, dan juga: yang baik, dari manapun datangnya, dari Timur maupun dari Barat, dipakai; dan yang buruk, dari manapun datangnya, dibuang. Sikap Islam terhadap unsur budaya manapun, oleh karena itu, pada dasarnya terbuka, tidak bersikap a priori, saling mengenal dan saling memberi dan mengambil manfaat, selagi dan selama tak bertentangan dengan prinsip aqidah. Sekaligus, ini juga berarti bahwa aqidah dan pengejawantahannya: Syarak, datang dari atas (dari Allah swt melalui wahyu berupa Al Qur`an dan Al Hadits) sementara adat, budaya, datang dari bawah, dari kebiasaan yang diciptakan secara turun-temurun dan terlembaga dari manusia sendiri dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat, yang sifatnya adalah juga isi-mengisi dan ambil-mengambil (akulturasi), tetapi juga pengaruh-mempe-ngaruhi dan kuasa-menguasai (koersi).
Di atas dasar filosofi keberagamaan yang kedua yang bersifat sintetik inilah prinsip hidup yang menjadi pakaian orang M (Melayu, Minang) diletakkan yang dibuhul dengan ungkapan: ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). Dengan ungkapan seperti ini jelas sekali bahwa Syarak diletakkan di atas Adat, yang sekaligus menjadi rujukan dan patokan serta tolok ukur dari Adat.
Dengan demikian, tidak ada adat yang secara prinsip boleh bertentangan dengan syarak. Adat yang sejalan dengan syarak dikatakan sebagai adat islamiyah, sementara adat yang bertentangan dengan syarak adalah adat jahiliyah. Adat islamiyah dipakai, adat jahiliyah dibuang. Dalam memposisikan antara syarak dan adat ini juga dikatakan: Syarak mengata, adat memakai; Syarak bertelanjang, adat bersesamping; Syarak mendaki, adat menurun, dsb. Oleh karena itu syarak adalah jelas (bayyin) dan adat pun jelas, sebagaimana halal adalah jelas dan haram adalah jelas, dalam pendefinisian maupun pem-formulasiannya.
Dalam pengimplementasiannya, secara sosio-kultural, ba-gaimana-pun, dengan begitu banyaknya unsur budaya yang masuk, yang ikut menentukan di luar dari Islam itu sendiri, manifestasinya bisa berwujud lain dan menyimpang dari aksioma yang dikemukakan itu. Islam yang tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai faktor sosial-budaya, telah menga-lami pasang naik dan pasang surutnya, yang ditentukan oleh sampai sejauh mana Islam sebagai agama maupun sosial-budaya telah mampu membentuk atau justeru dibentuk oleh faktor lain-lainnya itu. Di sinilah terutama letak permasalah-annya, yakni pada agama sebagai faktor sosial-budaya, bukan sebagai akidah.
*
Masalah pertama kita, terutama dalam konteks kita ber-negara sekarang ini, adalah bahwa, di satu sisi, kita menganut faham sinkretik yang lebih dominan, yang menempatkan semua agama sebagai sama, dan mengakui akan pluralisme dalam berbudaya, dalam naungan Pancasila itu. Pola budaya J yang sinkretik itu, karenanya, tidak hanya dipakai di Jawa saja, tetapi juga melandasi pola budaya nasional yang mencakup seluruh persada Nusantara ini. Di sisi yang lain, secara ber-daerah, kitapun menganut pola budaya M yang sintetik yang dianut oleh seluruh daerah budaya Melayu, dari Barat sampai ke Timur, yang mencakup pulau-pulau besar Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dengan beberapa kecualian tertentu, dan bahkan Jawa bagian Barat (khususnya Sunda, Banten dan Betawi) yang juga cenderung berorientasi M yang sintetik dalam pola keberagamaannya.
Dalam perspektif Indonesia, kitapun karenanya mengenal dikotomi dan dualisme budaya yang berporos pada dua kutub budaya J yang sinkretik dan M yang sintetik itu. Karenanya unsur-unsur konflik budaya ada di dalamnya. Konflik budaya yang sifatnya built-in ini bisa latent sifatnya, mengendap di bawah permukaan, tetapi juga bisa manifest yang menam-pakkan diri dalam berbagai bentuk dan macam konflik, dari yang terkendalikan sampai ke yang tidak terkendali sekalipun. Sejarah budaya Nusantara ini, sejak dahulu, memperlihatkan gambaran-gambaran perbenturan dan konflik yang bahkan berlanjut sampai hari ini.
Di era post-reformasi sekarang ini, di mana daerah-daerah mulai mendapatkan darah baru dan kegairahan baru melalui kebebasan berekspresi dan otonomi daerah yang diperjuangkan secara gigih selama bertahun-tahun, tuntutan untuk menegakkan nilai-nilai budaya yang bercorak sintetik juga mulai santer diperdengarkan. Salah satunya adalah tun-tutan diperlakukannya budaya ABS-SBK itu. Ada sejumlah daerah yang menyuarakannya secara cukup santer dan terbuka, termasuk, dan bahkan dipelopori oleh Aceh, lalu Riau, Suma-tera Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten. Yang mereka tuntut bukan hanya pemberlakuan ABS-SBK dalam artian kultural tetapi juga sekaligus penga-kuan dan penegakan secara formal berdaerah dan bernegara. Tarik tambang antara kekuatan pusat dan daerah untuk masa-masa yang panjang ke depan kelihatannya akan berjalan di sepanjang garis polarisasi ini. Tegasnya, dalam masyarakat yang mayoritas terbesar penduduknya adalah muslim, suara mereka untuk menuntut pemberlakuan syariat Islam secara kultural maupun formal kenegaraan makin santer dan makin nyaring dibunyikan untuk masa-masa yang akan datang.
Faktornya bukan hanya karena tuntutan global dari dunia Islam yang sudah mulai bangkit yang juga menyuarakan tuntutan yang sama di mana-mana, tetapi juga karena kegagalan dari budaya dan nilai-nilai budaya Barat yang sekuler dan materialistik-kapitalistik yang mendominasi pola hidup dan pola berfikir dunia ketiga bekas jajahan mereka selama berabad-abad yang lalu sampai hari ini. Konsep-konsep alternatif yang bernafaskan Islam mulai bermunculan di mana-mana, termasuk dan bahkan dipelopori oleh sistem berfikir ekonomi yang menekankan pada kebersamaan dan kerjasama yang saling menguntungkan (profit and cost sharing, syirkah).
Pun begitu di bidang pendidikan, yang tidak hanya menekankan pada pendidikan intelektual tetapi sekaligus pendidikan emosional dan spiritual (IESQ) dengan prinsip keseimbangan dan keterpaduan. Sistem kemasyarakatan yang berorientasi kesetaraan (egaliterianisme) dan kebersamaan (komunalisme) dari ajaran Islam makin ditekankan dan makin mendapat pasaran di dunia manapun.
Begitu di pelataran internasional yang mulai menggugah dan sekaligus menggugat dunia Islam di mana-mana, begitu di dalam negeri sendiri di Indonesia ini di mana tuntutan akan tegaknya dan diberlakukannya syariat Islam dalam semua segi kehidupan mulai bergaung dan disuarakan secara terbuka di mana-mana. Kasus Aceh dengan pemberlakuan syariat Islam di semua bidang kehidupan sendirinya telah memicu dan membangkitkan keberanian dari daerah-daerah lain, khususnya yang berbudaya M yang sintetik, untuk juga menyuarakan dan memperjuangkan hal yang sama. Kita melihat bahwa maksud diadakannya Seminar “Pemberlakuan Syariat Islam di Ranah Minang” yang diprakarsai oleh kelompok muda Islam ini tidak terlepas dari itu.
Di tengah-tengah masyarakat di ranah Minang sendiri kesadaran untuk kembali mengamalkan syariat Islam dalam konteks yang lebih luas sudah bermula sejak gerakan jilbabisasi yang dipelopori justeru oleh kaum wanita Islam sendiri. Dari yang tadinya hanya segelintir kecil sekarang telah menjalar ke mana-mana. Keberanian dari para pengambil keputusan di kantor-kantor pemerintahan dan di swasta sekalipun, di sam-ping juga di praktis semua sekolah di semua jenjang pendi-dikan di Sumatera Barat sekarang ini, haruslah dianggap seba-gai langkah-langkah maju dalam menuju kepada pemberlakuan syariat Islam secara lebih luas dan lebih komprehensif itu.
Ganjalan-ganjalan dan bahkan tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi ke depan di daerah ini adalah dalam hal-hal yang keputusannya harus diambil di pusat. Karena Islam dan khususnya syariat Islam sifatnya adalah komprehensif, total dan integral, maka ganjalan-ganjalan itu terutama adalah pada bidang hukum dan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, perdata, dan hukum konstitusi itu sendiri. Pemberlakuan syariat Islam bagi para pemeluknya juga akan menemui tantangan berat di jajaran militer dan kepolisian, walau itupun di Aceh dengan otonomi khusus yang diberikan bisa diterobos. Sekarang di Aceh adalah pemandangan yang biasa manakala wanita di jajaran kepolisian dan tentara juga memakai pakaian seragam yang memenuhi tuntutan syariat Islam.
Masalah yang dihadapi oleh Sumatera Barat dalam pem-berlakuan syariat Islam ini pertama-tama adalah masalah keberanian (syajā’ah, courage) dalam mengambil keputusan dan kedua masalah konsep dan konseptualisasi: apa, bagaimana, kemana mau diarahkan dan dengan cara bagaimana.
Stigma sebagai ‘orang yang dikalahkan’ kelihatannya masih menghantui. Mereka baru berani berbuat di wilayah kehidupan yang relatif safe dan tidak menimbulkan reaksi dan kontroversi yang berarti. Seperti etik berpakaian itu. Tetapi, seperti yang kita lihat, Perda Pekat (penyakit masyarakat) yang telah disepakati dan diundangkan di tingkat legislatif itu, ternyata tidak jalan sebagaimana yang diharapkan, karena keti-adaan dukungan dari instansi keamanan, khususnya kepolisian dan tentara yang tali kendalinya tidak terletak di daerah tetapi di pusat. Dengan dimunculkannya “Polisi Pamongpraja” di bawah kendali Pemda, upaya untuk memberlakukan penga-wasan di bidang Pekat ini mulai terlihat. Efektif-tidaknya pemberlakuan pengawasan Pekat ini di daerah-daerah tentu saja akan juga sangat ditentukan oleh faktor keberanian di samping kapabilitas kepemimpinan, integritas diri dan kemam-puan visioner dalam melihat permasalahan dan menentukan sikap ke depan.
Kelemahan yang rata-rata dirasakan di daerah kita di Sumatera Barat ini adalah yang disebut dengan kapabilitas kepemimpinan, integritas diri dan kemampuan visioner itu yang karenanya kita kurang punya kemampuan untuk berfikir secara lebih konseptual, sistemik, terencana, terarah dan terkendali dengan baik dan efektif itu. Banyak dari gagasan yang dikemukakan tinggal di gagasan; dan kalau sampai di-Perda-kan, tidak jalan, karena ketiadaan koordinasi dan sistem manajemen yang baik dan efektif, di samping power yang bagaimanapun harus dimiliki oleh daerah sendiri melalui oto-nomi dan wewenang lain yang diberikan atau dimiliki.
Kerjasama yang lebih efektif ke depan antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sendiri dalam merealisasikan pemberlakuan syariat Islam ini sangat diperlu-kan. Dan semua itu dimulai dengan perubahan sikap dan paradigma yang tidak melihat pemberlakuan syariat Islam sebagai momok seperti yang selama ini bagaimanapun dirasakan walau di Sumatera Barat sendiri, yang semuanya, kecuali pendatang yang non-muslim, praktis adalah orang Islam.
Pemberlakuan syariat Islam di bidang kegiatan ekonomi, sudah harus lebih kentara dan lebih sistematik dilakukan. Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang alias Gebu Minang, yang tadinya berparo hati atau bahkan enggan untuk melaksanakan prinsip ekonomi Islam melalui BPR-BPRnya, sekarang dan dengan kepemimpinan baru sekarang ini sudah harus bertindak dan bersikap sepenuh hati dan dengan semangat tinggi mempelopori berlakunya syariat Islam di berbagai bidang kegiatan ekonomi ini. Semangat kebersamaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan konsep syirkah itu sudah harus mendasari seluruh sistem perekono-mian di daerah ini, menggantikan sistem liberal-kapitalistik yang bersifat eksploitatif dan memeras rakyat terbanyak yang adalah pribumi dan pemilik sah dari negeri dan negara ini. Penguasaan kegiatan ekonomi secara oligopoli oleh kelompok non-pri yang walau jumlah mereka sangat sedikit tetapi karena dibek-ap oleh sistem kekuasaan merekalah yang merajai dan mengendalikan seluruh sistem ekonomi dan perdagangan serta industri dari hulu sampai ke hilir dan di semua sektor eko-nomi.
Pemberlakuan syariat Islam juga harus lebih ditingkatkan di bidang pendidikan dan pengajaran, yang kecuali melihat pendidikan dan pengajaran itu secara lebih terintergrasi dan serasi, juga menghilangkan dikotomi antara pendidikan umum dan agama dan antara disiplin ilmu yang eksakta dan yang sosial-humaniora.
Pemberlakuan syariat Islam juga harus dimulai di rumah tangga dan dari diri sendiri, yang kemudian berlanjut ke dalam masyarakat, dari masyarakat kecil di kampung-kampung dan nagari-nagari ke masyarakat besar secara berdaerah dan bernegara. Mana-mana yang perlu diterapkan dengan memper-siapkan Perna maupun Perdanya dipersiapkan sehingga ada keseragaman dengan norma-norma yang baku dan berlaku umum.
Dalam gerak yang mungkin akan bertahap dan berjangka panjang, pemberlakuan syariat Islam juga harus masuk ke dalam wilayah hukum negara, perdata maupun pidana, yang sebagian sifatnya menggantikan undang-undang warisan kolo-nial yang sudah tidak cocok lagi dengan semangat kemerde-kaan dan kebutuhan masyarakat moderen sekarang, atau yang bertentangan dengan semangat Islam, dan sebagian memper-kayanya dengan yang bernafaskan Islam itu.
Pemberlakuan syariat Islam bagi orang dan masyarakat Islam dalam dunia moderen sekalipun rasanya adalah sesuatu yang logis dan sekaligus demokratis. Dan ini bisa dimulai dari daerah-daerah seperti Sumatera Barat yang penduduknya memang sebagian besar Islam dan yang semangat keisla-mannya juga relatif kuat dan tinggi. Jika saja kita bisa berpikir secara lebih obyektif dan menerima pembaharuan dari manapun datangnya, tidak kecualinya dari Islam sendiri, maka apa yang tadinya dianggap tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin.
Dorongan semangat dari yang muda-muda dalam hal ini kelihatannya sangat diperlukan. ***

0 Responses to “ABS-SBK Kendala Dan Peluang Dalam Pengimplementasiannya”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: